<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/MENTAN-05-4031983726.jpg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan tentang anomali data sirkulasi beras di Pasar Induk Beras Cipinang di kantor Kementan (3/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan tentang anomali data sirkulasi beras di Pasar Induk Beras Cipinang di kantor Kementan (3/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar anomali data sirkulasi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Biasanya beras keluar hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 ton per hari, mendadak naik jadi 11.400 ton lebih dalam sehari. Angka beras keluar yang tidak wajar itu diduga perbuatan mafia beras.&nbsp; Upaya Kementan membongkar praktik kotor mafia beras itu mendapatkan reapon positif dari berbagai kalangan. Diantara disampaikan Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA). Direktur Eksekutif PPASDA Muhammad Irvan Mahmud Asia mengatakan keberanian Mentan Andi Amran Sulaiman membongkar mafia beras adalah tonggak penting dalam menciptakan keadilan harga. Selain itu juga menjaga ekosistem pangan nasional untuk perlindungan petani dan rakyat kecil sebagai konsumen.&nbsp; &ldquo;Di tengah surplus beras dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog 4 juta ton dan rata-rata harga beras ditingkat penggilingan turun, maka kekurangan dan kenaikan harga beras di pasar seperti Cipinang tidak masuk akal," ungkap Irvan dalam keterangannya Kamis (5/6).&nbsp; Menurut dia, sudah terlalu lama jaringan mafia beras menikmati praktik curang. Maka saat inilah waktu yang tepat untuk menindak siapapun yang terbukti mempermainkan harga beras. Dia menekankan secara hukum praktik mempermainkan harga beras seperti itu, harus diproses sampai keakarnya.&nbsp; &ldquo;Kami melihat harapan ketika pemerintahan Presiden Prabowo, melalui Kementan, membongkar praktik mafia beras," katanya. Mereka mendukung penuh dan selalu bersama Kementan untuk membersihkan tata niaga beras dan komoditas pangan lainnya.&nbsp; Irvan menilai mafia beras adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Kami mendukung penuh tindakan Mentan Amran dan mendorong agar masalah mafia beras itu dikawal sampai tuntas.&nbsp; &ldquo;Untuk kepentingan nasional jangka panjang maka perlu dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi pangan, transparansi rantai pasok, perlindungan harga bagi petani dan konsumen," tambah Irvan.&nbsp; Lebih lanjut PPASDA mendorong pemerintah untuk melibatkan organisasi petani dalam pengawasan distribusi dan penyusunan kebijakan di tingkat hilir. Mereka berpesan jangan memberi ruang bagi para spekulan untuk bermain di atas penderitaan petani dan konsumen. &ldquo;Kejadian (anomali data di Cipinang) ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pangan yang adil, transparan, dan berdaulat," tegas Irvan. (wan)&nbsp;

Biasanya beras keluar hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 ton per hari, mendadak naik jadi 11.400 ton lebih dalam sehari.

