<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/bandara-juanda.jpg" alt="ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah kecolongan satu pasien positif Covid-19 varian Omicron dari Wisma Atlet Jakarta. Si pasien yang seorang warga Inggris berhasil ”kabur” karena mendapat dispensasi karantina.  ”Ada satu yang lolos, pergi dengan keluarganya dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan.  Hal itu disampaikan dalam konferensi pers tentang update penanganan pandemi Covid-19 dan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kemarin (27/12).  Luhut menjelaskan, ke depan tidak bakal ada pemberian dispensasi jika tidak disertai alasan yang betul-betul kuat. Misalnya alasan dokter, kesehatan, atau kepentingan mendesak lainnya. ”Tapi, ada prosedur yang harus diikuti juga,” ungkapnya.  Strategi lockdown di level mikro seperti di wisma atlet dinilainya berhasil mencegah penularan Omicron. Buktinya, kasus tak berkembang. Karena itu, Luhut menekankan agar testing dan tracing diperkuat di daerah. Dengan begitu akan membantu identifikasi potensi persebaran kasus. Skenario tersebut bisa juga diterapkan di daerah apabila terjadi transmisi lokal varian baru itu.  Luhut mengakui, dalam beberapa hari terakhir testing dan tracing sempat menurun. Alasannya, beberapa daerah sudah nol penularan sehingga testing tak dilaksanakan. ”Kami tetap imbau testing karena OTG (orang tanpa gejala, Red) Omicron masih ditemukan,” ucapnya.  Mantan Menko Pulhukam tersebut turut meminta masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri (LN) yang tidak esensial. Sebab, saat ini persebaran Omicron makin luas. ”Kalau hanya ingin berlibur, pergi ke tempat wisata domestik di Indonesia. Selain aman Omicron, gak kalah cantik dengan wisata di luar negeri,” tuturnya.  Varian Omicron telah terdeteksi di 115 negara dengan total kasus mencapai lebih dari 184 ribu. Dari kasus tersebut, paling banyak menyerang anak-anak. Karena itu, Luhut mendorong para orang tua segera membawa buah hatinya untuk divaksin Covid-19.  Pemerintah sendiri, lanjut Luhut, terus memperkuat pengawasan di pintu masuk negara. Karantina bagi pelaku perjalanan LN diperketat. Termasuk menyiapkan skenario untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang diperkirakan akan terjadi pada awal 2022. Apabila kedatangan masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 5 ribu orang, mereka akan dialihkan ke Bandar Udara (Bandara) Juanda sekaligus pusat karantina di Surabaya. Karantina dilakukan selama 10 hingga 14 hari sesuai negara asal. ”Kita harus bagi. Karena kalau sampai 6 ribu orang masuk semua di Jakarta itu, akan repot karantinanya,” jelas dia.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kemendagri membeberkan kronologi keluarnya warga negara Inggris yang positif Omicron. Warga negara asing (WNA) tersebut pada awal tes dipastikan positif Covid-19. Lalu, yang bersangkutan melakukan tes kedua sebagai pembanding yang hasilnya negatif. ”Dia minta keluar berdasar hasil tes kedua, kemudian diberikan ke Dinkes DKI,” ujarnya.  Sebagai gantinya, yang bersangkutan diwajibkan isolasi di rumah yang kebetulan kondisi rumahnya memadai. Namun, lima hari kemudian persoalan muncul. Hasil tes lanjutan menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif Omicron. ”Jadi, kita kejar lagi. Kita tes seluruh keluarganya semua dan alhamdulillah sudah negatif,” imbuhnya. Kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah. Ke depan, jika tes pertama positif, tapi tes kedua hasilnya berbeda, harus dilakukan tes ketiga.  Terkait penanganan Omicron di tanah air, Budi menyebutkan empat strategi, yakni peningkatan protokol kesehatan, surveilans atau 3T, vaksinasi, dan perawatan. Dia juga meminta seluruh pihak tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Petugas di tempat umum diminta terus mengawasi.  Budi menegaskan, 98 persen kasus Omicron memiliki riwayat perjalanan internasional. Melihat hal itu, karantina menjadi perhatian. ”Tolong pahami bahwa proses karantina kedatangan luar negeri untuk warga negara Indonesia akan diperketat,” tuturnya. Selain Jakarta, ada Surabaya, Batam, dan Entikong yang dipersiapkan untuk karantina. Terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI). ”Kami sudah menghitung berapa orang yang akan datang. Awal-awal sedikit padat, tapi sekarang sudah diatur,” ujarnya.  WNI pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), yaitu PMI, pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, wajib menjalani karantina di fasilitas karantina pemerintah. Selain itu, mereka wajib melakukan tes PCR dengan biaya ditanggung pemerintah.  Sedangkan WNI di luar kriteria di atas, WNA, termasuk diplomat asing (di luar kepala perwakilan asing dan keluarga), harus menjalani karantina di tempat akomodasi/hotel karantina. Kemudian wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri. Perwakilan negara luar dan keluarganya yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing.

