<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-054914-2965599470.jpg" alt="Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Rifa'i mengingatkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy tidak terus mengobral jabatan Ketua Umum menjelang Muktamar X. Pasalnya, dikabarkan Rommy mendorong Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjadi ketua umum, yang bukan dari internal PPP. "Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah Partai Ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana," kata Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa'i kepada wartawan, Kamis (29/5). Rifa'i mengungkit soal peristiwa yang pernah dialami PPP pada Pemilu 2019. Sebab, saat tengah disibukkan berjuang mendulang suara, tiba-tiba muncul berita bahwa Rommy yang saat itu menjabat Ketua Umum PPP ditangkap KPK, karena terima suap untuk jual beli jabatan. "Bagai petir di siang bolong, dunia kontan terasa gelap. Perjuangan kami berbulan-bulan untuk mempertahankan 4 kursi DPRD dan 1 kursi DPR RI di Jakarta Timur langsung runtuh saat itu juga" ungkap Rifa'i. "Apalagi Rommy tinggalnya di Jakarta Timur, habis sudah suara kami tahun 2019. Kursi DPRD hilang 3 kursi, DPR RI hancur lebur hilang kursi sama sekali" sesalnya. Menurutnya, peristiwa itu menjadi awal keterpurukan PPP. Sebab, dari 10 kursi di DPRD pada 2014 hanya tersisa satu kursi pada 2019. Bahkan, DPR RI dari tiga kursi menjadi 0 kursi. Setelah menjalani proses hukum, lanjut Rifa'i, seharusnya Rommy tidak lagi menjatuhkan PPP. "Mestinya Rommy taubat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para Ulama. Biarkan kader bekerja untuk kembalikan kejayaan PPP," tegas Rifa'i. Sementara, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menyebut, jika PPP di bawah kepemimpinan Mardiono telah gagal. Menurutnya, PPP harus fleksibel untuk membuka diri hadirkan calon ketua umum dari eksternal partai jelang Muktamar PPP 2025. "Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai Caketum jelas sudah sangat tidak layak," ucap Rommy, Rabu (14/5). Ia mengeklaim, hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan pernyataannya tersebut. Karena itu, PPP harus fleksibel dalam membuka diri cari calon ketua umum dari eksternal partai. "PPP harus fleksibel. Disamping internal, PPP harus membuka diri untuk sourcing calon ketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART yang mensyaratkan caketum harus pernah duduk 1 periode kepengurusan sebagai Pengurus Harian DPP atau Ketua Majelis," pungkasnya.

Politikus PPP Ahmad Rifa'i mengingatkan Romahurmuziy agar tidak mengobral jabatan Ketua Umum menjelang Muktamar 2025.

Politikus PPP Ingatkan Romahurmuziy Tak Sibuk Obral Jabatan Ketum Partai Jelang Muktamar 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rommy-sulit-jadi-justice-collaborator_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ketika sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ketika sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sepertinya sulit mendapat status justice collaborator. Sebab, hingga pemeriksaan pekan lalu di KPK, Rommy belum mengakui perbuatannya. Yakni, menerima suap dari kepala Kanwil Kemenag Jatim dan kepala Kantor Kemenag Gresik. Saat pemeriksaan perdana, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hak-hak tersangka. Salah satunya menjadi justice collaborator (JC). "Saya kira ini standar untuk seluruh penanganan perkara," terang Febri kemarin. Namun, KPK tidak mudah mengabulkan permohonan JC para tersangka. Apalagi, tersangka yang tidak mau mengakui perbuatannya. Sebab, sikap semacam itu malah menghambat pengusutan perkara korupsi. Sama halnya dengan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/03/2019/khofifah-rekomendasi-dalam-bentuk-apa-yang-saya-sampaikan" target="_blank">Rommy</a> yang belum mau mengakui perbuatannya. Karena itu, tampaknya, dia sulit mendapat JC. "Kami pastikan kalau pengajuan JC seperti itu (tidak mengakui perbuatan, Red) akan ditolak," tegasnya. KPK tetap memandang informasi yang disampaikan para tersangka harus masuk berita acara pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, penyidik yang menangani dapat menindaklanjutinya. Sementara itu, "nyanyian" <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2019/ngotot-tidak-bersalah-rommy-mengaku-cuma-teruskan-aspirasi" target="_blank">Rommy</a> setelah diperiksa penyidik KPK beberapa waktu lalu masih mengambang. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menilai, pernyataan tersebut tidak disertai alat bukti. Bahkan, pernyataan tersebut juga telah dibantah pihak-pihak yang disebut. Baik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa maupun pengasuh Ponpes Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim. Suparji menyebut "nyanyian" <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2019/mengeluh-sakit-rommy-belum-diperiksa-kpk" target="_blank">Rommy</a> bisa saja dipersepsikan sebagai pernyataan yang mengada-ada. "Apalagi, hal tersebut bukan kali ini terjadi," katanya. Suparji mencontohkan mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat M. Nazaruddin yang pernah melakukan hal sama ketika menjadi tersangka KPK beberapa tahun lalu. Kala itu Nazar&mdash;sapaan akrab Nazaruddin&mdash;memaparkan keterlibatan sejumlah <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/03/2019/kpk-kembali-jadwalkan-pemeriksaan-rommy-hari-ini" target="_blank">politikus kakap</a> dalam kasusnya. Selain Nazar, politikus PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti pernah "bernyanyi" terkait kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kala itu Damayanti yang kini berstatus <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2019/dalami-kasus-rommy-kpk-periksa-12-saksi-di-polda-jawa-timur" target="_blank">terpidana korupsi</a> serta ditahan di Lapas Wanita dan Anak Kelas II-B Tangerang menyeret rekan-rekannya di Komisi V DPR.&nbsp;

Rommy Sulit Jadi Justice Collaborator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/khofifah-rekomendasi-dalam-bentuk-apa-yang-saya-sampaikan_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Inda Parawangsa dan wakil gubernur Emil Elistianto Dardak." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Inda Parawangsa dan wakil gubernur Emil Elistianto Dardak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa angkat bicara. Dia merespons pernyataan tersangka kasus jual beli jabatan di Kemenag Romahurmuziy yang menyebutnya ikut merekomendasi Haris Hasanuddin agar menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Orang nomor satu di Jatim itu dengan tegas membantah pengakuan mantan ketua umum PPP itu. "Silakan tanya ke Mas Rommy (sapaan Romahurmuziy, Red). Karena saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan?" katanya saat berada di Gedung Negara Grahadi kemarin. Malah, mantan menteri sosial (Mensos) itu mengaku khawatir ada orang yang mengatasnamakan dirinya. "Makanya, teman-teman sebaiknya tanya sama Mas Rommy. Saya takut ada orang yang mengatasnamakan saya," katanya. Khofifah juga blak-blakan soal hubungannya dengan Rommy maupun Haris. Dengan Rommy, misalnya, gubernur perempuan pertama Jatim itu mengaku terakhir bertemu pada 13 Februari lalu, tepatnya saat pelantikan dirinya sebagai gubernur di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, pembicaraan dia dengan Romy juga sangat normatif. "Beliau mengucapkan selamat dan saya nyuwun pangestu (mohon doa restu, Red). Dan saat itu juga banyak teman yang memberikan ucapan selamat," katanya. Demikian juga Haris. Meski menyatakan tidak mengenal secara personal, Khofifah mengakui beberapa kali bertemu dengan Haris. Namun, dalam semua pertemuan itu, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan soal jabatan. Dia menceritakan, pertemuan pertama mereka terjadi ketika Haris menjadi Kakanwil Kemenag Surabaya. Keduanya bertemu dalam sebuah pengajian. Setelah