Langkah Kementan Sikat Mafia Beras di Pasar Induk Cipinang Dapat Dukungan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/1tUNLHMk467ofipmB8jfXo2B4SMg5R3igiJ9u9YR-1-332322870.jpg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan pernyataan kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/6). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan pernyataan kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/6). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman gerah dengan sepak terjang mafia beras. Gerakannya diduga bisa sampai mengotak-atik data beras. Tujuannya supaya tetap bisa memperoleh cuan dari rantai pasok beras.&nbsp; Amran mengatakan, anomali data arus keluar-masuk beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) diduga terkait dengan upaya sabotase beras oleh mafia. Arus keluar beras yang sejak 2020 di kisaran 1.000 sampai 3.000 ton, mendadak jadi 11.400 ton lebih di tanggal 28 Mei lalu.&nbsp; Amran mengirim pesan tegas kepada mafia beras yang selama ini menikmati perputaran uang triliunan rupiah agar mengakhiri praktik kotornya. Dia berani bilang seperti itu karena faktanya produksi dan stok beras nasional melimpah. Jadi tidak ada alasan untuk impor atau sejenisnya.&nbsp; Menurut Amran, selama ini ada selisih harga yang lebar antara harga beras di petani dengan di eceran atau konsumen. Selisihnya bisa sampai Rp 2.000/Kg. Terlihat kecil, tapi jika dikalikan dengan jutaan ton peredaran beras, angkanya bisa triliunan rupiah.&nbsp; Amran mencontohkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei ini produksi beras mencapai 21 juta ton. Jika midlleman atau mafia beras mendapat keuntungan Rp 2.000/Kg, maka ada perputaran uang Rp 42 triliun yang mereka nikmati. Fenomena itu tidak boleh diteruskan. Urusan padi atau beras harus membawa manfaat besar kepada petani dan konsumen di tingkat eceran. Saat ini penghasilan rata-rata petani hanya Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per bulan. Karena mengolah sawah tidak sampai satu hektar.&nbsp; Untuk itu Amran mengatakan adanya Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa mempersempit gerak mafia beras. Pasalnya beras dari petani, dijual langsung oleh koperasi ke konsumen. "(Peran) Koperasi adalah memotong rantai pasok. Yang dulunya delapan atau tujuh tahap, menjadi tiga tahap," kata Amran kepada wartawan di Jakarta Rabu (4/6) Setelah Koperasi Merah Putih itu beroperasi, nantinya beras dari produsen atau petani dibeli oleh koperasi. Kemudian koperasi langsung menjual ke masyarakat. Peran koperasi bisa menggantikan keberadaan tengkulak, middleman, mafia atau apapun sebutan lainnya.&nbsp; Kawal Pertanian, Sambut Musim Kemarau Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal produksi padi di Indonesia. Diantaranya dengan bersiap menghadapi musim kemarau yang sudah di depan mata. Diantara upayanya adalah dengan pompanisasi dan perbaikan irigasi. Program ini terus dimatangkan oleh Kementan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).&nbsp; Dia mengatakan mulai bulan ini hingga Oktober, Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Sehingga curah hujan diprediksi akan sangat rendah. Kondisi ini berisiko menyebabkan kekeringan lahan, keterbatasan pasokan air irigasi, penurunan luas tanam, serta ancaman gagal panen di sejumlah daerah. "Kita menghadapi musim kemarau yang menjadi titik kritis bagi pertanian. Juni sampai Oktober, hujan minim," tandasnya. Tapi justru di masa inilah produksi harus tetap dijaga. Pengalaman tahun lalu membuktikan, meski di tengah El Nino, produksi justru meningkat karena pompanisasi.&nbsp; Maka pada tahun ini pompanisasi dan irigasi harus kita jalankan maksimal. Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk peningkatan infrastruktur irigasi di area seluas 2 juta hektare. Pada tahun 2025, penguatan irigasi difokuskan pada lahan intensifikasi seluas 851 ribu hektare optimalisasi lahan (oplah), 1 juta hektare sawah tadah hujan, serta 500 ribu hektare ekstensifikasi lahan baru. Kemudian untuk Pompanisasi juga sudah disebar di 80 ribu titik diseluruh Indonesia. Seperti di pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa. Amran meminta pompanisasi dan lokasi irigasi didata lagi dengan baik serta program ini dijalankan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk memastikan aliran air dari bendungan hingga ke lahan petani tidak terputus. Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja bersama dalam menyukseskan program pompanisasi dan perbaikan jaringan irigasi itu. Karena menjadi upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Utamanya menjaga produksi beras ditengah tantangan musim kemarau 2025. &ldquo;Program ini membuka ruang bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kepedulian serta anggaran," katanya. Kepala daerah terlibat memperbaiki jaringan irigasi yang sangat penting bagi masyarakat petani di wilayah masing-masing. Sehingga ketika memasuki musim kemarau, petani tidak kekurangan ketersediaan air. Tito juga menginstruksikan seluruh kepala Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di provinsi, kabupaten, dan kota untuk turun langsung mengecek kondisi lahan dan ketersediaan air di daerah masing-masing. (wan)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya Koperasi Merah Putih untuk memberantas mafia beras dan menjaga ketahanan pangan.

