<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/wakil-wali-kota-surabaya-armuji-saat-menemui-ketua-lpmk-manukan-wetan-kholil-di-kantor-kelurahan-manukan-wetan-jumat-272-novia-herawatijawaposcom-gnXwM.webp" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menemui Ketua LPMK Manukan Wetan Kholil di Kantor Kelurahan Manukan Wetan, Jumat (27/2). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menemui Ketua LPMK Manukan Wetan Kholil di Kantor Kelurahan Manukan Wetan, Jumat (27/2). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
&nbsp;JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menanggapi surat permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Manukan Wetan, yang viral di media sosial.
Politisi yang akrab disapa Cak Ji ini menegaskan bahwa segala pungutan, pinjaman, maupun penarikan uang dari LPMK kepada warga tersebut termasuk melanggar Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 112 Tahun 2022.
"Saya peringatkan seluruh LPMK pada saat Lebaran ini, mereka tidak diperbolehkan membagikan proposal untuk THR," tegasnya saat menemui Ketua LPMK Manukan Wetan di Kantor Kelurahan Manukan Wetan, Jumat (27/2).
Sebelumnya, warga Surabaya dibuat heboh dengan surat permintaan jatah Tunjangan Hari Raya (THR) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Manukan Wetan, yang viral di media sosial.
Berikut isi salinan surat permintaan LPMK Manukan Wetan, yang diterima JawaPos.com:
Surat Nomor 19/05.12.3.LPMK/2026 Perihal: Permohonan Bantuan Partisipasi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Semoga Kita Semua Senantiasa Diberikan Kesehatan Serta Selalu Dalam Lindungannya.
Sehubungan Dengan Berjalannya Waktu Di Bulan Ramadhan ini Yang Mana Semakin Mendekati Hari Raya idul Fitri 1 Syawal 1447 Hjriyah, Maka Bersama Dengan Ini, Besar Harapan Bagi Kami Bapak/ ibu/ Saudara/I Partisipan Kiranya Untuk Dapat Berbagi Kebaikan Bersama.
Demikian Yang Dapat Kami Sampaikn, Atas Peran Dan Partisipasinya Kami Ucapkan Terimakasih.
Di sisi lain, Ketua LPMK Manukan Wetan, Kholil, mengklarifikasi bahwa permintaan THR tidak dibebankan kepada warga, melainkan diajukan kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan Manukan.
&ldquo;Jadi permintaan itu bukan kami memintanya kepada warga, tetapi ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini. Itu juga bukan berupa uang THR gitu, tetapi parcel-parcel Lebaran," ucap Kholil kepada Cak Ji.
Ia menyebut permintaan THR itu sudah menjadi tradisi tahunan. Bingkisan atau parcel dari perusahaan nantinya akan dikumpulkan dan selanjutnya disalurkan kepada tujuh RW di wilayah Bibis, Buntaran, dan Manukan.
"Dari pihak perusahaan itu juga tidak pernah ada keberatan dan bahkan dari awal memang menyetujui karena itu sudah menjadi tradisi. Mereka (perusahaan) memang setiap tahunnya ngasih," imbuhnya.
Menanggapi penjelasan Kholil, Cak Ji meminta LPMK Manukan Wetan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika kedua pihak memang sepakat, ia menyarankan agar istilah THR tidak dicantumkan dalam surat karena bisa memicu salah tafsir.
&ldquo;Engkok ojok mbok baleni maneh (nanti jangan diulangi lagi), kata-kata Tunjangan Hari Raya itu salah, kesannya sifatnya kayak wajib. Berlaku juga bagi LMPK wilayah lain, nggak boleh pungutan liar!" tegas Cak Ji.

Armuji larang proposal THR LPMK Manukan Wetan yang viral. Tegas, larangan itu wajib dipatuhi dan bisa langgar Perwali.

Surat THR LPMK Manukan Wetan Viral, Wawali Surabaya Cak Ji: Jangan Diulangi Lagi!

