<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/5e199202-cbd7-4a56-98ea-6804df0fc2d5-2393532146.jpg" alt="Irigasi dibangun di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Irigasi dibangun di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI bersama dengan Yayasan Bantu Indonesia Bersama (YBIB) meresmikan pembangunan fasilitas saluran irigasi di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Panjang saluran irigasi yang dibangun sepanjang 350 meter. Proyek ini&nbsp;bagian dari komitmen PT SMI dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dibangunnya irigasi baru ini diharapkan mampu membantu para petani. Acara peresmian ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin; Perwakilan Camat Gangga, Syamsul Bahri; Kepala Desa Segara Katon, Ramdan; perwakilan Divisi Sekretariat Perusahaan unit TJSL PT SMI, Muhamad Sapur; hingga Ketua Yayasan Bantu Indonesia Bersama, Morenza Belitonito. Kepala Desa Segara Katon, Ramdan mengatakan, di wilayahnya memiliki penduduk&nbsp;6.692 jiwa. Mereka mayoritas berprofesi sebagai petani. Namun, para warga kerap menemui kendala ketika pengelolaan air terhambat. Keterbatasan saluran irigasi menyebabkan pengairan sawah tidak optimal, terutama pada musim kemarau ketika pasokan air dari sumur bor terbatas. Sebaliknya, pada musim hujan, debit air sungai yang tinggi kerap menimbulkan kerusakan lahan akibat aliran air yang tidak terkendali. Melihat permasalahan tersebut, PT SMI&nbsp;bersama Yayasan Bantu Indonesia&nbsp;memutuskan membangun irigrasi. Sehingga, aliran air bisa lebih terkendali dan memudahkan pertanian. &ldquo;Kami masih jauh ketinggalan dari desa lainnya dibidang pertanian. Masyarakat kami masih kesulitan disetiap musim kemarau karena air menjadi kendala. Semoga dengan adanya revitalisasi saluran irigasi ini, perekonomian masyarakat Kecamatan Gangga berkembang dan sektor pertanian di Lombok semakin maju,&rdquo; ujar Ramdan, Jumat (10/10). Melalui kegiatan ini, pembangunan saluran irigasi di Desa Segara Katon dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga sosial dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. YBIB berkomitmen tinggi untuk terus menyalurkan program pembangunan berkelanjutan lintas sektor, dengan menghadirkan inisiatif yang tidak hanya memberi manfaat langsung bagi masyarakat tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. &nbsp;

Irigasi sepanjang 350 meter dibangun di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara untuk membantu petani.