Koperasi Merah Putih Berjalan, Mentan Klaim Ruang Gerak Mafia Beras Makin Sempit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/19/qwcaDH0XWV10S597rySihopwrGizrBuvjUQ3haFm-2165610973.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap pengalaman ditegur Wapres saat memberantas mafia beras dalam pidatonya di Unhas Makassar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap pengalaman ditegur Wapres saat memberantas mafia beras dalam pidatonya di Unhas Makassar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Potongan pidato Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali viral. Kali ini pidato di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Dalam video tersebut, Amran mengatakan pernah ditegur Wakil Presiden karena memberantas mafia beras. Namun tidak disebutkan nama Wakil Presiden yang dia maksud.&nbsp; Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono memberikan penjelasan atas isi pidato Amran tersebut. &ldquo;Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu. Saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,&rdquo; ujar Arief dalam keterangannya Sabtu (19/4). Seperti diketahui selain menjadi Mentan di era Prabowo, Amran juga pernah jadi Mentan di era Jokowi.&nbsp; Arief menegaskan bahwa teguran yang diterima Mentan Amran saat itu justru dianggap sebagai masukan sangat positif. Teguran itu menjadi pengingat bagi beliau untuk semakin hati-hati dan bijak dalam mengambil langkah strategis. Khususnya terkait kebijakan pangan nasional. Menurut Arief, melalui cerita dalam pidatonya Amran ingin menyampaikan bahwa dengan dukungan Presiden dan Wakil Presiden. Mentan Amran tidak ragu bertindak demi membela petani dan menjaga kepentingan nasional. &ldquo;Pak Menteri selalu memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar,&rdquo; tegasnya. Hingga kini, Kementan terus bersinergi dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindak tegas kasus-kasus kejahatan di bidang pangan. Seperti pupuk palsu, manipulasi MinyaKita, serta dugaan korupsi di lingkungan internal. Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Mentan Amran telah menunjukkan ketegasannya. Tercatat ada 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses secara hukum. &ldquo;Presiden dan Wakil Presiden kita sangat tegas dalam isu pangan," Kata Arief. Khususnya perangi korupsi dan mafia pangan. Bagi Amran, integritas adalah harga mati. Siapa pun yang terbukti merugikan petani, baik mitra kerja, pengamat, maupun pegawai internal, akan ditindak tanpa kompromi. (wan)

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap pengalaman ditegur Wapres saat memberantas mafia beras dalam pidatonya di Unhas Makassar.

