<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1787503406661547646" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/Aksi-Dukung-Pembebasan-Haris-Dan-Fatia-Dery-Ridwansah-5-463769493.jpg" alt="Sejumlah aktivis menggelar aksi mendukung pembebasan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Minggu (7/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis menggelar aksi mendukung pembebasan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Minggu (7/1/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Luhut mengaku menghormati putusan hakim tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Setiap putusan pengadilan adalah wujud dari proses hukum yang harus kita hormati bersama," kata Luhut dalam siaran pers yang diterima <em>JawaPos.com</em> dari juru bicaranya, Jodi Mahardi, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Luhut menyayangkan ada beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim. Seharusnya, setiap fakta hukum harus jadi pertimbangan hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami percaya bahwa setiap aspek dan fakta dalam suatu kasus hukum harus dipertimbangkan dengan saksama untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana," ucap Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas proses yang akan diambil berikutnya. Ia percaya bahwa JPU akan melanjutkan proses hukum itu dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat menghargai sistem peradilan kita dan berharap bahwa setiap proses hukum dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, demi keadilan dan kebenaran. Kami juga mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan menunggu setiap prosesnya dengan sabar," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti akhirnya bisa bernafas lega. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan keduanya dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbangkan karena tidak terbukti maka tidak terbukti secara sah maka pada para terdakwa diputus bebas," ucap Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim menilai, dakwaan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti secara hukum. Sehingga tuntutan dikesampingkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang diperbincangkan bukanlah termasuk dugaan penghinaan. Tidak memenuhi unsur hukum. Tidak terbukti dalam dakwaan pertama dan bebas atas tuntutan dakwaan," ucap Cokorda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dakwaan penyebaran berita bohong pun tidak terpenuhi. "Bukan berita bohong. Sehingga dakwaan kedua tidak terbukti sehingga terdakwa lepas dari dakwaan kedua. Dakwaan subsider tidak terpenuhi sehingga terdakwa lepas dari dakwaan subsider," pungkas Cokorda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Namun demikian, ia menyayangkan ada beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Haris dan Fatia Divonis Bebas, Luhut: Kami Hormati dan Hargai Sistem Peradilan

<div id="m#msg-f:1787499434385442399" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/IMG-20240108-WA0013-191589824.jpg" alt="Haris Azhar langsung menyalami ratusan massa pendukungnya." width="100%">
<figcaption>Haris Azhar langsung menyalami ratusan massa pendukungnya.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Haris Azhar langsung menyalami ratusan massa yang berada di bagian dalam dan luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur usai divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (8/1).</p> <p dir="ltr">Dengan mengenakan kemeja kotak-kotak biru-putih, kehadirannya tampak menyita perhatian massa yang sejak pagi memberikan dukungan agar dirinya divonis bebas dalam kasus terkait Menko Marves Luhut B Pandjaitan ini.</p> <p dir="ltr">"Makasih, makasih," ujar Haris tiap bertemu dengan orang-orang yang menyapanya.</p> <p dir="ltr">Tak jarang ia juga terlihat berpelukan dengan massa yang melakukan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</p> <p dir="ltr">Beberapa pendukung dan para pengacara yang mendampingi Haris pun tampak disambut ria. Orang-orang dengan kaos hitam bertulisakan "Bebaskan Haris-Fatia" menyambutnya dan meminta pendiri Lokataru itu untuk berfoto.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti akhirnya bisa bernafas lega. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan keduanya dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Menimbangkan karena tidak terbukti maka tidak terbukti secara sah maka pada para terdakwa diputus bebas," kata Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1).</p> <p dir="ltr">Hakim menilai, dakwaan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti secara hukum. Sehingga tuntutan dikesampingkan.</p> <p dir="ltr">"Apa yang diperbincangkan bukanlah termasuk dugaan penghinaan. Tidak memenuhi unsur hukum. Tidak terbukti dalam dakwaan pertama dan bebas atas tuntutan dakwaan," ucap Cokorda.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Terkait dakwaan penyebaran berita bohong pun tidak terpenuhi. "Bukan berita bohong. Sehingga dakwaan kedua tidak terbukti sehingga terdakwa lepas dari dakwaan kedua. Dakwaan subsider tidak terpenuhi sehingga terdakwa lepas dari dakwaan subsider," kata Cokorda.<br /><br /></p> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kehadirannya tampak menyita perhatian massa yang sejak pagi memberikan dukungan agar dirinya divonis bebas dalam kasus terkait Luhut ini.

