<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/IMG-20250512-WA0011_2-2959611476.jpg" alt="Petugas Satpol PP Ponorogo menyegel salah satu warung kopi di kawasan lokalisasi Pasar Janti, Kecamatan Jenangan. (Prastyo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Ponorogo menyegel salah satu warung kopi di kawasan lokalisasi Pasar Janti, Kecamatan Jenangan. (Prastyo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Ponorogo menutup total lokalisasi Pasar Janti di Kecamatan Jenangan. Hal itu menyusul temuan kasus HIV di kalangan pekerja warung kopi yang beroperasi di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kabupaten Ponorogo Eko Edi Suprapto mengatakan, ada sebanyak 30 warung kopi esek-esek yang ditutup dengan penyegelan stiker dan pemasangan papan peringatan. Penyegelan itu efektif mulai 8 Mei 2025. &rdquo;Sudah ditutup total. Tidak boleh ada lagi aktivitas di dalamnya,&rdquo; kata Eko Edi Suprapto seperti dilansir dari Antara. Langkah tegas ini diambil setelah hasil penelusuran (tracing) yang dilakukan sejak April mengidentifikasi lima pekerja di Pasar Janti terindikasi HIV. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari program deteksi dini bersama Dinas Kesehatan. Menurut Eko, total 191 pekerja telah diperiksa dari berbagai titik rawan prostitusi tersembunyi. Termasuk tempat hiburan malam (THM). Dari jumlah tersebut, 24 orang dinyatakan suspek HIV. &rdquo;Pemeriksaan dilakukan di beberapa titik, antara lain Desa Demangan 29 orang, Pasar Janti 29, Dusun Danyang 13, Desa Serangan 11, Desa Sukosari 4, kawasan terminal 4, dan THM sebanyak 101 orang,&rdquo; papar Eko. Dia menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan warung yang telah ditutup tidak kembali beroperasi. Satpol PP juga melibatkan pemerintah desa setempat dalam upaya pengendalian pasca penutupan. &rdquo;Karena lahannya milik pemdes, kami minta desa ikut mengawasi. Kami juga akan rutin melakukan operasi,&rdquo; tandas Eko Edi Suprapto. Selain Pasar Janti, Satpol PP berencana menutup titik lokalisasi lain seperti di Dusun Danyang dan Desa Sukosari. Sementara para pekerja yang terindikasi HIV kini dalam pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Sosial. &rdquo;Ke-24 suspek HIV sudah kami serahkan ke Dinsos untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan,&rdquo; beber Eko.

Pemkab Ponorogo tutup total lokalisasi Pasar Janti menyusul temuan kasus HIV di kalangan pekerja warung kopi di kawasan tersebut

Ditemukan Kasus HIV, Satpol PP Ponorogo Tutup Lokalisasi Pasar Janti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG-20231016-WA0005-2001603363.jpg" alt="Tim gabungan personel Satpol PP hingga kepolisian membongkar bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Tim gabungan personel Satpol PP hingga kepolisian membongkar bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat dibongkar petugas gabungan Satpol PP hingga kepolisian. Tempat yang santer digunakan sebagai lokalisasi prostitusi itu akan dikembalikan fungsinya seperti sedia kala. Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto mengatakan, area berdirinya bangunan liar yang menjadi tempat esek-esek itu adalah aset milik PT KAI yang berguna sebagai bantaran. "Kembali pada fungsinya. Ini adalah area PT KAI adalah bantaran rel dari kereta api," katanya kepada wartawan, Senin (16/10). Untuk memastikan bangunan liar itu tak berdiri kembali, Agus mengatakan bakal ditanami pohon di kawasan tersebut. "Kami akan juga melakukan penataan dengan penanaman pohon tentunya setelah kondisi cukup baik nantinya kami lakukan penanaman pohon," pungkasnya. Sebelumnya, gabungan personel Satpol PP hingga kepolisian membongkar bangunan liar di kawasan Gang Royal, Jalan Bendengar Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Bangunan liar di Gang Royal itu santer menjadi tempat lokalisasi prostitusi sejak lama. Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto menerangkan, pihaknya membongkar sebanyak 35 bangunan liar yang ada di aset PT KAI tersebut menanggapi keluhan dari masyarakat. "Hal ini terjadi karena adanya keluhan masyarakat, baik Penjaringan maupun yang ada di Tambora terkait aktivitas yang masyarakat atau warga yang ada di Bandengan ini," katanya kepada wartawan, Senin (16/10). "Jadi kegiatannya sangat melanggar aturan dan meresahkan masyarakat," sambung Agus.

