<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kerja-paksa-di-taiwan-nasir-minta-kemenaker-turun-tangan_m_.jpg" alt="Menristekdikti M. Nasir. (Tunggul Kumoro/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti M. Nasir. (Tunggul Kumoro/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>MASIFNYA demonstrasi membuat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk menstabilkan kampus. Lalu, seberapa jauh definisi penertiban itu dijalankan? Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Folly Akbar dengan Menristekdikti di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (3/10).  ---  Presiden minta perguruan tinggi menjaga kondusivitas. Apakah artinya mahasiswa dilarang demo lagi?  Demo bukan larangan kami. Demo adalah hak warga negara. Tetapi, saya berharap kampus bisa mengajak dialog bersama. Apa yang didemokan, mari dibicarakan di kampus. Kalau masalah UU, kita jelaskan mengapa UU ini digugat atau apa. Ada jalur dan pendekatan konstitusional. Kalau urusan RUU, mari dibedah bersama para pakar yang ahli di bidangnya.  Undangan dialog presiden bersama mahasiswa ditolak karena pertemuan tertutup. Apakah akan ada upaya dialog lagi?  Mohon maaf, sekarang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam ruangan tertutup juga terbuka. Di era teknologi informasi ini, yang sekarang terbuka tidak berarti harus di tempat terbuka. Dalam ruangannya pun juga terbuka. Bagaimana mengontrol? Saya sayangkan, kemarin kalau tidak mau. Sebenarnya, kalau itu bisa dilakukan, akan jauh lebih baik.  Apakah ada teguran kepada rektor yang mahasiswa di kampusnya masih mengadakan unjuk rasa?  Rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia sudah saya kumpulkan pada tanggal 30 (September). Intinya, jangan sampai para dosen dan pegawai terpapar radikalisme dan intoleransi dalam kampus. Mari jaga bersama. Sebab, pendidikan yang ada harus dijaga dalam PT. Kalau swasta, saya minta kepala lembaga PT swasta supaya nanti kampus jadi kondusif.  Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) terindikasi terlibat jaringan demo.  Apakah ada teguran untuk rektor?  Kami sudah panggil rektor IPB. Tanggal 30 (September) saya sudah panggil dan klarifikasi dulu. Karena itu, sebagai warning, kita harus bersama-sama melakukan hal yang sama.  Apa tanggapan Anda atas penetapan tersangka terhadap dosen IPB?  Kalau memang sudah ditetapkan, sikap pemerintah jelas sesuai UU dan aturan. Mereka harus diberhentikan sementara dari PNS-nya. Tidak boleh lagi. Harus berhenti sementara. Nanti menunggu kepastian hukumnya. Kalau dalam hal ini ada tindak pidana dan kemudian diputuskan hukum secara pasti apabila dia harus dipenjara, katakanlah lebih dari 2 tahun, maka harus pemberhentian atau pemecatan sebagai PNS. Ini penting.  Perlu saya sampaikan, kita ini di negara hukum. Kita harus perhatikan betul. Karena itu, bagi para dosen dan PNS di lingkungan pemerintahan, khususnya Kemenristekdikti, mari kita jaga bersama agar tidak sampai terjadi anarkisme. Kalau itu terjadi, suratnya belum sampai saya ya. Kalau sudah langsung pemberhentian PNS sementara menunggu keputusan hukum. Keputusan hukum kehakiman ya. Kalau dari pengadilan putuskan, katakanlah melanggar hukum dan penjara lebih dari 2 tahun, maka harus diberhentikan dari PNS.

