<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/6_fokus-2038874832.jpg" alt="AHLI MIKROPLASTIK: Muhammad Reza Cordova saat ini menyandang predikat sebagai profesor riset termuda di BRIN. (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AHLI MIKROPLASTIK: Muhammad Reza Cordova saat ini menyandang predikat sebagai profesor riset termuda di BRIN. (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Puncak karier seorang peneliti di lembaga riset adalah menjadi profesor riset. Muhammad Reza Cordova berhasil meraihnya di usia yang relatif muda. Upaya penanganan mikroplastik menjadi perhatian utamanya. M. Hilmi Setiawan, Jakarta --- &rdquo;Prof, Prof, Prof. Jangan panggil saya Prof,&rdquo; kata Muhammad Reza Cordova kepada wartawan saat diskusi mengenai kebocoran sampah plastik di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 11 September lalu. Pada diskusi itu, Reza begitu luwes memaparkan soal sampah laut. Khususnya mengenai mikroplastik. Pria kelahiran Bogor, 3 November 1986, itu berhasil menyandang status sebagai profesor riset termuda di BRIN. Dia dikukuhkan bersama tiga profesor riset lainnya pada 27 Juli lalu. Itu artinya, saat dikukuhkan, usia Reza menginjak 37 tahun. Masih terbilang muda. Saat pengukuhan profesor riset urutan ke-667 itu, Reza menyampaikan orasi mengenai sampah plastik. Judulnya, Pengelolaan Sampah Plastik dalam Mendukung Mitigasi Pencemaran Lingkungan Laut. Baginya, sampah laut adalah persoalan global. Sampah laut sama seperti angin. Jika memakai istilah saat pemilu presiden, sampah laut pun tidak memiliki KTP. Sampah laut dari Indonesia, ada yang ditemukan di Afrika Selatan (jarak 10.051 km). Bahkan sampah plastik dari Sungai Cisadane, Kabupaten Bogor, ada yang sampai ke Madagaskar (jarak 6.607 km). Sampah plastik dari Indonesia juga ditemukan di sejumlah pantai-pantai menawan di Maladewa. Reza menceritakan, dirinya menjadi peneliti mulai 2015 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), institusi yang sejak 2021 dilebur menjadi BRIN. Ketika itu, mimpi ingin menjadi profesor riset sudah tumbuh. &rdquo;Sempat tebersit di pikiran, kayaknya seru jadi profesor riset termuda di LIPI,&rdquo; katanya. Reza menegaskan, menjadi profesor riset bukan tujuan utamanya. Baginya itu sebagai bonus. Hal itu berkat kegigihannya dalam melakukan penelitian serta publikasi ilmiah. Saat dikukuhkan menjadi profesor riset, Reza tercatat sudah menghasilkan 86 publikasi ilmiah. Dia juga aktif sebagai mentor akademik, menerima berbagai penghargaan, serta menjadi inspirasi bagi periset muda lainnya. Namun, lanjut dia, penelitian yang diwujudkan dalam publikasi ilmiah itu bermanfaat untuk masyarakat ilmiah saja. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah hasil riset itu supaya bisa masuk ke pemerintahan atau pengambil kebijakan. Sehingga bisa berujung menjadi kebijakan yang membawa kebaikan untuk manusia. &rdquo;Ini harus saya lakukan. Karena saya merasa bertanggung jawab, diberikan ilmu sama Tuhan, masak tidak ada manfaatnya,&rdquo; tutur pemilik sekitar lima paten itu. Reza menegaskan, hilirisasi berbagai penelitiannya bukan mengarah pada produk komersial atau sebuah purwarupa. Meski begitu, saat ini ada hasil penelitiannya bersama sejumlah kolega yang masuk tahap uji coba. Penelitian tersebut adalah pengolahan sampah plastik dibuat interlocking brick. Yaitu sejenis concrete block (conblock) atau batu bata. Bata dari sampah plastik itu sedang diuji supaya bisa digunakan sebagai tembok