itu, Khofifah dua kali bertemu dengan Haris saat baru saja dilantik sebagai gubernur. Salah satunya dalam sebuah rapat kerja. "Lalu, ketemu lagi ketika beliau audiensi di sini (Grahadi, Red)," katanya. Khofifah juga menerangkan baru mengetahui bahwa Haris adalah menantu H Roziqi, mantan ketua tim suksesnya dalam Pilgub Jatim 2018. Namun, Khofifah memastikan bahwa hal itu sama sekali tidak berkaitan. "Yang namanya open bidding ya open. Anak ya anak, mantu ya mantu. Itu bersifat personal. Kalau tidak memenuhi kualifikasi kan enggak bisa ikut," katanya. Dalam kesempatan itu, Khofifah juga banyak berbicara soal proses seleksi jabatan di berbagai lembaga negara dengan sistem open bidding yang saat ini banyak dilakukan. Khofifah mengungkapkan, sejak menjadi menteri di era Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid hingga Presiden Joko Widodo, dirinya tidak pernah terlibat seluruh tahapan seleksi tersebut. Sebab, tahapan itu adalah sebuah proses alami. "Jadi, kalau saat proses open bidding kementerian, panitia seleksinya siapa, prosesnya seperti apa, saya tidak pada posisi yang punya kepentingan untuk tahu," katanya. Komitmen itu pula yang saat ini dia terapkan di lingkungan Pemprov Jatim. "Ibaratnya teman-teman carilah lubang tikus atau lubang semut, apakah ada indikasi proses jual beli jabatan. Bahwa saya ingin pastikan komitmen saya untuk membangun pemerintahan yang bersih, membangun proses rekrutmen tanpa ada ruang orang jual beli jabatan," katanya. Dengan nada guyon, Khofifah kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam urusan penempatan jabatan di mana pun. "Wajahku iki loh mosok onok wajah nyuap utowo wajah disuap? Deloken ta (Masak wajah saya ini wajah yang bisa menyuap atau wajah yang bisa disuap? Tolong dilihat, Red)," katanya, lantas tersenyum. Terkait dengan perkembangan kasus jual beli jabatan itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku belum mendapat update dari tim penyidik yang menangani. Termasuk terkait siapa saja saksi yang akan diperiksa di gedung KPK di Jakarta. "Saya pikir kita tunggu saja (perkembangan dari penyidik, Red)," imbuhnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, jadwal pemeriksaan saksi, terutama dari unsur pejabat Kemenag, akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Agenda pemeriksaan itu nanti disampaikan kepada masyarakat. Dengan begitu, publik bisa terus mengawal kasus tersebut. "Karena kasus ini sangat merugikan masyarakat," ujarnya. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Romy di Surabaya. Romy ditangkap terkait kasus jual beli jabatan di Kemenag. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu. Yakni, Romy, Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin, dan Kepala Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Dari OTT, KPK juga menyita barang bukti uang puluhan juta rupiah. KPK mengembangkan kasus itu dengan menggeledah kantor Kemenag.&nbsp;

Khofifah: Rekomendasi dalam Bentuk Apa yang Saya Sampaikan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngotot-tidak-bersalah-rommy-mengaku-cuma-teruskan-aspirasi_m_.jpg" alt="M Romahurmuziy (tengah) mengenakan rompi oranye, tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. Kemarin hadir di KPK mengikuti pemeriksaan perdana sebagai tersangka." width="100%">
<figcaption>M Romahurmuziy (tengah) mengenakan rompi oranye, tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. Kemarin hadir di KPK mengikuti pemeriksaan perdana sebagai tersangka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Romahurmuziy tetap merasa tidak bersalah. Dia mengakui telah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin ke Kementerian Agama (Kemenag). Namun, anggota DPR itu berdalih hanya meneruskan aspirasi masyarakat. Rommy menyampaikannya setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung KPK kemarin (22/3). "Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu," ungkap mantan ketua umum PPP tersebut. Menurut