<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/listiyono-santoso.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ANAK polah bopo kepradah. Ungkapan tradisional ini tampaknya sedang menimpa Rafael Alun Trisambodo (Alun). Pejabat di kantor perpajakan ini harus menerima akibat ulah ”keji” anaknya. Kekerasan yang dilakukan Mario kepada David Ozora (David) menjadi sorotan tajam. Tidak hanya oleh masyarakat umum, bahkan pejabat publik setingkat menteri ikut serta menaruh perhatian kasus ini.  Tidak heran jika kasus kekerasan ini menjadi viral. Jejak Mario pun akhirnya ditelusuri netizen kita. Rasa kepo melahirkan berbagai temuan yang mengagetkan, yakni gaya hidup Mario yang suka pamer kemewahan. Jejak digital itu akhirnya mengarah pada Rafael, orang tua Mario. Seorang pegawai pajak eselon III dengan harta kekayaan fantastis, Rp 56,1 miliar.  Akhirnya, peristiwa yang semula berkaitan dengan masalah pribadi beralih ke soal kekayaan fantastis pejabat publik. Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN), harta kekayaan tersebut jelas patut dicurigai. Bagaimana mungkin seorang ASN memiliki harta kekayaan yang tidak ”logis”. Sekadar guyonan, gaji ASN itu sesungguhnya dapat dihitung dengan kalkulator. Dengan penghasilan tiap bulan, uang yang diterima ASN mudah dikalkulasi dengan kalkulator. Jika kemudian kalkulator itu error karena tidak mampu menampung jumlah angka yang fantastis, kekayaannya patut dicurigai. Dari mana asalnya dan dengan cara apa mendapatkannya.  Isunya, PPATK pernah melaporkan ke KPK tahun 2021 terkait adanya transaksi mencurigakan dari pejabat pajak. Namun, sampai sekarang laporan itu belum menunjukkan tengara untuk diungkapkan. Terlepas dari persoalan ini, kasus kekerasan Mario kepada David ternyata justru membuka berbagai persoalan berkaitan dengan betapa banyak ASN di negeri ini yang ternyata memiliki profil yang bertolak belakang dengan jabatannya sebagai pegawai negeri.  Sorotan Publik  Fenomena pejabat publik yang gaya hidupnya melampaui profilnya sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak lama masyarakat ”jengkel” dengan ulah beberapa oknum pejabat publik. Mereka tidak pernah sadar bahwa kehidupannya akan selalu menjadi tema perbincangan. Apalagi jika di tengah-tengah masyarakat, mereka menampilkan diri sebagai pejabat yang status sosialnya berbeda dengan lainnya. Tidak hanya soal jabatannya, tapi juga jumlah harta benda yang dimilikinya.  Rasan-rasan warga di warung kopi, di poskamling, dan lainnya tentang gaya hidup pejabat publik yang tidak sesuai dengan profilnya menjadi perbincangan yang selalu kita dengar. Realitas ini memberikan gambaran bahwa tingkah polah pejabat publik tidak pernah lepas dari perhatian warga sekitarnya. Setiap ASN, apa pun jabatannya, harus rela hidupnya selalu berada dalam rasan-rasan warga sekitar. Mengapa demikian? Tidak hanya karena gaji ASN yang dibayarkan dari pajak rakyat, melainkan juga adanya tanggung jawab sebagai pejabat publik di tengah-tengah masyarakat.  UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah begitu terperinci menunjukkan peran publik ASN dalam pelayanan publik. Pasal 5 secara jelas mengatakan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya harus dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi (ayat 2a); menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien (ayat 2g). Bahkan, sumpah sebagai ASN juga eksplisit menyebutkan bahwa seorang ASN akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara (pasal 66).  ASN merupakan representasi (aparat) negara di tengah-tengah masyarakat. Sesuai sumpah jabatannya, ASN harus mampu menunjukkan sosok teladan bagi masyarakat lainnya. Dalam logika birokrasi modern, ASN itu abdi negara yang bertugas menjadi pelayan publik. ASN tidak boleh merepresentasikan diri sebagai ”priayi” yang merasa hidupnya berada dalam stelsel social lebih tinggi daripada lainnya.  Kedudukannya sebagai abdi negeri inilah yang membuat ASN diberi fasilitas oleh negara. Baik melalui tunjangan maupun fasilitas lainnya. Pemberian fasilitas oleh negara diharapkan setiap ASN memiliki totalitas melayani kepentingan publik. Kepentingan negara dan warga negara di atas kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Karena itulah, melihat posisi seperti ini, pejabat publik harus siap menjadi sorotan banyak orang. Tidak hanya mengukur kinerja, melainkan juga perilaku keseharian yang ditampilkan. Tidak hanya ASN itu sendiri, tetapi juga bagaimana gaya hidup keluarganya.  Sorotan tajam kepada pejabat publik yang hidup normal saja sudah merupakan keniscayaan, apalagi yang suka memamerkan gaya hidup glamor dan mewah. Menjadi wajar jika publik bertanya-tanya, dari mana kepemilikan kekayaan itu diperoleh.  Banyak mentor kehidupan selalu berseloroh mengatakan, kalau ingin kaya jangan menjadi pegawai negeri, tetapi jadilah pengusaha. Guyonan ini hal yang wajar karena berapa penghasilan ASN bulan depan sudah dapat diprediksi dan berapa yang bisa ditabung untuk kepentingan lainnya. Berbeda dengan pengusaha, berapa penghasilan bulan depan sangat bergantung pada kerja keras usaha yang dilakukannya. Seberapa keras ASN bekerja, gaji yang diterima sesungguhnya sudah sangat bisa diprediksi.  