<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/Screenshot_2024-09-25-21-04-09-110_comgoogleandroidgm-edit-2876610477.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu.</p> <p>&ldquo;Insentif sedang digodok,&rdquo; kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)&nbsp;Thomas Djiwandono dalam kegiatan &lsquo;Semangat Awal Tahun 2025&rsquo;, di Jakarta, Rabu (15/1).</p> <p>Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).</p> <p>Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.</p> <p>&ldquo;Hukumnya harus jelas. Bahwa&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam kegiatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;pada Februari 2025.</p> <p>&ldquo;Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,&rdquo; kata Luhut.</p> <p>Luhut menambahkan studi mengenai penerapan&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.</p> <p>&ldquo;Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. &ldquo;Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,&rdquo; katanya lagi.</p> <p>Gagasan soal&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko&nbsp;Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).</p> <p>Wacana itu, ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.</p>

Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif.

Thomas Djiwandono Sebut Kemenkeu Masih Kaji Insentif untuk 'Family Office'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/bahlil-2-4154114148.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kemungkinan Indonesia membeli minyak di Rusia, menyusul resminya keanggotaan Indonesia dalam BRICS.</p> <p>"Ketika kita gabung dengan BRICS, kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?" ucap Bahlil, dikutip Sabtu (11/1).</p> <p>Selama ini, lanjut dia, Indonesia mengimpor minyak dari Timur Tengah. Bukan berarti tidak ada kemungkinan bahwa minyak yang diimpor dari Timur Tengah berasal dari Rusia.</p> <p>"Jujur-jujur saja. Selama ini kita impor minyak dari Timur Tengah. Mungkin saja, mungkin saja, asalnya mungkin dari sana (Rusia). Tapi, belum pasti, ya," ucapnya.</p> <p>Bahlil merujuk pada asas politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan asas tersebut, Bahlil menyampaikan tidak ada masalah bagi Indonesia untuk menempuh langkah yang menguntungkan negara, termasuk bergabung dengan BRICS maupun OECD.</p> <p>BRICS merupakan blok ekonomi Brasil, Rusia, India,&nbsp;Tiongkok,&nbsp;dan Afrika Selatan. Anggota BRICS saat ini mencakup 40 persen lebih populasi dunia, termasuk di dalamnya negara-negara emerging market di Timur Tengah.</p> <p>Sedangkan, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development/Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) adalah organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis.</p> <p>Organisasi tersebut berperan membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui formulasi, standardisasi, serta diseminasi metodologi, analisis dan praktik terbaik, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti perpajakan, perdagangan, pendidikan, lingkungan, tata kelola publik, dan pembangunan internasional.</p> <p>"Baik bergabung dengan BRICS atau OECD, itu saya pikir nggak ada masalah," ucap dia.</p> <p>Sebelumnya, Senin (6/1), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Usai bergabung dengan BRICS, Indonesia disinyalir memiliki peluang mengakses minyak Rusia dengan harga yang lebih murah.</p> <p>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya masih menakar untung-rugi bagi Indonesia memasok minyak dari Rusia.&nbsp;"Sepanjang itu menguntungkan Republik Indonesia, bisa kita bicarakan. Kalau kita dapat lebih murah 20 dolar AS atau 22 dolar AS, kenapa tidak?" kata Luhut usai konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1).</p> <p>Kendati begitu, Luhut mengatakan Indonesia akan tetap menyikapi dengan hati-hati soal hal tersebut.</p>

"Jujur-jujur saja. Selama ini kita impor minyak dari Timur Tengah. Mungkin saja, mungkin saja, asalnya mungkin dari sana (Rusia)," katanya.

Indonesia Resmi Gabung BRICS, Menteri ESDM Bahlil Ungkap Peluang RI Impor Minyak dari Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/IMG-20240722-WA0027-3410429661.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah secara resmi memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Sebelumnya, sistem ini hanya mencakup komoditas batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sistem ini terus mengalami pengembangan untuk menjadi lebih baik. Bahkan ditargetkan bisa mencakup berbagai komoditas lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembentukan Simbara. Menkeu pun menyebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang paling berapi-api menyambut sistem ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terima kasih ke seluruh pihak yang kerja sama terutama dalam hal ini Pak Menko Luhut, sangat berapi-api dan semangat, sejak awal beliau dapat <em>briefing</em> dibangunnya Simbara," ungkapnya dalam acara Peluncuran Simbara di Jakarta, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu mengatakan, Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara (Minerba) yang terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menilai, Simbara menjadi bentuk kewibawaan pemerintah karena mengintegrasikan 50 dokumen perizinan yang sebelumnya tersebar di 6 kementerian dan lembaga (K/L). Sehingga, perusahaan bisa menerapkan kepatuhan dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengusaha tidak bisa, kemudian kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi,&rdquo; jelasnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan. Karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban mereka,&rdquo; imbuh Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan, Simbara yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun sejak diluncurkan pada 2022 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isa merinci, tambahan pendapatan itu berasal dari keberhasilan pencegahan atas praktik tambang ilegal atau ilegal mining sebesar Rp 3,47 triiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, terdapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga profil risiko pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang pengusaha dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yakni sebesar Rp 1,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian dan lembaga dan memberikan beberapa dampak positif," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkeu mengatakan, Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara.

