<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Budi-Arie-Setiadi-Dery-Ridwansah-2JPG-2479584743.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Platform dompet digital atau e-wallet LinkAja menyebut kalau pihaknya tidak pernah menjadi fasilitator judi online. Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebut ada lima platform e-wallet yang menjadi fasilitator judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja disebut masuk sebagai salah satu dari lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online, Yogi Rizkian Bahar, Chief Executive Officer LinkAja membantah bahwa LinkAja tidak pernah memfasilitasi segala bentuk aktivitas atau transaksi keuangan&nbsp;</div> <div dir="auto">mencurigakan termasuk judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai salah satu solusi penyedia sistem pembayaran terbesar di Indonesia yang turut menjadi perhatian pemerintah, LinkAja memastikan mendukung setiap upaya pemerintah dan regulator dalam mencegah&nbsp;dan mengantisipasi praktik judi online," kata Yogi melalui keterangannya kepada <em>JawaPos.com</em>, Sabtu (12/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015187903/jessica-wongso-ajukan-pk-lagi-kejagung-kalau-ada-bukti-baru-silakan-dibuka">Jessica Wongso Ajukan PK Lagi, Kejagung: Kalau Ada Bukti Baru Silakan Dibuka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, sesuai dengan&nbsp;arahan Bank Indonesia, LinkAja senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Dalam perannya memberantas judi online, LinkAja juga melakukan beberapa langkah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, Yogi menyebut kalau pihakmymengoptimalkan sistem deteksi fraud (FDS) perusahaan untuk menarik data setiap minggu terkait dengan jumlah akun yang terindikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi&nbsp;</div> <div dir="auto">online. LinkAja juga secara rutin melakukan analisis dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, sesuai dengan arahan Bank Indonesia selaku regulator dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, LinkAja senantiasa memperkuat pengawasan dan pembinaan atas mitra yang bekerja sama dengan LinkAja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan September 2024, LinkAja telah mengeluarkan langkah tegas&nbsp;</div> <div dir="auto">dengan memutus koneksi transaksi terhadap lebih dari 350 akun yang terdeteksi secara real-time oleh FDS perusahaan dan menindak lebih dari 150 kasus dengan men-suspend, membekukan,&nbsp; dan/atau memblokir akun berdasarkan laporan manual yang masuk ke LinkAja melalui kanal&nbsp; Customer Service (CS) atau rekanan bank sebagai langkah konkret memerangi judi online dan transaksi keuangan mencurigakan lainnya pada platform pembayaran digital kami," terang Yogi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah upaya konkret diklaim telah dilakukan oleh LinkAja. Dari segi penguatan manajemen risiko, LinkAja secara konsisten memperkokoh proses eksisting Know Your Customer/Merchant (KYC/M), Customer Due Dilligent (CDD), dan Enhance Due Dilligent (EDD) secara end-to-end dengan&nbsp;meningkatkan kemampuan proses analisis dokumen, identitas, serta kesesuaian data&nbsp;</div> <div dir="auto">permohonan pelanggan/merchant baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015187897/disentil-menkominfo-budi-arie-gopay-pastikan-siap-bantu-pemerintah-berantas-judi-online">Disentil Menkominfo Budi Arie, Gopay Pastikan Siap Bantu Pemerintah Berantas Judi Online</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga mempraktikkan monitoring tools transaksi keuangan mencurigakan dengan parameter khusus terkait tipologi dan modus judi online, mengevaluasi&nbsp;</div> <div dir="auto">akun pelanggan/merchant, melakukan kunjungan insidental dan/atau berkala terhadap merchant berisiko tinggi, bertanggung jawab atas implementasi KYC/KYM termasuk dalam hal penggunaan&nbsp;VA dan kerja sama berjenjang dan melakukan cyber patrol secara mandiri dan intensif terhadap informasi rekening bank dan non-bank atau merchant QRIS yang digunakan dalam situs web atau</div> <div dir="auto">aplikasi mobile perjudian online yang masih aktif," Yogi menambahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sesuai arahan Bank Indonesia, LinkAja juga mengklaim telah dan akan memperkuat lagi pembinaan kepada merchant dan tidak ragu untuk menutup akun juga memberhentikan kerja sama apabila merchant terbukti melakukan tindakan merugikan sebagaimana disampaikan dalam dokumen perikatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darisegi penguatan infrastruktur teknologi, LinkAja mengoptimalkan penerapan Fraud Detection System atau FDS yang dimiliki oleh perusahaan, di mana selama ini, sistem FDS LinkAja telah dirancang untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan yang bisa merugikan pengguna dan beberapa pihak dengan