"Kembali pada fungsinya. Ini adalah area PT KAI adalah bantaran rel dari kereta api," katanya kepada wartawan, Senin (16/10).

Puluhan Bangunan Liar Tempat Prostitusi di Gang Royal Dibongkar, Dikembalikan ke Fungsinya dan Ditanami Pohon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dok-dprd.jpg" alt="Anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Situbondo saat melakukan sidak di eks lokalisasi gunung sampan. Sabtu (25/3) malam. Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Situbondo saat melakukan sidak di eks lokalisasi gunung sampan. Sabtu (25/3) malam. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi I DPRD Situbondo memastikan tidak ada lagi aktivitas praktik prostitusi di beberapa tempat bekas lokalisasi maupun tempat hiburan malam selama Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah.  ”Kemarin (26/3) malam, Komisi 1 dan Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke eks lokalisasi Gunung Sampan (Desa Kotakan), untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Situbondo, tertanggal 20 Maret yang salah satu isinya pengusaha di lingkungan eks lokalisasi tidak melakukan aktivitas atau ditutup,” ujar Ketua Komisi I DPRD Situbondo Hadi Prianto seperti dilansir dari Antara di Situbondo, Senin (27/3).  Dalam sidak di tempat bekas lokalisasi di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo itu, lanjut Hadi, sudah tampak sepi. Dipastikan para pekerja seks komersial (PSK) sudah pulang atau tidak melakukan praktik prostitusi.  Menurut dia, di sela sidak untuk memastikan tidak ada aktivitas di bekas lokalisasi itu, anggota dewan gabungan Komisi I dan Komisi IV ditemui ketua RT, Sekretaris Pemerintahan Desa Kotakan, Camat Situbondo, Kapolsek, dan Babinsa.  ”Pada prinsipnya yang sebelumnya dikabarkan pekerja seks komersial masih ada di eks lokalisasi Gunung Sampan, kami pastikan sudah pulang semuanya. Mudah-mudahan PSK yang pulang tidak kembali lagi ke Situbondo,” kata Hadi Prianto, politikus Partai Demokrat itu.  Hadi mengatakan, sudah menyatakan komitmen bersama pemerintahan desa setempat bahwa setelah Ramadan akan memperketat kedatangan orang luar daerah ke tempat bekas lokalisasi tersebut.  ”Kami bersama pemerintahan desa berkomitmen memperketat kedatangan orang luar Situbondo. Bahkan, jika yang datang benar-benar PSK dari luar, pihak desa pemerintah desa akan menolak. Mudah-mudahan komitmen ini menjadi dilakukan bersama-sama menolak prostitusi di bekas lokalisasi gunung sampan, maupun di pinggir jalan,” ucap Hadi Prianto.  Hadi menambahkan, Komisi I dan Komisi IV juga bertemu dengan tokoh masyarakat setempat dan para tokoh itu juga setuju tidak ada lagi praktik prostitusi di Situbondo.  ”Mungkin ada dampak bagi warga yang tinggal di kawasan itu, mungkin mengenai pekerjaan. Pemerintah daerah juga harus bisa memberikan perhatian, baik bantuan bahan pangan dan kesempatan bekerja di perusahaan di Situbondo,” ucap Hadi Prianto.