Bantu Petani Tangani Persoalan Air, Irigasi Sepanjang 350 Meter Dibangun di Lombok Utara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/omUG4UzLzfHfAkXKw1lHH5qnPdeVZVeriKDWO8Ox-761351232.jpg" alt="Ilustrasi Akses kesehatan di pelosok daerah Indonesia masih belum memadai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Akses kesehatan di pelosok daerah Indonesia masih belum memadai. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Di balik panorama alam kaki Gunung Rinjani yang memukau, warga Desa Senaru, Lombok Utara, menghadapi kenyataan pahit. Tak ada layanan kesehatan gigi yang memadai.&nbsp; Akses terbatas, minimnya fasilitas dan hanya segelintir tenaga medis membuat kebutuhan dasar ini tak tersentuh sebagian besar penduduk. Menurut data BPS NTB 2024, jumlah tenaga kesehatan gigi di Lombok Utara hanya 13 orang, rasio yang sangat timpang untuk wilayah dengan populasi lebih dari 200 ribu jiwa.&nbsp; Akibatnya, masyarakat di daerah seperti Senaru, yang secara geografis terisolasi, nyaris tak pernah mendapatkan layanan pemeriksaan atau pengobatan gigi. Di tengah situasi ini, Yayasan Kembara Nusa dan Gigi dot id menggelar program bakti sosial selama lima hari, 16&ndash;20 Juli. Mereka membawa puluhan dokter gigi dan relawan ke desa terpencil tersebut.&nbsp;Bagi warga, ini bukan sekadar aksi sosial tapi kesempatan untuk memeriksakan gigi mereka secara gratis. &ldquo;Masalah gigi itu lebih dari sekadar ngilu. Kalau dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi, gizi buruk, bahkan putus sekolah karena anak-anak tidak tahan sakit. Di sini, puskesmas terdekat pun belum tentu punya dokter gigi,&rdquo; ungkap drg. Stella Valentina, Sp. Ort., koordinator tim relawan melalui keterangannya. <h3>Teknologi untuk Mengisi Kekosongan</h3> Program ini tak hanya sebatas pengobatan langsung. Untuk menjawab minimnya keberadaan dokter gigi di daerah, Gigi mengenalkan teledentistry, aplikasi konsultasi medis gigi jarak jauh, agar masyarakat tetap bisa mendapat layanan dasar meski tanpa harus bertatap muka. &ldquo;Teknologi bukan pengganti tenaga medis, tapi jembatan untuk mengisi kekosongan. Kami ingin masyarakat tetap bisa konsultasi meski tinggal di lereng gunung,&rdquo; kata dr. Armelia Sari dari Gigi dot id. Dalam kegiatan ini, lebih dari 25 dokter gigi melakukan pemeriksaan, pencabutan, dan penambalan gigi. Anak-anak sekolah juga mendapat edukasi menyikat gigi dan perlengkapan kebersihan mulut.&nbsp; Namun, relawan mengakui, masalah utamanya bukan pada perilaku, melainkan sistem. Warga Senaru bukan satu-satunya yang menghadapi kondisi ini. Di berbagai pelosok Indonesia, layanan kesehatan gigi kerap menjadi sektor yang terlupakan. Berbeda dengan program imunisasi atau layanan ibu-anak, perhatian pemerintah dan dukungan anggaran untuk bidang kesehatan mulut masih minim, terutama di wilayah non perkotaan. &ldquo;Kalau kita bicara pemerataan layanan kesehatan, yang sering luput itu gigi. Padahal, dampaknya sangat besar, dari produktivitas sampai pendidikan. Banyak anak-anak di sini bolos karena sakit gigi,&rdquo; tambah Stella. Meskipun program seperti ini membawa manfaat nyata, para penyelenggara menyadari bahwa ini bukan solusi permanen. Tanpa intervensi sistemik dari pemerintah daerah dan pusat, dalam bentuk distribusi tenaga medis, pembangunan fasilitas, hingga pelatihan kader lokal, kesenjangan ini akan terus melebar. Kegiatan ini didukung Permodalan Nasional Madani (PNM), yang menekankan pentingnya kesehatan dalam pembangunan manusia, khususnya di kalangan keluarga prasejahtera. Namun, bagi sebagian warga, kehadiran relawan ini tetap dirasakan sebagai momen langka. Seperti yang diungkapkan seorang ibu bernama Aminah, 43.&nbsp; &ldquo;Baru kali ini anak saya bisa periksa gigi. Biasanya kalau sakit, ya dibiarkan saja sampai sembuh sendiri. Kami tidak tahu harus ke mana," kata Arminah. Kisah Senaru mencerminkan wajah buram layanan kesehatan gigi di banyak wilayah Indonesia. Ketika pusat-pusat kota berbicara soal teknologi kedokteran modern, ribuan warga di pelosok masih berjuang untuk sekadar menyikat gigi dengan benar.&nbsp; Program seperti ini penting, tapi hanya bisa menjadi penopang darurat. Perubahan sejati harus datang dari kebijakan yang berpihak dan distribusi sumber daya yang adil.

Warga Senaru, Lombok Utara, menghadapi krisis layanan kesehatan gigi. Program bakti sosial hadir sebagai harapan