dia, saat proses seleksi Kakanwil bergulir, banyak pihak yang menganggap dirinya corong aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak berwenang. "Bukan hanya di Kementerian Agama, di lingkungan lain pun kalau menyampaikan (aspirasi, Red) kan biasa," katanya. Karena itu, Rommy mengklaim, tidak ada yang salah dalam proses seleksi pengisian jabatan Kakanwil Kemenag Jatim. Yang mengejutkan, Rommy juga menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Chalim. Menurut Rommy, nama Haris yang dia teruskan ke Kemenag tidak terlepas dari aspirasi dan rekomendasi Khofifah dan Kiai Asep. "Dari awal, saya menerima aspirasi itu (tentang sosok Haris, Red) dari Kiai Asep Saifuddin Chalim dan Ibu Khofifah Indar Parawansa," tutur Rommy saat hendak menuju kendaraan tahanan KPK. "Tetapi, kan itu (meneruskan aspirasi, Red) tidak menghilangkan proses seleksinya (Kakanwil Kemenag Jatim, Red)," lanjut dia. Rommy mengungkapkan secara detail bagaimana Khofifah merekomendasikan Haris sebagai sosok yang tepat untuk menjabat Kakanwil Kemenag Jatim. "Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu, beliau (Khofifah, Red) mengatakan, 'Kalau Mas Haris, saya sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan pemprov bisa lebih baik,'" kata Romy, menirukan ucapan Khofifah. Dia juga menirukan omongan Kiai Asep. Menurut Rommy, Kiai Asep menyebut Haris tidak sedang menjalani hukuman disiplin ketika mengikuti proses seleksi Kakanwil Kemenag Jatim. "Ini hanya penerusan aspirasi biasa dari orang-orang yang selama ini kita tahu reputasinya, kita tahu kinerjanya, dan memang butuh sinergi ke depan (dengan pemprov dan masyarakat Jatim, Red)," imbuh dia. Namun, menurut Rommy, semua aspirasi itu tidak dia sampaikan kepada pansel Kakanwil Kemenag Jatim. Dia mengaku sama sekali tidak pernah mengintervensi atau bertemu dengan anggota pansel. "Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang sangat professional. Semuanya guru-guru besar dari universitas Islam negeri se-Indonesia," dalih dia. Rommy mengelak ketika ditanya soal suap Rp 300 juta yang disangkakan oleh KPK kepada dirinya. Namun, dia tidak memberikan alibi yang jelas. Dia hanya berjanji sangat kooperatif dan menjelaskan semua tuduhan tersebut kepada KPK. Rommy justru menuding OTT yang dilakukan KPK kepada dirinya Jumat lalu (15/3) terkait dengan posisinya sebagai ketua umum parpol yang punya follower terbesar di media sosial (medsos). "Saya memang salah satu most wanted (orang paling dicari, Red)," ujar politikus dengan jumlah follower 51 ribu di Twitter tersebut. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya akan melihat relevansi pernyataan Rommy dengan perkara yang sedang ditangani. Sekalipun relevan, informasi tersebut akan dicermati lebih jauh oleh penyidik. "Bisa saja orang menyebut nama siapa pun. Namun, KPK tentu punya tanggung jawab untuk melihat relevansinya dengan pokok perkara," terang Febri. Menurut dia, keterangan yang berdiri sendiri mungkin saja tidak relevan secara hukum. Namun, jika berkesesuaian dengan bukti lain, KPK bisa mencermatinya lebih lanjut. Febri menyarankan Romy mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) bila ingin membantu KPK membongkar secara tuntas dugaan suap itu. Namun, dia mewanti-wanti agar Romy tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi. "Yang disampaikan tentu harus yang benar dan didukung bukti lain," papar dia. Terkait dengan materi pemeriksaan kemarin, Febri menyebut penyidik mengambil sampel suara Romy untuk pendalaman alat bukti percakapan. KPK telah melakukan hal serupa terhadap dua tersangka lain, yakni Haris (Kakanwil Kemenag Jatim) dan M. Muafaq Wirahadi (kepala Kemenag Gresik). "KPK sudah memiliki bukti kuat tentang adanya komunikasi-komunikasi atau pertemuan yang membicarakan terkait pengisian jabatan atau dugaan aliran dana," terang Febri. Setelah pemeriksaan awal tersangka, KPK akan memeriksa saksi secara maraton, terutama saksi