<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pemudik_1.jpg" alt="PULANG KAMPUNG: Para pekerja migran Indonesia tiba di Pelabuhan Dumai, Riau, Kamis (2/4). (IWAN CKN/AFP)" width="100%">
<figcaption>PULANG KAMPUNG: Para pekerja migran Indonesia tiba di Pelabuhan Dumai, Riau, Kamis (2/4). (IWAN CKN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Budi Rahardjo menyebutkan, kemarin ada 110 PMI yang pulang ke tanah air. ”Tapi, masih lewat Bandara Soetta di Cengkareng,” katanya.  Berdasar informasi terakhir, kepulangan yang difasilitasi lewat Bandara Juanda baru akan dilayani pada 2 Januari 2022. Mereka yang tiba di Juanda bakal diminta langsung menjalani karantina. Bagi mereka yang berangkat dari negara belum terjangkit Covid-19 varian Omicron, karantina berlangsung sampai 10 hari. Mereka yang tempat merantaunya tercatat mengantongi kasus Omicron harus dikarantina 14 hari.  Ada tiga lokasi karantina yang disiapkan. Yakni, di asrama haji, LPMP Jatim, dan Badiklat Kemenag. Satu tempat BPWS di Bangkalan menjadi cadangan.  Sementara itu, Disnakertrans Jatim menyiapkan 30 bed di kantor UPT P2TK sebagai tambahan pelayanan jika ruang karantina kurang.

Jatim Antisipasi Membeludaknya Kepulangan Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ganjar-karantina.jpeg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbincang dengan dua pemudik yang dikarantina di kompleks GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (7/5) sore. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbincang dengan dua pemudik yang dikarantina di kompleks GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (7/5) sore. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk menemui dua pemudik yang dikarantina di kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Satria Purwokerto. Dalam kunjungan yang dilakukan bersama Bupati Banyumas Achmad Husein dan pejabat lainnya, Jumat (7/5) sore, Ganjar bertemu dengan seorang pemudik bernama Wagiman yang mengaku dikarantina karena dilaporkan istrinya.  ”Saya dilaporkan istri Pak. Gara-gara istri lapor ketua RT, saya langsung dikarantina,” kata Wagiman.  Meskipun pernyataan tersebut membuat Ganjar dan pejabat lain tertawa, Wagiman berusaha meyakinkan bahwa dia benar-benar dilaporkan istrinya. Dia mengaku ketika baru pulang dari Jakarta, istrinya langsung lapor ke ketua RT, sehingga dia langsung dibawa ke tempat karantina padahal belum sempat bertemu dengan anak-istrinya.  ”Langsung sampai sini dikarantina, belum ketemu anak istri sudah dikarantina di sini,” ujar Wagiman.  Dia sempat merasa jengkel namun akhirnya menyadari kesalahan nekat mudik setelah mengetahui bahwa semua pemudik yang datang ke Banyumas pada 6–17 Mei bakal dikarantina. Oleh karena itu, dia bersedia menjalani karantina selama lima hari sesuai yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.  ”Saya pesan pada saudara-saudara lain, enggak usah mudik kalau ingin keluarga sehat semua, jangan mudik. Mudik juga sengsara, karena akan dikarantina seperti saya,” ucap Wagiman.  Pemudik lain, Rasikun mengaku pulang ke Banyumas pada 6 Mei dan langsung dijemput perangkat desa untuk menjalani karantina di GOR Satria Purwokerto. ”Saya ikut saja, karena sudah peraturan mau gimana lagi,” ujar Rasikun.  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, kisah Wagiman justru menjadi inspiratif karena pria tersebut dikarantina setelah laporan dari istrinya. ”Jadi dia dilaporkan istrinya ke RT. Istrinya bilang bahwa suaminya akan mudik dari Jakarta tanggal sekian, sehingga ketika pulang langsung ketahuan,” kata Ganjar.  Terkait dengan hal itu, Ganjar memberi apresiasi atas partisipasi masyarakat Banyumas. Dia mengharapkan kejadian tersebut dapat menjadi contoh bagi semuanya.  Ganjar juga mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Banyumas yang mengarantina selama lima hari bagi semua pemudik yang pulang pada 6–17 Mei guna memberikan efek jera.  Selain menemui dua pemudik yang dikarantina di Kompleks GOR Satria Purwokerto, Ganjar juga berkesempatan mengunjungi dan memberi semangat kepada 50 warga yang menjalani isolasi di Rumah Karantina Pondok Slamet, Baturraden. Sebanyak 50 warga itu tertular Covid-19 dari klaster tarawih.