DPRD Situbondo Pastikan Penutupan Praktik Prostitusi selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/OPERASI-EKS-DOLLY.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng Surabaya mesti mendapat penjagaan dan pengawasan ketat. Terutama di area yang ditengarai menjadi tempat prostitusi terselubung. Ssetidaknya satu tempat rumah musik sudah digerebek petugas. Pemiliknya hanya diberi peringatan.  Di eks Dolly, misalnya. Penjagaan dilakukan petugas rutin setiap hari. Tepatnya di Jalan Putat Jaya Gang Lebar, Sawahan. Petugas berjaga mulai pukul 21.00 hingga 04 00. Tujuannya, mengantisipasi kegiatan prostitusi terselubung. Termasuk menjaga ketertiban lingkungan masyarakat.  Kasitrantibum Kecamatan Sawahan Indra Suryanto mengatakan, hingga kemarin ada satu rumah musik yang mendapat peringatan keras. Sebab, tempat tersebut diketahui menyediakan minuman keras.  Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos, petugas menggerebek sebuah rumah musik. Saat masuk, petugas mendapati pengunjung sedang minum minuman beralkohol. ’’Kami langsung mengamankan dan membawanya ke kantor kecamatan,’’ katanya.  Indra menuturkan, ada empat orang yang terjaring. Salah seorang di antaranya pemilik usaha yang berjenis kelamin perempuan. ’’Dari pengakuan pemilik, dia tidak menjual miras, tapi membeli di tempat lain,’’ ucapnya.  Kejadian Kamis (14/7) malam tersebut langsung mendapat atensi utama dari camat Sawahan. Menurut Indra, sanksi lebih tegas bakal diberlakukan jika tindakan itu diulangi. Sebab, tempat tersebut tidak memiliki izin menjual miras.  ’’Tidak ada larangan kafe atau warkop buka hingga malam. Yang penting tidak melanggar aturan,’’ paparnya. Pelanggaran itu, antara lain, menyediakan miras dan tidak memiliki izin untuk menjualnya. Selain itu, menyediakan perempuan penghibur.  Menurut Indra, sudah ada kesepakatan terkait hal tersebut dengan tokoh masyarakat setempat. Namun, hal itu masih butuh pengawasan ekstra. Termasuk munculnya prostitusi terselubung. Karena itu, berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasinya. Salah satunya, menggelar operasi dengan jajaran samping.  ’’Petugas akan rutin melakukan penjagaan. Harapannya, tidak ada ruang untuk tindakan pelanggaran hukum. Dengan begitu, kawasan Dolly bisa aman dan tertib,’’ lanjutnya.

