<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/JsqycWexwcSK245fllvQaijyKVPfesx7HSnbzDOa-3516022617.jpg" alt="Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Indah Iramadhini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Indah Iramadhini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sederet insentif bagi bank hingga Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang &nbsp;Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM yang telah diundangkan pada 2 September 2025. Terkait insentif itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Indah Iramadhini menyampaikan salah satu insentif yang diberikan kepada bank berupa relaksasi persyaratan instant approval bagi produk bank berbasis Teknologi Informasi (TI). "Relaksasi persyaratan instant approval, bagi&nbsp;produk bank berbasis TI untuk memberikan&nbsp;Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM hanya&nbsp;cukup memiliki infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang memadai," kata Indah Iramadhini dalam media briefing di Kantornya, Jumat (19/9). Lebih lanjut, Indah membeberkan bahwa insentif yang bisa diterima oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari percepatan proses perizinan SKK untuk penyaluran dana kepada UMKM dari sebelumnya 30 HK menjadi 10 HK. Selain itu, BPR dan BPR Syariah yang mempermudah akses pembiayaan ke UMKM berhak mendapat insentif berupa simplifikasi dokumen permohonan izin hanya menyampaikan bukti kesiapan operasional. "Adapun untuk LKNB, OJK dapat memberikan relaksasi persyaratan tertentu, seperti pengecualian&nbsp;syarat ekuitas minimum, untuk kegiatan usaha lain yang mendukung sektor UMKM," bebernya. Untuk diketahui, LKNB dipersyaratkan harus memiliki ekuitas minimal Rp 200 miliar untuk bisa memberikan akses pembiayaan. Namun, jika pembiayaan itu dipermudah untuk diberikan kepada UMKM, maka syarat ekuitas minimum jadi salah satu hal yang dikecualikan. POJK yang diundangkan pada 2 September 2025 ini mulai berlaku dua bulan sejak diundangkan dan berlaku bagi bank umum, BPR termasuk bank umum syariah dan BPR syariah, serta lembaga keuangan non bank (LKNB) konvensional dan syariah. LKNB yang dimaksud terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pindar), perusahaan pergadaian; dan LKNB lainnya. Termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI dan PT Permodalan Nasional Madani/PNM.

OJK menyiapkan insentif bagi bank dan LKNB untuk kemudahan akses pembiayaan UMKM, termasuk relaksasi syarat dan percepatan proses perizinan.

Sederet Insentif dari OJK Bagi Bank hingga LKNB yang Beri Kemudahan Akses Pembiayaan ke UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/ojk-xi-211780842.jpg" alt="Live rapat kerja Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/4). (tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Live rapat kerja Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/4). (tangkapan layar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan proses bisnis penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Antara lain melalui penyederhanaan jenjang persetujuan atas pengajuan pembiayaan serta pengembangan metode penilaian pembiayaan. "Bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dapat mengembangkan metode penilaian pembiayaan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. seperti penyelenggara inovatif credit scoring atau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/4). Pada tahap pemberian kredit, lanjut dia, terdapat kemudahan berupa penyusunan skema khusus dalam produk pembiayaan UMKM. Bank atau LKNB menyusun skema khusus penyaluran pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis maupun siklus usaha UMKM. Skema khusus ini mencakup beberapa model pembiayaan. Yakni, penyesuaian jangka waktu pembayaran yang menyesuaikan dengan siklus masa panen. Misalnya pada sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan. Yang mana pembayaran kewajiban pokok atau bunga disesuaikan dengan siklus masa panen. Kemudian, skema pembiayaan proyek (project financing), yaitu pembiayaan proyek dengan menggunakan surat perintah kerja, surat pemesanan (purchase order), atau kontrak perjanjian kerja sebagai jaminan. Lalu, pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan turut membiayai seluruh ekosistem sektor. "Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, maupun perdagangan, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pembeli hasil dan produk UMKM," jelas Dian. Lalu, pembiayaan kepada kelompok tertentu seperti kelompok perempuan pengrajin rotan di suatu daerah. Yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Dari sisi monitoring, OJK telah memberikan kemudahan melalui penetapan kualitas aset produktif yang dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga. "Kemudahan ini dapat diberikan antara lain untuk kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan bank kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan," imbuhnya. Selanjutnya, penetapan bobot risiko untuk kredit UMKM yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan lebih rendah, yakni kurang dari 100 persen. Bobot risiko dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk UMKM dan ritel adalah sebesar 45 persen hingga 85 persen. Lebih rendah dibandingkan bobot risiko untuk korporasi tanpa peringkat yang sebesar 100 persen. Pada tahap penyelesaian sebagai bentuk penanganan piutang bermasalah, bank dan LKNB dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM. "Bank dan LKNB wajib mengadministrasikan data dan informasi atas hapus buku dan hapus tagih tersebut. Adapun hapus buku dan hapus tagih yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.

