<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/Karen-Galaila-Agustiawan-Dery-Ridwansah-7JPG-2168944233.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi LNG atau gas alam cair Karen Galaila Agustiawan memberikan salam kepada saksi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi LNG atau gas alam cair Karen Galaila Agustiawan memberikan salam kepada saksi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Presiden 2004&ndash;2009 dan 2014&ndash;2019 Jusuf Kalla menghadiri sidang terdakwa kasus korupsi Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Dia hadir sebagai saksi meringankan. Karen yang menjadi Dirut Pertamina pada 2009&ndash;2014 didakwa merugikan negara dalam pengadaan gas alam cair (LNG). &rdquo;Saya juga bingung mengapa dia (Karen, Red) menjadi terdakwa,&rdquo; terang JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, saat memberikan kesaksian kemarin. Dia lantas berseloroh. &rdquo;Jika soal perhitungan rugi lalu dihukum, maka semua BUMN karya harus dihukum,&rdquo; ujarnya. Statement JK langsung disambut riuh tepuk tangan seluruh pengunjung sidang. Majelis Hakim PN Tipikor Sri Hartati pun sempat menegur pengunjung sidang untuk tetap tenang. JK membela Karen. Menurut dia, Karen tak salah langkah dalam usaha mencari pasokan liquefied natural gas (LNG) untuk kebutuhan dalam negeri. Di antaranya melakukan impor LNG dari perusahaan Amerika, Corpus Christi Liquefaction (CCL), pada 2013. Langkah Karen untuk mencari pasokan LNG itu sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/Karen-Galaila-Agustiawan-Dery-Ridwansah-4JPG-255606951.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi LNG atau gas alam cair Karen Galaila Agustiawan mendengarkan keterangan saksi Wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi LNG atau gas alam cair Karen Galaila Agustiawan mendengarkan keterangan saksi Wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/5/2024).</figcaption>
</figure> Awal mula ditekennya perpres itu bermula saat Indonesia mengalami krisis energi pada 2005. Saat itu harga minyak melambung tinggi dan pemerintah berencana mencari alternatif lain untuk mencukupinya. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas LNG menjadi 30 persen. LNG dipilih lantaran lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar minyak. Masalahnya, saat itu produksi LNG dalam negeri masih minim. JK pun membela langkah Karen saat meneken kontrak panjang dalam impor LNG. Menurutnya, langkah kontrak panjang itu umum dilakukan banyak negara. (elo/c17/oni)

”Saya juga bingung mengapa dia (Karen, Red) menjadi terdakwa,” ujar Jusuf Kalla, saat memberikan kesaksian dalam sidang.

Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina, JK Bingung Mengapa Karen Menjadi Terdakwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/JKT-1-PERPANJANGAN-MASA-TAHANAN-KAREN-FED-4JPG-2942541760.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi Karen Agustiawan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi Karen Agustiawan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan baru saja menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan kilang Liquefied Natural Gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (12/2). Dalam sidang itu jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Karen telah merugikan negara sebesar USD 113.839.186.60 atau setara Rp 1,779 triliun. "Tadi sudah dibacakan seluruh dakwaan JPU dan di sidang berikutnya saya akan menjelaskan secara rinci berdasarkan dokumen. Bukan hanya katanya," tegas Karen kepada wartawan pada Senin (12/2). Karen berharap sidang yang menjerat dirinya akan diungkap secara utuh. Dia ingin ada serial perkara pengadilan pengadaan LNG Pertamina. Dia mengklaim media internasional menunggu. Media asing tersebut sangat antusias terhadap aksi korporasi Pertamina dengan CCL selama dirinya menjabat sebagai dirut Pertamina hingga 1 Oktober 2014. Terutama setelah terjadi kasus suap SAP yang dituntut oleh Foreign Corrupt Practces Act (FCPA) dan Securites and Exchange Commision (SEC), USA sebesar USD 220 juta. "Sebagaimana rekan-rekan media ketahui juga bahwa kontrak jual-beli LNG Pertamina &mdash; CCL ini telah dilaporkan dan tercatat di SEC, USA," bebernya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/WhatsApp-Image-2024-02-12-at-143526-2365402293.jpeg" alt="Karen Agustiawan usai sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Karen Agustiawan usai sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure> Karen, atas dakwaan terhadap dirinya, mengaku akan mengungkap fakta hukum yang sebenarnya dalam persidangan ke depan. Ke depannya setiap selesai sidang dirinya akan mengungkap fakta ke publik soal persoalan sidang yang dijalani. "Ini tanggung jawab moral saya agar masyarakat Indonesia memahami jalannya proses hukum ini. Sehingga, keadilan di negeri Indonesia tercinta ini benar-benar ditegakkan. Saya pun setuju dengan moto &ldquo;No Viral No Justice," sambungnya. Karen mengaku ada kejanggalan dengan penahanannya yang ditandatangani Ketua KPK (nonaktif) Firli Bahuri. "Sejak tanggal 19 September 2023 KPK telah menahan saya. Kemudian saya banyak membaca dengan teliti dan ternyata surat penahanan saya ditandatangani oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang sekarang berstatus tersangka," beber dia. Oleh karena itu, Karen mempertanyakan surat penahanan dirinya. Terutama soal pertimbangan Firli dalam meneken status tersangka. "Pada hari ke-63 setelah KPK menahan saya, yakni 22 November 2023, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dengan tuduhan suap, gratifikasi, dan pemerasan," bebernya. Karen tidak mau berspekulasi atas penetapan status tersangka dan penahanan dirinya. "Ada informasi bocor halusnya bahwa ada beberapa pihak yang menyampaikan secara terbuka bahwa kasus ini adalah perintah atasan," jelas dia.

Mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan baru saja menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan kilang LNG.

Langkah Karen Agustiawan setelah Didakwa Rugikan Negara Rp 1,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220712-WA0002.jpg" alt="Warga Desa Adat Intaran memasang baliho penolakan Terminal LNG di kawasan mangrove. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Desa Adat Intaran memasang baliho penolakan Terminal LNG di kawasan mangrove. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Desa Adat Intaran Sanur kembali menyurati Gubernur Bali Wayan Koster terkait data lokasi sesungguhnya pembangunan Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Denpasar. Desa Adat Sanur bersama pemerhati lingkungan dari Walhi Bali, Kekal Bali, dan Frontier Bali melakukan hal itu menanggapi pernyataan gubernur.  ”Pembangunan Terminal LNG katanya tak digarap di kawasan mangrove yang berbeda dengan ucapan PT Dewata Energy Bersih (DEB) selaku pemrakarsa. Humas PT DEB Ida Bagus Ketut Purbanegara mengatakan pembangunan Terminal LNG akan dilakukan di kawasan mangrove memanfaatkan lahan seluas 3 hektare,” kata Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, dalam sosialisasi yang dilakukan perusahaan pemrakarsa proyek Terminal LNG itu disebutkan izin-izin yang telah mereka kantongi. Seperti izin prinsip dari Gubernur Bali melalui Surat No.671/3023/V Disnakeresdm tanggal 21 April 2021.  Bahkan, ada juga Surat Dukungan Gubernur Bali No.B.23.671/1390/V/DISNAKERESDM tanggal 22 Februari 2022 perihal Dukungan Percepatan Pembangunan Terminal LNG Sidakarya sebagai fasilitas pendukung infrastruktur ketenagalistrikan Provinsi Bali.  Selain mengantongi izin, PT Dewata Energy Bersih juga memiliki persetujuan kerja sama strategis penggunaan lahan tahura yang telah diterbitkan melalui Surat Dirjen KSDAE Nomor S.372/KSDAE/RKK/KSA/ 0/3/2022, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat yang telah diterbitkan melalui OSS dengan Nomor 04042210215171063.  ”Mereka juga memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan melalui OSS dengan Nomor 28042210515100009. Hal ini disampaikan saat sosialisasi kepada warga Desa Adat Intaran,” terang Made Krisna Dinata.  ”DPRD Bali juga sempat memberikan opsi jika pembangunan Terminal LNG sebaiknya dilakukan di lepas pantai agar tidak merusak mangrove, namun usul itu tidak ada respons,” tambah Krisna.  Atas ketidakjelasan tersebut, lanjut dia, Desa Adat Intaran melalui kehadiran Prajuru Adat Desa I Wayan Mudana menindaklanjuti melalui surat. Diharapkan gubernur membuka data dan perizinan tentang pembangunan terminal di kawasan mangrove.  ”Berharap gubernur akan mendapat tanggapan dalam waktu tiga hari,” ucap Made Krisna Dinata.