Menristekdikti M. Nasir: Demo Adalah Hak, tapi Saya Harap Bisa Dialog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-mau-bertransformasi-bank-akan-ditinggal-nasabahnya_m_203318.jpeg" alt="Menristek Dikti Muhammad Natsir. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menristek Dikti Muhammad Natsir. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>RENCANA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengundang akademisi luar negeri untuk menjadi rektor menuai pro dan kontra. Apa dan bagaimana strateginya menghadapi gelombang penolakan? Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Folly Akbar dengan Menristekdikti Mohamad Nasir di Istana Kepresidenan Bogor kemarin (4/8).  ---  Apa yang membuat Anda ngotot menjalankan kebijakan itu di tengah banyak penolakan?  Kolaborasi antarnegara dalam pengajaran dan penelitian itu hal biasa. Tapi, Indonesia melihat itu tabu. Karena itu, Indonesia kalau mau memasuki persaingan dunia mau nggak mau harus kolaborasi. Misalnya, NTU Singapura didirikan pada 1980-an, masih muda sekali, tapi mengapa sudah ranking 12 besar dunia? Dia kolaborasi.  Pengalaman network penting. Karena itu, rektor yang akan kami masukkan, pertama, harus punya network yang baik. Kedua, punya experience memimpin perguruan tinggi di luar negeri. Ketiga, publikasi, riset, dan inovasinya terbukti mampu meningkatkan reputasi pada saat memimpin.  Anda yakin sekali cara itu bisa mendongkrak ranking? Apakah sudah ada kajian?  Saya melihat negara lain di dunia berhasil karena itu. Tak usah riset, Singapura melakukan hal itu. Hongkong, Taiwan, Tiongkok, bahkan Arab Saudi berhasil karena itu. Apa perlu riset lagi? Wong sudah hal yang nyata. Sekarang yang jadi masalah kita tidak mau berubah. Dianggap sudah segala-galanya.  Proses rekrutmen rektor asing melalui bidding?  Kalau yang di negeri pasti bidding. Global bidding. Supaya nanti kita mendapatkan rektor yang berkualitas sesuai dengan apa yang diinginkan.  Kalau ada penolakan dari senat di universitas bagaimana?  Itu pasti terjadi awalnya. Kami akan jelaskan. Apa yang ditolak.  Bagaimana menanggapi resistansi. Sebab, mungkin ada yang merasa dilangkahi karirnya?  Karena itu harus berkolaborasi. Kalau you punya kemampuan yang sama, saya challenge seperti itu. Lima tahun ke depan bisa ranking sekian sanggup tidak? Saya nanti antara yang dalam negeri dan luar negeri akan kita tantang hal yang sama.  Kalau sekarang ranking masih 300, bagaimana empat tahun ke depan bisa 200 besar? Apa strategi yang akan Anda lakukan?  Harusnya tidak ada yang ditakutkan. Tapi, saya heran, semua kok mem-bully saya?

M. Nasir: Tak Perlu Riset Lagi, Banyak Negara Terbukti Berhasil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pendaftar-snmptn-berkurang-menristekdikti-beri-penjelasan_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir saat di Surabaya, Rabu (20/2)." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir saat di Surabaya, Rabu (20/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana menempatkan rektor asing di kampus-kampus negeri terus memicu pro-kontra. Meski demikian, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tetap jalan terus. Mereka bahkan telah mengajukan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Keterlibatan rektor asing diharapkan mampu mendongkrak peringkat perguruan tinggi Indonesia di panggung dunia.  Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, selama ini daya saing kampus-kampus di Indonesia terbilang rendah. Sebab, mereka tidak punya pembanding. Masing-masing merasa sebagai yang terbaik, tapi hanya di kandang sendiri. "Manakala kita kompetisikan dengan universitas luar negeri, ya kita jauh sekali," kata Nasir.  