OJK memperkenalkan kebijakan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan kepada UMKM melalui penyederhanaan proses dan inovasi penilaian.

Strategi OJK Tingkatkan Pembiayaan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/IMG-20240905-WA0015-3017234479.jpg" alt="Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama, menyapa langsung nasabah di KCP Pondok Indah, Jakarta, dalam rangka Hari Pelanggan Nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama, menyapa langsung nasabah di KCP Pondok Indah, Jakarta, dalam rangka Hari Pelanggan Nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas yang jatuh setiap tanggal 4 September, Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) memberi kejutan untuk nasabah mereka. Caranya adalah dengan menggelar program &lsquo;Direktur Menyapa Nasabah&rsquo; secara serentak di tiga Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Elmamber P. Sinaga turun langsung menyapa nasabah di KCP Rawamangun. Sementara Direktur Bussiness Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama menyapa nasabah di KCP Pondok Indah dan Direktur IT dan Digital Widi Nugroho menyapa para nasabah setia di KCP Proklamasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elmamber mengatakan, Hari Pelanggan Nasional merupakan momen yang dinantikan untuk memberikan apresiasi kepada para nasabah. Kali ini, pihaknya sengaja menggelar program &lsquo;Direktur Menyapa Nasabah&rsquo; untuk dapat lebih dekat dengan para nasabah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari Pelanggan Nasional merupakan momen yang istimewa, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan bapak dan ibu menjadi nasabah Bank Mandiri Taspen. Kami sangat bahagia dan bangga bisa melayani bapak ibu sekalian," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan Elmamber, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama menyampaikan bahwa pelanggan merupakan urat nadi dari pada pertumbuhan sebuah perusahaan. Tanpa kehadiran mereka, sebuah usaha yang dirintis tidak akan tumbuh berkembang seperti yang diharapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanpa pelanggan kita tidak bisa apa-apa. Untuk itu di Hari Pelanggan Nasional ini, kami menyapa nasabah langsung sebagai ucapan terima kasih telah setia menjadi mitra hingga kami bisa berkembang seperti sekarang ini," ujar Maswar Purnama yang menyapa nasabah di di KCP Pondok Indah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Direktur IT &amp; Digital Bank Mandiri Taspen, Widi Nugroho mengatakan, nasabah merupakan stakeholder paling berharga yang memiliki peran penting bagi Bank Mandiri Taspen. Dia pun mewakili segenap jajaran Direksi Bank Mantap mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan para nasabah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menjadi kesempatan kita untuk menghargai dan berterima kasih kepada nasabah kita, sekaligus ini menjadi momen untuk kita mendengar pengalaman lebih dekat dari nasabah, sehingga harapannya bisa menjadi model untuk memperbaiki dan mengembangkan layanan kita," ujar Widi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk layanan digital, Widi melanjutkan, Bank Mandiri Taspen telah menghadirkan layanan TOS atau Taspen Online Service bagi pensiunan. Melalui inovasi layanan terbaru dari PT Taspen yang disediakan untuk memudahkan peserta dalam mengakses beragam layanan Taspen dalam satu sistem.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, yang biasanya mengurus pensiunan itu rumit dan panjang, kadang-kadang orang juga tidak tahu harus kemana. Nah, proses-prosenya yang biasanya itu lima bulan di Taspen Online Service, ini&nbsp;satu jam selesai," tukasnya.</div>

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan bapak dan ibu menjadi nasabah Bank Mandiri Taspen," katanya.

Peringati Hari Pelanggan Nasional, Bank Mantap Beri Kejutan untuk Nasabahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/ram-BPRS-4-3868674580-1869094156.jpg" alt="Kantor BPRS Mojo Artho yang berada di Jalan Mojopahit. Perseroda milik Pemkot Mojokerto ini kini diserahkan pengelolaannya oleh OJK ke LPS. (Rizal Amrulloh/JPRM)" width="100%">
<figcaption>Kantor BPRS Mojo Artho yang berada di Jalan Mojopahit. Perseroda milik Pemkot Mojokerto ini kini diserahkan pengelolaannya oleh OJK ke LPS. (Rizal Amrulloh/JPRM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR. &ldquo;OJK terus memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS),&rdquo; kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa di Jakarta, Sabtu (3/2). Aturan yang pertama, yakni POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/2023) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dikeluarkan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam. Aman menjelaskan, POJK 28/2023 merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019. POJK tersebut memuat penyesuaian pengaturan mengenai antara lain status dan jangka waktu pengawasan BPR dan BPRS, tugas pengawasan OJK, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). POJK 28/2023 mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian aturan baru yang kedua, POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing tinggi dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha, khususnya pengelolaan aset. "Dua POJK dimaksud merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," ujar Aman. POJK 1/2024 juga merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu, pertama penyelarasan peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan UU P2SK. Kedua, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025. Ketiga, hasil evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pascapandemi COVID-19. Keempat, penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip. Aman melanjutkan, pokok pengaturan POJK 1/2024 terdiri dari perluasan cakupan aset produktif, penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif, kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, serta kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan.