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/surat-permintaan-thr-lpmk-di-surabaya-viral-ketua-klarifikasi-bukan-uang-tunai-dan-sudah-tradisi-novia-herawatijawaposcom-DPWDz.webp" alt="Surat permintaan THR LPMK di Surabaya viral. Ketua klarifikasi, bukan uang tunai, dan sudah tradisi. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Surat permintaan THR LPMK di Surabaya viral. Ketua klarifikasi, bukan uang tunai, dan sudah tradisi. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Manukan Wetan, Kholil, angkat bicara soal surat permintaan jatah Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah yang viral di media sosial.
Dalam salinan surat yang beredar, tertuang permohonan bantuan partisipasi Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah. Permintaan ini menuai perhatian publik, mengingat masih pekan pertama bulan puasa.
Kholil menegaskan, permohonan THR itu bukan ditujukan untuk warga, melainkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Manukan. Bantuan yang diminta juga bukan uang tunai, melainkan parcel atau bingkisan Lebaran.
"Jadi, itu bukan kami memintanya kepada warga, tetapi ke perusahaan-perusahaan industri yang ada di sekitar sini. Itu pun juga bukan berupa uang THR gitu, tapi parcel-parcel Lebaran," ucapnya kepada JawaPos.com, Jumat (27/2).
Ia menyebut permintaan THR itu sudah menjadi tradisi tahunan. Selama ini, pihak perusahaan pun tidak merasa keberatan karena parcel tersebut dimaknai sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja LPMK.
"Nggak ada masalah (perusahaan memberikan parcel) karena dia (perusahaan) merasa wilayah keamanan selama ini selalu terjaga karena adanya kinerja LPMK, jadi sudah menjadi tradisi di sini," lanjutnya.
Nantinya, bingkisan atau parcel dari perusahaan-perusahaan sekitar akan dikumpulkan oleh LPMK, untuk kemudian dibagikan rata kepada tujuh RW di wilayah Bibis, Buntaran, dan Manukan.
Berikut isi salinan surat permintaan LPMK Manukan Wetan, yang diterima JawaPos.com:
Surat Nomor 19/05.12.3.LPMK/2026 Perihal: Permohonan Bantuan Partisipasi Hari Raya Idul&nbsp;Fitri 1447 Hijriah
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Semoga Kita Semua Senantiasa Diberikan Kesehatan Serta Selalu Dalam Lindungannya.
Sehubungan Dengan Berjalannya Waktu Di Bulan Ramadhan ini Yang Mana Semakin Mendekati Hari Raya idul Fitri 1 Syawal 1447 Hjriyah, Maka Bersama Dengan Ini, Besar Harapan Bagi Kami Bapak/ ibu/ Saudara/I Partisipan Kiranya Untuk Dapat Berbagi Kebaikan Bersama.
Demikian Yang Dapat Kami Sampaikn, Atas Peran Dan Partisipasinya Kami Ucapkan Terimakasih.

Surat permintaan THR LPMK di Surabaya viral. Ketua klarifikasi, bukan uang tunai tapi parcel Lebaran yang jadi tradisi tahunan di Manukan.