cara memonitor transaksi secara real-time dan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015187868/peran-masyarakat-sipil-dinilai-penting-untuk-jaga-kualitas-demokrasi-pada-pemerintahan-prabowo-gibran">Peran Masyarakat Sipil Dinilai Penting untuk Jaga Kualitas Demokrasi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengandalkan teknologi ini, LinkAja dapat dengan cepat mengambil tindakan preventif terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan termasuk judi online. Dengan adanya arahan dari regulator, LinkAja terus</div> <div dir="auto">berupaya memberlakukan monitoring yang lebih ketat dengan meningkatkan indikator dan parameter FDS pada level akun dan transaksi untuk menganalisis kewajaran transaksi secara lebih teliti lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melengkapi hal di atas, LinkAja turut mengintegrasikan fitur keamanan tambahan dalam aplikasinya seperti pencegahan modus aplikasi palsu, autentikasi ganda, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas pengguna. Sehingga LinkAja bisa semakin valid memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi aman dan terlindungi dari potensi kejahatan siber," tandas Yogi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, dari segi kolaborasi edukasi, baik secara mandiri maupun bersama regulator, asosiasi, dan pelakuvindustri, LinkAja berkomitmen untuk melaksanakan kampanye dan edukasi kepada pelanggan tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian online secara periodik,serta menyuarakan pentingnya mengenali dan menghindari kegiatan/tautan yang membahayakan/mengarah ke situs judi online demi meningkatkan kewaspadaan masyarakat.&nbsp;</div>

Platform dompet digital atau e-wallet LinkAja menyebut kalau pihaknya tidak pernah menjadi fasilitator judi online.

Bantah Tudingan Menkominfo Budi Arie Setiadi, LinkAja Sebut Tidak Pernah Jadi Fasilitator Judi Online

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/images-2024-08-10T020404792-2976161775.jpeg" alt="Ilustrasi judi online yang meresahkan. (Green Apple Supply)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online yang meresahkan. (Green Apple Supply)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri-menterinya akan segera lengser kurang dari 10 hari lagi. Di menit-menit akhir jelang habis masa jabatannya, Menteri Komunikasi dan Informatika (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menkominfo">Menkominfo</a>)&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-arie-setiadi">Budi Arie Setiadi</a>&nbsp;tiba-tiba marah ke lima aplikasi dompet digital atau&nbsp;<em>e-wallet</em>&nbsp;yang diduga jadi fasilitator&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/judi-online">judi online</a>&nbsp;alias&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/judol">judol</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima <em>e-wallet</em> tersebut yakni PT Espay Debit Indonesia Koe (DA**), PT Visionet Internasional (OV*), PT Dompet Anak Bangsa (**Pay), PT Fintek Karya Nusantara (***Aja), serta PT Airpay International Indonesia (******Pay). "<em>E-wallet</em>&nbsp;Espay nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online," ucap Budi Arie Setiadi dikutip dari siaran pers resminya, Jumat (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengklaim telah menegur keras perusahaan&nbsp;penyedia&nbsp;<em>e-wallet</em>&nbsp;yang memfasilitasi penjudi online tersebut. "Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi Arie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut data dari&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/ppatk">PPATK</a>&nbsp;yang diterima Kementerian Kominfo, ada lima perusahaan&nbsp;<em>e-wallet</em>&nbsp;yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di lima&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/dompet-digital">dompet digital</a>&nbsp;tersebut mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data PPATK, lima perusahaan penyedia dompet digital atau <em>e-wallet</em> terkait dengan transaksi judi online yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DA**) dengan nominal transaksi Rp 5.371.936.767.944 dan jumlah transaksi 524.337.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. PT Visionet Internasional (OV*) dengan nominal transaksi Rp 216.620.290.539 dengan jumlah transaksi 836.095.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. PT Dompet Anak Bangsa (**Pay) dengan nominal transaksi Rp 89.240.919.624 dengan jumlah transaksi 577.316.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. PT Fintek Karya Nusantara (****Aja) dengan nominal transaksi Rp 65.45.310.125 dengan jumlah transaksi 80.171.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Airpay International Indonesia (******Pay) dengan nominal transaksi Rp 6.114.203.815 dengan jumlah transaksi 33.069.