Sensitivitas Publik  Karena itu, ASN haruslah memiliki sensitivitas kepada publik. Menggunakan ukuran keberhasilan kinerja sebagai ASN dengan seberapa banyak kepemilikan harta benda dan kemudian diperlihatkan kepada publik sebagai simbol kesuksesan jelas mencederai perasaan publik. Seorang ASN memang bukanlah sosok dewa yang tidak bisa tersentuh oleh nafsu-nafsu duniawi; kepemilikan harta benda. Keinginan pada penguasaan harta benda jelas bagian dari sifat manusiawi seorang pegawai negeri. Namun, kemampuan mengendalikan diri untuk tidak hidup berlebihan merupakan kesadaran yang harus dimiliki sejak memutuskan menjadi ASN.  Di tengah-tengah masyarakat, setiap ASN harus memiliki sensitivitas publik. Bagaimana harus memosisikan diri dalam kehidupan sehari-hari perlu mendapatkan perhatian. Di dalam posisi sebagai ASN jelas terdapat tanggung jawab moral yang harus dipikul. Tidak hanya tanggung jawab kepada negara karena posisinya sebagai abdi negara, melainkan juga tanggung jawab kepada Tuhan karena posisinya ada amanah untuk hidup demi kepentingan orang lain. (*)  <hr />  *) LISTIYONO SANTOSO, Pengajar ilmu filsafat serta wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Unair

Sensitivitas (Pejabat) Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/LISTIYONO-SANTOSO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JALAN raya kita kembali merenggut belasan nyawa manusia sekaligus dalam satu tragedi. Sebuah bus pariwisata yang membawa 33 penumpang menghantam tiang pesan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecelakaan-maut-tol-sumo/">tol Surabaya–Mojokerto</a>. Akibatnya, 15 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka (Jawa Pos, 16/5/2022). Hampir semua yang tewas merupakan warga dua RT dari lingkungan Kelurahan Benowo, <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>.  Rombongan yang menyebut Group Benowo Piknik itu baru saja menikmati liburan panjang dengan berwisata di kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah; dan Malioboro, <a href="https://www.jawapos.com/tag/jogjakarta/">Jogjakarta</a>. Kecelakaan nahas menimpa mereka pukul 06.15 WIB Senin (16/5). Duka mendalam patut kita sampaikan karena warga Benowo kehilangan saudara, keluarga, anak, atau teman bermain mereka dalam waktu bersamaan. Benowo berduka. Suatu kejadian yang menyesakkan dada. Berangkat dengan keceriaan, berlibur dengan kegembiraan, namun pulang dengan kesedihan diiringi raungan sirene ambulans.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kecelakaan-bus/">Kecelakaan maut</a> ini menambah daftar panjang deretan kecelakaan yang berujung kematian. Data Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan menyebutkan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus. Data kecelakaan tahun 2021 telah menewaskan 25.266 korban jiwa dengan kerugian materi mencapai Rp 246 miliar. Sementara jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 10.553 orang dan korban luka ringan 117.913 orang.  Tingginya kasus kematian akibat kecelakaan di jalan raya tentunya memprihatinkan dan mengetuk rasa empati kita. Betapa jalanan tidak selalu aman untuk manusia. Setiap kasus kecelakaan, korban pertama dan utama adalah manusia. Mereka tidak kuasa mengamankan diri dari arus lalu lintas para ”monster” kendaraan yang selalu pongah berjalan. Tubuh lemahnya tak selalu bisa terlindungi dari kedigdayaan mesin-mesin di jalanan. Yang sudah hati-hati saja masih sering menjadi korban, apalagi yang sembrono dan ugal-ugalan.  Tidak heran jika kasus kecelakaan menjadi salah satu penyebab kematian cukup tinggi di Indonesia. Rata-rata terdapat tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan. Suatu kematian yang ”sia-sia” karena ketidakberdayaan manusia berada di jalan raya. Ketika di jalan raya, manusia seolah berada pada situasi antara hidup dan mati. Kehidupan manusia menjadi tidak berharga dalam ruang yang namanya jalan raya. Kendaraan bermotor menjadi monster pencabut nyawa paling kuasa di jalan raya.  Bahkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/world-health-organization/">World Health Organization</a> (WHO) mencatat, kecelakaan di jalan raya menempati jumlah kematian tertinggi dari kategori penyakit tidak menular. Bahkan, kecelakaan lalu lintas di jalan raya akan menjadi penyebab kematian nomor lima di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. <h3>Absurditas Manusia</h3> Manusia itu makhluk paling absurd, kata Albert Camus. Tidak pernah meminta dilahirkan di muka bumi, tapi harus berhadapan dengan kenestapaan, penderitaan, dan kemudian kematian. Bagaimana tidak absurd, tak pernah minta dilahirkan, tiba-tiba harus berhadapan dengan kematian. Hidup manusia selalu berhadapan dengan rasa takut, kecemasan, dan rasa waswas. Hal yang paling nyata yang dihadapi oleh manusia tidak lain selain kematian. Jalan raya menjadi medan pertempuran antara hidup dan matinya manusia. Ancaman paling nyata dari kecemasan manusia di jalan raya adalah kecelakaan yang berujung kematian.  