dari Kemenag pusat. Sementara itu, KH Asep Syaifuddin Chalim membantah pernyataan Rommy. Dia menyebut tak pernah merekomendasikan Haris Hasanuddin untuk menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. "Tidak ada (rekomendasi itu, Red). Hanya menjawab pertanyaan (dari Rommy) tentang bagaimana beliau (Haris)," katanya di Ponpes Amanatul Ummah, Surabaya, tadi malam. Asep mengatakan, Haris adalah salah seorang santrinya. Haris pernah mengaji di pondoknya selama tiga tahun. "Jadi, kalau ditanyai tentang siapa dia (Haris, Red), saya punya datanya," katanya. Terkait dugaan suap yang dilakukan Haris, Asep mengaku tidak yakin. Sebab, Haris sudah banyak belajar dan mengetahui berbagai hukum. Termasuk hukum suap-menyuap. Bagaimana tanggapan Gubernur Jatim Khofifah? Hingga tadi malam, Khofifah belum bisa dihubungi. Menurut beberapa pejabat Pemprov Jatim, Khofifah sedang berada di Jakarta. Rencananya pagi ini Khofifah memberikan jawaban resmi atas pernyataan Romy. Haris dan Muafaq Diberhentikan Sementara Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi akhirnya diberhentikan sementara dari jabatan masing-masing. "SK pemberhentian sudah terbit pada 19 Maret 2019," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki tadi malam. Alasan pemberhentian dua pejabat itu merujuk pada pasal 88 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di pasal tersebut diatur, PNS diberhentikan sementara karena tiga alasan. Yakni, diangkat sebagai pejabat negara, diangkat sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Ketentuan pemberhentian sementara itu juga ada di Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS. Mastuki menuturkan, pemberhentian Haris dan Muafaq diproses setelah KPK resmi menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Sabtu (16/3). Kemenag lantas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Jawa Timur Amin Machfud sebagai Plt Kakanwil. Kemudian, Plt kepala Kantor Kemenag Gresik dijabat Kasubbag TU Kantor Kemenag Gresik Munir. Mastuki juga mengatakan, kendati dua kantor Kemenag itu dililit masalah, pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar.&nbsp;

Ngotot Tidak Bersalah, Rommy Mengaku Cuma Teruskan Aspirasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/seminggu-jadi-pasien-kpk-rommy-punya-banyak-teman_m_.jpg" alt="Romahurmuziy ketika masih berkalung sorban." width="100%">
<figcaption>Romahurmuziy ketika masih berkalung sorban.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - M Romahurmuziy sudah sepekan mendekam di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjadi pasien lembaga antirasuah itu, dia mengkritisi fasilitas di dalam penjara. Dia mengaku susah tidur sejak "tinggal" di rutan KPK. Bahkan sempat mengalami sakit. Untuk itu mantan ketua umum PPP itu meminta KPK menambah ventilasi udara di ruang tahanan yang berada di Gedung Merah Putih. Penambahan ventilasi udara itu supaya dapat menghirup udara lebih segar lagi. "KPK masih banyak anggaran. KPK serapannya anggarannya rendah. Paling tidak ventilasi itu ditambah supaya ruangan (penjara) itu tidak sangat pengap," ucap Rommy saat keluar dari gedung KPK pada jeda pemeriksaan, Jumat (22/3). Selama di penjara ternyata Rommy mengenali banyak orang di dalam penjara. Tentunya tidur dengan salah satu penghuni tahanan itu. Banyaknya orang yang dikenal itu merupakan ada teman dia sendiri. Tapi tidak menjelaskan siapa saja temannya itu. "Saya sama banyak teman di dalam (tahanan, red)," tukas dia. Sebagaimana diketahui saat ini Rommy menjadi tahanan KPK. Dia mendekam sejak Sabtu (16/3), setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Rinciannya, Rp 50 juta dari Muafaq dan Rp 250 juta dari Haris. Suap itu diduga diberikan demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. Namun, KPK menduga tersangka Rommy terlibat juga dalam proses pengisian jabatan untuk wilayah lain. Selain itu, KPK menduga Rommy tak sendirian dalam menerima aliran suap itu.