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkominfo menjelaskan pemberantasan judi online menjadi program pemerintah yang bakal berlanjut pada pemerintahan berikutnya. "Tidak ada keraguan bahwa judi online adalah penipuan yang menyengsarakan rakyat terutama kalangan bawah. Perekonomian nasional pun terancam tergerus parah jika judi online dibiarkan," jelas Menkominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama sekitar 1,5 tahun menjabat, Menkominfo telah menurunkan aktivitas judi online. Sampai 8 Oktober 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online. Selain itu, Kementerian Kominfo bergerak cepat menindaklanjuti masalah promosi website judi online yang dilakukan oleh salah seorang influencer di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Patroli siber terhadap aktivitas judi online dan&nbsp;konten promosi judi online terus dilakukan," ujar Menkominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Arie menjelaskan kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari transaksi penambahan saldo <em>(top-up)</em> yang melonjak tiba-tiba. Apalagi, transaksi di dompet digital itu hanya satu arah saja, yaitu transaksi masuk, tanpa ada transaksi keluar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sasaran utama pemblokiran akun <em>e-wallet</em> adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya," kata Budi Arie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Budi Arie menegaskan perusahaan penyedia e-wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau<em>&nbsp;electronic Know Your Customer</em>&nbsp;(eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP). "Pengguna <em>e-wallet</em> harus terverifikasi saat membuka akun&nbsp;<em>e-wallet</em>&nbsp;supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan satu pun dari pihak aplikasi&nbsp;<em>e-wallet</em>&nbsp;yang diduga menjadi fasilitator judi online tersebut.</div>

"E-wallet Espay nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online," ucap Budi Arie

Lima Dompet Digital ini Bikin Menkominfo Budi Arie Naik Darah karena Fasilitasi Judol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-5-1.jpg" alt="Warga menunjukan aplikasi My Pertaminas saat mengisi bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jeni" width="100%">
<figcaption>Warga menunjukan aplikasi My Pertaminas saat mengisi bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jeni</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Implementasi program pembelian melalui aplikasi MyPertamina tak semulus yang diharapkan. Pada hari pertama pendaftaran (1/7), terjadi error pada server MyPertamina. Hal itu tentu menyulitkan masyarakat.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, Pertamina diimbau lebih optimal menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung. Meski mendukung tujuan kebijakan itu agar subsidi BBM bisa tepat sasaran, keandalan infrastruktur harus diutamakan.<br /> <br /> ’’Pertamina tentu bisa bersinergi dengan pihak-pihak yang memang sudah berpengalaman dalam hal ini,’’ ujarnya kepada <em>Jawa Pos</em>.<br /> <br /> Mamit melanjutkan, pada momen awal-awal pendaftaran ini, dirinya mengimbau Pertamina agar terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi untuk masyarakat yang tidak memiliki ponsel maupun yang hingga kini belum paham detail kebijakan MyPertamina. ’’Keandalan dan kesiapan infrastruktur ini sangat penting. Apalagi, volume pembelian pertalite ini sangat besar,’’ imbuhnya.<br /> <br /> Beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat dan ditangkap melalui sosial media, antara lain, pelanggan yang mengunduh aplikasi MyPertamina tak serta-merta bisa mengoperasikannya. Sebab, top up saldo hanya terbatas menggunakan platform pembayaran LinkAja. Artinya, mereka yang belum memiliki aplikasi LinkAja harus mengunduh lagi aplikasi tersebut. Butuh ruang cukup besar pada memori gawai agar bisa menampung dua aplikasi itu.<br /> <br /> Belum selesai sampai di situ. Untuk top up saldo di aplikasi LinkAja, beberapa pelanggan yang hanya memiliki BCA M-Banking harus dibebani biaya administrasi Rp 1.000. Jadi, bahkan sebelum membeli bahan bakar, harganya otomatis sudah bertambah Rp 1.000.<br /> <br /> Selain LinkAja, konsumen memang bisa mengisi saldo dengan kartu debit. Namun, jenis debitnya terbatas pada BNI, BRI, dan Mandiri. Jika menggunakan pilihan metode kartu debit yang harus didaftarkan dulu, pengguna juga akan dikenai biaya platform sebesar 1,5 persen dari total pembelian.<br /> <br /> Keuntungan menggunakan MyPertamina adalah tidak ada batas minimal pembelian BBM. Berbeda jika kita menggunakan kartu debit, minimal pembelian adalah Rp 50 ribu.<br /> <br /> Sementara itu, arus kas Pertamina saat ini mendapat angin segar. Sebab, per 1 Juli 2022 pemerintah telah membayarkan dana kompensasi kepada Pertamina atas penyaluran BBM dan LPG subsidi yang dilakukan pada 2021. Jumlah yang dibayarkan mencapai Rp 64,5 triliun.