Jalan raya saat ini telah menciptakan kecemasan dan ketakutan dalam diri manusia. Berada di jalan raya seolah harus bersiap menghadapi kematian itu sendiri. Di tengah jalan, manusia mengalami ketidakpastian eksistensial. Kepatuhan pada rambu lalu lintas tidak memberikan jaminan ke(ny)amanan berkendaraan. Keselamatan kita di jalan raya tidak hanya bertumpu pada eksistensi diri sendiri, tapi juga keberadaan pengendara lain yang tumpah ruah di jalan raya.  Rilis yang dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-perhubungan/">Direktorat Perhubungan</a> Darat (2021) menyebutkan bahwa faktor paling besar penyebab kecelakaan di jalan raya adalah faktor manusia sebanyak 61 persen meliputi kemampuan dan karakter pengemudi; 30 persen disebabkan oleh prasarana dan lingkungan, termasuk kondisi jalan raya; dan 9 persen terkait faktor kendaraan, yakni pemenuhan persyaratan teknik laik jalan. Faktor manusia atau human error menduduki tempat tertinggi penyebab kecelakaan. Pengemudi sering kali abai memperhatikan kondisi diri ketika berkendara.  Dalam konteks ini, diperlukan berbagai solusi komprehensif. Pertama, ketegasan menegakkan aturan berkendaraan di jalan raya. Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas merupakan pelanggaran yang berbahaya karena berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sanksi tilang memang diperlukan. Satu atau dua kali. Kalau kemudian melakukan pelanggaran lagi, selayaknya diberi sanksi larangan berkendara selama beberapa tahun atau bahkan seumur hidup.  Kedua, penegakan aturan batas kecepatan berkendara dan juga regulasi khusus untuk mesin kendaraan dengan batas maksimal kecepatan di jalan raya. Batas kecepatan berkendara di ruas tol maksimal adalah 100 km/jam sesuai peraturan pemerintah. Selama ini selalu saja ada kesan bahwa mampu memperpendek waktu berkendara dengan kecepatan tinggi dianggap sebagai prestasi yang membanggakan. Bahkan selalu dipamerkan ke orang lain dengan mengolok yang berkendara dalam batas kecepatan yang ditentukan.  Ketiga, untuk kendaraan umum, penumpang selayaknya diberi hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan siapa sopir dan bagaimana track record selama ini. Informasi itu penting agar setiap penumpang merasa nyaman naik kendaraan dengan sopir yang tepercaya. Penumpang juga berhak memberikan teguran kepada pengendara ketika cara berkendaranya sudah mulai membahayakan penumpang maupun orang lain.  Kita sudah memiliki sejumlah aturan positif yang mengatur cara berkendara. Tidak boleh ada toleransi dalam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran mereka berbahaya bagi keselamatan orang lain. Jika memang kultur pengendara kita sulit diatur, sistemlah yang harus mendisiplinkan mereka. (*)  <hr />  *) LISTIYONO SANTOSO, Wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Absurditas Manusia di Jalan Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/LISTIYONO-SANTOSO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEJAK beberapa pekan terakhir, ada kejadian yang mengusik naluri kita sebagai sebuah bangsa. Pertama, pernyataan anggota DPR Arteria Dahlan (AD) yang meminta seorang Kajati di Jawa Barat dicopot karena memimpin rapat menggunakan bahasa Sunda. Kedua, pernyataan pegiat media sosial Edy Mulyadi (EM) terkait wacana pemindahan ibu kota negara dengan menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak.  Meski ada yang menyebut sebagai suatu framing politik, pernyataan AD dan EM tersebut telah menuai kontroversi. Bukan hanya orang Sunda yang marah atas pernyataan AD atau orang Dayak yang geram dengan pernyataan EM, tapi seluruh warga bangsa Indonesia dibuat resah. Ada kesadaran bahwa ”hinaan” terhadap satu suku bangsa merupakan hinaan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sepertinya imaji tentang kebangsaan Indonesia telah mengakhiri sekat perbedaan yang bersumber dari agama dan suku bangsa. Perbedaan bukanlah entitas yang memisahkan, melainkan kekuatan yang menyatukan.  Realitas tersebut sesungguhnya telah melembaga dalam kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Sejak dulu kita sudah diberi suatu pemahaman bahwa keindonesiaan kita memang disusun dari keragaman kebudayaan. Sifat alamiah bangsa Indonesia adalah keragaman itu sendiri. Menolak keragaman mereduksi sifat alamiah kebangsaan kita.  Dipilihnya negara bangsa (nation state) sebagai konsep bernegara sesungguhnya dilatarbelakangi kondisi faktual adanya keragaman. Negara bangsa merupakan konsep di mana negara bersifat netral pada semua suku bangsa dan agama. Di hadapan negara bangsa, semua suku bangsa dan agama setara. Tidak ada anak emas atau anak tiri. Semuanya adalah anak emas yang diperlakukan secara setara dan berkeadilan.  Meski demikian, tampaknya kesadaran itu selalu saja mendapatkan tantangan. Baik yang bersumber dari perbedaan suku bangsa sehingga melahirkan primordialisme maupun bersumber dari agama yang melahirkan radikalisme dan sektarianisme. Dalam keragaman suku bangsa dan agama selalu saja tidak bisa dihindari adanya benturan antarsimbol agama maupun kebudayaan.  