LPMK di Manukan Wetan Viral Minta Jatah THR, Klaim Sudah Tradisi Tahunan dan Bukan Uang Tunai!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/fc51cfaf-05a7-4e52-ba52-5f4384c62be6-3531632438.jpeg" alt="Surat permintaan THR LPMK Manukan Wetan, Surabaya, viral di media sosial dan menjadi perdebatan warganet. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Surat permintaan THR LPMK Manukan Wetan, Surabaya, viral di media sosial dan menjadi perdebatan warganet. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan, mama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Manukan Wetan menjadi sorotan publik, setelah surat permintaan jatah Tunjangan Hari Raya (THR) viral di media sosial. Sejumlah warganet mengaku geram atas langkah LPMK Manukan Wetan tersebut. Bahkan, sebagian mempertanyakan apakah permohonan bantuan itu dapat dikategorikan sebagai praktik pungutan liar (pungli). Berikut isi salinan surat permintaan LPMK Manukan Wetan, yang diterima JawaPos.com: Surat Nomor 19/05.12.3.LPMK/2026 Perihal: Permohonan Bantuan Partisipasi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Semoga Kita Semua Senantiasa Diberikan Kesehatan Serta Selalu Dalam Lindungannya. Sehubungan Dengan Berjalannya Waktu Di Bulan Ramadhan ini Yang Mana Semakin Mendekati Hari Raya idul Fitri 1 Syawal 1447 Hjriyah, Maka Bersama Dengan Ini, Besar Harapan Bagi Kami Bapak/ ibu/ Saudara/I Partisipan Kiranya Untuk Dapat Berbagi Kebaikan Bersama. Demikian Yang Dapat Kami Sampaikn, Atas Peran Dan Partisipasinya Kami Ucapkan Terimakasih. Menanggapi polemik itu, Ketua LPMK Manukan Wetan, Kholil, mengklarifikasi bahwa permintaan THR tidak dibebankan kepada warga, melainkan diajukan kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan Manukan. &ldquo;Jadi permintaan itu bukan kami memintanya kepada warga, tetapi ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini. Itu juga bukan berupa uang THR gitu, tetapi parcel-parcel Lebaran," ucap Kholil kepada JawaPos.com, Jumat (27/2). Ia menyebut permintaan THR itu sudah menjadi tradisi tahunan. Bingkisan atau parcel dari perusahaan nantinya akan dikumpulkan dan selanjutnya disalurkan kepada tujuh RW di wilayah Bibis, Buntaran, dan Manukan. "Dari pihak perusahaan itu juga tidak pernah ada keberatan dan bahkan dari awal memang menyetujui karena itu sudah menjadi tradisi. Mereka (perusahaan) memang setiap tahunnya ngasih," imbuhnya. Ia mengaku heran mengapa surat tersebut tiba-tiba viral dan disalahartikan. Padahal, THR yang dimaksud bukan dalam bentuk uang, melainkan parcel, serta sudah terjadi selama bertahun-tahun di wilayah tersebut. &ldquo;Nggak tahu juga (kenapa bisa viral). Itu mungkin dari oknum-oknum yang lain aja nggak senang dengan posisi kelembagaan saya. Tetapi saya jamin nggak ada pungutan-pungutan itu," pungkas Kholil. (*) Nama Penulis: NOVIA HERAWATI - noviaherawati110@gmail.com Rubrik/Kanal: Surabaya Raya

Surat minta jatah THR LPMK Manukan Wetan Surabaya viral. Ketua klarifikasi, jelaskan bantuan dari perusahaan bukan pungli warga.

Viral Surat Minta Jatah THR LPMK Manukan Wetan Surabaya, Ketua Beri Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/bpjs-tk-126705531.jpg" alt="LPMK se-Surabaya gandeng BPJS Ketrnagaketjaan lindungi pekerja sektor informal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LPMK se-Surabaya gandeng BPJS Ketrnagaketjaan lindungi pekerja sektor informal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Langkah progresif diambil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Surabaya dengan menjalin kerja sama bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini menyasar perlindungan bagi para pekerja sektor informal seperti tukang becak, pedagang kaki lima, buruh harian, ojek daring, hingga pekerja rumah tangga&mdash;kelompok yang selama ini rentan secara sosial maupun ekonomi. Kerja sama ini dijalankan melalui program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), di mana kader-kader LPMK menjadi ujung tombak dalam mendata, mendampingi, dan mengedukasi warga terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. "Ini adalah bentuk inovasi sosial yang konkret. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat kecil, terutama yang bekerja di sektor informal, juga mendapat perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja, kematian, maupun jaminan hari tua," ujar Joko, Koordinator Seduluran LPMK Surabaya, Selasa (3/6). Menurut Joko, langkah ini bukan hanya tentang memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga bagian dari strategi besar menekan kemiskinan struktural yang selama ini mengakar di kota-kota besar. &ldquo;Sinergi antara LPMK dan BPJS Ketenagakerjaan yang didukung oleh regulasi dari tingkat pusat hingga kota memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan struktural. Pekerja nonformal yang dulunya rentan dan menjadi beban pemkot kini bisa lebih produktif dan mandiri karena merasa aman secara finansial,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, perlindungan sosial menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi warga. Ketika para pekerja informal merasa terlindungi, mereka akan lebih percaya diri dalam bekerja dan berusaha, tanpa cemas akan risiko-risiko kerja yang bisa membuat mereka kehilangan penghasilan. Kerja sama ini juga diperkuat oleh sejumlah dasar hukum. Di tingkat pusat, UU Nomor 24 Tahun 2011 dan UU Nomor 40 Tahun 2004 mewajibkan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Sementara di daerah, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 49 Tahun 2021 dan Nomor 58 Tahun 2023 menegaskan peran LPMK dalam fasilitasi kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan peran LPMK dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini sekaligus menjadi hadiah ulang tahun bagi Kota Pahlawan, yang menunjukkan semangat arek Suroboyo dalam membangun kota yang inklusif, berdaya, dan sejahtera. &ldquo;Ini contoh nyata bagaimana gotong royong bisa menjadi solusi struktural bagi masalah kemiskinan. Harapannya, inovasi ini bisa menjadi model nasional,&rdquo; tutur Joko.