Seminggu Jadi Pasien KPK, Rommy Punya Banyak Teman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rommy-jual-pengaruh-lelang-terbuka-jabatan-kemenag-hanya-formalitas_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Nonaktif M Romahurmuziy saat mengenakan rompi oranye usai kena OTT KPK di Jawa Timur. OTT itu terkait dugaan suap jabatan di lingkungan Kemenag." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Nonaktif M Romahurmuziy saat mengenakan rompi oranye usai kena OTT KPK di Jawa Timur. OTT itu terkait dugaan suap jabatan di lingkungan Kemenag.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi yang menjerat anggota DPR sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy bukan melulu soal dugaan suap jual beli jabatan. Praktik dagang pengaruh juga disorot. Pria yang biasa dipanggil Romy itu bisa ikut menata dan mengatur kursi pejabat Kemenag. Padahal, dia bukan orang dalam Kemenag. Di DPR pun Romy bertugas di komisi yang tidak bersinggungan dengan Kemenag. Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad turut mempertanyakan hal itu. Menurut dia, lelang jabatan terbuka seharusnya bisa menutup celah kecurangan dalam pengisian jabatan di instansi pemerintah. Kasus yang melibatkan Romy menunjukkan bahwa sistem tersebut masih bisa diintervensi dari luar. "Menyedihkan, lelang terbuka hanya formalitas," tegas dia kepada Jawa Pos kemarin (17/3). Suparji sepakat jika perdagangan pengaruh diatur dalam pasal khusus. "Demi kepastian hukum, pasal itu seharusnya dirumuskan dalam suatu undang-undang," tutur dia. Ada banyak dimensi terkait dengan perdagangan pengaruh. Untuk itu, diperlukan kepastian hukum agar tidak menjadi multitafsir. Dalam kasus dugaan korupsi pengisian jabatan di Kemenag, Romy dijerat dengan pasal suap. Suparji mengakui, pasal suap memang cukup tepat dipakai KPK. Namun, karena merupakan orang yang berada di luar struktur Kemenag, Romy seharusnya tidak bisa mengatur jabatan. Faktanya, KPK menduga Romy turut serta mengatur pengisian jabatan di instansi tersebut. "Di satu sisi, ada bukti tentang pemanfaatan pengaruh itu dan di sisi lain tidak ada korelasi langsung dengan jabatan Romy dengan mutasi," jelasnya. Saat menjelaskan duduk perkara kasus yang juga melibatkan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga sempat menyinggung perdagangan pengaruh. Dia menyampaikan, seharusnya hal itu diatur dalam UU. "Penting untuk dimasukkan," tutur Laode. Apalagi, praktik perdagangan pengaruh kian marak terjadi di dalam negeri. Dalam beberapa kasus yang sudah ditangani KPK, khususnya yang melibatkan orang-orang politik, kerap terjadi perdagangan pengaruh. "Makanya, dalam (wacana) revisi UU Tipikor, didorong oleh KPK soal perdagangan pengaruh," ucap Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar. Selain Romy sebagai pihak yang diduga menerima suap, kemudian Haris dan Muafaq yang diduga memberi suap, lanjut Erwin, pasti ada pihak internal Kemenag yang memuluskan perbuatan curang itu. "Orang yang menyalahgunakan kekuasaan," cetusnya. Untuk itu, Erwin mendorong KPK mengejar semua pihak yang terlibat.&nbsp;

Rommy Jual Pengaruh, Lelang Terbuka Jabatan Kemenag Hanya Formalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/di-kampung-ternate-manado-rommy-tegaskan-perjuangan-ppp-untuk-umat_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai lama di pentas politik Tanah Air. Keberadaan basisnya tidak terkonsentrasi di beberapa daerah saja. Di Sulawesi Utara terdapat daerah kecil yang diklaim sebagai basinya. Tepatnya di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil, Manado. Kelurahan ini disebut juga Kampung Ternate. Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy saat berada di Kampung Ternate mengapresiasi loyalitas, kader, dan simpatisan parpol tersebut. Dia menyebut perjuangan PPP sejak 1973 tidak pernah berubah menjadi tempat aspirasi umat Islam seluruh Indonesia.&nbsp; "Tidak perlu ditanya tentang peran PPP untuk umat Islam. Sejarah telah mencatat perjuangan PPP dalam memperjuankan aspirasi umat," kata Rommy kepada JawaPos.com, Senin (18/2). Rommy menambahkan bahwa dalam sejarahnya, hanya PPP lah yang menjadi satu-satunya partai yang menghimpun aspirasi umat karena merupakan fusi dari empat partai politik Islam. Walaupun sejak masa reformasi bermunculan partai berbasis Islam baru, namun PPP tetap menjadi partai yang menghimpun aspirasi semua golongan umat Islam. "Kami berjuang untuk umat Islam bukan basi-basi. Setidaknya ada 36 undang-undang (UU) bernuansa syariah yang merupakan aspirasi dari umat Islam. Hingga saat ini PPP tetap menjadi yang terdepan untuk menyalurkan aspirasi umat," jelas Rommy. Kunjungan ke basis PPP ini juga diisi dengan pemberian bantuan untuk pembangunan masjid Miftahun Jannah dan perluasan perkuburan muslim di daerah itu. Bantuan untuk masjid sebesar Rp 70 juta dan lahan perkuburan sebesar Rp 15 juta.