Simbol agama dan budaya menjadi wilayah yang paling sensitif dan mudah melahirkan berbagai reaksi kontroversial. Sedikit saja simbol tersebut disentuh, relasi antar-suku bangsa dan agama mudah retak. Simbol-simbol itu seperti menjadi katalisator untuk melahirkan berbagai konflik dalam masyarakat yang beragam. Bagi pemiliknya, simbol-simbol tersebut sakral dan tidak boleh dihina, apalagi dirusak. Karena itu, dibutuhkan suatu kearifan luar biasa di antara masing-masing agar setiap unsur mampu melepaskan egosentrisme dengan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang berbeda.  Itu bukan pekerjaan yang mudah. Upaya sungguh-sungguh menanamkan kesadaran kebangsaan sudah banyak dilakukan, tapi tetap saja dihadapkan dengan adanya sekelompok orang yang memanfaatkan perbedaan simbol untuk kepentingan tertentu. Selain itu juga menjadikannya sebagai anasir membenturkan masyarakat satu dengan lainnya. Upaya founding fathers memberikan fondasi kebangsaan dengan meletakkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip utama sering dihantui oleh pernyataan dan tindakan yang merusak persatuan. Meskipun sebenarnya tidak besar, kelompok seperti itu akan menjadi ”selilit’ yang merusak nalar kebangsaan kita.  Seperti halnya selilit di gigi kita, jika dibiarkan pasti akan merusak struktur kesehatan gigi. Begitu pun selilit kebangsaan, kalau dibiarkan akan merusak struktur kesadaran kebangsaan kita. Pernyataan menghina simbol keagamaan dan kebudayaan tertentu jelas merupakan praktik berbahaya bagi kepentingan kebangsaan kita. Jika realitas itu tetap saja dilakukan, bahkan oleh elite politik, dan masyarakat kemudian tersulut melakukan aksi di luar kendali meresponsnya, jelas itu menandakan darurat literasi kebangsaan akut. Suatu kondisi adanya kesadaran kebangsaan yang rendah melanda elite politik kita dalam berkontestasi politik.  Urgensi Literasi Kebangsaan  Konstelasi kehidupan kebangsaan yang cenderung memanas belakangan ini menjadi bukti bahwa pendidikan kesadaran berbangsa tetap penting dilakukan. Masyarakat kita, termasuk elite nasional, tetap perlu diberi suatu kesadaran terus-menerus bagaimana memosisikan diri hidup dalam suatu keragaman. Apalagi dalam konteks saat ini, ketika mobilitas sosial begitu tinggi, maka tidak ada ruang yang steril dari pertemuan dengan masyarakat yang berbeda. Di sekitar kita sejak dulu sudah ada warga yang berbeda, bukan hanya soal keyakinan agama, tapi juga simbol kebudayaannya.  Karena ada kelompok lain yang hidup di sekitar kita, setiap warga harus memiliki kemampuan hidup berdampingan secara damai. Kesadaran terhadap nilai-nilai keragaman sekaligus kemampuan menyingkirkan kepentingan ego masing-masing menjadi suatu nilai yang harus terus-menerus ditanamkan. Mengapa kesadaran berbangsa harus dibangun? Tidak lain karena kita masih selalu berproses membangun imajinasi keindonesiaan. Buktinya, selalu saja muncul anasir-anasir jahat yang merusak narasi keindonesiaan kita.  Tidak berlebihan jika Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa pengajaran nasional haruslah selaras dengan penghidupan bangsa dan kehidupan bangsa. Pengajaran terhadap anak-anak tidak boleh dicerabut dari alam kebudayaan sebagai warga bangsa Indonesia. Anak-anak kita harus dididik dalam logika keindonesiaan terus-menerus karena merekalah miniatur masa depan kebangsaan kita.  Seorang sosiolog Prancis bahkan menyebutkan bahwa pendidikan (dasar) sesungguhnya lebih berorientasi pada pembentukan karakter bangsa, bukan melulu kemampuan akademik. Tidak heran jika di banyak negara pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Sebab, di dalamnya ada misi nasional membangun karakter bangsa.  Penyelenggaraan pendidikan sebenarnya memiliki tanggung jawab menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan situasi kebangsaannya. Hampir tidak ada proses pendidikan yang bersifat kontraproduktif dengan nilai kebangsaan. Menjadi wajar jika persoalan literasi kebangsaan selalu menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan karena di dalamnya ada amanat konstitusional yang harus diwujudkan. Bukan hanya di tingkat dasar, bahkan di perguruan tinggi, literasi kebangsaan tetap harus selalu ditumbuhkan. (*)  <hr />  *) LISTIYONO SANTOSO, Penulis, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Selilit Perusak Nalar Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/LISTIYONO-SANTOSO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>WACANA relasi agama dan negara kembali menarik perhatian publik. Bermula dari pernyataan Prof Yudian Wahyudi bahwa agama merupakan musuh terbesar Pancasila. Meski Yudian sudah melakukan klarifikasi bahwa bukan agamanya, melainkan reduksi terhadap ajaran agama yang akan menjadi musuh utama Pancasila.  Pernyataan kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru saja dilantik itu tetap melahirkan kontroversi. Selain dianggap membuka kembali diskusi lama yang sudah selesai, pernyataan itu mempertajam ketegangan dalam masyarakat terkait dengan relasi agama dengan negara.  