Menurut dia, kunci untuk meningkatkan peringkat dan kualitas perguruan tinggi dalam negeri adalah kerja sama dan kolaborasi dengan negara lain. Bisa mendatangkan rektor maupun dosen dari luar negeri. Regulasi yang menghambat akan ditata ulang. Mulai peraturan pemerintah sampai peraturan menteri. Nasir menuturkan, pihaknya sudah membentuk tim riset dan kajian untuk mewujudkan wacana tersebut. "Paling lambat 2020 kita mulai," katanya.  Mengenai perguruan tinggi negeri (PTN) mana yang menjadi sasaran, mantan rektor Universitas Diponegoro Semarang itu masih melakukan pemetaan. Pihaknya akan memilah PTN yang siap dan belum siap. Rencananya, ada dua hingga lima kampus negeri yang dipimpin rektor asing hingga 2024. Lama jabatan mereka empat tahun.  Nasir juga sedang membahas anggaran yang dibutuhkan untuk mendatangkan rektor asing. Pembahasan tersebut dilakukan dengan Kementerian Keuangan. Membahas gaji yang diterima, membandingkan dengan gaji yang diterima di negara lain, hingga kebijakan yang harus dilakukan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan PTN.  Pejabat 59 tahun itu berharap masuknya rektor asing mampu menempatkan PTN Indonesia dalam daftar 100 besar dunia secara bertahap. Kemenristekdikti akan menerapkan key performance indicators (KPI) agar rektor asing itu benar-benar bekerja 100 persen.  "Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Kemudian, 100 besar dunia. Harus meningkatkan publikasinya, mendatangkan dosen asing, mendatangkan mahasiswa asing, bahkan mahasiswa Indonesia bisa kirim ke luar negeri," urai Nasir.  Apa keunggulan rektor asing jika dibandingkan dengan akademisi dalam negeri? Menurut Nasir adalah pola pikirnya. Bahwa mengembangkan perguruan tinggi tidak hanya sampai meluluskan sarjana. Tapi, harus memikirkan kompetensi para lulusan. Dengan demikian, hasil riset bisa menghasilkan inovasi dan berguna untuk kemajuan industri.  Mengenai kriteria rektor luar negeri yang akan dipilih, tim Kemenristekdikti sedang membahas agar mampu mencapai target 100 besar dunia dalam empat sampai lima tahun mendatang. "Bisa open bidding atau undangan. Yang jelas, harus memiliki reputasi dari rekam jejaknya. Tidak mesti orang asing itu baik, belum tentu," terangnya. Dia sedikit membocorkan, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan menawarkan akademisi dari Australia untuk menjadi rektor PTN.  Nasir menyadari, kebijakan tersebut mendapat banyak perlawanan dari para rektor di Indonesia. Banyak yang berteriak menolak. Namun, menurut dia, langkah tersebut harus tetap dilakukan. Sebab, praktik rektor asing memimpin PTN atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri. Terutama di negara-negara Eropa. Bahkan, Singapura melakukan hal serupa.  Nanyang Technological University (NTU) yang didirikan pada 1981, misalnya. Kampus tersebut menjadi contoh sukses karena bisa masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun setelah dipimpin rektor dan sebagian dosen dari Amerika Serikat. "Karena rektor asing dan kolaborasinya yang ada di Singapura, (NTU) bisa mendatangkan mahasiswa dari Amerika, Eropa, bahkan Indonesia ke sana," jelas pria kelahiran Ngawi itu.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko mengatakan, presiden menyetujui rencana merekrut rektor dari luar negeri di beberapa kampus Indonesia. "Dalam sebuah kesempatan, presiden pernah menyampaikan bahwa rencana itu perlu kita uji coba," ujar dia kemarin (1/8).  Moeldoko menjelaskan bahwa hal itu bertujuan, antara lain, menciptakan iklim kompetitif. Dengan adanya rektor dari luar negeri, akademisi di dalam negeri diharapkan terpacu untuk meningkatkan kapasitas personalnya. "Itu juga bagus. Saya mohon jangan dilihat dari sisi yang sempit," imbuhnya.  Dalam konteks persaingan global, indeks atau posisi perguruan tinggi Indonesia belum berada pada level ideal. Karena itu, pemerintah mencoba mencari cara untuk mendongkraknya. Salah satunya dengan mencoba rektor dari luar negeri. "Presiden sesungguhnya niat baiknya ingin bawa orang Indonesia berkompetisi," tuturnya.