"Dua POJK dimaksud merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK," katanya.

OJK Akhirnya Rilis Dua Aturan Baru untuk Perkuat Industri BPR/BPRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/ASURANSI-MIFTAHUL-HAYAT-4-1248734132.jpg" alt="Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (14/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatatkan pembukuan premi tumbuh 10,1 persen secara year-on-year (YoY) pada triwulan III 2023. Nilai total pendapatan premi sebesar Rp 73,58 triliun. Meski demikian, kondisi ini dinilai masih belum sehat. Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik dan Riset Trinita Situmeang menyatakan, terdapat tiga lini usaha yang terkontraksi. Yaitu, asuransi energy off shore, asuransi properti, dan asuransi satelit. Sedangkan, untuk pencatatan pertumbuhan premi tertinggi di di triwulan III 2023 terjadi pada lini usaha asuransi engineering, surety ship, dan personal accident. "Usaha asuransi engineering 53,8 persen, surety ship 39,7 persen, dan personal accident 33,1 persen," ucap Trinita dalam paparan kinerja AAUI di Gedung Permata Kuningan, Selasa (28/11). Dia menjelaskan, asosiasi juga mencatat pembayaran klaim industri asuransi umum meningkat 12,2 persen YoY. Jumlahnya mencapai Rp 30,7 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 27,4 triliun. Meski naik, terdapat enam lini usaha yang mencatatkan penurunan. Yakni, asuransi properti, asuransi penerbangan, asuransi energy on shore, asuransi energy off shore, asuransi surety ship, dan asuransi aneka. "Claim ratio terjadi pertumbuhan sebesar 41,8 persen, jika dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang hanya tercatat 41 persen," terangnya. Pangsa pasar perolehan premi masih didominasi oleh asuransi properti sebesar 25,3 persen. Kemudian disusul dengan lini usaha kendaraan bermotor dengan porsi 19,8 persen. Serta, asuransi kredit dan Kesehatan yang masing-masing memiliki proposi 18,8 persen dan 7,2 persen. Ketua AAUI Budi Herawan menyebutkan, bahwa kondisi kesehatan industri asuransi masih dapat ditingkatkan. Tentunya, apabila hasil underwriting dapat turut menopang laba perusahaan asuransi umum. Mengingat, sebagian besar laba masih diperoleh dari hasil investasi yang disumbang oleh permodalan dan pendapatan premi. "Ini PR (pekerjaan rumah) kita. Tapi semoga kita menyadari hal ini agar nanti ada suatu terobosan, baik berupa deregulasi atau regulasi baru," ungkap Budi. Saat ini industri asuransi umum mencatat hasil investasi sebesar Rp 3,81 triliun atau naik 21,05 persen secara tahunan. Lalu, hasil underwriting senilai Rp 13,96 triliun dan laba setelah pajak sebanyak Rp 5,92 triliun. Untuk rasio hasil underwriting baru mencapai 18,99 persen. Menurut Budi, angka tersebut lebih rendah dari rasio beban usaha ditambah rasio investasi yang sebesar 19,83 persen. Makanya, ke depan industri asuransi umum perlu melakukan transformasi dan reformasi. Penting bersaing secara sehat agar tidak memberikan diskon kepada tertanggung yang dapat merugikan perusahaan asuransi. Pendapatan Premi Asuransi Umum per Lini Bisnis Q3 2023 -properti: Rp 18,65 triliun -kendaraan bermotor: Rp 14,59 triliun -asuransi kredit: Rp 13,87 triliun -asuransi kesehatan: Rp 5,29 triliun -kargo laut: Rp 3,89 triliun Klaim Dibayar Asuransi Umum per Lini Bisnis Q3 2023 -properti: Rp 4,89 triliun -kendaraan bermotor: Rp 5,2 triliun -asuransi kredit: Rp 9,8 triliun -asuransi kesehatan: Rp 4,5 triliun -kargo laut: Rp 939 miliar Sumber: AAUI

Terdapat tiga lini usaha yang terkontraksi. Yaitu, asuransi energy off shore, asuransi properti, dan asuransi satelit.