Secara pribadi, saya percaya Prof Yudian tidak akan gegabah menyampaikan gagasan pemikiran mengenai relasi agama dan negara. Klarifikasinya sudah memberikan penjelasan bagaimana sikap beliau.  Terlepas dari kontroversi pernyataan kepala BPIP tersebut, wacana agama dan negara memang selalu menarik dibicarakan. Meski sebagian menganggap wacana itu sudah usang, dari fakta yang ada, banyak yang mempersoalkan posisi agama di hadapan negara, bahkan ekstremnya bercita-cita mendirikan negara agama. Pro-kontra pernyataan Yudian akhirnya akan memberikan penjelasan lain bahwa wacana relasi agama dan negara masih menyisakan ruang untuk dipersoalkan.  Bagi sebagian besar publik, relasi agama dan negara sesungguhnya telah lama selesai. Bahkan ketika the founding fathers memilih konsep negara bangsa (nation state) daripada negara agama atau negara etnis. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pilihan cerdas pendiri bangsa terkait dengan kondisi sosio-kultural warga bangsa Indonesia.  Karena itu, diskursus relasi agama dan negara akan menjadi jelas ketika keduanya diletakkan dalam tiga hal. Pertama, konsep negara bangsa sebagai pilihan utama. Kedua, Pancasila sebagai objektivikasi ajaran agama. Ketiga, konsepsi Pancasila sebagai agama sipil (civil religion).  Memilih Negara Bangsa  NKRI itu suatu negeri yang unik dan khas. Ketika di banyak negara ada satu bangsa yang ditopang banyak negara, di Indonesia, satu negara menopang banyak suku bangsa. Realitas keunikan inilah yang menjadi alasan founding fathers memilih negara bangsa ketimbang lainnya. Negara bangsa dipilih karena realitas keragaman suku, agama, ras, dan antarkelompok (SARA).  Keragaman SARA menjadi sifat nature kebangsaan Indonesia. Karena itu, konsepsi negara yang dibentuk haruslah sesuai dengan sifat nature (sifat kealamiahan) tersebut. Mengingkari sifat nature dikhawatirkan menghadirkan beragam masalah di kemudian hari, terutama bangunan relasi kondusif antar-SARA di negeri ini.  Negara bangsa menjadi pilihan utama untuk menyelamatkan sifat kealamiahan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi tumbuh kembang keragaman identitas dalam kesatuan kebangsaan. Negara bangsa memberikan suatu implikasi bahwa negara harus berdiri di atas semua suku bangsa dan agama. Tidak ada anak emas dan anak tiri dalam konetks negara bangsa karena semua SARA memiliki kedudukan yang sama di hadapan negara.  Objektivikasi (Ajaran) Agama  Memilih negara bangsa sebagai konsepsi politik bermuara dari pilihan sistem nilai yang dianut. Memilih negara bangsa seolah berimplikasi pengabaian peran agama di dalam konstruksi kenegaraan yang dibangun. Apakah penolakan negara agama menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara sekuler, yang memisahkan secara filosofis peran agama dalam negara atau sering disebut sekularisme?  Menjawab kegelisahan tersebut, pendiri bangsa kita dengan cerdas memunculkan Pancasila sebagai konsensus bersama warga bangsa Indonesia. Nilai Pancasila berurat dan berakar dalam berbagai tradisi suku bangsa dan agama di negeri ini.  Tidak salah jika Soekarno menyebut dirinya hanya sebagai penggali, bukan penemu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu hulu hilir-nya ada dalam tradisi masyarakat, juga dalam ajaran agama. Sederhananya, nilai-nilai Pancasila itu muaranya akan terdapat dalam ajaran agama-agama yang berkembang di Indonesia.  Meminjam terminologi Peter L. Berger, Pancasila itu objektivikasi ajaran agama. Sila pertama hingga kelima bersumber dari nilai-nilai objektif ajaran agama. Nilai yang bersifat universal serta diterima semua penganut agama. Jika seseorang menjalankan nilai-nilai Pancasila secara baik dan benar, sesungguhnya dia sedang secara objektif menjalankan perintah agama. Manusia Pancasilais dengan sendirinya merupakan manusia agamais.  Pilihan terhadap Pancasila diharapkan mampu mengatasi ketegangan (kreatif) antara memilih negara agama atau negara sekuler. Ketegangan yang pernah muncul pada awal perumusan Pancasila sebagai dasar negara, antara kelompok nasionalis agama (Islam) dengan nasionalisme sekuler. Jika pendiri bangsa kita tidak memiliki perspektif keagamaan yang baik, tidak mungkin lahir Pancasila, yang hadir kemudian bisa jadi negara liberal-kapitalis atau negara sosialis-komunis.  Dalam konteks demikian, posisi Pancasila bisa dikategorikan –meminjam istilah Robert N. Bellah (1950)– sebagai ’’agama sipil’’ bagi warga bangsa Indonesia. Istilah agama sipil tidaklah untuk menyamakan dengan agama formal yang sudah ada, tetapi sebagai suatu sitem nilai yang menjadi koridor berbangsa dan bernegara.  Meletakkan Pancasila sebagai ’’agama sipil’’ bagi bangsa Indonesia bukan menjadikannya –meminjam istilah Olaf Schumann– ’’super religion’’, melainkan ia hidup dari agama-agama yang ada, yang menjamin suatu kehidupan bersama yang lebih harmonis dalam suasana masyarakat yang plural.  Dalam kepentingan seperti inilah –selayaknya– Pancasila diletakkan. Pancasila tidak akan menjadi agama, tapi tidak perlu dipertentangkan dengan agama. Sebab, sistem nilainya bersumber secara objektif dari ajaran agama yang universal.  Penerimaan warga bangsa terhadap Pancasila merupakan cerminan masyarakat yang religius. Yakni, warga yang saleh sebagai umat beragama sekaligus loyal terhadap negara bangsa. Realitas ini menjadi bukti bahwa ketaatan dalam agama di Indonesia tidak berimplikasi buruk bagi ketaatan sebagai warga negara. Semoga! (*)  <hr />  *) Listiyono Santoso, Pengajar ilmu filsafat dan etika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan ketua Lakpesdam PW NU Jawa Timur