Warga Intaran Surati Gubernur Bali Minta Data Lokasi Terminal LNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-pasok-lng-untuk-hotel-milik-patrajasa-di-bali_m_.jpg" alt="Sebanyak kurang lebih 140 MMBTU LNG perbulan akan disuplai oleh PTGN untuk unit hotel PT Patra Jasa yaitu The Patra Bali Resort & Villas." width="100%">
<figcaption>Sebanyak kurang lebih 140 MMBTU LNG perbulan akan disuplai oleh PTGN untuk unit hotel PT Patra Jasa yaitu The Patra Bali Resort & Villas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan industri perhotelan di Pulau Bali terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan penambahan industri hotel di Bali diperkirakan sebesar 12 persen per tahun. Bisnis perhotelan bersaing menawarkan kenyamanan bagi para tamu. Salah satu caranya yaitu memanfaatkan energi bersih yang dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk operasional hotel.&nbsp; Hal inilah yang dirintis oleh dua anak perusahaan PT Pertamina (Persero) melalui Memorandum of Understanding (MOU) Jual Beli Liquefied Natural Gas (LNG) antara PT Pertagas Niaga (PTGN) dengan PT Patra Jasa. Hal ini merupakan momentum di mana industri perhotelan di Bali pertama kalinya memanfaatkan LNG guna mendukung pemanfaatan energi bersih. Sebanyak kurang lebih 140 MMBTU LNG perbulan akan disuplai oleh PTGN untuk unit hotel PT Patra Jasa yaitu The Patra Bali Resort &amp; Villas. LNG dalam bentuk Vertical Gas Liquid (VGL) disuplai melalui filling station di PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur. LNG ini kemudian dikemas dalam VGL/isotank yang diantarkan dengan kapal ke Pulau Jawa maupun Bali. Pemanfaatan LNG ini diutamakan untuk mencapai wilayah yang membutuhkan energi gas namun belum terjangkau jaringan pipa gas.&nbsp; &ldquo;Industri pariwisata di Bali terus tumbuh sehingga butuh suplai energi yang berkelanjutan. LNG sebagai energi bersih inilah jawabannya,&rdquo; jelas President Director PTGN, Linda Sunarti dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis (4/10). Di lain pihak, Teddy Kurniawan Gusti PJ Direktur Pengembangan Bisnis PT Patra Jasa menjelaskan Patra Jasa adalah perusahaan yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan, sehingga penggunaan energi bersih di unit-unit usaha perhotelan merupakan bagian dari optimalisasi sumber energi yang digunakan untuk kebutuhan operasional hotel sebagai kontribusi nyata Patra Jasa dalam mengurangi dampak pemanasan global. Saat ini PTGN menargetkan dapat memenuhi kebutuhan industri Hotel Restoran dan Kafe (Horeka) di Bali dengan kapasitas 1-3 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Jumlah tersebut diharapkan akan bertambah secara signifikan seiring dengan perkembangan perluasan pasar baik untuk sektor konsumen industri, kelistrikan dan bunkering di Bali. &ldquo;Ada efisiensi signifikan yang diperoleh konsumen, untuk itu kami optimis pemanfaatan LNG ini akan terus berkembang,&rdquo; tutup Linda. &nbsp; Sinergi antara PTGN dan PT Patra Jasa merupakan langkah kerjasama untuk saling mendukung antar Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Sinergi ini bertujuan agar kinerja perusahaan menjadi lebih terarah dan efisien dengan standar Pertamina sehingga penggunaan dan pengelolaan energi bersih menjadi kekuatan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. &nbsp;

Pertamina Pasok LNG Untuk Hotel Milik Patrajasa di Bali