Satu Rumah Musik di Putat Jaya Surabaya Digerebek Petugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/PSK-DOLLY.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tempat prositusi terbesar Dolly dan beberapa lokasi lain di Kota Surabaya, sudah ditutup. Era Wali Kota Tri Rismaharini begitu getol menertibkan dan menghapus kawasan hitam tersebut. Kemudian, menyulapnya menjadi tempat bermanfaat. Mulai taman baca hingga sentra UMKM.  Belakangan, sejumlah kawasan itu disebut-sebut menggeliat kembali. Bahkan, beroperasinya praktik maksiat itu juga disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i. Yakni, saat rapat Komisi A (hukum dan pemerintahan) dengan 31 camat dan 154 lurah se-Surabaya beberapa hari lalu.  ’’Semoga ada upaya dari pemkot mengatasi persoalan sosial dan dosa besar ini. Tidak hanya melarang perempuan-perempuan itu bermaksiat. Tapi, juga dicarikan solusi yang manusiawi. Agar mereka tidak terus menerus ke jalan sesat dan menyesatkan,’’ kata Imam.  Diceritakan, awal mula dirinya tidak percaya kala mendengar kabar bahwa eks Dolly dan Moroseneng buka lagi. Imam pun ingin membuktikan kebenarannya. Dia langsung menelusuri ke beberapa tempat yang dulu jadi lokasi pelacuran terkenal tersebut. ‘’Awalnya, saya berharap kabar bahwa Dolly dan Moroseneng itu tidak benar alias hoaks,’’ ungkapnya.  Maklum, lanjut dia, sepengetahuannya pemkot sangat serius untuk menata dan menertibkan kawasan tersebut. Termasuk menggelontorkan anggaran sangat besar. Di antaranya, untuk membeli puluhan rumah yang sebelumnya dijadikan bisnis esek-esek tersebut. Lalu, rumah-rumah maksiat itu diubah. Menjadi taman, rumah baca, tempat budidaya anggrek, hingga sentra produk UMKM.  ’’Bahkan yang paling anyar di kawasan Sememi Jaya, sangat dekat Moreseneng, juga didirikan rumah padat karya untuk warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Yaitu, tempat cuci motor dan mobil,’’ katanya.  Setelah beberapa hari melakukan investigasi ke lapangan, ternyata kabar bahwa eks Dolly dan Moreseneng beroperasi lagi bukan isapan jempol. Dia menemukan setidaknya 10 wisma beroperasi lagi. Modusnya, rumah itu digembok atau dikunci dari luar. Gembok baru akan dibuka jika ’’makelar’’ di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang.  Nah, di dalam rumah tersebut, tamu bisa memilih cewek-cewek yang tersedia. Mereka duduk di sofa. Tarifnya? Antara Rp 180 ribu dan Rp 200 ribu. Di eks Dolly agak beda. Imam mendapati sebuah kafe yang juga dipakai untuk prosititusi. Lokasinya, tidak jauh dari mulut gang eks Dolly atau di pinggir jalan utama.  Di tempat tersebut, tidak ada ’’ruang pamer’’ perempuan penjaja cinta. Tidak ada pemandangan perempuan berbusana seksi duduk berderet di sofa. Seperti di Moreseneng. Bisa jadi, tujuannya agar bisnis haram itu tidak terendus aparat. Modusnya, penawar jasa atau makelar menunjukkan foto sejumlah cewek dari sebuah handphone. Terlihat masih muda dan cantik-cantik.  Jika deal, perempuan itu bakal dijemput dari sebuah tempat kos. Tidak jauh dari kafe yang buka hingga jam 04.00 WIB. Namun, ternyata yang tampak di foto terlihat jauh lebih cantik daripada aslinya. "Lho kok nggak sama dengan dengan di foto. Wajahnya lebih tua dan badannya agak gemuk?" protes dua laki-laki setelah si makelar membawa masuk dua perempuan itu ke kafe. Tarifnya juga dalam kisaran Rp 300 ribu.  Imam pun kembali meminta, agar pemkot benar-benar melakukan pengawasan, penertiban, dan penataan. ‘’Lurah-lurah dan camat untuk care dengan wilayahnya masing-masing. Jangan abai,’’ pungkasnya.  Jawa Pos juga tidak begitu saja percaya. Tim pun melakukan penelusuran. Ingin juga membuktikan kabar geliat prostitusi gelap di Kota Pahlawan tersebut. Di antaranya, ke eks Moroseneng, yang berada di wilayah Kecamatan Benowo. Dulu, sejumlah wisma di tempat itu pun ditutup pemkot. Belakangan, beberapa memang beroperasi lagi secara diam-diam. Ada orang sebagai perantara.  Salah satu wisma yang masih beroperasi ada di Jalan Sememi Jaya I. Tepat di belakang sebuah tempat karaoke. Setidaknya, ada tiga wisma yang masih menjalankan bisnis esek-esek itu. Tidak seperti dulu, kini tanpa nama di depan wisma bersangkutan. Sepintas terlihat tutup dari luar. Namun, ada aktivitas di dalamnya.  Lelaki yang masuk ke gang itu, biasanya akan bertemu beberapa orang parobaya. Mereka duduk-duduk di sisi kiri jalan atau sisi barat. Berkaos oblong dan bercelana pendek. Lalu, dia melambaikan tangan. Selain menawarkan parkir, juga menawarkan “kencan singkat’’ kepada calon pelanggannya.  Setelah kendaraan diparkir, tamu digiring masuk ke salah satu wisma. Nah, di dalam, sudah ada beberapa perempuan menunggu. Siap melayani. Tarifnya, antara Rp 180 ribu-Rp 200 ribu. Belum termasuk parkir Rp 10 ribu. Harga tersebut untuk durasi satu jam penuh.  Ketika dikonfirmasi, Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu menyatakan memang ada dugaan beberapa wisma di wilayahnya beroperasi. Karena itu, pihaknya kini giat melakukan patroli dan pengamanan rutin di lokasi yang diduga masih ada aktivitas prostitusi.  Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan terhadap warga. Terutama pendatang yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Di antaranya, yang indekos di kawasan Sememi Jaya. “Memang kita dapat informasi masih ada itu. Sudah kita rapatkan bersama forkopimka, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Nanti pasti kita tertibkan. Setiap hari kita ngepam mulai pukul 21.00 sampai 04.00 WIB,” tuturnya.  Dari hasil penelusuran Jawa Pos, para PSK yang beroperasi di eks lokalisasi Moroseneng itu rata-rata tidak ada yang indekos. Mereka tinggal di dalam wisma yang dikunci dari luar. Jadi, sepintas terlihat seperti rumah kosong. Kini, tinggal komitmen bersama untuk kembali ’’membersihkan’’ Kota Surabaya.