Layanan Gigi Nyaris Tak Tersentuh di Daerah Pedalaman, Relawan Turun Tangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/tanam-mangrove-lombok-405942306.jpg" alt="Sucor AM melakukan penanaman 500 bibit mangrove di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sucor AM melakukan penanaman 500 bibit mangrove di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Manajer investasi PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) mendukung keberlanjutan dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui program penanaman 500 bibit mangrove di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016159967/inter-milan-kejar-ange-yoan-bonny-dan-rasmus-hojlund-marotta-bicara-masa-depan-klub-pasca-kepergian-simone-inzaghi">Inter Milan Kejar Ange-Yoan Bonny dan Rasmus Hojlund, Marotta Bicara Masa Depan Klub Pasca Kepergian Simone Inzaghi</a> "Kami percaya bahwa keberlanjutan bukan sekadar tren, melainkan keharusan. Komitmen ini adalah awal dari transformasi jangka panjang kami untuk memastikan bahwa investasi hari ini membawa kebaikan bagi masa depan," ujar Direktur dan Ketua Komite ESG PT Sucor AM Fajrin Hermansyah di Jakarta, Rabu. Program penanaman mangrove itu bekerja sama dengan Yayasan BenihBaik dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Malaka Amaludin Ikhwan. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Fajrin menuturkan program ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan melalui restorasi kawasan pesisir, tetapi juga mendorong dampak sosial dan ekonomi yang positif melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kesejahteraan berbasis lingkungan. Melalui kolaborasi dengan platform TanamKebaikan.com, proses penanaman hingga pemantauan siklus hidup pohon dilakukan secara transparan dan berbasis data, termasuk penghitungan potensi penyerapan karbon dan manfaat ekologis lainnya. Program ini turut melibatkan masyarakat setempat dalam proses tanam, perawatan, dan monitoring, sehingga menciptakan peluang kerja sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sucor AM menargetkan inisiatif keberlanjutan ini akan berkembang ke berbagai daerah lainnya di Indonesia, menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG secara konsisten dan terukur. Dengan dana kelolaan sebesar Rp28,8 triliun rupiah pada Mei 2025, penetrasi reksa dana Sucor AM telah menjangkau lebih dari 2,2 juta investor dan masih terus berkembang.

Program penanaman mangrove itu bekerja sama dengan Yayasan BenihBaik dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Malaka Amaludin Ikhwan.

Canangkan Komitmen Keberlanjutan Melalui Program Tanam Mangrove di Lombok Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proyek pembangunan tempat evakuasi atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) menelan anggaran Rp 20 miliar. Namun, nilai kerugian keuangan negara secara pasti masih dalam tahap penghitungan. "Informasi sementara nilai dari proyek itu sekitar kurang lebih Rp 20 miliar. Hasil auditnya belum keluar dan masih dalam proses perhitungan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8). Tessa mengatakan, penyidik memperkirakan kerugian negara tidak akan jauh berbeda dengan nilai proyeknya. "Penyidik memperkirakan hasilnya adalah total lost. Karena shelter tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan awal yaitu tempat evakuasi sementara," ucap Tessa. Dalam proses penyidikan, KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di NTB. Pembangunan dilakukan oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi NTB, Kementerian PUPR tahun 2014. Penyidikan sudah dilakukan KPK sejak 2023. Tessa menjelaskan, kedua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu berasal dari unsur penyelenggara negara dan BUMN. Hanya saja, KPK masih enggan mengungkap identitas kedua tersangka tersebut. Termasuk juga konstruksi perkara kasus itu. "Terkait dengan nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan diumumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup," ucap Tessa, Senin (8/7). Meski masih dihitung, KPK menduga kasus dugaan korupsi shelter tsunami itu merugikan keuangan negara senilai Rp 19 miliar.&nbsp;

KPK menyebut nilai proyek shelter tsunami di Lombok Utara, NTB yang diduga dikorupsi mencapai Rp 20 miliar.

Dugaan Korupsi Shelter Tsunami di Lombok Utara NTB Diusut, KPK Sebut Nilai Proyeknya Mencapai Rp 20 Miliar   

