<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/9448323b-b2ba-4d7b-afff-591ed163b098-89380159.jpg" alt="Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari. OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari. OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang memicu gejolak di pasar keuangan global. OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif terhadap potensi dampak yang ditimbulkan. Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya mencermati secara serius perkembangan ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik. &ldquo;Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang kita cermati bersama. Lembaga jasa keuangan kami minta untuk terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya terhadap kondisi debitur dan juga di pasar keuangan itu sendiri,&rdquo; ujar Frederica dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3). Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pada Februari 2026 tekanan di pasar saham domestik terpantau mulai mereda. Ia menyampaikan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Februari ditutup di level 8.235,49 tepatnya pada 27 Februari 2026. Secara month to date (mtd), IHSG terkoreksi sebesar 1,13 persen dan secara year to date (ytd) melemah 4,76 persen. Namun, memasuki awal Maret 2026, volatilitas kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. &ldquo;Sehubungan dengan volatilitas pasar di awal Maret 2026 yang dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, OJK tentu terus memantau pergerakan pasar serta terus melakukan koordinasi dengan SRO, BEI, KSEI, dan KPEI, dan juga para pelaku di industri pasar modal dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan,&rdquo; tukas Hasan. Di sisi lain, kabar duka kembali menyelimuti Iran di tengah memanasnya konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Istri pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia setelah beberapa hari berada dalam kondisi koma akibat luka yang dideritanya saat serangan udara menghantam kompleks Kediaman Kepemimpinan di Teheran. Kantor berita Jamaran pada Senin (2/3) menyebut Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh wafat setelah tak sadarkan diri sejak Sabtu (28/2) dini hari. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel tersebut sebelumnya juga dikabarkan menewaskan Khamenei bersama sejumlah pejabat tinggi Iran. Media pemerintah Iran turut mengonfirmasi bahwa Khamenei, menantu laki-laki, cucu, serta seorang menantu perempuan ikut menjadi korban dalam gelombang serangan tersebut. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi struktur elite politik Iran karena menyasar langsung lingkaran keluarga inti pemimpin negara. &nbsp;

OJK minta LJK antisipasi dampak konflik AS-Israel dan Iran agar debitur dan pasar keuangan tetap stabil.

Respons Soal Eskalasi Konflik AS-Israel dan Iran, OJK Minta LJK Antisipasi Dampak ke Debitur dan Pasar Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Screenshot-2523.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, aset keuangan syariah tumbuh 15 persen menjadi Rp2.375 triliun per Desember 2022. "Di dalam negeri sendiri Alhamdulillah perkembangan keuangan syariah dari tahun ke tahun juga terus meningkat," kata Friderica dalam Webinar Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Jakarta, Kamis (16/2).  Friderica menuturkan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 10,69 persen dari total nilai aset keuangan Indonesia. Ia optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia, yang didukung dengan potensi pangsa pasar yang luas dan industri keuangan syariah yang semakin bertumbuh.  "Ke depan tentu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar secara global serta jaringan industri keuangan syariah yang tersebar di seluruh wilayah, Indonesia tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," ujarnya.  Menurut dia, industri keuangan syariah Indonesia saat ini memiliki potensi dan pengembangan yang diakui secara internasional. State of Global Islamic Economy Report 2022 mencatat total aset keuangan syariah Indonesia sebesar 119,5 miliar dolar AS sehingga menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh aset keuangan syariah terbesar di dunia.  Selanjutnya, Islamic Finance Development Indicator 2022 juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi ketiga dalam keuangan syariah global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan saat ini perlu peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.  "Perlunya perluasan edukasi dan literasi di samping tantangan lain seperti penggunaan teknologi dan digitalisasi ekonomi syariah yang juga perlu ditingkatkan untuk dapat mengakselerasi sertifikasi halal, pembiayaan syariah dan ekspor produk halal," kata Juda dalam Sharia Economic and Financial Outlook (Shefo) 2023 di Jakarta, Senin (6/2).