LPMK Surabaya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja informal.

Surabaya jadi Kota Pertama, LPMK dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Jaminan Sosial, Lindungi Tukang Becak hingga PKL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/WhatsApp-Image-2024-05-24-at-175349-1717463286.jpg" alt="Ilustrasi aset tanah Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aset tanah Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat mengusulkan penggunaan tanah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dengan syarat, aset tersebut dimanfaatkan untuk warga miskin, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, LPMK maupun RT/RW, dapat mengusulkan pemanfaatan aset milik pemkot. Namun pemanfaatan aset itu bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. &rdquo;Saya selalu katakan adalah untuk kepentingan warga miskin. Tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Dia memberikan contoh pengelolaan pasar oleh LPMK yang berdiri di atas tanah aset milik Pemkot Surabaya. Nah, selama uang yang terkumpul itu digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, itu tidak menjadi masalah. &rdquo;Tapi kalau ada iuran, setelah itu, iuran tidak digunakan (bangun) pasar buat apa,&rdquo; tegas Eri. Meski demikian, Wali Kota Eri menilai, pasar idealnya dikelola koperasi pedagang pasar. Sehingga uang yang terkumpul dapat langsung digunakan untuk membangun dan mengembangkan pasar tersebut. Cak Eri juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Siapapun boleh menggunakan aset milik Pemkot Surabaya tetapi tidak untuk kepentingan perorangan atau kelompok. &rdquo;(Aset) yang dipegang LPMK banyak dan LPMK menggunakan kembali untuk kepentingan (masyarakat) yang memanfaatkan tadi. Itu yang membuat bahagia kita,&rdquo; tutur Eri. Cak Eri kembali menegaskan bahwa setiap pengelolaan aset yang dilakukan LPMK atau RT/RW, harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Pihaknya akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset tersebut. &rdquo;Jika dikelola LPMK, RW/RT silakan, tapi harus ada manfaatnya, program kerjanya seperti apa, nanti dipantau pemerintah kota. Ketika program kerjanya tidak berjalan, kita akan hentikan kerja sama itu,&rdquo; jelas Eri. Menurut dia, tidak seterusnya aset tersebut dapat dimanfaatkan LPMK atau RT/RW. Setiap tahun, penggunaan aset akan dilakukan evaluasi oleh Pemkot Surabaya. Bahkan, setiap LPMK atau RT/RW, harus menyampaikan program kerja dari penggunaan aset tersebut selama satu tahun ke depan. &rdquo;Jadi tidak sampai lima tahun tak loss, tidak. Jadi nanti tujuan satu tahun apa. Nanti kita lihat kita sampaikan juga, kalau itu pasar, kita juga sampaikan ke pedagang, diteruskan apa tidak, hasilnya bisa dirasakan atau tidak, kalau bisa (dirasakan) diperpanjang lagi,&rdquo; beber Eri. Cak Eri juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Surabaya. Sebab, tidak seluruhnya pembangunan kota bisa dilakukan Pemkot Surabaya. &rdquo;Jadi kalau bisa menggerakkan bersama, saya lebih senang. Karena tidak selalu semuanya dikerjakan pemerintah kota. Tetapi ada bagian masyarakat yang mengembangkan dan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat,&rdquo; ujar Eri.