<br /> <br /> Sejak awal 2022, pemerintah terus mempercepat pembayaran kompensasi atas penugasan distribusi BBM dan LPG subsidi bagi masyarakat. Per April 2022, pemerintah telah membayarkan kompensasi sebesar Rp 29 triliun sehingga secara keseluruhan, sepanjang 2022 total pembayaran subsidi dan kompensasi untuk periode hingga 2021 yang telah dibayarkan pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 93,5 triliun.<br /> <br /> Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas pembayaran kompensasi lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Isi Saldo MyPertamina Hanya Gunakan LinkAja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Layanan-Pengurusan-Berkas-STNK-LinkAja.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja diisukan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya. Hal ini pun dibenarkan oleh Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo.<br /> <br /> "Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan saat ini," terang dia kepada JawaPos.com, Rabu (25/5).<br /> <br /> Kata dia, perubahan merupakan sesuatu yang secara konstan terjadi dalam perusahaan yang sedang terus bertumbuh. Penyesuaian dalam perusahaan juga tentunya akan terus terjadi.<br /> <br /> Adapun, sebagai sebuah perusahaan start up yang terus berkembang pesat, LinkAja diharapkan terus bisa lincah dan adaptif dalam melakukan penyesuaian bisnis. Ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang sehat, positif dan optimal.<br /> <br /> Menjawab tantangan tersebut memang akan ada beberapa perubahan signifikan yang dilakukan LinkAja, terutama berkaitan dengan fokus dan tujuan bisnis perusahaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada beberapa aspek operasional perusahaan, salah satunya adalah reorganisasi SDM.<br /> <br /> "Tentunya ini krusial untuk dilakukan, untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertumbuh secara optimal, dengan ditopang oleh pilar SDM yang efisien dan sesuai dengan fokus dan target perusahaan ke depan," terang dia.<br /> <br /> Reka menuturkan, penyesuaian yang dilakukan ini tentunya telah mempertimbangkan dengan matang kepentingan seluruh stakeholder perusahaan, termasuk para karyawan.<br /> <br /> Perencanaan tersebut juga akan mengikuti dan mematuhi aturan dan regulasi yang telah digariskan oleh Pemerintah dan mematuhi prinsip-prinisip Good Corporate Governance. Di samping itu, dari sisi operasional bisnis, yang dapat kami pastikan, bisnis tetap berjalan seperti biasa.<br /> <br /> "Apapun perubahan yang dilakukan dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi kualitas layanan kami, serta komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para pengguna," tandasnya.

LinkAja Beri Penjelasan Soal PHK Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/alami-kendala-teknis-transisi-tcash-ke-linkaja-urung-dilakukan_m_.jpg" alt="Platform Fintech LinkAja, perubahan layanan TCash bersama perusahaan Fintech BUMN lainnya." width="100%">
<figcaption>Platform Fintech LinkAja, perubahan layanan TCash bersama perusahaan Fintech BUMN lainnya.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja telah genap berusia dua tahun. Adapun capaian dalam 1 tahun terakhir ini, LinkAja membukukan transaksi lebih dari 1,4 miliar.<br /> <br /> "Dalam 12 bulan terakhir, jumlah transaksi yg terjadi itu ada lebih dari 1,4 miliar transaksi," jelas Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja dalam Media Gathering HUT LinkAja ke-2 secara daring, Rabu (30/6).<br /> <br /> Layanan uang elektronik ini pun hingga saat ini sudah mencatatkan 71 juta pengguna selama 2 tahun beroperasi. Selama ini, LinkAja juga terus membantu program pemerintah, salah satunya untuk menyalurkan bantuan Kartu Prakerja.<br /> <br /> "Pengguna LinkAja itu 74 persen berada di kota-kota tier 2 dan tier 3. Kami juga mendukung program pemerintah, seperti prakerja, kami menyalurkan lebih dari 1,7 juta bantuan Prakerja. Kami hadir di 480 kota yang tersebar di 34 provinsi, jadi kita kerjasama juga dengan Pemda," jelasnya.<br /> <br /> Saat ini, pihaknya juga telah bekerjasama dengan 400 ribu merchant untuk bisa menggungkan LinkAja dalam layanannya. Hal ini tentunya akan semakin mempermudah masyarakat ketika bertransaksi.<br /> <br /> "Untuk UMKM yang bekerjasama dengan kami sudah ada lebih dari 1,1 juta yang tentunya kami juga mendukung program dari BI untuk menggalakkan QRIS dan sudah ada 1 juta merchant yang menggunakan QRIS," tambah dia.<br /> <br /> Selain itu, LinkAja juga tidak hanya sebatas bekerja sama dengan BUMN atau BUMD saja, namun juga pihak swasta. "Untuk layanan moda transprotasi, LinkAja juga yang paling lengkap, juga swasta seperti Blue Bird, Grab dan Gojek, misalnya mau bayar Grab, bisa pakai LinkAja dan LinkAja Syariah," pungkas dia.