Selamat Datang Rektor Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/nasir-demokrat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Muhammad Nasir tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adik terpidana korupsi wisma atlet Nazarudduin itu, sedianya bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.  Nasir akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan anak buah Bowo Sidik, yakni pejabat PT Inersia, Indung. PT Inersia merupakan perusahaan milik Bowo Sidik.  "Saksi Muhammad Nasir tidak hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (24/6).  Yuyuk menuturkan, penyidik lembaga antirasuah telah menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nasir pada Senin, (1/7) mendatang. Politikus Demokrat itu diharapkan dapat kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.  Kendati demikian, KPK belum menjelaskan detail dugaan keterlibatan Nasir dalam kasus ini. Namun, ruang kerja Nasir pernah digeledah penyidik pada 4 Mei 2019 lalu. Penggeledahan dilakukan karena Bowo Sidik yang merupakan politikus Golkar itu diduga menerima gratifikasi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Dalam perkara ini, Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerja sama jasa penyewaan kapal antara PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.  Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo USD 2 permetric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK, senilai Rp 221 juta dan USD 85.130.  Penyidik menyita uang sebesar Rp 8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer dari Bowo. Uang Rp 8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu yang sudah dimasukkan ke dalam amplop putih.  Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diperiksa KPK Terkait Kasus Bowo, Adik Nazaruddin Mangkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bonus-demografi-selamatkan-milenial-dari-ancaman-status-penganggur_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohamad Nasir" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohamad Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Periode 2030-2045 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jumlah angkatan kerjanya sangat melimpah. Jika periode itu tidak dipersiapkan dari awal, maka bonus demografi hanya akan melahirkan penganggur. Saat ini penduduk Indonesia didominasi generasi milenial. Mereka akan memiliki persaingan yang ketat dalam menghadapi dunia kerja. Jika tidak kreatif, akan tergilas. Untuk itu, Menristekdikti Mohamad Nasir meminta para peneliti untuk menciptakan inovasi yang dapat bermanfaat bagi kalangan milenial. Sebab, diperkirakan hingga 30 tahun ke depan, Indonesia akan didominiasi oleh generasi milenial. "50 persen penduduk dunia saat ini berada di bawah usia 30 tahun. Bagaimana persepsi kalangan milenial melihat dunia?" tutur Mohamad Nasir dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com, Jumat (22/2). Pandangan Mohamad Nasir ini disampaikannya saat membuka Forum Kelitbangan 2019 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/2). Bicara soal generasi milenial, mantan dosen Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu berpendapat, generasi milenial membutuhkan lapangan kerja yang sesuai dengan inovasi di masa depan. Milenial dipastikan menghadapi persaingan pekerjaan yang lebih ketat dibandingkan saat ini. Apabila Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) dan Balitbangda di Indonesia tidak mampu menciptakan inovasi, maka akan ada penganggur yang tinggi pada 10 tahun ke depan. "Kalau tidak diantisipasi dengan seksama," katanya. "Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik, dimana pada 2031 sampai 2045, angkatan kerjanya Indonesia semakin lebih besar daripada usia anak dan tua," sambung Nasir. Dia menuturkan, inovasi yang dapat dimanfaatkan kalangan milenial saat ini sudah mulai menggerakkan perekonomian Indonesia, seperti inovasi yang dilakukan para Unicorn. Sebut saja Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan dirinya sudah mempersiapkan kalangan milenial untuk banyak belajar dari inovasi di luar negeri. "Anak kami, kami berikan beasiswa hingga ke luar negeri. Ada yang kuliah di Belanda, di Inggris, di Australia. Harapan kami, setelah selesai pendidikan, mereka kembali ke Badung ini. Sumber daya manusia inilah yang akan meningkatkan peluang (bagi Badung)," kata dia. Bupati Nyoman Giri menyatakan dia berupaya untuk selalu menggunakan inovasi dalam pembangunan di Badung. &ldquo;Jujur kami tidak akan pernah keluar dari peran teknologi, sesuai pesan Bapak Menteri. Kami ingat betul, Bapak pernah menyatakan jangan sampai kita lawan teknologi. Jika kita melawan teknologi, kita akan tergilas," tegasnya. Bupati Badung memberikan contoh perbaikan terowongan irigasi bagi pertanian di Badung. Selain menerapkan inovasi dalam perbaikan infrastruktur, dia juga sudah menerapkan teknologi informasi dalam mengelola Kabupaten Badung melalui Badung Command Center dan Badung Data Center.