di pesisir. Tujuannya adalah menahan laju abrasi. Menurutnya, abrasi saat ini menjadi ancaman semua negara yang memiliki pantai. Meningkatnya suhu muka air laut yang dipicu perubahan iklim membuat muka air laut semakin bertambah. Reza menjelaskan, inovasi pembuatan conblock itu nantinya tentu akan didaftarkan patennya. Tetapi, bisa jadi nanti sifat patennya terbuka. Artinya bisa dimanfaatkan oleh siapa pun. Sebab, untuk mencegah abrasi di pesisir atau bibir pantai, butuh kolaborasi banyak pihak. Pengujian yang dilakukan saat ini untuk mengukur seberapa besar mikroplastik yang dilepaskan oleh conblock tersebut ke lautan. Jangan sampai mikroplastik yang terlepas ternyata cukup besar. Di depan sejumlah wartawan di kantor BRIN, Reza menyampaikan bahwa plastik sejatinya bukan musuh manusia. Tetapi, yang masih jadi tantangan sampai sekarang adalah pengelolaannya. Dia mengatakan, 60 persen penggunaan plastik di dunia adalah plastik sekali pakai. Seperti botol air minum dan pembungkus makanan. Khusus di Indonesia, keberadaan tempat pembuatan akhir (TPA) juga belum efektif. Karena baru 50 persen produksi sampah yang berakhir di TPA. Banyak orang yang masih membakar sampah atau membuang ke sungai yang akhirnya bermuara di lautan. (*/c17/bay)

Puncak karier seorang peneliti di lembaga riset adalah menjadi profesor riset. Muhammad Reza Cordova berhasil meraihnya di usia muda.

Muhammad Reza Cordova, Profesor Riset Termuda di BRIN Yang Fokus pada Mikroplastik di Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/putin-presiden-ukraina.jpg" alt="Presiden Rusia Vladimir Putin - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (AFP)" width="100%">
<figcaption>Presiden Rusia Vladimir Putin - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia diyakini bisa memanfaatkan posisi Presidensi G20 untuk memfasilitasi upaya perdamaian sekaligus mengakhiri perang Rusia - Ukraina.  "Indonesia sebagai emerging power dapat berperan sebagai fasilitator dalam perang Rusia-Ukraina ini, meski terbatas," kata ahli hubungan internasional dari LIPI Dr. Andriana Elisabeth (30/5).  "Indonesia kan negara yang disegani dan dianggap sebagai pemimpin atau big brother di Asia Tenggara," papar Andriana.  Menurutnya, minimal Indonesia berpeluang mengingatkan Rusia dan Ukraina agar kembali pada langkah-langkah diplomasi untuk mengakhiri peperangan kedua negara tersebut.  Harapan akan peran Indonesia ini mengemuka setelah Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky berbicara dalam forum yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang dipandu mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan Dubes RI untuk AS Dr. Dino Patti Djalal.  Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky mengungkapkan, dirinya berharap G20 akan menemukan solusi dalam perang ini.  "Saya sangat berterima kasih pada Presiden Indonesia atas undangan menghadiri KTT G20. Kami menerima undangan ini dengan hormat dan gembira," ujar Presiden.  Meski demikian, Presiden Zelensky juga menyampaikan bahwa dirinya akan hadir secara virtual karena tidak mungkin meninggalkan negerinya yang sedang berperang.  Di sisi lain, dalam komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan hadir dalam KTT G20 di Bali.  Ditengah prospek tersebut, Dr. Andriana mengingatkan bahwa Indonesia tetap bisa memperjuangkan kepentingan nasionalnya sambil mengingatkan para negara anggota G20 untuk terus menjunjung norma-norma bersama dalam hubungan antar bangsa dan antar negara.