Menelusuri Geliat Eks Dolly dan Moroseneng Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-3.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan pekerja di Lokalisasi Sintai, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), terancam kehilangan hak pilih di Pemilu 2019. Dari 280 perempuan yang bekerja di lokalisasi tersebut, hanya 100 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Sementara waktu pengurusan formulir A5 atau pindah pilih sudah lewat. Mereka yang hampir seluruhnya tidak memiliki e-KTP dengan alamat Batam, juga tidak bisa masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sebab DPK hanya untuk mereka yang memilih sesuai dengan alamat e-KTP.  Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri Widiyono Agung mengatakan, mekanisme tentang pidah pilih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Setiap warga harus masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai alamat e-KTP.  Jika mereka pindah ke daerah lain dengan alasan kerja, sekolah atau lainnya, maka dapat mengurus formulir A5 dengan rentang waktu mulai Januari hingga 17 Maret 2019. Bila ada warga yang terlewatkan di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maka masih bisa memilih yakni masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). "Untuk DPK hanya bisa digunakan untuk mencoblos di alamat e-KTP," kata Agung, Sabtu (13/4).  Terkait dengan ratusan pekerja di Lokalisasi Sintai yang tidak masuk DPT, satu-satunya cara dengan mencoblos di TPS sesuai alamat e-KTP. Artinya mereka harus kembali ke daerah asalnya.  Sementara itu, Ketua KPU kota Batam Syahrul Huda menambahkan bahwa pihaknya telah mengadakan sosialisasi di kawasan Lokalisasi Sintai. Termasuk menjelaskan bagaimana alur pindah pilih. Namun hal tersebut tetap harus berangkat dari keingingan masyarakat itu sendiri.  Jika warga yang bersangkutan tidak mengurus pindah pilih, KPU juga tidak bisa mengeluarkan formulir A5. "Tentu pindah pilih harus atas keinginan warga itu sendiri. Kalau tidak diurus, kami tidak bisa keluarkan formulir pindah memilih," imbuh Syahrul.