Divonis Bebas Kasus "Lord Luhut", Haris Azhar Salami Massa Pendukungnya di Depan PN Jaktim

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/Sidang-kasus-Haris-Azhar-dan-Fatia-Fedrik-Tarigan-1-1918746842.jpg" alt="Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Dalam sidang beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas kasus dugaa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Dalam sidang beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas kasus dugaa</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aktivis Fatia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Tuntutan kepada Fatia lebih rendah dibanding yang diterima rekannya, Hari Azhar yakni 4 tahun.</p> <p>"Menghukum Fatia Maulidiyanti untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun enam bulan," kata Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11).</p> <p>Fatia juga dituntut membayar denda Rp 500 ribu. Apabila tidak dibayarkan diganti kurungan 3 bulan.</p> <p>Jaksa menilai, perbuatan Haris telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;</p> <p>Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan&nbsp;Haris&nbsp;Azhar&nbsp;dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.</p> <p>Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk &lsquo;Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!&rsquo;. Video itu diunggah di akun Youtube&nbsp;Haris&nbsp;pada 20 Agustus 2021.</p> <p>Dalam video itu Fatia dan&nbsp;Haris&nbsp;membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.</p> <p>Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan&nbsp;Haris&nbsp;Azhar&nbsp;dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.</p>

Aktivis Fatia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Kasus 'Lord Luhut', Fatia Maulidiyanti Dituntut 3,5 Tahun Penjara Lebih Rendah Dari Haris Azhar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/Sidang-Putusan-Sela-Haris-Azhar-Dan-Fatia-Fedrik-Tarigan-6-1348395147.jpg" alt="Direktur Lokataru Haris Azhar saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Direktur Lokataru Haris Azhar saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aktivis Haris Azhar dituntut 4 tahun penjara dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Haris dianggap telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran pidana.</p> <p>"Menghukum Haris Azhar dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (13/11). Selain itu, Haris juga dituntut membayar denda Rp 1 juta. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan 6 bulan kurungan.</p> <p>Jaksa menilai, perbuatan Haris telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan itu teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 September 2021.</p> <p>Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk &lsquo;Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!&rsquo;. Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.</p> <p>Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.</p> <p>Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.</p>

Aktivis Haris Azhar dituntut 4 tahun penjara dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Kasus Pencemaran Nama Baik 'Lord Luhut', Haris Azhar Dituntut 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pandji-Pragiwaksono-Allex.jpg" alt="KONSISTEN: Resep Pandji supaya awet di dunia hiburan adalah tetap setia mencintai stand-up comedy. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSISTEN: Resep Pandji supaya awet di dunia hiburan adalah tetap setia mencintai stand-up comedy. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com </strong>- Komika Pandji Pragiwaksono membuat cuitan pedas di akun <em>Twitter</em> pribadinya menyinggung soal tentara yang mudah terbawa perasaan. Meski tak menyebutkan nama, netizen langsung menilai cuitan Pandji tersebut ditujukan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cuitan Pandji Pragiwaksono memang cukup menyentil. Kemungkinan konteks Pandji ini didasarkan pada ruang lingkup negara demokrasi dimana perbedaan pendapat dan pandangan sudah pasti, terjadi tidak mungkin terelakkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut keyakinan saya, sungguh tidak masuk akal jika seorang tentara, baik pangkat Kopral maupun Jendral, yang resiko pekerjaannya ditembus peluru, merasa terluka akan sebuah julukan walau oleh seteru," cuit Pandji yang sampai sekarang cuitan ini diakses 1 juta kali di Twitter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01802046/ilmuwan-temukan-mikroba-yang-bisa-mengurai-plastik-pada-suhu-dingin">Ilmuwan Temukan Mikroba yang Bisa Mengurai Plastik pada Suhu Dingin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen heran sebutan lord justru dipersoalkan. Karena dalam pandangan sejumlah netizen, gelar lord bukan berkonotasi negatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Lagian Lord bukan julukan negatif, pak Adi yang 'cuma' juara 3 MasterChef stay cool aja dipanggil Lord. Ya kecuali kalau beliaunya merasa tindakannya selama ini memang kayak penjahat,"</em> komentar salah satu netizen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Yang ngasih tahu arti kata Lord = penjahat ke beliau itu lho siapa ? Padahal mah artinya bagus lho. Lord = bangsawan, pejabat tinggi, penguasa tertinggi. Informannya opung ini bermasalah,"</em> komentar yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga netizen berusaha memberikan simpati. Netizen itu menyebut semakin tua seseorang, yang paling dijaga adalah kehormatan dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01802033/dirut-bpjs-kesehatan-ajak-dokter-promosikan-olahraga">Dirut BPJS Kesehatan Ajak Dokter Promosikan Olahraga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Menurut keyakinan saya, semakin bertambah usia, seseorang akan melindungi yang paling berharga baginya, yaitu kehormatan. Seperti dalam satu ajaran tasawuf, anak-anak bahagia pada makanan, muda pada syahwat lawan jenis, dewasa pada uang, tua pada kehormatan,"</em> komentarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cuitan Pandji Pragiwaksono ini diyakini netizen dialamatkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan karena di dalam persidangan, menteri paling diandalkan Presiden Jokowi tersebut mengaku sakit hati atas julukan lord dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (8/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01802026/beberapa-bulan-dipakai-iphone-14-pro-mengalami-masalah-baterai-kembung">Beberapa Bulan Dipakai, iPhone 14 Pro Mengalami Masalah Baterai Kembung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus terang kalau kerugian materil tidak perlu dihitung. Tapi secara moral, anak, cucu, saya dibilang penjahat, saya dibilang lord. Kalau saya menuduh anda penjahat, pencuri, anda juga pasti terima," ujar Luhut di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diminta komentar soal cuitan Pandji, Dinar dari manajemennya enggan memberikan tanggapan. Dengan alasan, dia tak tahu apa-apa soal pernyataan artisnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya nggak ada tanggapan sih mas, mas Pandji itu yang tahu. Kita juga belum ada obrolan apa pun soal itu (dengan Pandji)," kata Dinar kepada <em>JawaPos.com.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mengaku tidak tahu apakah cuitan Pandji tersebut ditujukan untuk Luhut&nbsp; atau tidak.&nbsp; Secara terpisah, JawaPos.com juga menghubungi Pandji. Namun dia tidak memberikan respons apa pun sampai saat ini.</div>