Rusia dan Ukraina Hadir Dalam G20, LIPI: Indonesia Bisa Berperan Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Ketum-Partai-Golkar-Airlangga-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peniliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, memprediksi Partai Golkar bakal mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.  Pasalnya, Golkar telah memiliki sumbangsih signifikan selama dua kali Pilpres yakni tahun 2014 dan 2019. Selain itu, selama Airlangga memimpin Golkar, partai kental berwarna kuning ini jauh dari konflik internal.  Kemudian, selama menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga juga jauh dari kritik publik dengan kata lain berhasil menjalankan tugasnya.  "Keliatannya menyonsong 2024 Golkar bakal mengusung kadernya sendiri. Ketum ini keliatannya disiapkan mengikuti pilpres itu. Airlangga juga tidak menimbulkan berbagai polemik. Padahal omnibus law itu sangat luar biasa tetapi tidak ada yang 'nembak' langsung ke Airlangga," kata Siti Zuhro, dalam acara diskusi yang digelar Political &amp; Public Studies Policy bertajuk Airlangga Hartarto Capres Potensial 2024, Kamis (16/12).  Sementara itu pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, mengatakan Airlangga sudah memiliki modal politik untuk dicalonkan menjadi capres 2024. Mulai dari sukses memimpin Golkar dan menjadi menteri serta memiliki wawasan yang sangat luas baik internasional dan nasional.  "Saya pikir Golkar tetap akan ajukan capres Airlangga. Jaringan nasional dan internasional cukup. Dalam konteks penanganan pimpinan partai semua bisa di rangkul. Keberhasilan tangani pandemi COVID-19 bahkan ekonomi membaik sembako tetap tersedia," ucap Emrus.  Pada kesempatan yang sama, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyampaikan Airlangga memiliki keunggulan untuk capres dibandingkan kandidat lain di Pilpres 2024.  Dianggap mampu membawa Golkar meraih perolehan suara besar hasil Pemilu 2019. Lalu memiliki kinerja terukur, pengalaman mumpuni, sangat berpotensi besar untuk dipilih publik. Posisi ketum parpol juga menjadi penting.  Airlangga juga memiliki rekam jejak di legislatif, karena pernah menjadi anggota DPR. Sementara di bidang ekonomi, Termasuk pernah menjabat sebagai ketua Asosiasi Emiten Indonesia.  "Golkar punya peluang, karena partai besar tidak akan sulit untuk menggandeng partai koalisi di pilpres 2024," ucap Jerry.  Pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio menekankan jika Airlangga mau ingin maju menjadi capres 2024, Airlangga harus menyelesaikan beban politiknya menjadi seorang ketua parpol.  "Kita harus hindari pemilihan hasil dari pencitraan. Silahkan mau maju, pak Airlangga harus realistis turun ke masyarakat. Jangan terlena tepuk punggung," pungkasnya.

Jika Golkar Majukan Airlangga di 2024, Maka Ini yang Harus Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/LIPI-Densus.jpg" alt="hilmi" width="100%">
<figcaption>hilmi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memicu polemik di tengah masyarakat. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Pembubaran Densus 88 Antiteror Polri dikhawatirkan memicu ancaman teror di Indonesia.  Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Hermawan Sulistyo menyampaikan pandangan, tidak ada masalah apabila detasemen khusus yang didirikan sejak tahun 2003 itu dibubarkan. Namun dia memberikan peringatan secara tegas, apabila dibubarkan maka potensi ancaman teror akan terjadi di mana-mana.  "Jika mau dibubarkan ya bubarkan saja, kalau ada bom jangan mengeluh kalau negara kita seperti Suriah," ujar Hermawan Sulistyo dalam diskusi Densus 88 Penanganan Terorisme dan Narasi Islamofobia di Jakarta Kamis (14/10). Menurut dia, selama ini mekanisme operasi penangkapan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri tidak sembarangan.  Bahkan proses yang dilakukan Densus sepenuhnya akuntable. Hanya saja, ia menyayangkan kurangnya kepiawaian pihak kepolisian dalam menyosialisasikan kepada publik terkait upaya yang sudah dilakukan.  Dalam diskusi tersebut turut dihadirkan mantan narapidana kasus terorisme bernama Kamaludin. Dia mengatakan dahulu begitu membenci keberadaan Densus 88 Antiteror. Sebab kelompoknya dijadikan target operasi penangkapan. Namun kini ia balik mengapresiasi peran Densus 88 dibalik operasi pemberantasan kasus-kasus terorisme.  "Keberadaan Densus 88 patut disyukuri oleh umat Islam. Wajar dulu saya mentargetkan Densus 88, karena mereka mengincar terorisme. Maka kita juga mengincar densus 88," kenangnya.  Sebagaimana diketahui munculnya aksi terorisme di Indonesia tidak lepas dengan paham radikalisme. Merespon kemunculan paham radikal di Indonesia, tokoh ulama Marsudi Syuhud mengingatkan peran organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan harus bersama-sama menanggulangi pemahaman radikalisme.  "Yang bisa memahami ini adalah ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya yang jumlahnya terdapat 80-an organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia," ujar Marsudi.  Menurutnya paham radikalisme bisa ditangkal denhan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti keadilan, menghormati orang lain, serta sifat kemanusiaan lainnya. Marsudi menegaskan, kekerasan terhadap orang lain sangat tidak dibenarkan untuk alasan tertentu.