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/jalan-di-lombok-utara-519230013.jpg" alt="Ruas jalan yang ada di Tanjung diperluas dan diperlebar beberapa waktu lalu (sumber: Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Ruas jalan yang ada di Tanjung diperluas dan diperlebar beberapa waktu lalu (sumber: Lombok Post)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebagai upaya memperlancar mobilitas masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara menargetkan jalan sepanjang 62 kilometer di wilayah tersebut rampung pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan dengan selesainya jalan kabupaten ini dapat membuka aksesibilitas dan memperlancar mobilitas masyarakat," kata Djohan seperti dikutip dari Lombok Post (Jawa Pos Group), Minggu (28/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu mengaku bahwa saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan sehingga perlu adanya kolaborasi bersama dalam proses pembangunan yang sedang dikerjakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014386378/kejuaraan-motokros-dunia-mxgp-2024-seri-11-dan-12-bakal-digelar-di-sumbawa-dan-lombok">Kejuaraan Motokros Dunia MXGP 2024 Seri 11 dan 12 Bakal Digelar di Sumbawa dan Lombok </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembangunan di Lombok Utara terus dilakukan salah satunya bidang infrastruktur atau jalan dimulai dari Pemenang sampai Bayan. Khusus Tanjung akan ada dua jalur dari Jembatan Sokong sampai dengan Tanak Song," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan mengatakan bahwa selama tiga tahun mengabdi bersama Djohan Sjamsu telah banyak cobaan yang dilewati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2018 pasca gempa bumi disusul dengan adanya pandemi covid-19. Berbagai permasalahan yang ada di Lombok Utara tersebut tentunya membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014372367/dari-bandara-internaisonal-lombok-ke-pusat-kota-mataram-bisa-pakai-damri-lho-simak-jadwal-dan-tarifnya">Dari Bandara Internaisonal Lombok ke Pusat Kota Mataram Bisa Pakai DAMRI Lho! Simak Jadwal dan Tarifnya </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah kita bisa lewati bagaimana pembangunan dimulai dari kantor Bupati dan jalan nasional saat ini berjalan lancar. Juga pembangunan jalan kabupaten diperkuat untuk mendukung akses masyarakat," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada pemerintah periode ini terdapat beberapa program unggulan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Mulai dari tingkat kesehatan 270 ribu masyarakat bisa tercover.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, permasalahan terkait angka kemiskinan dan stunting juga masih menjadi prioritas masa kepemimpinan pemerintah kabupaten Lombok Utara saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014369853/dikabarkan-hilang-nelayan-asal-lombok-timur-ditemukan-lemas-tak-berdaya-oleh-tim-sar">Dikabarkan Hilang, Nelayan Asal Lombok TImur Ditemukan Lemas Tak Berdaya oleh TIM SAR</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari tahun ke tahun angka persentase kemiskinan dan stunting menurun," ungkapnya.</div>