Komika Pandji Pragiwaksono membuat cuitan pedas di akun Twitter pribadinya menyinggung soal tentara yang mudah terbawa perasaan.

Diduga Sindir Luhut, Cuitan Pandji Pragiwaksono Dibaca hingga 1 Juta Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Luhut-Binsar-Panjaitan-Jadi-Saksi-Haris-Azhar-dan-Fatia-Maulidiyanti-Fedrik-Tarigan-1-120051906.jpg" alt="Menko  Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko  Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kemarin (8/6).</p> <p>Majelis hakim yang dipimpin Cokorda Gede Arthana itu menghadirkan Luhut untuk diperiksa sebagai saksi bagi terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Haris dan Fatia mencemarkan nama baik Luhut.</p> <p>Melalui persidangan tersebut, Luhut mengaku sedih lantaran disebut dengan julukan Lord Luhut. Dia merasa julukan itu mengarah pada hal negatif. &rdquo;Saya dituduh lord dan penjahat, itu kata-kata menyakitkan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Luhut menyampaikan bahwa sebelum podcast yang dipersoalkan oleh dirinya muncul dan tayang di kanal YouTube, dirinya masih sering berkomunikasi dengan Haris.</p> <p>Di antaranya, komunikasi itu terkait dengan persoalan saham PT Freeport Indonesia yang diminta salah satu suku di wilayah Timika, Papua. Komunikasi yang dimulai melalui pesan singkat WhatsApp itu pun berlanjut hingga ada pertemuan dengan tim hukum Luhut pada Mei 2021.</p> <p>Lebih kurang 2&ndash;3 bulan berselang, lanjut Luhut, muncul podcast yang menyeret-nyeret namanya. &rdquo;Timbullah (di bulan) Agustus podcast tadi,&rdquo; imbuhnya. Dia mengaku sedih setelah mengetahui dan menonton podcast tersebut. Menurut dia, selama ini hubungannya dengan Haris sangat baik. Bahkan, beberapa kali Haris meminta bantuan, dia membantu. &rdquo;Saya terus terang sedih, kenapa Saudara Haris melakukan itu kepada saya. Saya baik sama dia kok,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Oleh JPU, Luhut sempat ditanya mengenai kesediaannya memaafkan Haris dan Fatia. Namun, dia tegas menjawab bahwa saat ini dirinya menyerahkan semua keputusan kepada majelis hakim dan pengadilan. Dia memastikan akan menerima apa pun putusan pengadilan. &rdquo;Biar kita semua belajar bahwa tidak boleh siapa pun kamu untuk abuse of power,&rdquo; ujarnya. &rdquo;Siapa pun Anda, tidak boleh tidak bertanggung jawab atas apa yang disampaikan,&rdquo; sambung mantan kepala staf presiden tersebut. <strong>(syn/c7/oni)</strong></p>