Peneliti LIPI Sebut Pembubaran Densus 88 Picu Ancaman Teror

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PRABOWO-TEMUI-AIRLANGGA_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilpres 2024 diprediksi akan kembali diikuti oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Namun, bisa tidak menutup kemungkinan bakal diramaikan juga dengan nama-nama ketum parpol lainnya. Salah satunya Airlangga Hartarto yang akan dicapreskan oleh Golkar.  Melihat adanya kemungkinan itu, Pengamat Politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati memprediksi, Prabowo dan Airlangga memiliki kans yang besar untuk saling bertarung. Terlebih, keduanya merupakan ketua umum parpol yang masuk tiga besar di Indonesia.  “Potensi Airlangga maupun Prabowo itu memungkinkan untuk bisa dinominasikan sebagai capres,” jelas Wasis, Senin (11/10).  Lebih lanjut, Wasis juga memperkirakan, Golkar bisa membentuk koalisi dengan para parpol yang telah memiliki chemistry selama ini. Misalnya PPP dan PKB yang sudah lama menjadi rekan koalisi Golkar.  “Sangat mungkin Golkar berkoalisi dengan, Demokrat, maupun PKB. Karena partai-partai ini sudah lama jadi mitra koalisi Golkar sejak masa SBY,” katanya.  Sementara untuk Gerindra, lanjut Wasis, masih punya peluang untuk berkoalisi dengan PKS, PPP dan PAN. Parpol tersebut pernah mengusung Prabowo sebagai calon presiden. "Salah satunya bisa saja karena faktor kedekatan di pilpres 2014 dan 2019,” katanya.  Namun Wasis menggarisbawahi, khusus untuk Airlangga yang elektabilitasnya masih kecil harusnya bisa semakin gencar untuk kampanye. Memperkenalkan diri di ruang publik maupun di media sosial. Agar masyarakat Indonesia yang ada di daerah bisa tahu.  “Saran saya, Airlangga perlu sekiranya lebih intens dalam sosial media supaya bisa lebih dikenal oleh publik, terutama pemilih pemula,” pungkasnya.

Pakar Prediksi Adu Kuat Prabowo vs Airlangga Bisa Terjadi pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-kepala-lipi-handoko-diminta-jokowi-lakukan-3-misi-ini_m_216994.jpeg" alt="Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tepat 23 Agustus lalu adalah Hari Ulang Tahun Ke-43 LIPI sekaligus yang terakhir. Begitu pun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).  Empat lembaga penelitian berstatus lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) itu dilebur jadi organisasi riset (OR) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Batan menjadi OR Tenaga Nuklir. Lapan menjadi OR Penerbangan dan Antariksa.  BPPT jadi OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian, LIPI menjadi beberapa OR, antara lain OR Ilmu Pengetahuan Hayati dan OR Ilmu Pengetahuan Kebumian.  Seremoni peleburan lembaga-lembaga penelitian tersebut berlangsung pada Senin (6/9) lalu. Kepala-kepala lembaga riset dicopot, kemudian dilantik sebagai pejabat fungsional. Kemudian ditunjuk penggantinya, yaitu pelaksana tugas (Plt) kepala OR. ”Semua sudah dilebur ke BRIN,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko kemarin (7/9).  Mantan kepala LIPI itu menyatakan, bukan hanya empat LPNK riset tersebut yang dilebur ke BRIN. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) juga dilebur ke BRIN. Handoko mengatakan, untuk berikutnya menyusul peleburan unit atau badan penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga.  Di dalam struktur organisasi BRIN ada sejumlah OR yang terkait dengan kementerian atau lembaga lain. Misalnya OR Agama dan Keagamaan yang selama ini ada di Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian, ada OR Kesehatan dari Kemenkes, OR Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta OR Pertanian dan Peternakan dari Kementerian Pertanian (Kementan).  Dengan meleburnya lembaga riset, litbang di kementerian, bahkan sampai Badan Riset dan Inovasi Nasional Daerah (Brida), struktur BRIN jadi sangat gemuk. Sebab, mereka memiliki kaki sampai di tingkat kabupaten dan kota. Mantan Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi mengatakan, yang terpenting dari BRIN adalah inovasinya. ”Bukan badannya, risetnya, atau nasionalnya,” tutur dia.  