Hingga Akhir Desember 2022, Aset Keuangan Syariah Rp 2.375 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Logo-wanaartha-life.jpg" alt="Logo Asuransi Wanaartha Life (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo Asuransi Wanaartha Life (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menindaklanjuti proses pembubaran badan usaha. Tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha (PT WAL) alias Wanaartha Life telah dibentuk. Regulator juga telah menerima menerima dokumen rapat umum pemegang saham (RUPS) sirkuler yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.  Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono menuturkan, RUPS Wanaartha Life telah memutuskan pembubaran perusahaan dan pembentukan tim likuidasi sebelum 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Dasar hukum penyelenggaraan RUPS sirkuler adalah Pasal 91 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta Pasal 10 Ayat (5) Anggaran Dasar PT WAL.  Selanjutnya, OJK menelaah dokumen dan melakukan proses verifikasi terhadap calon tim likuidasi yang sudah ditunjuk dalam RUPS dan disampaikan oleh direksi. "Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon tim likuidasi yang memenuhi syarat dari tiga orang calon yang diajukan," kata Ogi, akhir pekan lalu.  Pada 13 Januari 2023, tim likuidasi memberikan informasi bahwa telah melaksanakan proses pembubaran. Yakni dengan mendaftarkan dan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengenai akta penetapan RUPS sirkuler serta mengumumkannya di surat kabar harian.  Dengan demikian, para pemegang polis, tertanggung, peserta, karyawan, dan kreditor dapat segera menyampaikan tagihan kepada tim likuidasi. Untuk kemudian, dilakukan verifikasi atas dokumen pendukung sebagai dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.  Ogi menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan. Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh orang tersangka kasus Wanaartha Life. Termasuk pemegang saham pengendali dan keluarganya, yakni Manfred Armin Pietruschka, Evelina Fadil Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka.  "OJK juga tetap meminta kepada pemegang saham pengendali agar segera kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan Wanaartha Life, termasuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis," tegas Ogi.  Di sisi lain, permodalan di industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital (RBC) sebesar 479,88 persen dan 324,34 persen. Meskipun dalam tren yang menurun dan beberapa perusahaan asuransi dimonitor ketat, RBC industri asuransi secara agregat masih berada di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula, gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.  Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen agen dan nasabah terkait pemberitaan seputar keluhan nasabah Astra Life. Perusahaan menemukan adanya dugaan fraud dan telah melaporkan kepada pihak berwenang.  Hal itu berawal dari keluhan 24 nasabah Astra Life di Jawa Timur yang menyatakan tidak menerima polis dan meminta pengembalian seluruh premi asuransi yang telah dibayarkan. Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi secara terperinci terhadap dokumen terkait, Astra Life mengonfirmasikan bahwa seluruh polis tersebut telah dikirimkan kepada nasabah yang bersangkutan.  Namun terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh oknum agen. Oleh karena itu, Astra Life melalui kuasa hukum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dari kantor hukum Otto Hasibuan &amp; Associates telah melaporkan ke Polri pada 18 Januari 2023.  "Sejak Astra Life didirikan pada 2014, kasus seperti ini belum pernah terjadi. Sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK untuk mengutamakan aspek perlindungan nasabah, Astra Life melihat bahwa praktik fraud dapat berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas terkait dugaan fraud tersebut," terang Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi.  Astra Life berkomitmen penuh untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada nasabah. Serta menjalankan bisnis dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