Bonus Demografi, Selamatkan Milenial dari Ancaman Status Penganggur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/menristekdikti-targetkan-1000-startup-kolaborasi-mahasiswa-dosen_m_.jpg" alt="Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir." width="100%">
<figcaption>Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kini dunia tengah memasuki era disrupsi teknologi yang semakin pintar menyaingi manusia. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IPTEK pada 2019. "Tidak hanya membangun infrastruktur, membangun SDM yang unggul dan berdaya saing di bidang IPTEK dalam menghadapi industri 4.0 dan society 5.0 merupakan fokus pemerintah di tahun 2019," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (21/2). Selanjutnya, dia menyebutkan kesuksesan perguruan tinggi tidak hanya dinilai dari jumlah gedung, fasilitas yang dimiliki dan jumlah dosen. Namun, yang lebih penting adalah kontribusinya dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. "SDM harus memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global, serta juga kontribusinya dalam menghasilkan dan mengaplikasikan IPTEK bagi masyarakat,"&nbsp;terang Nasir. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi akan selalu penting karena SDM dan IPTEK yang dihasilkannya akan menjadi kekayaan yang tak ternilai. "Itu menjadi modal bangsa dalam menghadapi setiap perubahan di percaturan global," sambung dia. Ke depannya, mahasiswa didorong untuk dilibatkan dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya penelitian yang menghasilkan inovasi. Menurutnya, startup bisa terbentuk dari kolaborasi ide dosen dengan mahasiswa dalam praktik atau uji lapangan, sehingga mahasiswa bisa menghasilkan tugas akhir, sementara dosen menghasilkan publikasi.&nbsp; "Seperti yang kita ketahui 'Unicorn' startup di Indonesia didominasi oleh hasil pemikiran anak muda. Saat ini sudah muncul 956 startup dari dosen dan mahasiswa, harapan kami bisa bertambah 1.000 tahun ini," pungkasnya.

Menristekdikti Targetkan 1.000 Startup Kolaborasi Mahasiswa-Dosen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kisaran-rp-20-juta-gesits-diklaim-lebih-murah-dari-buatan-jepang_m_.jpg" alt="Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Mohamad Nasir di Jakarta, Selasa (5/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Mohamad Nasir di Jakarta, Selasa (5/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepeda motor listrik Gesits akan meramaikan pasar kendaraan tanah air dalam waktu dekat. Setelah diproduksi masal pada Februari, rencananya motor listrik buatan anak bangsa itu mulai diluncurkan pada Maret 2019. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, harga motor listrik per unit akan lebih terjangkau dari buatan negara lain. Dengan demikian, Gesits akan menyaingi merek ternama yang pernah masuk ke Indonesia. "Harganya sangat kompetitif, karena terus terang dengan Jepang (produk) kita lebih murah. Dengan Taiwan jauh lebih murah, dengan Tiongkok lebih murah," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2). Dia mengaku tidak khawatir dengan merek motor listrik dari negara lain yang dipasarkan mendahului Gesits. Ketika ditanya kisaran harganya, Nasir mengakui, angkanya kurang dari Rp 20 juta. "Ya kisaran itu (Rp 20 juta). Yamaha harganya sangat tinggi, saya sudah lihat harganya. Honda saya lihat, Yamaha sudah lihat. Jadi, ini pasti di bawah," sebut dia. Dia pun begitu optimistis, motor listrik hasil kolaborasi PT Gesits Technologies Indo (GTI) dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu laku di pasaran. Pada tahap pertama, ada 300 unit yang akan dipasarkan, dan terus meningkat setiap bulannya. "Sangat optimistis, karena nanti kalau sudah masuk dalam e-katalog, harapan saya nanti bisa masuk di semua perguruan tinggi. Kami akan arahkan PTN gunakan motor listrik. Kita bisa produk dalam negeri lah," tegas Nasir. Kemenristekdikti menargetkan, produksi sebanyak 60.000 unit motor listrik per tahun. Bahkan, jika angka penjualan melebihi target, maka pabrik bisa memproduksinya dua kali lipat. Sepeda motor listrik Gesits sebelumnya telah diperkenalkan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November 2018. Adapun kendaraan roda dua itu diyakini bisa melesat hingga 100 kilometer per jam.