Pada pemerintah periode ini terdapat beberapa program unggulan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Pemkab Targetkan Jalan Sepanjang 62 Kilometer di Lombok Utara Rampung pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/IMG_5082-2635576259.jpg" alt="Forum diskusi Genbest Talk dalam mengatasi stunting di Lombok Utara." width="100%">
<figcaption>Forum diskusi Genbest Talk dalam mengatasi stunting di Lombok Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Forum diskusi Genbest Talk telah dilaksanakan di Lombok Utara, pada Kamis (19/10). Acara ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi fenomena stunting di Indonesia. &nbsp; Forum diskusi yang bertemakan &ldquo;Atasi Stunting, Pahami Sanitasi dan Nutrisi Penting&rdquo; ini diadakan di Lombok Utara karena memiliki angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilansir melalui Lombok Post, Kabupaten Lombok Utara memiliki angka prevalensi stunting di 35,9 persen. Lalu, pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini berada di angka 32,7 persen. Sehingga tingginya angka stunting di daerah tersebut menjadikan pemerintah memberi perhatian serius dengan memasukkan provinsi ini sebagai salah satu dari 12 provinsi prioritas penurunan stunting. Perlu diketahui, saat ini stunting bukan lah sekedar fenomena kesehataan biasa. Melainkan masalah tersebut telah menjadi ancaman yang mampu mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia dimasa mendatang. Adanya fenomena stunting ini tidak hanya akan berimbas pada pertumbuhan fisik anak-anak, tetapi juga akan mempengaruhi pertumbuhan intelektual mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01444795/perbaikan-fasilitas-sanitasi-berdampak-pada-pola-hidup-yang-sehat">Perbaikan Fasilitas Sanitasi Berdampak pada Pola Hidup yang Sehat</a> Sehingga, akhirnya membuat pemerintah mengambil langkah untuk melibatkan generasi muda turut serta dalam menurunkan angka prevalensi stunting. &ldquo;Bapak Presiden Joko Widodo berharap agar tahun 2024 angka stunting kita diturunkan dari semula 21.6 persen di tahun 2022 menjadi 14 persen. Ini tentu saja pekerjaan berat bagi kita, kalau tidak didukung oleh adik-adik generasi muda. Kuncinya ada di generasi muda terutama adik-adik yang sebentar lagi akan menjadi calon pengantin,&rdquo; kata Plt Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dalam hal ini, pemerintah menjelaskan bahwa memenuhi kebutuhan nutrisi seimbang dan menjaga sanitasi dapat menjadi langkah awal keikutsertaan generasi muda NTB dalam penurunan angka prevalensi stunting dan sebagai calon orang tua di masa depan hingga&nbsp;agent of change. Ketua Indonesia Sport Nutritionist Association, Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes, yang hadir sebagai pembicara pun mengamini mengenai pentingnya dalam mengetahui dan menerapkan nutrisi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Rita melihat dengan seksama bagaimana kondisi anak-anak muda saat ini yang menyukai minuman manis, padahal mengonsumsi minuman manis berlebihan adalah hal yang tidak baik bagi kesehatan. &ldquo;Kalau remaja mengonsumsi minuman manis secara berlebihan maka pada akhirnya pada saatnya hamil nanti berisiko mengalami kesulitan-kesulitan saat kehamilan nanti, misalnya&nbsp;morning sickness,&nbsp;diabetes gestasional, dan preeklampsia. Nanti kalau begitu akan berisiko melahirkan bayi stunting,&rdquo; ucap Rita. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01390162/angkat-kualitas-kesehatan-warga-surabaya-dengan-sanitasi-komunal">Angkat Kualitas Kesehatan Warga Surabaya dengan Sanitasi Komunal</a> Oleh karena itu, menurutnya salah satu cara untuk mendapatkan nutrisi penting bagi calon pengantin adalah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi protein, serat, mineral, dan vitamin, hingga mengonsumsi gula serta lemak secukupnya 26 gram per hari. Selain pemenuhan nutrisi, faktor sanitasi pun memegang peranan penting dalam mencegah stunting. Dimana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. Abdul Kadir, mengingatkan perlu adanya penjagaan sanitasi yang baik melalui minum air yang sudah dimasak. Sebab ia menjelaskan bahwa di daerahnya, masih banyak masyarakat yang memiliki pola minum air dari sumber mata air, baik sumur maupun keran karena lebih segar. Padahal, pihaknya telah melakukan sosialisasi secara berkala mengenai hal tersebut. &ldquo;Kalau jaman dulu bersih mungkin ya, dari gunung sudah bersih dan segar. Tapi sekarang, orang buang air besar di sana sumurnya dekat dengan&nbsp;septic tank. Bagaimana kita meyakinkan bahwa air tersebut bebas dari E.Coli? Oleh karena itu, air mentah harus dimasak. Tolong melalui ini, mari cegah stunting dengan minum air yang sudah dimasak,&rdquo; ujar Abdul. Kemenkominfo sejak 2019 telah menggandeng generasi muda untuk turut serta mendukung upaya penurunan prevalensi stunting melalui Kampanye Genbest (Generasi Bersih dan Sehat). Kegiatan tersebut tentunya bertujuan untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya kampanye secara&nbsp;offline, kegiatan ini juga dapat dilihat melalaui situs resmi&nbsp;<a href="http://genbest.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://genbest.id&amp;source=gmail&amp;ust=1698310340974000&amp;usg=AOvVaw0UyV-p1zhYVcXRJY5GFBwj">genbest.id</a>&nbsp;dan media sosial @genbestid. Dimana, mereka juga menyediakan berbagai informasi seputar stunting, kesehatan, nutrisi, tumbuh kembang anak, sanitasi, siap nikah, hingga reproduksi remaja dalam bentuk artikel, infografis, dan videografis. ***

Kominfo mengadakan forum diskusi Genbest Talk di Lombok Utara untuk mengajak para generasi muda sadar pentingnya nutrisi dan sanitasi.