Selama Setahun Terakhir, LinkAja Bukukan 1,4 Miliar Transaksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BPJamsostek-yogi-wahyu-jp.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Kali ini, BPKAMSOSTEK menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital, dimana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.<br /> <br /> Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja mengatakan kerja sama antara LinkAja dengan BPJAMSOSTEK sebagai upaya mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran BPJAMSOSTEK. Selian itu, dengan menggunakan LinkAja diharapkan dapat menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja dalam memenuhi kebutuhan proteksi terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi Covid-19.<br /> <br /> "Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan keuangan non-tunai guna mendorong inklusi keuangan di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Haryati, Rabu (16/6).<br /> <br /> Kerjasama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran yang sebelumnya yaitu melalui website dan aplikasi BPJSTKU. Sedangkan untuk fitur pembayaran iuran, tentunya LinkAja melengkapi pilihan kanal bayar lainnya yang terdiri dari mobile banking Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, serta melalui aplikasi Grab dan Tokopedia.<br /> <br /> Selain itu, terdapat kanal kerjasama lain yang dapat melayani pendaftaran dan pembayaran iuran, yakni cermati.com dan Agen 46. Sedangkan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia dapat melalui Mandiri International Remittance.<br /> <br /> Sementara, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin menuturkan perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja baik penerima upah atau sektor formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, BPJAMSOSTEK selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik salah satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk pendaftaran dan pembayaran iuran.<br /> <br /> "Jadi makin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan pembayaran iuran ini pastinya makin mempermudah para pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial, terlebih iuran yang dibayarkan cukup terjangkau mulai dari 16.800 per bulan," kata Zainudin.<br /> <br /> Menurutnya, dengan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, pekerja dapat memperoleh beragam manfaat di antaranya, jika terjadi risiko kecelakaan kerja maka akan mendapatkan perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).<br /> <br /> Ke depan BPJAMSOSTEK juga akan terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. "Dengan dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK," paparnya.<br /> <br /> Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun Aland Lucy Patitty mengatakan pihaknya sangat mendukung adanya kerja sama pembayaran iuran dan pendaftaran peserta menggunakan LinkAja. Ia melihat salah satu solusi terbaik bagi peserta agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan kemudahan khususnya terkait pendaftaran dan pembayaran iuran.<br /> <br /> "Kemudahan pembayaran dan pendaftaran BPJAMSOSTEK ini diharapkan dapat menjadi insentif adopsi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah kebiasaan pembayaran tunai menjadi non-tunai dalam kehidupan sehari-hari," tutupnya.

Daftar dan Bayar Iuran BPJAMSOSTEK Kini Bisa di LinkAja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Layanan-Pengurusan-Berkas-STNK-LinkAja.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Platform keuangan digital dari Telkomsel dan sinergi BUMN lainnya, LinkAja kembali menunjukkan komitmennya dalam mempermudah layanan pembayaran pajak, dengan meluncurkan layanan pengurusan STNK. Layanan ini mencakup pengurusan dan perpanjangan STNK secara tahunan atau lima tahunan, proses balik nama, blokir pelat nomor, dan mutasi kendaraan.<br /> <br /> Kini, masyarakat Jadetabek (Jakarta, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bekasi) dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengurusan surat-surat kendaraan, termasuk proses pickup dan delivery berkas tanpa perlu keluar rumah. Cukup menggunakan aplikasi LinkAja dari ponsel mereka.<br /> <br /> Haryati Lawidjaja, Direktur Utama LinkAja, mengatakan, di situasi pandemi Covid-19, digitalisasi di berbagai sektor sangat diperlukan untuk mempermudah masyarakat tetap beraktivitas dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan.<br /> <br /> "Melalui menu layanan perpajakan ini, kami berusaha memberikan solusi yang aman, mudah, dan nyaman bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan STNK dan layanan pengurusan pajak kendaraan lainnya," ujar dia melalui keterangan tertulisnya.<br /> <br /> Layanan ini dikatakan melengkapi ekosistem pembayaran pajak yang sebelumnya telah hadir di LinkAja, seperti pembayaran PBB, e-Samsat, dan Retribusi, maupun pembayaran penerimaan negara, seperti PNBP, Bea Cukai, dan Pajak online yang akan segera hadir di LinkAja.<br /> <br /> "Selain mempermudah, kami yakin semua solusi ini juga dapat meminimalisasi penyebaran Covid-19 karena masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat, atau titik pembayaran pajak, dan dapat melakukan semua proses pengurusan pajak kendaraan dan STNK, dan pembayaran pajak dan retribusi lainnya dari rumah," lanjut Haryati.<br /> <br /> Untuk menikmati layanan ini, pengguna cukup membuka aplikasi LinkAja, pilih menu Layanan Perpajakan (Tax Services), lalu lakukan pemesanan layanan dan upload berkas (seperti STNK dan KTP). Setelah melakukan pembayaran, dokumen akan dijemput oleh kurir untuk kemudian diproses di kantor Samsat dan terdapat proses antar ke alamat pengguna.<br /> <br /> Dalam layanan ini tersedia pula fitur pelacakan dokumen untuk memudahkan pengguna mengetahui status pengurusan dokumennya. Selanjutnya, pelanggan memilih jenis layanan pengurusan surat kendaraan bermotor yang akan digunakan serta memasukkan detail kendaraan bermotor.<br /> <br /> Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat kendaraan bermotor dapat dijemput atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan dapat mengecek status pemesanan layanan yang meliputi proses penjemputan dokumen, pemrosesan dokumen dan pengantaran dokumen di bagian Lacak Order.<br /> <br /> Proses penjemputan, pemrosesan, dan pengantaran dokumen untuk pengurusan STNK dikatakan bakal di proses dalam kurun waktu 3x24 jam.