Simbara Diperluas untuk Nikel dan Timah, Sri Mulyani Sebut Pak Luhut Paling Berapi-api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/luhut-PB-812259517.jpg" alt="Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan menyaksikan penandatangan kerja sama. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan menyaksikan penandatangan kerja sama. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) resmi bekerja sama dengan PT Mitra Kreasi Garmen, sebagai pemegang merek produk <em>apparel</em> dalam negeri, MILLS. Melalui kerja sama tersebut, MILLS ditunjuk PB PASI sebagai <em>apparel</em> resmi Tim Nasional Atletik Indonesia.</p> <p>Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pihaknya sangat antusias dengan kerja sama strategis ini dan berharap dapat memberikan dukungan yang substansial bagi para atlet di Timnas Atletik Indonesia.&nbsp;"Dengan dukungan perlengkapan atletik berkualitas tinggi dari MILLS, kami yakin hal ini dapat berkontribusi meningkatkan performa para atlet untuk meraih lebih banyak prestasi di kancah internasional," ujar Luhut, dalam keterangannya, Sabtu (20/7).</p> <p>Luhut mengungkapkan, kerja sama ini akan berjalan selama dua setengah tahun. Menerapkan fitur dan teknologi khusus, MILLS akan memenuhi kebutuhan <em>apparel</em> atlet di bawah naungan PB PASI serta tentunya <em>apparel</em> resmi tim nas atletik Indonesia nantinya juga bisa didapatkan di toko resmi milik MILLS Indonesia.</p> <p>Salah satu inovasinya yaitu MILLS GREEN, sebuah <em>campaign</em> inisiasi untuk turut andil dalam memelihara Bumi dengan dimulai dari produk-produk MILLS yang ramah lingkungan, dengan teknologi Recycle menciptakan sebuah bahan daur ulang &ndash; Recycle Polyester sebagai bahan utama pembuatan apparel MILLS Running. Terbuat dari limbah plastik yang diolah sedemikian rupa guna menciptakan bahan unggulan meningkatkan performa serta kenyamanan atlet dan memberikan dampak positif bagi lingkungan.</p> <p>Selain itu, MILLS juga sudah telah mendapatkan Sertifikat GLOBAL RECYCLE STANDARD by Control Union Certification yang menandakan setiap proses produk MILLS sudah terstandar global dalam pengolahan <em>recycle</em>-nya.&nbsp;"PB PASI menyadari pentingnya kemajuan teknologi dalam dunia olah raga, termasuk dalam hal <em>apparel</em>. Kami percaya bahwa penggunaan teknologi terkini dalam perlengkapan atletik akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi para atlet kami. ⁠Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk membawa atletik Indonesia ke level yang lebih tinggi," kata Luhut.</p> <p>Sejak kemunculannya pada 2018, MILLS langsung menjadi primadona di kalangan pecinta olah raga di Indonesia. Dari tahun ke tahun, MILLS terus melebarkan sayap bisnisnya. Bahkan, MILLS juga mampu mendobrak pasar internasional dengan menjadi sponsor <em>apparel</em> untuk klub di League Two Inggris.</p> <p>"Tentu kami sangat mengapresiasi MILLS, karena sebagai produk buatan dalam negeri, produk-produk MILLS mampu masuk ke pasar internasional. Hal ini tentu sangat berdampak baik karena masyarakat Indonesia jadi bisa memperoleh produk berkualitas internasional dengan lebih terjangkau," pungkas Luhut.</p>

Luhut sangat antusias dengan kerja sama strategis ini dan berharap dapat memberikan dukungan yang substansial bagi para atlet di Timnas.

PB PASI Kerja Sama dengan MILLS sebagai Apparel Resmi Timnas Atletik Indonesia

<div dir="auto"> <h2 class="hP" tabindex="-1" data-thread-perm-id="thread-f:1789147481111778485" data-legacy-thread-id="18d454279e73d4b5"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/LUHUT-2911953662-464444603.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.</figcaption>
</figure> </h2> </div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait mundurnya 15 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para menteri yang sering diisukan akan mundur, meliputi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menko Polhukan Mahfud MD, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak spesifik menyebutkan menteri siapa, Luhut justru mempersilahkan para menteri-menteri tersebut untuk mundur. Bahkan, Luhut mengaku sudah ada yang menawarkan untuk mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silahkan aja mundur. Udah ditawarin mundur, enggak mundur-mundur," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dikonfirmasi wartawan, apakah Menkeu Sri Mulyani yang ditawarkan mundur. Luhut enggan menjawab spesifik dan hanya menjawab bahwa Menkeu masih bekerja dengan baik sembari bergegas masuk ke mobil dinasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada (Sri Mulyani mundur), baik-baik saja," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri sempat mengajak sejumlah kalangan untuk membujuk beberapa anak buah Presiden Jokowi untuk mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1) lalu.</div>

Luhut justru mempersilahkan para menteri-menteri tersebut untuk mundur. Bahkan, sudah ada yang menawarkan untuk mundur dari kabinet.

Isu 15 Menteri Bakal Tinggalkan Kabinet, Luhut: Udah Ditawarin, Tapi Enggak Mundur-mundur