Cegah Stunting, Kemenkominfo Libatkan Generasi Muda untuk Sadar Pentingnya Nutrisi dan Sanitasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/lombok-518081822.jpg" alt="Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Djohan Sjamsu. (ANTARA/Nur Imansyah)." width="100%">
<figcaption>Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Djohan Sjamsu. (ANTARA/Nur Imansyah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Mataram, Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat,&nbsp;Djohan Sjamsu mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp61 miliar untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalinkra) di wilayah itu, dikutip dari Antara (28/7). "Dari informasi yang kita terima dari pusat yang bisa didanai Rp61 miliar dulu. Sisanya nanti setelah ini selesai dikerjakan," ujarnya di Mataram, Jumat (28/7). Ia mengatakan anggaran Rp61 miliar itu hanya untuk pembangunan jalan di luar pembangunan jembatan. "Jadi anggaran ini untuk jalan saja, kalau ada jalan kemudian ada jembatan-nya kita hindari dulu, lewati. Karena bangun satu jembatan ini cukup besar biayanya, makanya kita prioritaskan jalannya aja dulu," terangnya. "Tapi bukan berarti bangun jalan baru, terus kemudian jembatan-nya tidak. Jembatan tetap di bangun tapi menyusul," sambung Djohan Sjamsu. Bupati berharap dengan adanya anggaran tersebut pembangunan Jalinkra bisa dikerjakan di tahun 2023. Namun kembali lagi persoalan pembangunan diserahkan kepada pemerintah pusat. "Kalau kapan bangun tergantung pusat tapi harapan kita tahun ini bisa dikerjakan," katanya. Menurut dia Jalinkra ini sudah sejak lama diperjuangkan bisa terbangun. Karena jika mengandalkan ruas jalan yang ada sekarang sudah tidak bisa menampung kendaraan baik yang menuju dan keluar Kabupaten Lombok Utara. "Ini sudah kita perjuangkan sejak lama pembangunannya, bahkan pembebasannya sudah kita lakukan dari 6-7 tahun lalu," ujarnya. Oleh sebab itu, karena pihaknya ingin ini jadi makanya pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berangkat ke Jakarta menemui Kementerian PUPR, dan Bappenas untuk meminta dukungan pusat untuk membantu membiayai jalan tersebut. Untuk diketahui pembangunan Jalinkra ini membutuhkan anggaran hampir Rp700 miliar. Rencana pembangunan Jalinkra sepanjang 11 kilometer dimulai dari Desa Medana-Tanjung ke Desa Segara Katon-Gangga. Pembangunan Jalinkra ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan atau kemacetan arus lalu lintas dan menopang pariwisata di Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu destinasi wisata andalan NTB. (*) &nbsp;

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp61 miliar untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalinkra) di Lombok Utara, NTB.

Pemerintah Alokasikan Rp61 Miliar Bangun Jalan Lingkar Lombok Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_0828-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto (DKF) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD tahun anggaran 2019.  Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram mengatakan, Danny pada proyek itu berperan sebagai konsultan pengawas dari CV Indo Mulya Consultant. ”Dalam kasus ini, DKF diduga muluskan kedua proyek bermasalah itu sehingga proyeknya dibayar lunas,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/9).  Akibat dari perbuatan DKF sebagai konsultan pengawas, kata dia, timbul kerugian negara yang nilainya mencapai Rp 1,75 miliar. Selain DKF, Kejati NTB turut menetapkan empat tersangka lain, yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara SH, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek HZ, kuasa Direktur PT Batara Guru MF, dan Direktur CV Indo Mulya Consultant.  ”Lebih lanjut, para tersangka akan mulai diperiksa pekan depan,” ujar Dedi.  Proyek penambahan ruang IGD dan ICU oleh PT Batara Guru Group dikerjakan dengan nilai Rp 5,1 miliar. Dugaan korupsinya muncul usai pemerintah memutus kontrak proyeknya di tengah progres pengerjaan.  Selanjutnya, untuk kasus dugaan korupsi pada proyek penambahan ruang operasi dan ICU oleh PT Apro Megatama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 6,4 miliar, ditetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Direktur RSUD KLU SH, pejabat pembuat komitmen EB, kuasa Direktur PT Apro Megatama DT, dan Direktur CV Cipta Pandu Utama DD.  ”Mantan Direktur (RSUD) menjadi tersangka dalam dua proyek,” ucap Dedi.  Dalam kasus itu dugaan korupsinya muncul karena pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda. Hal itu pun mengakibatkan muncul kerugian negara berdasar hasil audit sebesar Rp 742,75 juta.