Pancasila sebagai Objektivikasi Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/menulis-buku-menulis-kebenaran_m_101653.jpeg" alt="Listiyono Santoso" width="100%">
<figcaption>Listiyono Santoso</figcaption>
</figure>SYAHDAN, di polis Yunani Kuno pada paro abad ke-6 SM, menyeruaklah Sokrates. Sosok yang, seperti digambarkan dalam Apologia-nya Plato, berani dan kritis terhadap tirani kuasa politik sekaligus loyal kepada negara.  Negara harus selalu dikritik. Sebab, di dalamnya bersembunyi kepentingan warga negara. Namun, nalar kritis dibangun bukan untuk sekadar berbeda.  Melainkan memberikan koridor bagaimana kekuasaan dalam negara itu harus dijalankan.  Sokrates setidaknya menjadi gambaran warga sipil yang dewasa dalam berpolitik. Cara berpolitik Sokrates adalah cara berpolitik otentik yang jauh dari politik kepura-puraan.  Kritik yang dibangun bukanlah dalam rangka bernegosiasi dengan kekuasaan. Melainkan ada substansi kepentingan publik yang diperjuangkan. Kritik yang dilancarkan tidaklah untuk kepentingan sendiri atau golongan, tapi untuk publik yang lebih luas, termasuk demi kepentingan negara.  Dalam buku berjudul Platon, sebagaimana diterjemahkan A. Setyowibowo (2011), Sokrates menolak memainkan unsur penting dalam demokrasi formal yang disebut sebagai "politik pencitraan". Alias berpolitik melalui tindakan kepura-puraan. Bersikap berani dan kritis sekadar demi kepentingan elektoral belaka.  Mencermati situasi kekinian, sekian dekade realitas berpolitik kita tidak lebih dari dominasi perebutan kekuasaan private yang direpresentasikan seolah-olah sebagai kepentingan publik. Seolah ada kepentingan publik yang tengah diperjuangkan, tetapi ternyata muaranya tidak lebih dari kepentingan pribadi dan elektoral belaka.  Tidak heran jika aktor-aktor perebutan kuasa selalu berisi orang itu-itu saja dan partai itu-itu saja. Dari yang dahulu kawan menjadi lawan, begitu sebaliknya. Yang semula "serius" berkeinginan menjadi liyan dari kuasa politik, tiba-tiba melakukan kompromi agar menjadi bagian di dalamnya.  Berpolitik yang sebenarnya berkaitan dengan urusan publik secara tidak disadari menjadi urusan privat. Kuasa antarorang per orang. Atau, bagi-bagi kuasa antarpartai politik.  Spekulasi bagi-bagi kuota kekuasaan tidak terelakkan dalam membaca langgam politik saat ini. Nalar politik ini jelas mencederai otentisitas politik. Politik itu sejatinya suatu sikap yang penuh dengan keyakinan ideologis memperjuangkan kepentingan publik yang lebih utama daripada sekadar ketundukan pada dominasi receh kekuasaan dan fasilitas di dalamnya.  Politik otentik menginisiasikan bahwa dalam politik ada kepentingan lain yang lebih utama daripada sekadar keinginan untuk survival. Apalagi hanya bagi-bagi kuota kekuasaan.  Logika politik adalah logika publik. Di dalamnya ada hajat hidup banyak orang yang sedang dipertaruhkan. Sebagai ranah publik, berpolitik harusnya dijauhkan dari hasrat pada keinginan penguasaan material semata, apalagi hasrat pribadi.  Namun, saat ini, langgam politik kita tidak pernah serius membedakan kepentingan publik dan kepentingan pribadi itu. Kekuasaan yang bersifat publik selalu diseret menjadi urusan yang bersifat privat.  Setelah sekian lama narasi kertebelahan sikap politik mendominasi ruang berpolitik warga, kini kita dihadapkan pada berbagai spekulasi dari adanya "kompromi" politik untuk mengakhiri polarisasi tersebut. Bahwa narasi kebencian dalam polarisasi politik memang tetap harus diakhiri. Selain tidak mendewasakan, juga tidak menyehatkan kultur berpolitik kita. Namun, mengakhirinya dengan berbagi kuota kekuasaan tetaplah bukan solusi terbaik.  Harus tetap ada yang mampu memainkan diri sebagai kekuatan yang vis a vis kekuasaan. Kekuasaan tetap harus diawasi dan dikritik karena setiap kekuasaan tidak pernah mampu steril dari berbagai tindak penyelewengan.  Keberanian melakukan kritik terhadap kekuasaan secara sungguh-sungguh adalah cerminan otentisitas berpolitik, bahwa ada kepentingan hajat hidup orang banyak yang sedang diperjuangkan melalui politik.  Bahwa di balik kekuasaan negara, di dalamnya ada kepentingan orang lain yang tetap harus didahulukan. Dalam konteks demikian, kekuatan penyeimbang dari kekuasaan negara harus tetap diberi porsi di dalamnya. Tanpa ada penyeimbang, kekuasaan akan cenderung menjadi dominan dan tiranik. (*)  *) Pengajar ilmu etika dan filsafat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Merawat Politik Otentik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masyarakat-politik-yang-sakit_m_.jpg" alt="Selama proses kontestasi ini ada masyarakat yang sakit dalam konstelasi perpolitikan nasional." width="100%">