Ganjar Temui Pemudik yang Dikarantina di GOR Satria Purwokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-07-at-21.28.39.jpeg" alt="Camat Arcamanik Firman Nugraha, ketua Paguyuban Camat Kota Bandung. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Camat Arcamanik Firman Nugraha, ketua Paguyuban Camat Kota Bandung. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Untuk mendukung kebijakan larangan mudik, seluruh kecamatan di Kota Bandung siapkan rumah singgah. Hal itu untuk mengantisipasi jika ada pemudik yang lolos masuk ke Kota Bandung. Rumah singgah itu bakal menjadi karantina bagi pemudik yang tetap nekat masuk ke Kota Bandung.  ”Kecamatan Arcamanik terdapat 4 rumah isolasi yang disebut sebagai rumah singgah. Itu akan dipergunakan sebagai karantina bagi warga yang datang dari luar Kota Bandung,” ucap Camat Arcamanik Firman Nugraha yang juga Ketua Paguyuban Camat di Kota Bandung.  Menurut Firman, jika warga mengetahui ada pemudik yang datang ke wilayahnya, bisa menginformasikan ke aparat setempat. ”Laporkan ke kelurahan atau kecamatan. Nanti diarahkan ke rumah isolasi. Jika memungkinkan, di rumah sendiri juga bisa,” jelas Firman.  Firman pun mengaku telah menyosialisasikan hal tersebut  kepada RT dan RW untuk tidak mengizinkan warganya mudik. ”Kami sudah sosialisasikan ke seluruh RT dan RW. Sehingga mereka paham dan juga tidak mengeluarkan surat pengantar atau mengizinkan warga untuk mudik,” ujar Firman.  ”Termasuk tindakan yang harus dilakukan jika ada pemudik,” imbuh Firman.  Menurut Firman, tidak ada kelonggaran kebijakan kecuali untuk beberapa kebutuhan yang urgen. Seperti keluarga yang sakit, meninggal, atau ibu melahirkan dan hamil.  ”Pengecualian bagi masyarakat yang karena kebutuhan tertentu dan mendesak untuk melakukan perjalanan (non-mudik) seperti sakit, meninggal, ibu hamil, ibu melahirkan dengan pendamping yang terbatas. Selain itu tidak ada kelonggaran kebijakan,” tegas Firman.  Sedangkan terkait salat Idul Fitri, Firman menegaskan, dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kecamatan.  ”Panitia wajib menyampaikan permohonan izin rekomendasi menyelenggarakan salat Id ke satgas covid di kecamatan melalui kelurahan. Setelah pengecekan dan memenuhi syarat akan dikeluarkan rekomendasi itu,” papar Firman.  Di luar itu, Firman mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Sebab, pada dasarnya kebijakan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama.  ”Semoga masyarakat menanggapi dengan baik dan positif bahwa itu demi kebaikan bersama,” tutur Firman.

Dukung Larangan Mudik, Kecamatan di Kota Bandung Siapkan Rumah Isolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/LARANGAN-MUDIK-750x553-1-696x513-1.jpg" alt="Ilustrasi larangan mudik. Dok. JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi larangan mudik. Dok. JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelarangan mudik Lebaran 2021 telah dimulai pada 6–17 Mei. Di Kabupaten Sidoarjo, terdapat pos-pos penyekatan dan pengamanan di beberapa titik. Mengantisipasi pemudik yang nekat, petugas akan menjaga ketat jalan alternatif yang sering dilalui masyarakat.  ”Untuk jalur tikus, kita melakukan pengamanan di daerah Prambon ke arah Pasuruan yang Watukosek itu. Di Krembung juga, nanti juga satu arah,” ungkap Kabag Ops Polresta Sidoarjo Trie Sis Biantoro pada Jumat (7/5).  Saat ini di Sidoarjo, terdapat 4 pos pengamanan dan 4 pos penyekatan yang dijaga ketat petugas. Empat pos pengamanan itu di Pasar Krian, Terminal Bungurasih, Stasiun Sidoarjo, dan depan McD Taman Pinang. Sedangkan empat pos penyekatan, yaitu exit tol Menanggal Waru, exit tol Tambak Sumur Waru, exit tol Sidoarjo, dan exit tol Tanggulangin Porong. Selain itu, ada pos penyekatan gabungan dengan Polres Pasuruan di Simpang Tiga Gempol.  Trie Sis Biantoro menjelaskan, pihaknya mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik melewati jalan alternatif atau jalur tikus. Polres dan polsek jajaran akan melakukan penjagaan ketat di jalur tersebut dengan melakukan patroli.  ”Petugas yang akan patroli itu gabungan dari polsek, koramil, dan Satpol PP kecamatan. Kegiatan patroli dilakukan setiap hari. Mungkin 2 sampai 3 jam sekali,” tutut Trie Sis Biantoro.  Petugas di pos maupun patroli akan memeriksa setiap kendaraan. Jika ditemukan pelanggaran, dikarantina selama lima hari, tak terkecuali para pekerja migran Indonesia.  ”Karantina akan kita arahkan semuanya ke Hotel Delta Sinar Mayang, termasuk yang pekerja migran Indonesia. Mereka dari bandara kan harus dikarantina dulu di Asrama Haji Sukolilo, kalau sudah nanti akan dikabari suruh jemput dan dikarantina lagi selama seminggu di Hotel Delta Sinar Mayang,” tutur Trie Sis Biantoro.  Walaupun ada penjagaan ketat di jalan raya maupun jalur alternatif, tak menutup kemungkinan akan ada pelanggar larangan mudik. Polres telah bersinergi dengan pihak RT/RW.  ”Kami sudah minta ke kepala desa, nanti kades yang akan turun ke RT/RW, kalau misalnya ada yang datang mudik, itu harus dilaporkan ke gugus tugas, dan akan langsung dijemput,” ujar Trie Sis Biantoro.