LPMK dan RT/RW dapat mengusulkan penggunaan tanah aset milik Pemkot Surabaya. Dengan syarat, dimanfaatkan untuk warga

Wali Kota Eri Cahyadi Tekankan Penggunaan Aset Pemkot untuk Kepentingan Warga Miskin Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/WhatsApp-Image-2023-05-26-at-190247-1512007360.jpg" alt="Kepala BPJS Ketanagakerjaan Hadi Purnomo (kiri) dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJS Ketanagakerjaan Hadi Purnomo (kiri) dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada ketua RT/RW, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), dan bunda PAUD. Acara penyerahan tersebut, dilaksanakan di Graha Sawunggaling Lantai 6, Gedung Pemkot Surabaya, Jumat (26/5). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengharapkan, kartu BPJS Ketenagakerjaan itu dapat digunakan untuk meng-cover tugas dan kegiatan ketua RT/RW, LPMK, dan bunda PAUD. &rdquo;Ketika harus membantu masyarakat lainnya tiba-tiba terjadi hal tidak diinginkan, BPJS Ketenagakerjaan ini bisa meng-cover,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Selain itu, menurut Eri, BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sebagai bentuk penghargaan Pemkot Surabaya kepada seluruh pihak yang telah berjuang membantu pelayanan publik. Pemkot Surabaya menganggarkan (BPJS Ketenagakerjaan) jauh sebelum ada peraturan dari menteri dalam negeri. &rdquo;Yang kita lakukan ini akhirnya menjadi contoh,&rdquo; ujar Eri. Selain untuk ketua RT/RW dan LPMK, Eri memastikan, pemkot tengah menghitung anggaran untuk pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi kader Surabaya hebat (KSH). Ke depan KSH juga dapat di-cover BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas. Eri mengungkapkan, selama ini RT/RW dan LMPK, berkomunikasi melalui WhatsApp Grup Forum Komunikasi (WAG Forkom). Melalui grup tersebut, mereka bisa melaporkan setiap permasalahan di wilayah. Mulai dari warga miskin, anak putus sekolah, bayi stunting, banjir, hingga penerangan jalan umum (PJU) mati. &rdquo;Saya membentuk grup Forkom untuk kemaslahatan umat, membangun kampung dengan persaudaraan. Jadi saya berpesan agar grup Forkom ini jangan digunakan untuk bahas politik di dalam grup,&rdquo; tutur Eri. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo menyerahkan santunan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Santunan sebesar Rp 42 juta itu diberikan kepada 19 ahli waris. &rdquo;Sekitar 10 ribu ketua RT/RW dan LPMK di Surabaya telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk bunda PAUD ada sekitar 4.000,&rdquo; kata Hadi Purnomo. Hadi Purnomo menerangkan, sejak terdaftar pada Januari, ada 19 ketua RT/RW dan LPMK di Surabaya yang mengalami risiko. &rdquo;Yang ahli waris Rp 42 juta. Jumlahnya yang saat ini mendapatkan manfaat 16 orang untuk RT/RW serta LPMK dan untuk bunda PAUD 3 orang. Jadi 19 orang, cuma yang kita hadirkan 8 orang,&rdquo; papar Hadi. &rdquo;Kader (KSH) mudah-mudahan bisa dapat juga karena manfaatnya luar biasa,&rdquo; ujar Hadi. &nbsp;

Pemkot Surabaya serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada ketua RT/RW, LPMK, dan bunda PAUD di Graha Sawunggaling, Jumat (26/5)