Bambang menjelaskan, tugas utama BRIN adalah membuat inovasi yang bisa dijual. Hasil penjualan itu akan masuk dalam produk domestik bruto (PDB). Seperti yang dilakukan di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia. Dia menegaskan, ke depan arah BRIN harus bisa berbisnis juga. Tidak semata menjalankan riset serta menghasilkan inovasi. Perlu dipikirkan saat ini BRIN mau memproduksi inovasi apa yang nanti laku dijual dan meningkatkan perekonomian nasional.  Menurut Bambang, selama ini hasil riset dan inovasi tidak maksimal. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan dana riset yang ditotal mencapai Rp 24,9 triliun itu. BRIN, kata Bambang, harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hanya, dia menyayangkan, seiring dibentuknya BRIN, pemerintah membubarkan DRN. Padahal, di negara maju, pemerintahannya memiliki DRN. Indonesia sama seperti Sri Lanka yang tidak mempunyai DRN.  Anggota Komisi VII DPR (membidangi riset dan teknologi) Ridwan Hisjam menyatakan, peleburan lembaga riset ke BRIN merupakan amanat dari UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Dengan peleburan tersebut, saat ini tidak bisa lagi ada riset sejenis di lembaga penelitian yang berbeda.  Ketika sudah menjadi satu di bawah BRIN, kegiatan riset dan inovasi bisa langsung diawasi. Sehingga tidak ada lagi duplikasi kegiatan riset. ”Kegiatan riset yang diulang-ulang dan menghabiskan anggaran tidak akan bisa lagi,” tandasnya.  Ridwan membenarkan bahwa nanti lembaga riset di kementerian juga dilebur ke BRIN. Dia mencontohkan lembaga riset di Kementerian ESDM yang tahun ini memiliki anggaran sekitar Rp 500 miliar. Karena sekarang masih masa transisi, anggaran tersebut tetap bisa digunakan. Tetapi untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada. Begitu juga unit atau badan penelitian di kementerian lainnya, semua akan ditarik ke BRIN.  Politikus Partai Golkar itu menerangkan, BRIN dibentuk sebagai lompatan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. ”BRIN menjadi motor kemajuan Indonesia. BRIN harus bisa melakukan riset yang benar dan tidak sekadar menghabiskan anggaran,” pungkasnya.

LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan Resmi Dilebur ke BRIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210630-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat, penggunaan masker medis di tengah masyarakat semakin tinggi. Akibatnya potensi limbah sampah dari masker tersebut ikut tinggi. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berinovasi menyulap limbah masker menjadi pot hidroponik dan sejenisnya.  Peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih (LPTB) LIPI Akbar Hanif Dawam Abdullah mengatakan saat ini penggunaan masker bedah dan masker N95 meningkat. Apalagi ada anjuran penggunaan masker dobel. Dia menjelaskan masker yang bisa mereka daur ulang dan menjadi aneka barang itu khusus untuk penggunaan di rumah tangga dan bukan dari orang tanpa gejala (OTG) Covid-19.  ’’Karena limbah infeksius dari fasilitas kesehatan atau bekas OTG memiliki cara khusus dalam penanganannya,’’ katanya Selasa (29/6). Jadi dia menegaskan masker yang mereka daur ulang adalah masker dari masyarakat yang tidak terpapar Covid-19.  Dia menjelaskan masker sekali pakai tersebut berbahan dasar plastik. Paling banyak adalah plastik jenis Polipropilen (PP). Jika limbah masker ini dibuang ke tempat sampah lalu ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka sama seperti membuang plastik. Untuk itu mereka menawarkan proses daur ulang menjadi barang yang bermanfaat.  ’’Seperti pot hidroponik, bak sampah, kantong sampah, dan sejenisnya,’’ kata Dawam.  Dawam menjelaskan teknologi daur ulang sampah masker tersebut cukup sederhana dan bisa direplikasi secara cepat sesuai dengan desakan pengolahan limbah masker sekali pakai di lapangan. Proses daur ulang dimulai dari tahapan sterilisasi.  ’’Kemudian proses ekstrusi dan pencetakan,’’ katanya. Proses ekstrusi dilakukan pada suhu 170 derajat Celcius sampai menghasilkan biji plastik. Ketika sudah berupa bijih plastik, hasil daur ulang plastik itu bisa diubah menjadi bentuk apapun sesuai dengan keinginan.  Kepala LPTB LIPI Ajeng Arum Sari mengatakan penelitian daur ulang limbah masker melalui metode ekstrusi sudah dimulai sejak Mei 2020 lalu. ’’Kami menawarkan solusi berupa konsep teknologi daur ulang khusus masker limbah domestik non fasyankes,’’ katanya. Sehingga kami bisa ikut berkontribusi mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah masker.

