<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-16-at-165820_17a1e7d8-1681412439.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merespons kepanikan terhadap kelangkaan tabung LPG 3 kilogram di tengah masyarakat. Said meminta masyarakat tidak panik atas alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg pada 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 87,6 triliun dalam APBN 2025. Alokasi pagu anggaran itu lebih tinggi dari 2024, senilai Rp 85,6 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran itu untuk volume subsidi LPG 3 kg pada 2025 sebesar 8,17 juta ton. Anggaran untuk penyediaan volume LPG tersebut untuk menjamin pelaksanaan subsidi. Karena, jika LPG 3 kg tidak disubsidi oleh negara, maka harganya mencapai Rp 42.750.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada 2025 Banggar DPR menyepakati usulan pemerintah untuk menyubsidi Rp 30.000 per tabung. Sehingga harga dasar LPG 3 kg menjadi Rp 12.750 dan ditambah dengan ongkos transportasinya, di masing masing daerah bisa berbeda, itulah yang membentuk harga akhir," kata Said Abdullah kepada wartawan, Senin (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menyatakan, LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin, tetapi diperdagangkan secara terbuka. Tak dipungkiri, konsumsi LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan volume pada 2019-2022 sebesar 4,34 persen dengan distribusi masih terbuka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Said menyayangkan terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan tidak menerima subidi LPG. Serta, sebanyak 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan tidak menerima subsidi LPG, 760 ribu penyandang disabilitas tidak menerima subsidi LPG, dan 4,06 juta lansia tidak menerima subsidi LPG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Said menyarankan perbaikan kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 kg yang tengah di upayakan oleh pemerintah hendaknya diimbangi dengan komunikasi publik yang baik. Hal ini agar tidak menimbulkan kepanikan banyak pihak, dan sebagian pihak memanfaatkan kepanikan tersebut dengan mengambil untung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Pemerintah dan PT Pertamina sedang membuat program pengecer sebagai ujung tombak penjualan diminta sebagai pangkalan penjualan resmi oleh Pertamina. Langkah ini untuk mengontrol penjualan LPG 3 kg, untuk membuat kebijakan subsidi tepat sasaran, di khususkan untuk kelompok yang di target, yakni rumah tangga miskin, lansia, pelaku usaha mikro dan kecil.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kesiapan data yang akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sedang mengalami penurunan daya beli," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Said mengharapkan program yang dicanangkan pemerintah itu sebaiknya dijalankan secara bertahap, tidak dengan serta merta menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bisa dimulai dari daerah-daerah yang memang telah siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan di atas," pungkasnya.</div> </div>

Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 87,6 triliun dalam APBN 2025.

Banggar DPR Pastikan Alokasi Subsidi LPG 2025 Sangat Mencukupi, Masyarakat Diimbau Tak Panik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/distribusi-lpg-3-kg-bermasalah-orang-kaya-juga-ingin-nikmati-subsidi_m_.jpg" alt="TAK BERHAK: Keberadaan LPG 3 Kg yang diharapkan mampu memberikan kemudahan masyarakat miskin pasca penghapusan minyak tanah subsidi belum terealisasi sesuai harapan. Sebab, sampai saat ini pengguna barang subsidi ini justru mereka yang tidak berhak." width="100%">
<figcaption>TAK BERHAK: Keberadaan LPG 3 Kg yang diharapkan mampu memberikan kemudahan masyarakat miskin pasca penghapusan minyak tanah subsidi belum terealisasi sesuai harapan. Sebab, sampai saat ini pengguna barang subsidi ini justru mereka yang tidak berhak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Distribusi terbatas&nbsp;Liquefied Petroleum Gas&nbsp;(LPG) 3 kilogram (kg) masih bermasalah. Di Kecamatan Nunukan, dan Nunukan Selatan, Kalimantan Utara misalnya, LPG bersubsidi ini mengalami kelangkaan karena juga dikonsumsi oleh masyarakat golongan mampu. Aturan penyaluran dari pemerintah sulit diterapkan di lapangan. Bahkan, harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 16.500 per tabung tak berjalan sebagaimana mestinya. Persoalan ini sudah lama terjadi tanpa solusi. Bahkan, semakin hari semakin parah saja. Contohnya, keberadaan pengecer ilegal yang jumlahnya sudah hampir sama banyak dengan pangkalan resmi. Bahkan,&nbsp;para pengecer ilegal ini justru lebih aktif berjualan dibanding pangkalan resmi yang merupakan titik terakhir penyaluran LPG bersubsidi kepada warga kurang mampu itu.&nbsp;Sekretaris Disdag Nunukan Hasan Basri Mursali mengungkapkan, kelangkaan LPG 3 kg tidak akan terjadi jika warga mampu tidak ikut menggunakannya. Padahal sudah jelas tertulis&nbsp;di tabung LPG 3 kg itu, bahwa LPG tersebut hanya untuk warga miskin. Semestinya, kata dia, orang-orang kaya menggunakan LPG nonsubsidi yang telah disiapkan, baik ukuran 5,5 kg atau 12 kg milik PT Pertamina. "LPG 3 kg itu memang buat warga kurang mampu. Yang jadi masalah itu warga mampu yang juga mau menikmati. Jadi, barangnya pasti tidak cukup karena kuotanya sesuai dengan warga kurang mampu saja," kata Hasan Basri&nbsp;dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Senin (11/2). Lantaran tak ada sanksi bagi orang-orang kaya yang menyedot hak milik orang miskin ini, Hasan Basri hanya bisa mengimbau untuk beralih menggunakan LPG nonsubsidi. Untuk bahan bakar rumah tangga jenis ini, pemerintah pun memastikan ketersediaan pasokan yang sangat cukup. "Jika kesadaran itu dilakukan warga mampu, saya yakin, kelangkaan LPG 3 kg tidak terjadi lagi. Karena, kuota yang diterima selama ini berdasarkan usulan keluarga kurang mampu," ujarnya.