Di Kampung Ternate Manado, Rommy Tegaskan Perjuangan PPP untuk Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-rommy-untuk-caleg-ppp-di-bengkulu-jangan-tergoda-politik-uang_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di Provinsi Bengkulu terdapat empat kursi yang dikirim ke DPR. Empat kursi itu akan diperebutkan oleh seluruh parpol peserta Pemilu 2019. Merebut kursi itu semua caleg tentu akan menggunakan beragam cara untuk bisa lolos. Namun, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy mengingatkan para kadernya agar tidak tergoda dengan politik uang. Karena cara itu tidak efektif menghasilkan suara.&nbsp;Berdasar penelitian, katanya, banyak caleg yang melakukan hal ini. Begitu juga pemilih pada satu periode pemilu pernah mendapatkan 10 amplop. Akhirnya orang itu tidak memilih satu pun. Untuk itu, alumnus ITB itu meminta caleg PPP di Bengkulu lebih kreatif dan menggunakan data dalam menjaring suara pada Pemilu 2019. Dengan kreativitas itu caleg bisa menghadirkan diferensiasi dari caleg partai lain. Namun dalam upaya menghadirkan kretivitas dan diferensiasi harus berdasarkan data, sehingga apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. "Banyak anggota DPR yang berhasil terpilih ke Senayan karena mereka mempunyai strategi yang bagus dan berbeda dengan caleg lainnya. Tentunya strategi yang mereka lakukan berbasiskan data yang telah dimiliki,&rdquo; ujar Romahumuziy hadapan kader PPP di Hotel Pasir Putih Bengkulu, Senin malam (28/1). Dia menyebut, PPP pernah memiliki wakil di Senayan dari Bengkulu pada pemilu periode 1999 dan 2004. Bahkan Bengkulu menjadi daerah utama bagi partai berlambang kakbah tersebut. Namun pada Pemilu 2014 kursi direbut oleh partai lain. "Pada Pemilu 2019 PPP menurunkan putra asli Bengkulu untuk bisa mengembalikan kursi tersebut,&rdquo; ujar pria yang biasa disapa Rommy itu penuh semangat. Adapun pada Senin (28/1), Rommy memberikan pembekalan khusus kepada pengurus dan caleg PPP di Bengkulu. Sementara itu, Ketua DPW PPP Bengkulu M. Nasir Jahiyah menyampaikan bahwa para caleg yakin bisa masuk tiga besar dalam Pemilu mendatang. Mereka siap menerapkan strategi cerdas dan kerja keras di lapangan. "Kami yakin di Bengkulu PPP bisa mencapai target tiga besar yang dicanangkan partai,&rdquo; kata Nasir.