Surabaya Jadi Lokasi Karantina WNI dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menteri-Kesehatan-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan alasan kenapa Natuna dipilih menjadi tempat karantina. Diketahui saat ini ada 238 warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok.  Menurut Terawan, ‎Natuna dipilih lantaran TNI memiliki pangkalan militer di sana. Sehingga tempat itu adalah layak untuk dijadikan karantina para WNI tersebut.  "Karena itu saya yakin jika di lingkungan militer, kita lebih bisa menjaga disiplin mereka. Tidak ada tempat lain yang menurut saya lebih layak selain Natuna," ujar Terawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/2).  Terawan juga menjelaskan, ada sejumlah warga Natuna yang tidak setuju wilayahnya dijadikan tempat karanina 328 WNI. Padahal menurutnya, tempat karantina tersebut sangat jauh dengan pusat kota.  ‎Namun demikian Terawan tidak bisa memaksakan kepada warga sekitar untuk bisa menerima para WNI yang dikarantina tersebut. Baginya di iklim demokrasi saat ini ada yang menolak ada juga yang tidak itu biasa.  "Memang butuh proses kalau mengajak semuanya harus setuju dan di iklim demokrasi itu baik dan sah saja," ungkapnya.  Terawan juga berjanji, ke depannya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Virus Korona tersebut. Sehingga semua masyarakat bisa memahami dan menjaga kesehatannya.  "Kita akan terus melakukan sosialisasi, mungkin bentuknya bukan dengan kata-kata, tapi bisa juga dengan foto dan video," ungkapnya.  Lebih lanjut ia berharap, masa 14 hari karantina terhadap 328 WNI tersebut bisa berjalan dengan baik. Sehingga mereka semua bisa menyelesaikan masa observasi dan bisa kembali ke keluarganya masing-masing.  "Semoga ini bisa berjalan dengan baik, masih ada 12 hari dan saya akan ke sana lagi, akan saya pantau," imbuhnya.  Diketahui, jumlah WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan menyusut dari 245 orang menjadi 238 orang. Mereka dievakuasi imbas mewabahnya Virus Korona yang disebut bersumber dari kota yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok, tersebut.  Adapun rombongan WNI tersebut telah tiba di Indonesia, Minggu (2/2). Maskapai tersebut tiba tepat pada pukul 08.30 WIB dan mendarat dengan aman di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau.  Setelah itu, mereka diangkut menggunakan tiga pesawat milik TNI AU ke Natuna. Ketiga pesawat tersebut terdiri dari dua unit berjenis boeing dan satu unit berjenis hercules.  Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Hang Nadim Batam Mayor Wardoyo mengatakan, pihaknya mempersiapkan tiga pesawat tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.  Saat 238 WNI tersebut tiba di Hang Nadim akan langsung dilakukan pemeriksaan di dalam pesawat. Sementara  WNI itu akan lebih dulu diisolasi di Natuna, Kepulauan Riau, untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari Virus Korona.

‎Menkes Terawan Jelaskan Alasan Natuna Jadi Tempat Karantina

Lokasi Karantina WNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lokasi Karantina WNI

Berita Terkini

Surabaya Jadi Lokasi Karantina WNI dari Luar Negeri

‎Menkes Terawan Jelaskan Alasan Natuna Jadi Tempat Karantina

Download Aplikasi JawaPos.com