Ratusan Penghuni Lokalisasi Sintai Tak Urus Pindah Nyoblos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lokalisasi-di-pekanbaru-terbakar-satu-orang-tewas_m_.jpg" alt="Kebakaran di Lokalisasi Maredan, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, Kamis (18/10) dini hari." width="100%">
<figcaption>Kebakaran di Lokalisasi Maredan, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, Kamis (18/10) dini hari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lokalisasi Maredan terbakar. Tepatnya di Jalan Maredan, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (18/10) dini hari. Si jago merah melalap dua rumah semi permanen. Satu orang dikabarkan tewas terpanggang. Kekabaran terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. Menurut keterangan saksi Unang, 45, insiden bermula ketika seorang pria datang ke warung miliknya, Rabu (17/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB. "Dia itu pacarnya Sari yang merupakan anggota pemilik warung. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, datang lagi empat orang pria ke warung dan memesan bir," kata Kasubbag Humas Polresta Pekanbaru Ipda Budhia Diandha. Dua jam kemudian, Unang melihat api yang berasal dari kamar anggotanya bernama Amel. Posisi kamarnya berada di sebelah ruang tamu. Mengetahui ada api, Unang bersama para pengunjung langsung berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan mereka langsung memadamkan si jago merah dengan alat seadanya. Sekitar pukul 05.15 WIB, seorang warga bernama Nurdin, 65, yang membantu memadamkan api melihat adanya tengkorak kepala manusia. "Saksi melihat lagi ke lokasi rumah terbakar dan melihat tengkorak kepala manusia. Korban belum diketahui identitasnya. Kondisinya dalam keadaan gosong dan tinggal tengkorak, berada di ruang tamu dalam posisi terbaring di lantai," ujarnya. Saat ini api sudah padam. Polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi guna proses penyelidikan. "Selain korban jiwa, total kerugian diperkirakan mencapai Rp 100 juta," pungkasnya.

Lokalisasi Di Pekanbaru Terbakar, Satu Orang Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hati-hati-aids-lokalisasi-ditutup-psk-pindah-ke-warung-kopi_m_188656.png" alt="Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ninik Susmiati." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ninik Susmiati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS) menuntut Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, bekerja keras menanggulangi penularan virus mematikan ini. Kendati demikian, Dinkes mengaku kesulitan mendata pederita paska ditutupnya lokalisasi di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data yang dihimpun Dinkes Bojonegoro, penderita HIV-AIDS dua tahun terakhir mengalami kenaikan yakni, tahun 2016 sebanyak 166 penderita 41 meninggal dunia sedangkan 2017 tercatat 176 penderita yang meninggal dunia akibat virus itu sejumlah 24 orang. "Setelah ketiga lokalisasi itu ditutup, memang kami kesulitan untuk mendata dan mengawasi mereka. Kebanyakan pekerja seks yang menderita itu, sekarang bekerja di warung-warung kopi, tak jarang juga yang mencari penghasilan di luar kota," papar Kepala Dinkes Ninik Susmiati, melalui Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Bojonegoro, Totok Ismanto, Selasa (13/2). Sekedar diketahui, sebelum ditutup ketiga lokalisasi tersebut beroperasi di tiga tempat berbeda diantaranya, lokalisasi Kalisari di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, lokalisasi pasar hewan Desa Banjarejo, Kecamatan Kota, dan lokalisasi di Desa Semawot, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, untuk meminimalisir menularnya penyakit HIV-AIDS, Dinkes Bojonegoro menggandeng beberapa instansi serta organisasi terkait pengendalian dan pencarian terhadap penderita HIV, sehingga segera dapat terdata dan terawasi.&nbsp; "Kepada masyarakat, jangan bergonta-ganti pasangan seks apalagi dilakukan dengan pekerja seks, itu sangat berbahaya. Karena penularan virus HIV di dominasi melalui hubungan seks bebas," harap Totok. Selain itu, bagi orang yang terjangkit virus HIV akan terasa setelah tiga sampai sepuluh tahun berikutnya. Gejala awal penyakit itu ialah, batuk-batuk, badan terasa demam seperti sakit flu namum hanya berjalan satu hari. "Usai tertular virus, pertama akan merasakan flu selama satu hari. Tetapi virus itu terus bekerja menyebar keseluruh tubuh, menyerang daya tahan tubuh," tutupnya.&nbsp;