Pesan Rommy untuk Caleg PPP di Bengkulu, Jangan Tergoda Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menangkan-jokowi-maruf-amin-ppp-gunakan-kampenye-door-to-door_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy saat bersilaturahmi dengan kader PPP di Kota Medan, Senin (7/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy saat bersilaturahmi dengan kader PPP di Kota Medan, Senin (7/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengintruksikan seluruh kader untuk mengoptimalkan sisa waktu menjelang Pemilu 2019. Bahkan PPP akan menggunakan strategi door to door untuk berkampanye memenangkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/jokowi-maruf-nol-rupiah-prabowo-sandi-rp-42-juta" target="_blank">Jokowi-Ma'ruf Amin</a> Hal itu diungkapkan Romi, sapaan akrabnya saat bersilaturahmi dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/jokowi-maruf-nol-rupiah-prabowo-sandi-rp-42-juta" target="_blank">kader PPP </a>di Kota Medan, Senin (7/1). Kata dia mendatangi warga dari pintu ke pintu menjadi cara paling efektif.&nbsp; "DPP mengintruksikan para calegnya untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/jokowi-maruf-nol-rupiah-prabowo-sandi-rp-42-juta" target="_blank">canvasing dan micro targetting</a> pada pola kampanye," ungkapnya.&nbsp; Menurut dia, kampanye dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar sudah tidak efektif dilakukan. Sehingga, PPP memilih cara lain. "Yang (bisa) disiapkan adalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/jokowi-maruf-nol-rupiah-prabowo-sandi-rp-42-juta" target="_blank">pasukan militan</a> yang bisa berkampanye door to door dari rumah ke rumah," ungkapnya. Terkhusus untuk para Calon Legislatif, PPP mewajibkan untuk memasang foto <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/jokowi-maruf-nol-rupiah-prabowo-sandi-rp-42-juta" target="_blank">pasangan Capres Jokowi-Ma'ruf.</a> Karena sudah tekad mereka untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.&nbsp;"Ini sebuah instruksi secara lisan dan tertulis yang sudah disampaikan DPP dalam rangka pemenangan Pileg dan Pilpres PPP," ujarnya.&nbsp; Bagi PPP tahun 2019 menjadi penentuan nasib partai. Sehingga seluruh kader diintruksikan untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/jokowi-maruf-nol-rupiah-prabowo-sandi-rp-42-juta" target="_blank">bekerja keras.&nbsp;</a>"Supaya kita mampu menjadi partai yang mendapatkan kedudukan yang terhormat. Sebagai tiga besar pemeroleh kursi di 2019," tandasnya.&nbsp;

Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin, PPP Gunakan Kampenye Door to Door

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rommy-semasa-jokowi-10-tokoh-islam-diangkat-jadi-pahlawan-nasional_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi saat berbincang dengan M Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat berbincang dengan M Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedatangan Presiden Jokowi ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur, pada Selasa (18/12) mendapat apresiasi dari cicit Bahrul Ulum. Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menuturkan, ponpes yang berusia 193 tahun itu baru diberi nama Bahrul Ulum ketika dipimpin oleh KH Wahab Hasbullah. Romahurmuziy yang merupakan cicit KH Wahab Hasbullah itu menyebut, keluarga besar Bahrul Ulum memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Jokowi. Selain karena Jokowi sering berkunjung ke pesantren, presiden ketujuh itu juga yang menetapkan KH Wahab Hasbullah sebagai Pahlawan Nasional pada 2014 lalu. "Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, setidaknya ada 10 tokoh umat Islam yang diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Salah satunya KH Wahab Hasbullah," kata pria yang biasa disapa Rommy itu dalam keterangan resminya, Selasa (18/12). Saat tiba di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jokowi didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Rombongan itu disambut langsung oleh Rommy. Rommy tampak akrab dengan Jokowi saat duduk bersebelahan. Kedua tokoh ini sama-sama kompak menggunakan baju koko warna putih dan kopiah hitam. Keduanya tampak sering terlihat berbincang-bincang. Sementara itu, pimpinan Pesantren Bahrul Ulum, Nyai Mahfudzah Ali Ubaid menyebut bahwa Jokowi selama ini telah menunjukkan perhatian pada pesantren. Sejumlah programnya juga dirasakan pesantren seperti penyediaan rumah bagi para guru. "Kami mengapresiasi program presiden yang akan mendirikan 1.000 Balai Latihan Kerja. Semoga BLK akan segera diwujudkan di pesantren ini. Beliau sangat perhatian pada santri dan pesantren diantaranya ditunjukkan dengan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional," kata Mahfudzah. Nyai Mahfudzah berharap Jokowi tetap dicintai warga Indonesia, serta dijauhkan dari fitnah. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi dalam sambutannya menyampaikan akan membangun BLK di Bahrul Ulul pada 2019. Dia juga menceritakan tentang Bank Wakaf Mikro yang lebih dahulu sudah didirikan.

Rommy: Semasa Jokowi 10 Tokoh Islam Diangkat Jadi Pahlawan Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#m romahurmuziy

Berita Terkini