Peneliti LIPI Sulap Sampah Masker jadi Pot Hidroponik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10435_28041_Siti-Zuhro.jpg" alt="Peneliti dari LIPI, Siti Zuhro." width="100%">
<figcaption>Peneliti dari LIPI, Siti Zuhro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mendesak agar segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya agar birokrasi Indonesia tidak partisan sehingga tidak terjadi politisasi terhadap para birokrat.  "Birokrasi harus netral karena tidak bisa dipaksa untuk partisan. Kalau partisan, nanti birokrasi tidak profesional," kata Siti Zuhro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja revisi UU ASN Komisi II DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (29/2).  Sejak pemilu dan pilkada, lanjut Siti Zuhro, netralitas birokrasi menjadi topik yang diperdebatkan karena tiap pelaksanaan pemilu/pilkada. Birokrasi ditarik ke dalam politik praktis dan menjadi "mesin pendulang suara".  Siti Zuhro mencontohkan, di negara tetangga, seperti Singapura, benar-benar tidak mengenal politisasi birokrasi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana birokrasi di Indonesia dikelola sendiri tanpa dipolitisasi.  "Demokrasi yang berkualitas bukan hanya prosedural, melainkan harus berdampak pada birokrasi seperti bagaimana tingkatkan kualitasnya karena sistem yang dibangun adalah pelembagaan nilai-nilai demokrasi," ujarnya.  Secara konseptual, kata Siti Zuhro, demokratisasi dan debirokratisasi saling terkait sehingga keduanya bisa saling mendorong perbaikan masing-masing. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> Menurut dia, kalau demokrasi maju, birokrasi akan meningkat karena naik kelas sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas karena birokrasi terkontaminasi positif oleh pemimpin yang direkrut.  "Demokrasi diharapkan mampu mendorong terwujudnya debirokratisasi, yaitu penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.  Ia menilai debirokratisasi dapat menghilangkan politisasi birokrasi di pemerintahan untuk memberi ruang partisipasi warga di ruang publik yang perlu diefektifkan.  RDPU tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dengan mengundang para pakar, seperti peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, dan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh.

Agar Birokrasi Tak Partisan, Pakar LIPI Desak Revisi UU ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kejahatan-cyber.jpg" alt="Ilustrasi: Pentingnya menjaga keamanan siber. (LeapIT)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pentingnya menjaga keamanan siber. (LeapIT).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keamanan siber di Indonesia diperkuat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai pelaksana keamanan. LIPI turut tergabung dalam tim tersebut.  ”LIPI ditargetkan menjadi salah satu instansi pusat dalam program pembentukan CSIRT,” kata Plh Kepala LIPI Agus Haryono kemarin (27/6). Dia menegaskan bahwa keamanan siber merupakan hal yang sangat penting.  Nanti ada sejumlah layanan respons insiden yang dijalankan LIPI-CSIRT. Layanan itu meliputi triase atau identifikasi insiden keamanan siber. Kemudian, koordinasi insiden sampai resolusi insiden.  Agus mengatakan, kerja sama LIPI dengan BSSN itu dilakukan untuk penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah. Juga untuk membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber di LIPI. ”Tim LIPI-CSIRT dapat melakukan layanan reaktif dan proaktif,” jelas dia. Misalnya, upaya early warning atau peringatan dini, respons, dan recovery.  Selain itu, menjaga kerentanan (vulnerabilities) dari sebuah sistem.  Sebagaimana diketahui, keamanan siber di Indonesia sempat menjadi sorotan. Tidak hanya di sistem milik lembaga pemerintahan, tetapi juga di perusahaan swasta. Kasusnya mulai kebocoran data hingga serangan malware.  Kasus kebocoran data yang baru saja menghebohkan dialami BPJS Kesehatan. Data sekitar 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan sekarang sedang diusut kepolisian. Kasus kebocoran data juga dialami Tokopedia. Data 91 juta akun pelanggan Tokopedia ditengarai bocor.  