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Luhut Binsar Pandjaitan: Saya Dituduh Lord dan Penjahat, Itu Menyakitkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Luhut-Binsar-Panjaitan-Jadi-Saksi-Haris-Azhar-dan-Fatia-Maulidiyanti-Fedrik-Tarigan-4-2938010555.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa sematan "lord" di belakang namanya terasa negatif dan mengejeknya. Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertanya konotasi dari sebutan itu terhadap Luhut.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Ya dalam konteks ini saya rasakan negatif ngenyek (mengejek) saya begitu," ujarnya dalam persidangan pencemaran nama baik yang menjerat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko Bidang Maritim dan Investasi itu berterus terang merasa sedih disematkan sebutan lord, meski sebutan itu sudah banyak diucapkan oleh banyak mulut di media sosial, termasuk dalam konten Haris dan Fatia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01770134/tak-ada-bakal-calon-kades-yang-daftar-satu-desa-di-oku-timur-batal-gelar-pilkades-2023">Tak Ada Bakal Calon Kades yang Daftar, Satu Desa di OKU Timur Batal Gelar Pilkades 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sepertinya ya gimana ya, saya kan udah nggak muda lagi ya jadi saya kalau gitu i have done a lot kalau sebagai untuk pekerjaan saya. Saya sedih," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/<wbr />POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk &lsquo;Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!&rsquo;. Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/01770130/mental-baja-elly-miniarti-berlari-14-km-dengan-kaki-berdarah-di-boston-marathon">Mental Baja, Elly Miniarti Berlari 14 Km Dengan Kaki Berdarah di Boston Marathon</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.</div>

Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa sematan "lord" di belakang namanya terasa negatif dan mengejeknya.

Sematan Lord Berkonotasi Negatif, Luhut: Saya Rasakan Ngenyek

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/Luhut-Binsar-Raka-Denny-2-560x390-3545380530.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kegeramannya atas permintaan Singapura agar Indonesia mau mengekspor listrik bersih atau <em>clean energy</em> ke negara tersebut.&nbsp;Namun, pria yang kerap disebut sebagai Lord Luhut oleh warganet itu secara tegas menolak dan mengatakan permintaan tersebut menunjukkan bahwa Singapura masih memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang bodoh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berengseknya Singapura, dipikir kita bodoh saja. Singapura minta supaya kita ekspor listrik <em>clean energy</em>. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau," kata Luhut di The Westin Hotel Jakarta, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01593437/marshanda-terpaksa-ngutang-untuk-pengobatan-tumor-payudara-padahal-keluarganya-punya-hotel-kok-bisa">Marshanda Terpaksa Ngutang untuk Pengobatan Tumor Payudara, Padahal Keluarganya Punya Hotel, Kok Bisa?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut menjelaskan, penolakan tersebut dilakukan karena pemerintah ingin industri listrik bersih di Indonesia berkembang. Dia mengatakan, Indonesia mau mengekspor listrik ke Singapura selama industri energi bersih ini dikembangkan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau (Singapura) yang mengatur," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01593432/akui-perkosa-am-zulfadli-sempat-minta-dibunuh">Akui Perkosa AM, Zulfadli Sempat Minta Dibunuh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Pemerintah Singapura untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerja sama tersebut mencakup investasi pengembangan industri dan kapabilitas manufaktur EBT di Indonesia dari hulu ke hilir. Termasuk pula, perdagangan listrik lintas batas antara kedua negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01593431/cedera-kaki-bikin-zohri-terancam-tak-tampil-optimal-di-nomor-andalan-100-meter-putra">Cedera Kaki Bikin Zohri Terancam Tak Tampil Optimal di Nomor Andalan 100 Meter Putra</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MOU tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan tahunan Leader&rsquo;s Retreat yang digelar di Singapura, pada 17 Maret 2023. Ketertarikan Singapura terhadap ekspor EBT Indonesia juga menjadi pendorong untuk mempercepat industrialisasi panel surya nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jauh sebelum itu, pada tanggal 25 Oktober 2021 Menteri ESDM menyaksikan penandatanganan dua Joint Development Agreement (JDA) di bidang pengembangan PLTS antara entitas bisnis Indonesia dan Singapura, yaitu JDA antara PT Trisurya Mitra Bersama (Suryagen) &ndash; PLN Batam dan Sembcorp Industries, dan JDA antara Medco Power Energy dengan Gallant Venture dan PacificLight Energy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JDA ini akan memayungi rencana ekspor tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS di Indonesia ke Singapura menggunakan teknologi transmisi kabel laut HVAC.</div>

"Berengseknya Singapura, dipikir kita bodoh saja. Singapura minta supaya kita ekspor listrik clean energy. Kita nggak mau,"

Geram Singapura Minta Ekspor Clean Energy, Lord Luhut: Berengsek, Dipikir Kita Bodoh!

lord luhut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lord luhut

Berita Terkini