Mantap Pak Wali Kota! Belasan Ribu Ketua RT/RW, LPMK, dan Bunda PAUD Surabaya Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-21-at-13.57.41.jpg" alt="Sebanyak 10.830 orang ketua RT, ketua RW, LPMK di seluruh Surabaya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 10.830 orang ketua RT, ketua RW, LPMK di seluruh Surabaya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan ribu ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), di Surabaya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).  Hingga Sabtu (11/3), total peserta mencapai 10.830 orang. Terdiri atas 9.271 ketua RT, 1.405 ketua RW, dan 154 LPMK di seluruh Surabaya. Selama ini, para peserta dinilai ikut menyukseskan pembangunan kota dengan beragam risiko pekerjaan.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan, mereka masuk golongan pekerja rentan yang perlu mendapatkan jaminan. Pemberian jaminan melalui BPJAMSOSTEK dimulai sejak tahun lalu.  ”Tahun ini dilaksanakan secara menyeluruh. Sampai semua ketua RT, RW, dan LPMK, mendapat jaminan tersebut,” terang Armuji.  Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, para pengurus kampung lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya melayani warga masyarakat.  ”Saat ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima semakin tinggi. Sehingga, kami juga harus mampu mewujudkan itu,” kata Armuji.  Menurut Cak Ji, sapaan akrab Armuji, upaya reformasi birokrasi dan peningkatan layanan tidak hanya diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota. Namun juga di level pengurus kampung RT, RW, dan LPMK.  ”Para ketua pengurus kampung juga sering kita undang mengikuti rapat seperti musyawarah perencanaan pembangunan, validasi data kependudukan, dan sosial. Kita ingin lancar semuanya tapi juga dijamin dari berbagai risiko,” papar Armuji.  Berdasar ketentuan, pemerintah daerah bisa memberikan jaminan sosial bagi para pengurus kampung dan LPMK. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.  ”Pemerintah membayarkan iuran kepesertaan melalui anggaran daerah,” papar Armuji.  Di mengimbau agar dukungan yang diberikan Pemkot Surabaya dapat selaras dengan memberikan peningkatan layanan kepada warga Surabaya.

RT, RW, dan LPMK, Surabaya Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_9392.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu 3.000 ketua RT, RW, dan LPMK di Ballroom Gedung Empire Palace, Selasa (14/2). Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu 3.000 ketua RT, RW, dan LPMK di Ballroom Gedung Empire Palace, Selasa (14/2). Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan 3.000 ketua RT, RW, dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di Ballroom Gedung Empire Palace, Selasa (14/2).  Seperti pada pertemuan sebelumnya, Eri memberikan arahan dan masukan kepada seluruh ketua RT, RW, dan LPMK, agar bekerja sesuai amanah. Eri tak ingin, Ketua RT, RW, dan LPMK, yang baru dilantik beberapa waktu lalu bekerja tidak untuk rakyat.  ”Pemimpin sejati adalah yang selalu dekat dengan warga. Ketika sudah terpilih, panjenengan (Anda) harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan untuk wali kota, DPRD, apalagi partai,” kata Eri.  Bukan hanya itu, Eri juga mengingatkan, agar ketua RT, RW, dan LPMK, mampu memberikan yang terbaik untuk warga. Terutama, ketika ada warga yang membutuhkan bantuan sosial, mengurus administrasi kependudukan (adminduk), penanganan stunting, dan sebagainya.  Tak lupa, Eri turut memberikan wawasan mengenai bahaya dan dampak buruk pungutan liar. Agar ketua RT, RW, dan LPMK, tidak terjebak pungli, dia meminta agar berhati-hati serta selektif ketika meminta iuran kepada warga.  ”Jika iuran itu untuk kepentingan warga, diperbolehkan. Misal, iuran untuk sekuriti menjaga keamanan, pengangkutan sampah, dan sebagainya itu boleh. Asalkan untuk kepentingan warga,” tegas Eri.  Agar ketua RT, RW, dan LPMK, tak terjerumus kepada tindakan pungli, wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu meminta kepada camat dan lurah untuk membuat WhatsApp grup (WAG).  ”Nanti saya ada di dalam grup itu, ikut memantau teman-teman RT, RW, dan LPMK. Ketika ada masalah bisa tolong disampaikan di grup WA,” ujar Cak Eri.