Sebelumnya, pada Maret 2019, terjadi peretasan sehingga 13 juta data pelanggan Bukalapak bocor. Dunia siber di Indonesia juga pernah dihebohkan serangan ransomware pada 2017. Saat itu RS Harapan Kita dan RS Dharmais menjadi korban serangan ransomware WannaCry. Serangan itu mengunci komputer dan mengenkripsi semua data sehingga tidak bisa digunakan.  Plt Kepala Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah (PDDI) LIPI Hendro Subagyo menambahkan, LIPI-CSIRT dibentuk untuk menjalankan tugas pencegahan insiden keamanan siber. ”CSIRT memiliki otoritas untuk menangani berbagai insiden keamanan siber yang terjadi atau mengancam sistem informasi BSSN,” jelasnya.  Insiden itu bisa berupa web defacement atau meretas website dengan mengubah tampilannya. Kemudian, serangan DDOS (distributed denial of service) atau penolakan layanan secara terdistribusi. DDOS merupakan serangan yang dilakukan dengan membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Selain itu, respons terhadap serangan malware serta phishing.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/02/2021/soal-jual-beli-data-pribadi-pakar-itb-minta-masyarakat-tak-cemas/">Soal Jual Beli Data Pribadi, Pakar ITB Minta Masyarakat Tak Cemas</a>  Hendro menceritakan bahwa LIPI pernah mendapat serangan defacement tahun lalu. Kemudian, serangan ransomware pada server printer sentral tahun ini. ”Karena itu, menjadi sangat penting untuk menanggulangi risiko dengan dibentuknya tim LIPI-CSIRT,” tuturnya.

Bentuk Tim Respons Pencegahan Insiden Keamanan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/megawati-mumet-anak-buah-prabowo-suka-menyudutkannya_m_.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seluruh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) diputuskan melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peleburan tersebut diberi waktu sampai dua tahun ke depan.  Saat ini ada empat lembaga litbangjirap di Indonesia. Yaitu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Melalui integrasi yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021 tentang BRIN itu, status LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan berubah menjadi organisasi pelaksana litbangjirap (OPL) di BRIN.  Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan menyatakan, BRIN dibentuk sebagai amanat UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). ”Tujuan pembentukan BRIN adalah menyinergikan dan mengarahkan semua kegiatan litbangjirap,” katanya kemarin (5/5).  Selain itu, mengarahkan invensi dan inovasi oleh berbagai lembaga litbangjirap, termasuk Batan. Dengan begitu, hasil litbangjirap bisa lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai landasan ilmiah penetapan kebijakan pembangunan nasional. Pada saat yang sama juga berperan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.  ”Iptek nuklir juga berkaitan dengan berbagai bidang iptek lain,” ujar Anhar.  Di dalam perpres BRIN tersebut juga diatur soal dewan pengarah. Di dalam pasal 7 perpres BRIN disebutkan, ketua Dewan Pengarah BRIN adalah ex officio unsur dewan pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila. Yakni, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.  Pengamat teknologi pendidikan Indra Charismiadji menyoroti Dewan Pengarah BRIN yang diputuskan ex officio Dewan Pengarah BPIP. Menurut dia, tidak ada keterkaitan langsung di antara keduanya. ”Sebenarnya desainnya mau bagaimana,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/04/2021/brin-resmi-berdiri-sendiri-lapan-dan-bppt-berharap-tidak-dilebur/">BRIN Resmi Berdiri Sendiri, Lapan dan BPPT Berharap Tidak Dilebur</a>  Lebih jauh, Indra menjelaskan bahwa peleburan Kemenristek ke Kemendibud dan kemudian membentuk BRIN perlu dikritisi. Dia mengatakan, riset di Kemendikbud berbeda dengan riset di Kemenristek selama ini.  Riset di Kemendikbud atau kampus lebih mengarah ke riset dasar. Sementara itu, riset di Kemenristek lebih ke terapan dan hilirisasi produk. ”Saya lebih setuju Kemenristek dilebur ke Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan Resmi Dilebur ke BRIN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lipi

Berita Terkini