Lolos di Jalan, RT/RW di Sidoarjo Bawa Pemudik ke Tempat Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Dewa-Indra-akhir-tahun-1.jpg" alt="Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Bali hingga saat ini sudah menggunakan 17 hotel sebagai tempat karantina pasien positif Covid-19 yang tidak bergejala atau yang berstatus orang tanpa gejala (OTG).  ”Untuk yang berstatus OTG harus dikarantina di tempat karantina yang disiapkan pemerintah. Oleh karena itu, tempat karantina dikembangkan sesuai kebutuhan,” kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (29/1).  Di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19 di Provinsi Bali sejak awal Januari, menurut dia, telah menimbulkan tekanan pada tempat isolasi perawatan di rumah sakit dan tempat karantina (hotel).  ”Sampai hari ini (29/1) sudah ada 17 hotel yang kita pakai sebagai tempat karantina. Dari laporan hingga kemarin, jumlah kamar yang tersisa masih 500 kamar, data ini tentu berubah setiap hari,” ucap Dewa Made Indra yang juga Sekda Provinsi Bali itu.  Demikian juga dengan bed occupancy ratio (tingkat keterisian tempat tidur) di 58 RS perawatan Covid-19 juga terus mengalami peningkatan.  ”Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga telah mengeluarkan surat edaran kepada RS pemerintah dan swasta untuk menaikkan kapasitas tempat tidur pasien perawatan Covid-19 hingga 30 persen. Inilah cara-cara kita untuk merespons peningkatan kasus Covid-19,” ujar Dewa Made Indra.  Dikutip dari laman https://infocorona.baliprov.go.id/, hingga Jumat (29/1) secara kumulatif jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Bali mencapai 25.813 orang.  Untuk hari ini (29/1), dilaporkan ada penambahan kasus baru sebanyak 415 orang, 307 pasien sembuh dan tujuh orang meninggal karena Covid-19. Sedangkan pasien yang sudah sembuh secara kumulatif sebanyak 21.501 orang (83,3 persen). Dengan demikian, pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan hingga saat ini 3.642 orang (14,11 persen) dan pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 secara kumulatif 670 orang (2,6 persen).  ”Oleh karena itu, yang harus dilakukan saat ini tentu bukan dengan terus memperbanyak tempat karantina dan kapasitas RS. Tetapi, kita harus bekerja bersama-sama untuk menurunkan kasusnya dengan disiplin menerapkan 3M dan mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerumunan,” ujar Dewa Made Indra.  Dewa Indra menambahkan kasus positif Covid-19 untuk Provinsi Bali terbanyak di Kota Denpasar dan didominasi klaster keluarga.  ”Klaster keluarga ini erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat, yaitu aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Karena itu, melalui SE Gubernur Bali No 02 Tahun 2021 telah diatur berbagai pembatasan aktivitas ekonomi maupun sosial budaya,” ucap Dewa Made Indra.  Dengan peningkatan kasus positif Covid-19 di Provinsi Bali, Dewa Indra mengatakan, hingga saat ini belum sampai terjadi kekurangan tenaga medis karena difokuskan untuk perawatan di RS dan yang di tempat karantina dikurangi.  Selain itu, juga telah meminta bantuan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar untuk membantu personel di bidang kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jB4VNe-E750

Bali Gunakan 17 Hotel untuk Karantina Pasien Positif Covid-19