Wali Kota Surabaya Minta Dimasukkan ke WA Grup RT-LPMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-dan-pemulihan-ekonomi1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus mengetahui indikator warga miskin. Hal itu sebagai acuan kriteria penerima bantuan.  ”Kami berharap RT/RW dan LPMK juga mengetahui indikator warga miskin sebagai acuan kriteria penerima bantuan,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (30/1).  Wali Kota Eri mengatakan, ada beberapa kriteria masyarakat miskin berdasar standar penilaian yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu parameter warga yang hidupnya berada di garis kemiskinan adalah memiliki pengeluaran sekitar Rp 690 per kapita. Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem yakni, pengeluaran per kapita di bawah Rp 358 ribu.  Menurut Eri, hal itu sering disampaikan dalam pertemuan dengan RT/RW dan LPMK di Surabaya. Terakhir disampaikan di Gedung Serbaguna Sememi Kidul (GSSK), Surabaya, beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Eri menerima beragam aspirasi, saran hingga keluhan yang disampaikan langsung para pengurus wilayah.  Meski demikian, lanjut Eri, dalam satu tahun terakhir, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Tercatat pada awal 2022, jumlah warga miskin di Kota Pahlawan mencapai 1,3 juta jiwa dan saat ini menjadi 219.427 jiwa atau turun drastis sekitar 83,1 persen.  Cak Eri panggilan lekat Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, Pemkot Surabaya terus berupaya mengentas 219.427 jiwa atau 75.069 KK agar lepas dari kemiskinan. Dalam jangka waktu satu tahun ke depan, sebanyak 75.069 KK itu ditargetkan segera bisa lepas dari garis kemiskinan.  ”Targetnya satu tahun. Kami bergerak bersama dengan RW. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun,” ujar Eri.  Menurut dia, intervensi yang diberikan pemkot tak hanya dilakukan kepada warga miskin, namun juga dilakukan terhadap warga yang rentan atau pramiskin. Kedua kategori itu mendapatkan intervensi yang sama seperti bantuan seragam, sekolah gratis, BPJS Kesehatan hingga pekerjaan.  Saat ini, kata dia, pemkot akan terus peduli terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang sedang digeber pemkot melalui program padat karya.  ”Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan-bantuan saja tidak dipikirkan pekerjaan apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau apa. Makanya di Surabaya ini ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam yang itu tujuannya untuk mengentas kemiskinan,” ucap Eri.