Mentan Amran Pernah Ditegur Wapres Terkait Mafia Beras, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kasus-beras-pt-ibu-momentum-lawan-kartel-pangan_m_148902.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sanksi tegas atas kasus PT Indo Beras Unggul (IBU) didukung Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI). MAI menilai momentum itu melawan praktik kartel pangan sekaligus menata ulang struktur industri pangan nasional. "Kita tidak boleh lengah, harus waspada dan antisipasi terhadap gejala yang terjadi. Sehingga, struktur industri perberasan kembali on the right track sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," ujar Ketua Umum MAI, Fadel Muhamad, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/8). Apalagi, katanya, beras merupakan pangan pokok yang menguasai hajat hidup rakyat, sehingga pemerintah berkewajiban mengatur dan mengawasinya. Kemudian, Fadel melihat tren ketimpangan struktur industri perberasan ke depan kian riskan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, terdapat 182 ribu penggilingan, di antaranya 94 persen penggilingan kecil dan keliling dengan kapasitas kurang 1,5 ton beras per jam. Lalu, sekitar 6.800 unit (lima persen) penggilingan kelas sedang, hanya ada sekira 2.000 unit (satu persen) penggilingan besar dengan kapasitas di atas 3 ton per jam. Bahkan, ada sekitar lima perusahaan sangat besar dengan fasilitas pabrik penggilingan beras terpadu (rice processing complex/RPC) berkapasitas sangat besar mencapai ratusan ribu ton beras per tahun. "RPC unggul dalam efisiensi teknis dan ekonomis. Sementara, penggilingan kecil dan keliling yang tidak efisien secara teknis," kata Fadel. Lima perusahaan sangat besar yang bergerak dalam perberasan itu, antara lain PT Tiga Pilar Sejahtera karena memiliki kapasitas 810 ribu ton per tahun pada 2017 dan berencana meningkatkan produksi mencapai 2 juta ton per tahun pada 2020 atau menguasai lima persen pangsa beras nasional. Perusahaan besar di bisnis perberasan adalah PT PBS, PT PUI, dan PT PLI di Jawa Timur dengan kapasitas 150 ribu ton pada 2014 serta PT SEP dengan dua pabrik di Sumatera berkapasitas 200 ribu ton di tahun sama. Menurut catatan Perpadi, kapasitas total penggilingan mencapai 200 juta ton gabah. Artinya, dengan produksi gabah nasional 79,3 juta ton per 2016, dipastikan terjadi persaingan kuat antarpenggilingan dalam menyerap gabah dan diyakini pemenangnya adalah perusahaan kakap. "Apabila ada kolusi di antara mereka, maka terjadi kartel beras dan bila berjalan bertahun-tahun, maka ibarat bola salju, menggulung kian besar dan menggurita. Ha ini tidak boleh terjadi dan harus diatur sejak sekarang," tegasnya. Gejala tersebut, kata Fadel, kini telah terlihat, di mana dari 29 ribu penggilingan anggota Perpadi, 92 persennya penggilingan kecil. Sekarang tinggal 40 persen, karena kalah bersaing membeli gabah. Diprediksi, nantinya perusahaan sangat besar ini akan mengalahkan Bulog dalam pengendalian harga gabah maupun beras, sehingga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. "Kini saatnya untuk mengkaji dan menata ulang struktur industri perberasan, sehingga kembali ke arah yang benar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan," jelas Fadel. Dia menyarankan hal itu, lantaran UU Pangan cukup komprehensif dari sistem produksi dengan melindungi petani, mengatur distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan. "Dan mengatur harga pada tingkat produsen dan konsumen," tegasnya. Guna membatasi ruang gerak mereka, MAI menyarankan beberapa poin kepada pemerintah. Pertama, mengatur laju perkembangan RPC atau penggilingan padi besar (PPB) dengan mengatur cakupan (coverage) produksi gabah di kabupaten sekitar dari lokasi pabrik. "Semestinya tidak boleh melakukan merger dengan perusahaan lain serta tidak boleh PMA hadir pada penggilingan padi, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Fadel. Kedua, penggilingan skala kecil direvitalisasi dan bermitra dengan Bulog. Ketiga, mengawasi ketat penggilingan kecil keliling, agar memenuhi standar kelayakan teknis dan efisiensi. Keempat, mengatur harga beras medium dan beras premium, sehingga efektif menstabilkan harga dan memberikan perlindungan bagi konsumen beras.

Kasus Beras PT IBU, Momentum Lawan Kartel Pangan

mafia beras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafia beras

Berita Terkini

Langkah Kementan Sikat Mafia Beras di Pasar Induk Cipinang Dapat Dukungan Masyarakat

Koperasi Merah Putih Berjalan, Mentan Klaim Ruang Gerak Mafia Beras Makin Sempit

Mentan Amran Pernah Ditegur Wapres Terkait Mafia Beras, Begini Penjelasannya

Kasus Beras PT IBU, Momentum Lawan Kartel Pangan

Download Aplikasi JawaPos.com