Tak Perlu Keluar Rumah, Urus STNK kini Bisa Pakai LinkAja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/linkaja-dinilai-lebih-efisien-peluang-inklusi-keuangan-lebih-luas_m_.jpg" alt="Ilustrasi: LinkAja." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: LinkAja.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perusahaan aplikasi fintech LinkAja mengumumkan investasi strategis dari platform layanan <em>on-demand</em> dan pembayaran Gojek. Melalui investasi ini, dalam penggalangan dana melalui penerbitan saham preferen Seri B, LinkAja saat ini telah mencapai total komitmen lebih dari USD 100 juta.<br /> <br /> CEO LinkAja Haryati Lawidjaja mengatakan, pendanaan ini semakin meningkatkan kemampuan dan tujuan kedua perusahaan untuk memperkuat adopsi layanan keuangan digital dan percepatan inklusi keuangan di Indonesia.<br /> <br /> “Sebagai bagian dari kemitraan, LinkAja akan memperluas opsi metode pembayaran untuk beberapa layanan tertentu di aplikasi Gojek di Indonesia, yang akan memungkinkan para pengguna untuk melakukan pembayaran atas layanan Gojek yang dipilih dengan transaksi melalui aplikasi LinkAja,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (9/3).<br /> <br /> Menurutnya, kemitraan bersama Gojek dan LinkAja ini akan memberikan pengguna dan pelaku usaha lebih banyak pilihan saat bertransaksi. Serta menghadirkan tambahan kemudahan dan kenyamanan bagi jutaan orang yang menggunakan layanan Gojek dan LinkAja setiap hari.<br /> <br /> “Integrasi ini semakin memperkuat kemitraan Gojek yang sudah terjalin dengan LinkAja, yang mencakup LinkAja sebagai metode pembayaran yang saat ini dapat digunakan untuk layanan transportasi dan reservasi tiket di aplikasi Gojek,” tuturnya.<br /> <br /> Dengan menggabungkan kekuatan dua perusahaan nasional ini, Gojek dan LinkAja akan menciptakan pengalaman pembayaran non-tunai untuk berbagai kebutuhan pengguna di segmen pasar yang saling melengkapi. Saat ini, platform LinkAja sebagian besar berfokus pada pembayaran untuk pembelanjaan ritel, layanan publik dan layanan kebutuhan sehari-hari. Dengan 80 persen penggunanya berasal dari kota-kota Tier 2 dan Tier 3 di Indonesia.<br /> <br /> “Sementara layanan pembayaran digital Gojek melalui GoPay, melayani kebutuhan sektor ritel dan bisnis di Indonesia khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan kebutuhan sehari-hari dalam platform Gojek. Kemitraan antara kedua perusahaan akan memungkinkan pengalaman pembayaran dari hulu ke hilir yang semakin mudah bagi pengguna dalam semua aspek kehidupan sehari-hari mereka,” ungkapnya.<br /> <br /> Ia mengungkapkan, strategis ini merupakan validasi lebih lanjut atas pertumbuhan dan kemajuan LinkAja sebagai <em>startup</em> yang didirikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan misi untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank dan yang belum sepenuhnya memanfaatkan layanan perbankan, serta para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.<br /> <br /> “Melalui kemitraan strategis ini, kami berharap dapat memberikan dampak yang lebih besar dan lebih luas bagi perekonomian Indonesia,” imbuhnya.<br /> <br /> Sementara, Co-CEO Gojek Andre Soelistyo mengatakan, Gojek Group selalu memiliki fokus yang mendalam untuk mendukung semua orang di Indonesia dapat menikmati manfaat dari ekonomi digital. “Misi kami untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat unbanked dan underbanked sejalan dengan komitmen yang dimiliki oleh LinkAja,” ucapnya.<br /> <br /> Ia menyebut, sebagai dua perusahaan nasional, kolaborasi ini memberi kesempatan untuk menggabungkan kekuatan teknologi dan jangkauan luas dari masing-masing perusahaan, sekaligus peluang bekerja sama dalam meningkatkan penggunaan pembayaran non-tunai. Sehingga dapat mempermudah hidup jutaan masyarakat di seluruh pelosok negeri.<br /> <br /> “Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas telah menekankan pentingnya pembayaran digital dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadikan kolaborasi ini sangat tepat waktu. Dengan LinkAja sebagai mitra strategis, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan pelaku usaha dengan berbagai skala bisnis, serta memberi mereka tambahan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi,” tandasnya.<br /> <br /> Dalam penggalangan dana ini, Credit Suisse dan Hiswara Bunjamin &amp; Tandjung bertindak sebagai agen penempatan eksklusif dan penasihat hukum LinkAja.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/1fYq2EjJWvw<br /> <br /> &nbsp;