Distribusi LPG 3 Kg Bermasalah, Orang Kaya Juga Ingin Nikmati Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gas-melon-di-aceh-singkil-melebihi-het_m_227748.jpg" alt="Polrestas Banda Aceh mengamakan ratusan tabung LPG 3 kg dari pangakalan yang menjualnya di atas Harga Enceran Tertinggi (HET), Selasa (20/3)." width="100%">
<figcaption>Polrestas Banda Aceh mengamakan ratusan tabung LPG 3 kg dari pangakalan yang menjualnya di atas Harga Enceran Tertinggi (HET), Selasa (20/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tabung LPG 3 kg atau gas melon di Kabupaten Aceh Singkil melebihi harga eceran tertinggi (HET). Kondisi yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir itu cukup membuat warga resah. Elfi Rayalim Solin, warga Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil mengatakan, saat ini para pengencer menjual gas bersubsidi itu mulai dari Rp 30.000 hingga Rp42.000 per tabung. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat. "Selain sangat mahal, gas juga susah sekali untuk didapatkan," kata Elfi lewat sambungan telepon kepada JawaPos.com di Banda Aceh, Sabtu (14/7). Elfi menduga, melonjaknya harga gas bersubsudi karena pengelola pengakalan resmi menjual gas dengan jumlah besar ke pengencer. Sehingga stok dipangkalan langsung kosong. LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu itu tidak sepenuhnya tercapai. "Sebetulnya kalau kuota gas kami cukup. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi permainan di tangkat pengencer yang jadi masalahanya," ujarnya. Selama ini, pasokan gas ke Aceh Singkil tidak terganggu dan masih dalam kondisi stabil. Bahkan dalam seminggu bisa masuk tiga kali pengiriman. Yakni, Minggu, Rabu, dan Jumat. "Sampai saat ini harganya masih seperti itu. Padahal satu mobil truk yang masuk jumlah gasnya banyak, yakni 1.000 tabung lebih," tambahnya. LPG sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu selain ketersediaan atau pasokan gas, harganya juga perlu diperhatikan. Supaya tidak memberatkan masyarakat kecil. Pemerintah dan intansi terkait diminta segera turun tangan untuk mengatasi persoalan yang ada. Penegak hukum juga diminta menindak tegas oknum atau pelaku culas mengenai harga gas. Harga gas yang dijual sudah melanggar dan tidak mengindahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor: 541/619/2017 tertanggal 16 Juni 2017, tentang penetapan HET LPG 3 Kg dalam Provinsi Aceh. Yakni, sebesar Rp 23.000 per tabung. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Aceh Singkil Malim Dewa belum memberikan keterangan dan penjelasan terkait hal ini. JawaPos.com sudah beberapa kali menghubungi normor teleponnya dan hingga kini belum mendapat respons.

Gas Melon di Aceh Singkil Melebihi HET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gudang-pengoplos-lpg-subsidi-digerebek-polisi-ringkus-enam-pelaku_m_183463.jpeg" alt="Enam pelaku saat dihadapkan pada awak media dalam gelaran press release di Mapolresta Padang, Selasa (24/1)" width="100%">
<figcaption>Enam pelaku saat dihadapkan pada awak media dalam gelaran press release di Mapolresta Padang, Selasa (24/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah gudang di Kawasan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) digerebek jajaran Polresta Padang. Penggerebekan dilakukan karena, diduga gudang tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas pengoplosan PLG 3kg bersubsidi ke LPG 12 kg non subsidi. Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz mengatakan, dalam penggerebekan yang dilakukan pihaknya, enam orang pelaku plus ratusan tabung gas elpiji berbagai ukuran berhasil diamankan. Keenam orang yang diamankan tersebut yakni, WR; AI; DR; AF alias Bujang; dan BL alias Uncu. "Para pelaku ditangkap tengah beroperasi melakukan penyulingan (pengoplosan) LPG 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg," kata Kombes Chairul Aziz saat menggelar pres rilis di Mapolresta Padang, Selasa (23/1). Ia mengungkapkan, pemilik usaha penyulingan ini adalah pelaku AF alias Bujang. Sedangkan lima orang lainnya merupakan pekerja yang bertugas melakukan penyulingan secara ilegal sekaligus supir. "BL alias Uncu merupakan supir truk yang mengedarkan LPG 12 kg hasil sulingan LPG 3 kg," beber Kapolresta Padang. Dari penggerebekan yang dilakukan malam Senin (22/1) itu, petugas berhasil menyita sebanyak 410 tabung gas. Mulai dari ukuran 3 kg hingga 12 kg. Kemudian, dua regulator yang digunakan mengoplos gas dan 281 segel gas merk SGB juga turut diamankan. "Gudangnya sudah kita segel dengan police line. Pelaku dan BB sudah kita amankan," terang perwira tiga melati itu. Saat ini, pihaknya masih terus melakukan pengusutan lebih lanjut kasus tersebut. Sedangkan para pelaku diancam dengan Pasal 53 huruf a, b, c dan d Pasal 23 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Selain itu, pelaku juga dikenakan undang-undang kosumen pasal 62. "Para pelaku terancam enam tahun hukuman penjara," terang Kombes Chairul Aziz.