OJK Minta Wanaartha Life Penuhi Hak Pemegang Polis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/bank-bjb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – bank bjb sebagai Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan secara simbolis menandatangani Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan, Kamis 12 Agustus 2021, di Menara bank bjb Lantai 9, Bandung. Penandatanganan dilakukan secara simbolis melalui hybird meeting dengan mematuhi protokol kesehatan.  Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan tersebut ditandatangani oleh Direktur Komersial dan UMKM, Nancy Adistyasari, Direksi bank bjb Syariah Indra Falatehan, Direktur Utama bjb Sekuritas Yogi Heditia Permadi, Direktur BPR Intan Jabar Dani Hadian, Direktur BPR Karya Utama Jabar Oman Sunandar serta Direktur BPR Cianjur Jabar Subadri.  Turut hadir menyaksikan di tempat Direktur Utama bank bjb, Kepala Bagian BUMD LK dan BLUD Biro BUMD, Investasi dan Adbang Setda Provinsi Jawa Barat dan Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi anggota LJK Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyaksikan secara virtual.  Direktur Utama Yuddy Renaldi menyatakan dengan ditandatanganinya Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan ini, diharapkan tercapai kesamaan sikap dan pandangan secara konsisten mengenai Konglomerasi Keuangan dan menjadi komitmen antara Entitas Utama dan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dalam pelaksanaan Konglomerasi Keuangan.  Sesuai Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020. Konglomerasi Keuangan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan maupun pengendalian.  Kriteria Konglomerasi Keuangan adalah LJK perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan atau perusahaan efek dengan keterkaitan kepemilikan maupun pengendalian, yang memiliki total aset mencapai Rp100 triliun serta kegiatan bisnis pada lebih dari satu jenis LJK. Begitu pun jika asetnya menurun kurang dari Rp 100 triliun, grup tersebut tetap memenuhi kriteria konglomerasi keuangan yang sesuai dengan aturan OJK.  OJK mengatur bahwa entitas utama wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi yang memuat tujuan, dasar penyusunan, ruang lingkup, struktur konglomerasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Direksi LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

bank bjb dan LJK Tandatangani Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bjb-12a.jpg" alt="Penandatanganan Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan ditandatangani oleh Direktur Komersial dan UMKM, Nancy Adistyasari, Direksi bank bjb Syariah Indra Falatehan, Direktur Utama bjb Sekuritas Yogi Heditia Permadi, Direktur BPR Intan Jabar Dani Hadian, D" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan ditandatangani oleh Direktur Komersial dan UMKM, Nancy Adistyasari, Direksi bank bjb Syariah Indra Falatehan, Direktur Utama bjb Sekuritas Yogi Heditia Permadi, Direktur BPR Intan Jabar Dani Hadian, D</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bank bjb sebagai Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan secara simbolis menandatangani PiagBank bjb dan LJK Tandatangani Piagam Korporasi Konglomerasi Keuanganam Korporasi Konglomerasi Keuangan, Kamis 12 Agustus 2021, di Menara bank bjb Lantai 9, Bandung.Penandatanganan dilakukan secara simbolis melalui hybird meeting dengan mematuhi protokol kesehatan.  Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan tersebut ditandatangani oleh Direktur Komersial dan UMKM, Nancy Adistyasari, Direksi bank bjb Syariah Indra Falatehan, Direktur Utama bjb Sekuritas Yogi Heditia Permadi, Direktur BPR Intan Jabar Dani Hadian, Direktur BPR Karya Utama Jabar Oman Sunandar serta Direktur BPR Cianjur Jabar Subadri.  Turut hadir menyaksikan di tempat Direktur Utama bank bjb, Kepala Bagian BUMD LK dan BLUD Biro BUMD, Investasi dan Adbang Setda Provinsi Jawa Barat dan Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi anggota LJK Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyaksikan secara virtual.  Direktur Utama Yuddy Renaldi menyatakan dengan ditandatanganinya Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan ini, diharapkan tercapai kesamaan sikap dan pandangan secara konsisten mengenai Konglomerasi Keuangan dan menjadi komitmen antara Entitas Utama dan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dalam pelaksanaan Konglomerasi Keuangan.  Tentang Konglomerasi Keuangan Sesuai Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020. Konglomerasi Keuangan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan maupun pengendalian.  Kriteria Konglomerasi Keuangan adalah LJK perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan atau perusahaan efek dengan keterkaitan kepemilikan maupun pengendalian, yang memiliki total aset mencapai Rp100 triliun serta kegiatan bisnis pada lebih dari satu jenis LJK. Begitu pun jika asetnya menurun kurang dari Rp100 triliun, grup tersebut tetap memenuhi kriteria konglomerasi keuangan yang sesuai dengan aturan OJK.  OJK mengatur bahwa entitas utama wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi yang memuat tujuan, dasar penyusunan, ruang lingkup, struktur konglomerasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Direksi LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Bank bjb dan LJK Tandatangani Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ojk-catat-penyaluran-pinjaman-fintech-capai-rp-259-t-di-januari-2019_m_.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa Industri Jasa Keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank tetap dapat beroperasi sebagaimana keterangan Pers Gubernur DKI Jakarta pada hari Selasa malam tanggal 7 April 2020. Pengecualian sektor jasa keuangan dalam penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) juga telah tercantum dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  OJK meminta kepada lembaga jasa keuangan bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit atau pemutusan rantai penularan sesuai dengan protokol di tempat kerja. "Termasuk di antaranya lembaga jasa keuangan wajib mematuhi tata cara PSBB untuk diterapkan, seperti physical distancing, mengurangi layanan tatap muka dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan selalu menjaga kesehatan," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangannya, Rabu (8/3).  Adapun untuk pengaturan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing lembaga kasa keuangan, Self-Regulatory Organization di pasar modal, dan lembaga penunjang profesi di ondustri jasa keuangan.  Sehubungan dengan diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta yang efektif mulai tanggal 10 April 2020, OJK terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.  "Sementara ini untuk teknis pelaksanaan pemberian akses adalah dengan menunjukkan tanda pengenal karyawan bagi yang harus bekerja di kantor," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IH0Te9Q4kCU  https://www.youtube.com/watch?v=0u1mNVkvaP8  https://www.youtube.com/watch?v=cyoCATQQNoM