LinkAja Lakukan Investasi Strategis dengan Gojek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BANK-MANDIRI-LINKAJA.jpeg" alt="Penandatanganan kerjasama Bank Mandiri, Telkomsel dan LinkAja dalam penyaluran fasilitas kredit mikro produktif kepada  mitra Telkomsel terpilih melalui aplikasi digital Digipos." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerjasama Bank Mandiri, Telkomsel dan LinkAja dalam penyaluran fasilitas kredit mikro produktif kepada  mitra Telkomsel terpilih melalui aplikasi digital Digipos.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terus memperluas dan mempertajam implementasi sistem perbankan digital untuk segmen mikro, dalam upaya meningkatkan penyaluran pembiayaan segmen UMKM di saat pandemi Covid.<br /> <br /> Salah satu cara Bank Mandiri meningkatkan pembiayaan melalui layanan digital adalah bersinergi dengan Telkomsel dan LinkAja dalam menyalurkan fasilitas kredit mikro produktif bagi mitra Telkomsel terpilih melalui aplikasi digital Digipos. Selain itu Bank Mandiri juga terus membuka kerjasama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan dan teknologi finansial (tekfin).<br /> <br /> Hingga kini Bank Mandiri sudah menjalin kerjasama dengan dua marketplace yakni Shopee dan Bukalapak, serta startup tekfin seperti Amartha, Crowde, Akseleran, Investree, dan Koinworks.<br /> <br /> “Kerjasama ini mendukung upaya Bank Mandiri untuk memperluas jangkauan kepada pelaku UMKM dengan metode yang non-konvensional, yaitu melalui skema digital lending. Skema ini cocok untuk diterapkan di kala pandemik karena seluruh prosesnya digital sehingga minim sekali kontak fisik” kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi, Selasa (8/9/2020).<br /> <br /> Adapun MoU kerjasama pembiayaan ini ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi bersama Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Direktur Utama Fintek Karya Nusantara (Finarya) Haryati Lawidjaja di Jakarta, Selasa (8/9).<br /> <br /> Menurut Hery Gunardi, kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi antar BUMN dalam pemanfaatan teknologi digital demi memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.<br /> <br /> Menurut Hery, pemanfaatan teknologi dan digital banking dalam penyaluran pembiayaan tetap akan dilakukan secara hati-hati. Dia memastikan, pemenuhan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tetap menjadi perhatian meski pembiayaan disalurkan melalui pendekatan berbeda.<br /> <br /> Dia juga memastikan, perluasan penggunaan sistem perbankan digital untuk menyalurkan pembiayaan akan terus dilakukan perseroan, salah satunya dengan berpartisipasi dalam inisiatif Open Banking.<br /> <br /> “Dengan penerapan teknologi berbasiskan API, integrasi dengan mitra Bank Mandiri dapat dilakukan dengan mudah. Dalam waktu dekat Bank Mandiri akan membuka akses ke lebih banyak lagi layanan perbankan melalui API,” ujar Hery.<br /> <br /> Pembukaan akses layanan perbankan melalui API yang lebih luas terbukti dari disepakatinya kerjasama antara Bank Mandiri, Telkomsel, dan LinkAja dalam penyaluran fasilitas kredit mikro produktif, hari ini. Kerjasama ini memungkinkan Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan secara digital, terhadap 500.000 lebih mitra Telkomsel dan LinkAja yang mengajukan kredit melalui aplikasi Digipos. Proses pengajuan hingga kepastian pembiayaan dipastikan selesai dalam waktu kurang dari 24 jam.<br /> <br /> “Langkah ini sejalan dengan keinginan kami untuk menjadi mitra finansial pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Ke depannya Mitra Bank Mandiri bisa akses layanan handal kami melalui API. Ini langkah transformasi kami menjadi modern digital bank untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat,” kata Hery.