<figcaption>Selama proses kontestasi ini ada masyarakat yang sakit dalam konstelasi perpolitikan nasional.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Andaikata Anda memiliki akal sehat, sekali lagi akal sehat, bukan akal normal, jika ada polling yang terkait dengan pertanyaan apakah masyarakat (politik) kita saat ini sedang sakit atau sehat, apakah yang akan Anda jawab? Saya memang tidak berkemampuan menggiring masyarakat pembaca untuk menentukan salah satu jawaban. Namun, jika kita jernih membaca realitas yang belakangan terjadi, saya pastikan ada yang sakit dalam konstelasi perpolitikan nasional. Hanya, karena yang sakit adalah masyarakat, tidak pernah ada individu yang merasa jadi korban. Korban dari masyarakat politik yang sakit memang anonim. Mirip dengan korupsi, siapa korbannya juga anonim. Akal sehat yang sanggup membaca kondisi masyarakat politik kita saat ini sedang sakit. Realitas sakitnya masyarakat politik kita sebenarnya sangat mudah dibaca. Dari apa yang saat ini banyak dihadirkan dalam ruang politik keindonesiaan kita. Kontestasi politik yang seharusnya melahirkan suatu pendidikan politik yang mencerdaskan bangsa, justru melahirkan situasi kontraproduktif yang membelah keindonesiaan dalam dua kubu yang seolah sulit didamaikan. Belum selesai upaya penyembuhan itu dilakukan, jagat politik kita diramaikan dengan banyaknya politikus dan birokrat yang terlibat kasus korupsi. Tragisnya, tidak hanya dilakukan sendiri, tapi bersifat masal. Sebagaimana yang terjadi di Kota Malang. Benarlah jika realitas itu oleh Arendt disebut sebagai banalitas kejahatan. Kejahatan yang dilakukan secara masal dapat berkembang menjadi suatu kewajaran dan kenormalan baru. Kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi sesungguhnya patut diapresiasi sebagai suatu prestasi. Tapi, di balik semua prestasi, ada paradoks bahwa panggung politik kita ternyata berisi "perompak-perompak" yang akan memberikan luka baru bagi keindonesiaan kita. Dalam perspektif hukum, penangkapan dan pengadilan bagi koruptor mungkin menjadi suatu prestasi penegak hukum. Tapi, dalam perspektif kebudayaan, tertangkapnya koruptor justru menunjukkan ironi kebudayaan, yakni terjadinya krisis moral yang sedang melanda warga bangsa ini. Karena itu, menjadi aneh ketika tiba-tiba panggung politik kita saat ini masih disibukkan lagi dengan polemik boleh tidaknya mantan koruptor menjadi bacaleg. Menjadi caleg memang hak setiap orang. Tapi, menjadikan mantan koruptor sebagai bakal calon anggota legislatif itu suatu pertanda buruk bahwa masyarakat politik kita memang sedang sakit. Atau jangan-jangan memang kita sedang tidak bisa mendeteksi diri bahwa masyarakat politik kita memang sedang sakit. Meminjam terminologi Erich Fromm, kita adalah masyarakat yang sebenarnya cacat, tapi tidak pernah merasa sakit. Suatu kondisi yang membiarkan kecacatan sebagai suatu hal biasa, yang (boleh) dirawat karena menguntungkan pribadi atau golongannya. Berbagai fakta korupsi di Indonesia menghadirkan fenomena yang menandai terjadinya relasi buruk antara moral dan kekuasaan. Lalu bagaimana mungkin partai politik membiarkan mantan koruptor menjadi bacaleg? Jika orang-orang seperti itu masih tetap menjadi bacaleg dan kemudian lolos sebagai wakil rakyat, artinya yang sakit adalah masyarakat pemilihnya. Konstruksi politik berhubungan erat dengan persoalan moral. Dengan demikian, kekuasaan merupakan ruang pengabdian, bukan ruang pemenuhan nafsu-nafsu pribadi penguasaan terhadap orang lain, apalagi penguasaan sumber-sumber material. Mengelola politik dengan demikian merupakan aktivitas yang penting dan luhur. Dalam tradisi Platonian (Setyo Wibowo, 2013:12), aktivitas politik merupakan kegiatan yang mulia. Karena terkait dengan ketertiban suatu publik dalam mencapai tujuan bersama. Aristoteles menyebutnya sebagai aktivitas yang "agung". Karena merangkum seluruh aspek kehidupan manusia agar terhindar dari kekacauan. Selain membutuhkan kecakapan, mengelola tata hidup bersama menginternalisasikan kearifan dan keadilan di dalamnya. Pemahaman itu menunjukkan bahwa tidak sembarang orang boleh terlibat dalam politik. Sebab, tidak sembarang orang memiliki kemampuan terlibat dalam aktivitas politik. *)&nbsp;Pengajar Ilmu Etika dan Filsafat Kebudayaan di Universitas Airlangga Surabaya

Masyarakat Politik yang Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66928_86077_Listiyono.jpg" alt="Listiyono Santoso" width="100%">
<figcaption>Listiyono Santoso</figcaption>