Hati-hati AIDS! Lokalisasi Ditutup, PSK Pindah ke Warung Kopi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tahun-baru-lokalisasi-sunan-kuning-tetap-beroperasi-24-jam_m_178222.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengelola Rehabilitasi Sosial Argorejo memastikan kompleks lokalisasi Sunan Kuning (SK) akan tetap beroperasi saat malam perayaan pergantian Tahun Baru, 1 Januari 2018. Ketua Lentera Asa, Ari Isitiadi selaku koordinator keamanan SK mengatakan semua pekerja seks komersial (PSK) di wilayahnya tetap melayani pelanggan saat Tahun Baru nanti. Mereka masih beredar di 177 wisma karaoke tersebar yang buka 24 jam nonstop tersebut. "Semua PSK yang ada di sini sepakat tidak pulang kampung dan tetap bekerja saat malam Tahun Baru 1 Januari nanti," tutur Ari di kantornya, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/12). Menurutnya, momen seperti tahun baru itulah yang sebenarnya kerap ditunggu-tunggu. Sebab, biasanya puncak kunjungan SK juga terjadi di saat-saat itu pula. Ari menambahkan, bisnis esek-esek di SK sendiri saat ini bisa dikatakan mengalami penurunan. Dilihat dari jumlah PSK itu sendiri, kini hanya 25 persen dari total 478 penghuni lokalisasi SK yang masih melayani bisnis prostitusi. Namun, adanya penurunan tersebut, lanjut Ari, tak serta merta membuat para lelaki hidung belang untuk berhenti berkunjung ke SK. Mereka masih saja berdatangan dam pada umumnya memilih dilayani oleh para pemandu karaoke di tiap wisma. &nbsp; "Makanya, kami tetap gencar memberikan pengawasan ketat setiap malam. Jangan sampai kita kecolongan lagi mendapati PSK di bawah umur yang dipekerjakan di SK," bebernya. Selain itu, Ari mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan kesehatan masih dilakukan bagi tiap pekerja seks. Hal tersebut dilakukan guna menekan angka penyakit menular seksual, terutama pada saat momen penuh kunjungan seperti tahun baru ini.&nbsp;

Tahun Baru, Lokalisasi Sunan Kuning Tetap Beroperasi 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/lokalisasi-ditutup-prostitusi-pindah-ke-warung-remang-remang_m_173719.jpeg" alt="Ilustrasi: lokaslisasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: lokaslisasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak penutupan Lokalisasi Pal 12 Pasir Putih rupanya terjadi di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Warung remang-remang mulai bermunculan di Jalan Sudirman Kilometer 40 hingga Kilometer 59. Diduga warung tersebut dipakai untuk transaksi esek-esek. Sementara suasana di Pal 12 Pasir Putih tampak sepi setelah penutupan pada 5 Desember lalu. Penjagaan juga dilakukan oleh Satpol PP. Plt Kasatpol PP Kotim Rody Kamislam mengatakan, sejak dua pekan sebelum penutupan lokalisasi di Kotim, pihaknya sudah menertibkan warung remang-remang dalam razia pekat pada Sabtu 26 November 2017 lalu. Dalam razia di Jalan Lingkar Kota bagian selatan, mengarah ke Bundaran Balanga, ada belasan warung remang-remang dan puluhan orang yang terpaksa diamankan. &rdquo;Sebelumnya sudah kita sapu (ditertibkan), banyak yang tertangkap, tinggal membereskan sisanya yang masih membandel saja lagi,&rdquo; kata Rody dikutip dari Prokal.co (Jawa Pos Group), Minggu (10/12). Rody mengaku akan memastikan terlebih dahulu adanya keluhan warga Desa Penyang yang resah terhadap warung remang-remang yang kian menjamur. &rdquo;Yang jelas akan ditindaklanjuti. Kita cek kebenarannya, sekaligus mengawasi lokasi itu. Jika benar ada warung remang-remang yang disalahgunakan, maka jelas sama perlakuan yang dilakukan. Akan ditertibkan,&rdquo; tutupnya.

Lokalisasi Ditutup, Prostitusi Pindah ke Warung Remang-Remang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lokalisasi

Berita Terkini