<br /> <br /> Hingga Juni 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit mikro sebesar Rp116,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh 5,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam konteks penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19, hingga 13 Agustus 2020 Bank Mandiri sudah merealisasikan penyaluran kredit senilai Rp26,9 triliun kepada 50.596 debitur.<br /> <br /> Ada 33.828 debitur UMKM yang sudah menerima penyaluran kredit tersebut. Penyaluran pembiayaan tersebut bersumber dari penempatan uang negara di bank-bank BUMN dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).<br /> <br /> Hery memastikan bahwa proses penyaluran kredit secara digital ini akan memenuhi prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kemudian untuk memastikan kualitas penyaluran kredit yang baik, dilakukan kolaborasi data dari ketiga perseroan untuk membentuk alternatif scoring yang dipakai untuk menilai kelayakan kredit dari mitra Telkomsel.<br /> <br /> Hery juga menyampaikan bahwa kerjasama ini juga adalah bentuk komitmen Bank Mandiri untuk berpartisipasi dalam inisiatif Open Banking. Dengan penerapan teknologi berbasiskan API, integrasi dengan mitra Bank Mandiri dapat dilakukan dengan mudah. Dalam waktu dekat Bank Mandiri akan membuka akses ke lebih banyak lagi layanan perbankan melalui API.<br /> <br /> “Langkah ini juga sejalan dengan keinginan kami untuk menjadi mitra finansial pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Kedepannya Mitra Bank Mandiri bisa akses layanan handal kami melalui API. Ini langkah transformasi kami menjadi modern digital bank untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat,” ungkap Hery.<br /> <br /> Kerjasama dengan Telkomsel dan Finarya ini, tambahnya, juga sejalan dengan strategi digital perseroan terutama dalam peningkatan pembiayaan segmen mikro di masa pandemi. Tercatat hingga Juni 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit mikro sebesar Rp116,3 triliun. Nilai tersebut masih tumbuh 5,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Percepat Penyaluran Pembiayaan Produktif UMKM secara Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/qris.jpg" alt="Pembeli membayar dengan cara digital di wisata kuliner Surabaya.  (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pembeli membayar dengan cara digital di wisata kuliner Surabaya.  (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perusahaan layanan pembayaran digital LinkAja menyampaikan, transaksi yang menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) meningkat selama masa transisi tatanan kebiasaan baru atau new normal. Bahkan, hal tersebut masih diperkirakan akan berlanjut selama bencana wabah pandemi Covid-19 berlangsung.<br /> <br /> Direktur Marketing LinkAja Edward Kilian Suwignyo mengaku, transaksi QRIS tadinya menurun pada merchant fisik karena imbas dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah. Namun, tren transaksi mulai kembali meningkat setelah adanya pelonggaran PSBB.<br /> <br /> "Pada Juni awal, mulai ada penyesuaian, kami melihat akselerasi pembayaran lewat QRIS ini cukup banyak," ujarnya dalam acara diskusi, Rabu (15/7).<br /> <br /> Edward memperkirakan, tren pembayaran melalui QRIS akan berlanjut seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran nontunai. Sebab, transkasi tersebut jauh lebih aman dari penyebaran virus.<br /> <br /> Pihaknya juga melihat adanya peningkatan tajam pada transaksi e-commerce dan layanan utilitas seperti pembayaran tagihan PDAM, atau pembelian token listrik. "Ini karena mereka ada keterbatasan gerak, mereka baru sadar ternyata selama ini ada layanan di tangan mereka tapi belum dicoba. Saat dicoba ternyata berlanjut karena kenyamanan dan kemudahannya," tuturnya.<br /> <br /> Bank Indonesia mencatat hingga akhir Juni, terdapat 3,7 juta merchant telah menggunakan QRIS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,5 juta pengguna QRIS merupakan merchant berskala mikro, sedangkan 673 ribu di antaranya merchant kecil.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=HuzNWdT_Wrs

LinkAja Sebut Transaksi QRIS Meningkat Pasca Pelonggaran PSBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#linkaja

Berita Terkini