Kejati NTB Tetapkan Wabup Lombok Utara Tersangka Korupsi Proyek RSUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Polres-Lotara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan anggota Kepolisian Resor Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang terjaring razia penegakan ketertiban dan kedisiplinan (gaktiblin) mendapat hukuman akibat pelanggaran disiplin. Sejumlah anggota yang kedapatan berpenampilan tidak rapi mendapatkan hukuman push up di tempat.  Razia Gaktiblin tersebut digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Lombok Utara di depan pintu masuk Markas Komando Polres Lombok Utara, Kecamatan Gangga, Senin (11/1) pukul 07.00 WITA.  Wakil Kepala Polres Lombok Utara Komisaris Polisi Setia Wijatono mengatakan bahwa pelaksanaan razia gaktiblin tersebut berdasarkan surat perintah Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah Nomor Sprint/17/I/HUK 6.6/2021 dalam rangka penegakan disiplin bagi anggota Polri.  "Sebanyak 10 anggota Provos Polres Lombok Utara dikerahkan dalam pemeriksaan tersebut," katanya, dikutip dari Antara.  Ratusan anggota Polres Lombok Utara, kata dia, dihadang di pintu masuk markas komando polres untuk diperiksa kelengkapan surat-surat, seperti surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), kartu anggota, dan kelengkapan sepeda motor.  Ia mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan pemeriksaan sikap tampang seluruh anggota, mulai dari kerapian, rambut, dan gampol. Dalam razia kali ini, kata dia, tidak ditemukan pelanggaran fatal, hanya beberapa anggota memiliki sikap tampang berupa rambut kurang rapi sehingga pelanggar kena teguran dan tindakan fisik di tempat.  Kepala Seksi Propam Polres Lombok Utara Ipda Mulyadi menjelaskan bahwa razia gaktiblin adalah bentuk pengawasan bagi anggota Polri dari bidang propam.  Razia seperti itu tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, tetapi juga anggota Polri yang kedapatan tidak memiliki kelengkapan dokumen dan surat lengkap akan dikenai sanksi dua kali lipat.  "Sejatinya anggota Polri harus memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat untuk taat pada aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Rambut Tidak Rapi, Puluhan Anggota Polres Lotara Dihukum Push Up