</figure>DISKURSUS politik kebangsaan kita belakangan ini memasuki fase krusial. Kian mengukuhkan negara bangsa atau melemahkan. Ketidakmampuan membangun sinergitas positif demokrasi dengan agama dan etnisitas berujung pada berbagai &rsquo;&rsquo;aktivitas&rsquo;&rsquo; yang justru kontraproduktif. Hal itu ditandai dengan masih dominannya isu agama dan etnisitas sebagai alat propaganda untuk kepentingan mobilisasi. Tidak heran, menjelang Pilkada 2017, isu agama dan etnisitas kian mencuat ke permukaan. Situasi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi menjelang Pilpres 2014. Isunya sama, aktor yang memainkan peran itu pun tidak jauh berbeda. Realitas itu menunjukkan bahwa penerimaan kita pada konsep negara bangsa belum tuntas. Begitupun, penerimaan pada sistem demokrasi masih setengah hati. Negara bangsa mengasosiasikan betapa negara ini adalah rumah pelbagai suku bangsa dan demokrasi meniscayakan bahwa setiap etnisitas dan (umat) beragama memiliki kedudukan yang sama. Karena itu, sistem demokrasi dipilih agar setiap anak bangsa dapat berpartisipasi dalam setiap proses politik. Tanpa intervensi dan dominasi dari kelompok mana pun. Kehidupan demokratis bukan sebuah kondisi yang tiba-tiba ada. Demokrasi merupakan suatu kondisi yang harus terus-menerus diperjuangkan.Begitupun, pemerintahan yang demokratis &ndash;hampir mustahil&ndash; tercipta ketika warga masyarakatnya tidak memiliki kultur berdemokrasi yang baik. Kultur berdemokrasi itu ada dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik bisa tumbuh dan stabil bila masyarakatnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi (Saiful Mujani, 2002). Tanpa kultur berdemokrasi, niscaya keinginan melahirkan pemerintahan yang demokratis juga akan sia-sia. Tanpa penghargaan kepada norma dasar demokrasi, konsepsi negara kebangsaan akan selalu melahirkan kegaduhan bersumber kepada perbedaan etnisitas dan agama. Nurcholis Madjid (2000) menyebutkan, ada tujuh (7) norma dasar yang menjadi pandangan hidup demokratis. Pertama, pentingnya kesadaran akan pluralitas. Masyarakat berpartisipasi aktif memelihara dan melindungi adanya keragaman. Kedua, mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima setiap bentuk kompromi. Semangat musyawarah menuntut setiap orang menerima kemungkinan terjadinya partial finctioning of ideals, yakni pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang/kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Prinsip musyawarah &ndash;jelas&ndash; mengindikaskan ketiadaan intervensi dan pemaksanaan kehendak. Ketiga, adanya pertimbangan moral. Demokrasi mensyaratkan ketercapain tujuan yang baik harus sejalan dengan cara yang dilakukan. Memperjuangkan keadilan harus menggunakan cara yang berkeadilan pula. Politik menghalalkan segala cara jelas mereduksi nilai-nilai demokrasi. Alih-alih terbentuk masyarakat politik yang konstruktif, malahan yang lahir kemudian adalah perilaku berpolitik yang tidak berperadaban yang hanya berorientasi kepada (perebutan) kekuasaan an sich melalui cara-cara yang cenderung &rsquo;&rsquo;tidak beradab&rsquo;&rsquo;. Keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Pemufakatan merupakan hasil dari seni bermusyawarah yang lahir dari keikhlasan mencari jalan keluar dari kebuntuan. Pemufakatan menghindarkan diri dari berbagai bentuk rekayasa, manipulasi, dan ragam konspirasi yang lain. Kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Demokrasi meniscayakan terdistribusinya akses ekonomi secara berkeadilan. Dalam iklim demokratis, penguasaan tunggal akses ekonomi merupakan ancaman bagi terpenuhinya kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga masyarakat. Keenam, kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad baik masing-masing. Membangun sikap saling percaya kepada masyarakat yang lain akan melahirkan pola hubungan kondusif di antara keduanya. Distrust diyakini merupakan awal dari munculnya petaka yang merusak pola hubungan tersebut. Kondisi itu penting saat hubungan sosial antar warga belakangan ini melahirkan sikap curiga satu sama yang lain. Dan ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003). Sebagai sebuah nilai yang harus terus- menerus dilahirkan, demokrasi memang menjadi ruang belajar setiap warga untuk mewujudkan itu dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kehidupan demokratis hanyalah menjadi mungkin ketika prinsip dalam tujuh norma dasar berdemokrasi terinternalisasi dalam ruang kesadaran warga bangsa Indonesia. Namun demikian, melihat gelagat menguatnya isu agama dan etnisitas, keinginan menciptakan kehidupan demokratis mendapat tantangan mahaberat. Realitas itu seolah-olah membenarkan tesis Miller bahwa kehidupan demokratis sulit dibangun dalam masyarakat yang beragama dan berkeyakinan berbeda. Gejala menguatnya isu agama dan etnisitas dalam politik kebangsaan, jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan menjadi kendala bagi terbentuknya masyarakat demokratis yang berkeadilan. Masyarakat harus diberi kesadaran bahwa risiko dalam berdemokrasi adalah setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Setiap masalah tidak lah harus diselesaikan dengan mobilisasi massa, tetapi bisa juga diselesaikan melalui tradisi berembuk sebagai bagian dari kultur berdemokrasi. Percayalah, berembuk itu tradisi kita, bukan lainnya. (*) &nbsp; *) Pengajar mata kuliah etika dan filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Membangun Kultur Berdemokrasi