Wali Kota Minta RT/RW/LKMK di Surabaya Tahu Kriteria Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/bozem-morokrembangan.png" alt="ANTISIPASI KENAIKAN DEBIT AIR: Petugas dinas sumber daya air dan bina marga melakukan pengerukan lumpur di boezem Morokrembangan, Sabtu (28/1). Pengerukan tersebut mengantisipasi peningkatan debit air selama musim hujan agar tdak meluap ke jalan. (Ahmad K" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI KENAIKAN DEBIT AIR: Petugas dinas sumber daya air dan bina marga melakukan pengerukan lumpur di boezem Morokrembangan, Sabtu (28/1). Pengerukan tersebut mengantisipasi peningkatan debit air selama musim hujan agar tdak meluap ke jalan. (Ahmad K</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pada musim hujan, genangan kerap merendam sejumlah jalan protokol dan permukiman penduduk. Salah satunya di Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan. Tepatnya di Jalan Krembangan Barat, Jalan Krembangan Makam, dan Jagaraga.  Sudah puluhan tahun tiga lokasi tersebut menjadi langganan banjir. Ketinggian air sekitar 30 sentimeter hingga selutut orang dewasa. Oleh sebab itu, penyelesaian banjir saat ini berfokus di wilayah Surabaya Utara.  Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Krembangan Selatan Suwardi menyatakan, kurangnya tempat penampungan air menjadi salah satu penyebab banjir.  ’’Seluruh air mengalir ke Sungai Indrapura dan dibuang ke Rumah Pompa Pesapen. Diameter kecil serta ketinggian Sungai Indrapura sudah rata dengan jalan hingga membuat debit air tak bisa tertampung dan meluap,’’ katanya Sabtu (28/1).  Luapan tersebut menimbulkan genangan dan banjir. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam untuk surut. Guna menyelesaikan persoalan itu, para pihak kemarin melakukan survei lapangan. Petugas dari Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, dan Dinas Sumber Daya Air dan Bima Marga (DSABM) Surabaya turun bersama.  ’’Solusinya (penanganan banjir) yaitu dengan membuat sudetan saluran air langsung menuju Sungai Kalimas,’’ ujar Suwardi. Skema pengerjaan sudetan telah dibuat. Begitu pula pengajuan pekerjaan melalui program musrenbang. Targetnya, tahun ini penanganan banjir sudah berjalan.  Camat Krembangan Harun Ismail mengatakan, tahun ini penanganan banjir menjadi prioritas utama. Perbaikan saluran air sudah diajukan melalui dana kelurahan (dakel) dan musrenbang. Selain pembangunan saluran air, normalisasi sungai terus digencarkan. Termasuk pengerukan lumpur di boezem untuk meningkatkan daya tampung.  Di Kecamatan Krembangan, ada dua wilayah yang menjadi perhatian besar pihak kecamatan. Yakni, di RW 6 Kampung Tambak Asri dan RW 7 Kampung Kalianak di Kelurahan Morokrembangan. Ratusan rumah semipermanen di pesisir sungai membuat diameter Sungai Kalianak menyempit. Akibatnya, banjir kerap terjadi di lokasi tersebut. Banjir akibat hujan atau fenomena banjir rob.  Untuk mencegah banjir, normalisasi Sungai Kalianak perlu segera dilakukan. Seluruh bangunan liar (bangli) yang menjorok ke badan jalan juga harus dibongkar. Sebab, jika tidak dibongkar, normalisasi tidak bisa berjalan. Alat berat tidak bisa masuk karena area jalan sangat sempit.  Selain di Krembangan, banjir juga kerap melanda beberapa titik di wilayah Kecamatan Pabean Cantian. Muhammad Januar Rizal selaku camat Pabean Cantian menjelaskan, terdapat 12 titik banjir di wilayahnya.  Ketinggian air tak sama. Mulai dari 20 hingga 30 sentimeter yang kerap melanda Jalan Teluk Betung, Jalan Teluk Kumai Barat, Jalan Teluk Kumai Timur, Jalan Teluk Bayur, dan Jalan Weda. Banjir disebabkan jalan lebih rendah dari jalan protokol dan saluran air. <h3>Tambah Kapasitas Rumah Pompa</h3> PENANGANAN banjir di Surabaya hingga Sabtu (28/1) terus berjalan. Pemkot Surabaya pun meningkatkan anggaran untuk membangun sistem pencegah banjir.  Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, kini penyelesaian banjir berfokus di Surabaya Utara.  Dia menilai masih banyak titik yang rawan banjir di sana. Program penanganan pun sudah disusun untuk menyelesaikan masalah itu dalam jangka waktu satu tahun. ’’Nanti kami perbaiki saluran-saluran lama. Diperlebar lagi sehingga penyaluran air bisa lebih optimal,’’ katanya.  Menurut dia, salah satu kendala penanganan banjir adalah kapasitas saluran yang terbatas. Karena itu, kapasitas pelaluan air perlu ditingkatkan pula. ’’Bukan hanya saluran ya. Kapasitas rumah pompa juga kami tambah,’’ katanya.  Pompa-pompa itu menjadi andalan saat potensi banjir rob meningkat. Sebab, pembuangan air melalui kanal utama hanya bergantung pada rumah pompa. Yakni, ketika permukaan air laut meninggi dan Surabaya diguyur hujan.  ’’Saluran outlet yang menuju ke Surabaya Timur sampai ke hilir pun kami keruk dan perdalam terus. Dampaknya sudah terasa sekarang,’’ katanya. Di kawasan pusat kota dan Surabaya Selatan sudah tidak ada lagi banjir yang dirasakan warga. ’’Kalaupun ada, tidak sampai 20 menit air sudah surut. Kondisi saluran sudah lebar dan bagus,’’ kata Lilik.  Pembangunan drainase di Surabaya salah satunya mengacu pada Surabaya drainage master plan (SDMP). Rancangan itu dibuat untuk kurun waktu 2018 hingga 2038. Dalam dokumen tersebut dipetakan kawasan mana saja yang menjadi prioritas pembangunan dan perbaikan drainase.  SEPUTAR BANJIR  - Ada 118 titik potensi banjir di Surabaya.  - Anggaran penanganan banjir tahun ini mencapai Rp 867 miliar.  - Prioritaskan perbaikan saluran di Surabaya Utara.  - Di antaranya, drainase di Jalan Randu, Jalan Kedinding, Jalan Nambangan, dan Jalan Bulak Banteng.  - Penanganan banjir di pusat kota dinilai berhasil.  Diolah dari berbagai sumber

Atasi Banjir di Surabaya Utara: Sudetan Saluran dan Bongkar Bangli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpmk

Berita Terkini