Kisaran Rp 20 Juta, Gesits Diklaim Lebih Murah dari Buatan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenristekdikti-ingin-naikkan-jumlah-publikasi-internasional_m_-scaled.jpg" alt="Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengklarifikasi terkait undangannya kepada dosen-dosen asing yang sempat menjadi polemik di kalangan akademisi tanah air. Padahal, para profesor yang didatangkan dari luar negeri tidak semata-mata untuk menyaingi dosen Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya kini sedang menginisiasi program World Class Professor (WCP). Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara dosen dalam negeri dan profesor kelas dunia. Selain profesor dalam dan luar negeri, terlibat juga profesor dalam negeri yang berkelas dunia, bahkan para diaspora yang telah sukses meniti karier di kampus terbaik dunia. &ldquo;Program ini bukan mengundang profesor asing, tetapi berkolaborasi bersama profesor kelas dunia untuk memperkuat inovasi dan publikasi. Saat ini, ada 23 negara yang terlibat pada Program WCP,&rdquo; ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (16/11). Tercatat, jumlah perguruan tinggi penyelenggara Program WCP 2018 untuk Skema A sebanyak sembilan universitas yang terdiri atas delapan PTN yaitu UGM, UI, ITB, Unair, IPB, ITS UPI, Unsyiah dan satu PTS yakni UII. Sementara itu, untuk Skema B sebanyak 21 Universitas yang terdiri atas 15 PTN dan enam PTS. Program tersebut melebihi target Kemenristekdikti, yakni dari target 70 orang menjadi 115 orang. Dari jumlah tersebut, 67 orang mengikuti Skema A dan 48 orang mengikuti WCP Skema B. Annual Seminar World Class Professor sendiri menjadi ajang untuk mengevaluasi capaian Program WCP yang telah berlangsung dari Mei 2018. Kendati demikian, kegiatan dan lama penelitian bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni dari dua sampai dengan empat bulan. Hingga saat ini, progres sementara dari capaian publikasi yang telah dimonitoring oleh tim pakar WCP sebesar 60 persen. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menargetkan, program tersebut bisa menghasilkan 115 publikasi. Selain publikasi, pihaknya kini juga mendorong peningkatan jumlah sitasi, inovasi dan hak paten. Oleh sebab itu, penting bagi setiap universitas untuk terhubung dengan industri dan masyarakat. Lebih lanjut, Program WCP juga diharapkan mampu menambah profesor hebat berkelas dunia asal Indonesia. &ldquo;Jumlah profesor sekarang sudah lumayan banyak, dan diharapkan dengan program ini dapat memacu lektor untuk produktif sehingga bisa menjadi profesor. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya menambah dosen berkualifikasi S-3 yang masih 31.054 orang. Untuk jumlah publikasi tahun ini kita sudah nomor dua di ASEAN, di bawah Malaysia dengan 20.610 publikasi terindeks Scopus,&rdquo; terang dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kemenristekdikti Ingin Naikkan Jumlah Publikasi Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menristekdikti-ngotot-rektor-unnes-tak-plagiat_m_.jpg" alt="Menristekdikti M. Nasir saat dijumpai wartawan di Gedung Gedung Sudharto, Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (6/10)." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti M. Nasir saat dijumpai wartawan di Gedung Gedung Sudharto, Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (6/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M. Nasir, kembali menegaskan bahwa Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman tak melakukan tindak plagiasi. Dia mengutarakannya saat dijumpai wartawan di Gedung Sudharto, Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (6/10). &ldquo;Plagiat yang ada bukan di situ letaknya. Katakanlah, kamu mahasiswa saya. Saya beri tugas, saya yang melakukan penelitian. Kamu ini contohnya, tapi publikasikan nggak lapor saya. Kemudian saya publikasikan. Yang plagiat siapa?" tanyanya balik kepada wartawan. Nasir memastikan bahwa segala tuduhan mengenai tindak plagiasi yang selama ini dituduhkan kepada Fathur, tidak terbukti. Terlebih, ia sendiri mengaku sudah menerima hasil laporan investigasi dari tim independen. Meski tak merinci apa isinya. Nasir sendiri mengatakan bahwa kasus tersebut terjadi sebelum tahun 2010. Dan di sisi lain, peraturan terkait plagiarisme ditetapkan pada tahun 2010 melalui Permendiknas No. 17. Sang menteri menegaskan bahwa segala kasus plagiat yang terjadi sebelum tahun aturan itu ada tidak bisa diproses.&nbsp; &ldquo;Pada 2010 sampai sekarang pasti saya tangkap. Rektor yang melakukan pasti saya berhentikan. Saya sudah memberhentikan tiga rektor selama ini. (Fathur) pasti deh (bukan plagiat), karena bukan kejadian 2010,&rdquo; cetusnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan tindak plagiarisme rektor Unnes naik ke permukaan setelah ditemukannya kemiripan antara karyanya dan tulisan salah satu milik alumnus kampusnya, Anif Rida. Karya Fathur berjudul Kode Bahasa dalam Interaksi Sosial Santri: kajian Sosiolinguistik di Pesantren Banyumas terbitan Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajaran Litera Univeristas Negeri Yogyakarta (UNY) Volume 3 Nomor 1 Tahun 2004, disebut menjiplak hasil karya Anif Rida berjudul Pemakaian Kode Bahasa dalam Interaksi Sosial Santri dan Implikasinya bagi Rekayasa Bahasa Indonesia: Kajian Sosiolinguistik di Pesantren Banyumas. Hasil publikasi Konferensi Linguistik Tahunan (Kolita) Atma Jaya, Februari 2003. Beberapa waktu sebelumnya, atau Juli 2018 lalu, Menristekdikti juga telah menyebut tidak ada pelanggaran pada isu dugaan plagiat yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman. Menurutnya, justru karya tulis Fakthur lah yang dijiplak. "Akhirnya seolah-olah karena mahasiswa tahun 2003 dan rektor 2004 publikasinya, seolah rektor plagiasi terhadap mahasiswa. Padahal rektor plagiasi karya rektor tahun 2002," ujarnya kepada wartawan di Surabaya.

Menristekdikti Ngotot Rektor Unnes Tak Plagiat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lipi-bppt-dan-batan-bakal-dipimpin-badan-riset-nasional_m_-scaled.jpg" alt="Menristekdikti M Nasir" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti M Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan mencoba untuk mengkoordinir seluruh lembaga riset yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. Semua lembaga itu rencananya akan dikomandoi badan riset nasional (BRN) yang sedang dirintis pembentukannya saat ini. Menristekdikti Mohamad Nasir menegaskan, fungsi BRN tidak menggantikan lembaga riset atau unit penelitian di kementerian atau lembaga. Tugasnya adalah mengoordinasi agenda penelitian nasional supaya lebih efektif. Sejumlah lembaga riset yang sudah berdiri saat ini, antara lain, LIPI, BPPT, dan Batan. Selain itu, kementerian memiliki unit penelitian dan pengembangan (litbang). Nasir menjelaskan, saat ini dana riset tersebar ke banyak tempat. Selain di lembaga riset, dana juga mengalir ke unit penelitian di kementerian-kementerian. "Kemudian terjadi duplikasi riset," katanya kemarin (8/9). Nasir menjelaskan, tahun ini anggaran riset di seluruh instansi jika ditotal mencapai Rp 29 triliun. Tahun depan dana riset berkurang menjadi Rp 24,9 triliun.&nbsp;

LIPI, BPPT, dan Batan Bakal Dipimpin Badan Riset Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#m nasir

Berita Terkini