Gudang Pengoplos LPG Subsidi Digerebek, Polisi Ringkus Enam Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kampanye-lpg-nonsubsidi-ini-keunggulan-bright-gas-dibanding-lpg-melon_m_170022.jpeg" alt="SI UNGU: Outlet Bright Gas yang melayani program promo trade in penukaran LPG 3 Kg dengan Bright Gas 5,5 kg bagi masyarakat." width="100%">
<figcaption>SI UNGU: Outlet Bright Gas yang melayani program promo trade in penukaran LPG 3 Kg dengan Bright Gas 5,5 kg bagi masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai bentuk kampanye penggunaan LPG nonsubsidi, PT Pertamina Marketing Operation Region I menghadirkan program promo trade in penukaran LPG 3 Kg dengan Bright Gas 5,5 kg bagi masyarakat. Unit Manager Communication &amp; CSR MOR I, Rudi Ariffianto mengatakan, program ini dilakukan untuk mengajak masyarakat yang mampu agar tidak menggunakan LPG bersubsidi lagi. Selain itu juga agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Sebagai pilihannya, masyarakat mampu dapat menggunakan LPG nonsubsidi, salah satunya Bright Gas. Sehingga dengan begitu, LPG subsidi dapat dipergunakan dengan lebih tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. ''Saat ini penggunaan LPG subsidi belum tepat sasaran dikarenakan masih adanya kalangan keluarga mampu maupun usaha non UKM menggunakan LPG bersubsidi,'' ungkap Rudi, Rabu (22/11). Dalam program tersebut, untuk setiap penukaran dua tabung LPG 3 kg, konsumen mendapatkan 1 tabung Bright Gas 5,5 kg beserta isi dengan hanya membayar Rp111.500 ribu. Atau dengan penukaran satu tabung LPG 3 kg, konsumen mendapat satu tabung Bright Gas 5,5 kg beserta isi dengan membayar Rp 220.500 ribu untuk setiap trade in. Program promo ini dilakukan di 6.500 an outlet Bright Gas di Sumut. Termasuk pelayanan outlet Bright Gas di enam SPBU Pertamina. Antara lain, SPBU COCO Yos Sudarso, SPBU COCO Merak Jingga, SPBU Katamso, SPBU COCO Gatot Subroto, SPBU COCI HM Yamin, dan SPBU DODO Tritura. ''Dengan promo program trade in, konsumen mendapatkan harga yang lebih efisien untuk pembelian Bright Gas 5,5 kg. Harga normal Bright Gas 5,5 kg beserta isi untuk wilayah Sumut saat ini Rp 325.000/tabung, sedangkan refill normalnya Rp 67.500/tabung,'' tambah Rudi. Rudi mengungkapkan, di Sumut konsumsi Bright Gas 5,5 kg hingga bulan Oktober di tahun 2017 mencapai 164.813 tabung atau setara dengan 906 metric ton. Dia menegaskan, Bright Gas memiliki keunggulan lebih aman, lebih nyaman dan lebih terjangkau. ''Seluruh tabung Bright Gas 5,5 kg dilengkapi dengan katup pengaman ganda (double spindle valve system) untuk mencegah kebocoran dan segel hologram untuk jaminan isi dan menghindari pemalsuan,'' ujar Rudi.

Kampanye LPG Nonsubsidi, Ini Keunggulan Bright Gas Dibanding LPG Melon

lpg bersubsidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpg bersubsidi

Berita Terkini

Banggar DPR Pastikan Alokasi Subsidi LPG 2025 Sangat Mencukupi, Masyarakat Diimbau Tak Panik

Distribusi LPG 3 Kg Bermasalah, Orang Kaya Juga Ingin Nikmati Subsidi

Gas Melon di Aceh Singkil Melebihi HET

Gudang Pengoplos LPG Subsidi Digerebek, Polisi Ringkus Enam Pelaku

Kampanye LPG Nonsubsidi, Ini Keunggulan Bright Gas Dibanding LPG Melon

Download Aplikasi JawaPos.com