Premi Asuransi Kuartal III Tumbuh Double Digit tapi Asosiasi Menilai Belum Sehat, Apa Sebabnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/LPS-1467839490.jpg" alt="Sekretaris LPS Dimas Yuliharto (kiri) dan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi memaparkan perkembangan stabilitas sistem keuangan terkini." width="100%">
<figcaption>Sekretaris LPS Dimas Yuliharto (kiri) dan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi memaparkan perkembangan stabilitas sistem keuangan terkini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapan menjalankan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis. Mulai membentuk struktur organisasi baru, merekrut tenaga ahli profesional, dan mengkaji data-data kinerja industri peransuransian. Sehingga kredibilitas program penjaminan polis asuransi sehat. Sekretaris LPS Dimas Yuliharto menyatakan, program penjaminan polis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa asuransi. LPS berfungsi menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi. Program tersebut akan mulai berlaku pada 2028 mendatang. Saat ini pihaknya masih menggodok mengenai aturan, fasilitas, hingga anggota program penjaminan polis. Termasuk ketentuan memindahkan polis asuransi nasabah yang izinnya dicabut ke perusahaan asuransi lain jika nasabah sudah membayar polis selama setahun. Dimas mencontohkan, misalnya asuransi mobil dengan membayar premi Rp 12 juta selama setahun mulai 1 Oktober. Tapi, setelah berjalan selama tiga bulan, tiba-tiba izin usaha perusahaan asuransinya dicabut. Nah, uang yang sudah masuk sudah Rp 3 juta dan masih sisa Rp 9 juta. &ldquo;Nah, biasanya untuk biaya agen, biaya administrasi akhirnya sisa uang Rp 9 juta jadi Rp 7 juta. Uang Rp 7 juta ini mau diapakan? Mau dialihkan ke asuransi lain atau dibayar Rp 7 juta? Biasanya kalau program penjaminan, dipindahkan (ke perusahaan asuransi lain) supaya bisnisnya nggak putus,&rdquo; terang Dimas, akhir pekan lalu. LPS mengusulkan agar produk unit link tak masuk dalam program penjaminan polis asuransi. Meski demikian, untuk kepastiannya masih menunggu naskah final peraturan pemerintah (PP). &ldquo;Apa mau dijamin atau tidak seperti unit link, kami usulkan tidak. Tapi kita nggak tau semua di PP seperti apa,&rdquo; imbuhnya Sementara itu, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi menjelaskan, program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Nantinya, LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi. Saat ini sudah mulai berjalan pembenahan struktur organisasi, draft peraturan-peraturan, mapping, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. &ldquo;Kami menunggu peraturan pemerintah terlebih dulu, karena nanti peraturan turunannya akan berasal dari situ. Idealnya setahun sebelum 2028 sudah siap semua,&rdquo; ujarnya. Di dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK) terkait penjaminan dan resolusi bank, LPS juga dibekali dengan instrumen resolusi bank. Di antaranya, melalui mekanisme likuidasi atau metode resolusi. Yakni dengan cara menjual aset-aset milik bank dalam resolusi (BDR) dalam rangka menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh bank. Opsi lainnya adalah dengan penyertaan modal sementara (PMS) atau memberikan tambahan modal kepada BDR dengan tujuan untuk diselamatkan. Kemudian, purchase and assumption atau mengalihkan sebagian atau seluruh aset atau kewajiban BDR kepada bank penerima. Terakhir, opsi pengalihan sementara melalui metode bridge bank. Yakni mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BDR kepada bank perantara maupun bank yang didirikan oleh LPS. (han) //Grafis// Kinerja Industri Asuransi sampai September 2023 Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi: Rp 228,51 triliun Asuransi Umum dan Reasuransi -pendapatan premi: Rp 96,47 triliun -Risk Based Capital (RBC): 308,97 persen Asuransi Jiwa -pendapatan premi: Rp 132 triliun -Risk Based Capital (RBC): 451,23 persen Sumber: OJK

LPS mengusulkan produk unit link tak masuk dalam program penjaminan polis asuransi. Meski demikian, kepastiannya menunggu naskah PP final.

LPS Tunggu PP Terkait Program Penjaminan Polis Asuransi, Tak Usulkan Unit Link dalam Penjaminan Polis

LKNB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LKNB