PSBB Jakarta, OJK Minta Industri Jasa Keuangan Minimalkan Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/berbeda-dengan-sma-dan-smp-un-sd-pakai-lembaran-jawaban-komputer_m_129627.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah SMA dan SMP sederajat mengikuti ujian nasional, kini giliran siswa sekolah dasar (SD) yang menjalani ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN). Rencananya UASBN ini akan berlansung selama tiga hari, Senin (15/5) hingga Rabu (17/5). Di Kota Pekanbaru, Riau UASBN akan diikuti oleh 16.500 peserta didik. Kepala Disdik Pekanbaru,&nbsp; Abdul Jamal mengatakan, untuk&nbsp; persiapan pelaksanaan ujian hanya tinggal menghitung hari saja. Persiapan sudah dilaksanakan mulai tingkat sekolah serta petugas pengawas. "Sudah siap semuanya, tinggal menunggu soal saja. Ujian dilaksanakan mulai 15,16 dan 17 Mei 2017," ungkap Abdul Jamal seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (13/5). Berbeda dengan SMA dan SMP, pelaksanaan UASBN tetap menggunakan lembar jawaban komputer (LJK). Kendati demikian, kata Abdul Jamal, ke depannya Disdik sudah berpikir untuk meningkatkan sistem ujian dengan menggunakan komputer seperti pelaksanaan ujian SMP. "Jadi hanya namanya saja yang berubah dari ujian nasional menjadi UASBN. Teknis pelaksanaan ujian masih pakai LJK belum komputer," katanya. Untuk menghadapi UASBN ini, Abdul Jamal meminta para wali murid atau orang tua&nbsp; agar membimbing anaknya supaya siap mental. Sehingga hasil ujian yang dikerjakan memuaskan. "Kami berharap tentunya hasil ujian bisa memuaskan semuanya bisa lulus. Tetapi perlu juga dukungan dari orang tuanya sehingga anaknya siap," katanya.(ilo/iil/JPG)

Berbeda Dengan SMA dan SMP, UN SD Pakai Lembaran Jawaban Komputer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ljk

Berita Terkini