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/desa-sukadana-brem.jpg" alt="TRADISI: Dari kiri Iranom, Raminten, dan Rusnadi minum brem di Desa Sukadana, Bayan, Lombok Utara. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TRADISI: Dari kiri Iranom, Raminten, dan Rusnadi minum brem di Desa Sukadana, Bayan, Lombok Utara. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Daerah-Daerah yang Akrab dengan Minuman Beralkohol (1)</h3> Undang-Undang tentang Larangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/minuman-beralkohol/">Minuman Beralkohol</a> (Mihol) kini sedang digodok di Senayan. Namun, di beberapa daerah, mihol sangat lekat dengan tradisi turun-temurun. Salah satunya di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Di sana, mihol bahkan hidup berdampingan dengan adat dan agama.  FERLYNDA PUTRI, Lombok Utara, Jawa Pos  ---  PERJALANAN ke Sukadana memakan waktu tiga jam dari Mataram. Di desa ini, meminum brem konon seperti menyeruput kopi. Brem adalah nama minuman lokal yang berasal dari fermentasi air beras ketan. Tua, muda, pria, perempuan, bebas minum brem.  Namun, jangan sampai ribut kalau tak ingin kena sanksi adat.  Sayangnya, Jawa Pos datang setelah perayaan Maulid. Desa itu terlihat sepi. ’’Kalau Maulid, di sini ramai. Semua pakai baju adat dan setiap acara ada brem,’’ kata Raden Anggrita, warga Sukadana. Lebaran dan Maulid merupakan saat paling ramai di Desa Sukadana. Bahkan, ketika Maulid, keramaian tak hanya berlangsung satu hari. Setelah peringatan Maulid, warga biasanya menghelat hajatan pernikahan atau khitanan.  Menurut Anggrita, waktu acara di satu kampung tak boleh bertabrakan. Tujuannya, semua bisa saling membantu. Termasuk menyediakan kebutuhan tamu. Warga akan membawa kelapa, beras, sayuran, dan sebagainya. Yang tidak boleh ketinggalan adalah membawa brem. ’’Sambil masak bisa minum brem. Pas acara juga minum brem,’’ tutur pria 40 tahun itu. Sepekan sebelum hajatan, tuan rumah pasti akan membuat brem. Tetangga yang masih memiliki brem akan membawanya untuk memeriahkan hajatan.  Cara membuat brem hampir mirip dengan membuat tape ketan. Namun, brem tidak memakai gula. Karena itu, rasanya cenderung asam. Makin lama disimpan, warnanya semakin jernih dan ada rasa pahit yang tertinggal. Tentu kandungan alkoholnya makin tinggi. Inilah yang menjadi favorit warga.  Siapa saja yang minum? Menurut Anggrita, yang mengonsumsi brem bukan hanya laki-laki. Ada juga perempuan. Bahkan, brem biasa dikonsumsi untuk sehari-hari. Misalnya, ketika mau ke ladang untuk bercocok tanam. ’’Sebelum berangkat minum satu seloki dulu. Nanti kuat badannya,’’ ujarnya. Brem juga biasa disuguhkan kepada tamu. Jika brem sudah disuguhkan, tamu tidak boleh menolak. Bisa jadi dianggap tidak sopan.  Kenapa warga Sukadana masih mengonsumsi brem dan melekatkannya dengan tradisi serta agama? Menurut Anggrita, hal itu terjadi karena kepercayaan bahwa minuman tersebut bermanfaat bagi kesehatan. Orang yang minum bisa lebih bersemangat.  Saat Jawa Pos datang, brem di tempat Anggrita sudah habis. Dia akan membuat brem lagi dua hari setelah Jawa Pos berkunjung. Sebab, pekan depan Anggrita memiliki hajat menamai anaknya yang baru lahir.  Desa Sukadana sangat kuat memegang tradisi. <a href="https://www.jawapos.com/tag/minol/">Minum mihol</a> boleh asal tak sampai membuat ricuh. Jika itu terjadi, yang ruyam bisa sekeluarga. Si pembuat gaduh akan disidang tetua. Denda paling ringan adalah membayar uang logam bolong (uang zaman dulu) 244 keping dan satu ekor kambing. Satu keping uang bolong senilai Rp 5 ribu. Denda terberat bisa berupa sapi atau kerbau. Kalau tidak mau membayar sesuai dengan ketentuan, satu keluarga akan diusir ke luar kampung.  Anggrita juga mengajak Jawa Pos berkeliling desa. Dia ingin menunjukkan pembuatan brem. ’’Banyak orang luar Sukadana yang datang dan bawa brem. Enak katanya,’’ ungkapnya. Sampailah kami di rumah Raminten yang berjarak lima menit jalan kaki dari rumah Anggrita. Perempuan 60 tahun itu mempersilakan Jawa Pos duduk di dipan depan rumahnya. Dia lantas mengeluarkan ember bertulis ’’bak berem’’, ketan yang diwadahi mangkuk plastik, ragi, dan air. ’’Sebelum dimasak, ketannya dicuci pakai kapur sampai bersih,’’ terang Raminten menggunakan bahasa setempat, lalu diterjemahkan Anggrita.  Dia mempraktikkan cara pembuatan brem. Beras ketan yang sudah dikukus dan diangin-anginkan diuleni dengan menggunakan ragi. Raminten menambahkan dua gayung air. ’’Setiap dua hari dibuka, lalu diberi air,’’ ucapnya. Sementara itu, beras ketannya dibuang untuk pakan ternak.  Fermentasi ketan itu akan nikmat diminum setelah seminggu. Biasanya warga menyimpannya di kendi tanah. Ada yang sampai menanam di dalam tanah. Jika tidak punya kendi, botol bekas air mineral atau bekas bir juga bisa digunakan.  Ada hari khusus yang dianggap baik untuk membuat brem. Yakni, yang weton atau hitungan Jawa-nya jatuh pada Pahing. Jika brem dibuat pada hari pasaran Pahing, konon rasanya lebih pahit.  Warga biasa menjual brem 1,5 liter seharga Rp 50 ribu. ’’Di sini cari yang lebih dari satu bulan susah. Biasanya habis dibeli atau dikonsumsi sendiri,’’ ucap Anggrita menimpali percakapan dengan Raminten.  Di tengah perbincangan itu, dua warga setempat, Iranom dan Rusnandi, datang. Dari Iranom, Jawa Pos mendapat informasi bahwa warga Sukadana terbiasa meminum brem dengan menggunakan tangan kiri. Sementara itu, tangan kanan untuk makan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/11/2020/phri-setuju-batasi-minol-tapi-jangan-dilarang-total/">PHRI Setuju Batasi Minol, tapi Jangan Dilarang Total</a>  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/iV6df-QGdeA

Di Desa Sukadana, Menolak Minum Brem Dianggap Tidak Sopan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lombok utara

Berita Terkini