<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/4-HOAX-JPC-4116334694.jpg" alt="Ilustrasi hoax. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hoax. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bertepatan dengan Safer Internet Month 2025, Mafindo meluncurkan 16 modul literasi digital baru yang dapat diakses secara gratis untuk siswa SMP dan SMA. Tema modul-modul ini meliputi &ldquo;Mengintegrasikan Mindfulness ke dalam Dunia AI&rdquo; juga &ldquo;Cakap dan Kreatif di Dunia Digital dan AI.&rdquo;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Inisiatif ini diklaim merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang dimulai sejak 2023 bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), yang didukung oleh Google News Initiative (GNI) untuk menekan hoax yang semakin mengkhawatirkan beredar di kalangan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, sebanyak 26,67 % pengguna internet di Indonesia adalah siswa berusia 5-18 tahun. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami cara menggunakan internet dengan aman dan menghindari risiko seperti hoaks, perundungan digital, dan penipuan online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Literasi digital dan berpikir kritis menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa,&rdquo; ujar Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada awal 2024, koalisi Cek Fakta menginisiasi penyusunan modul yang berfokus pada pemberian keterampilan kepada siswa dalam literasi informasi, pengecekan fakta, cara membaca secara lateral, literasi berita, serta berpikir kritis terhadap informasi di ruang digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01265221/mafindo-infodemik-atau-hoaks-tentang-covid19-memperburuk-pandemi">Mafindo: Infodemik atau Hoaks tentang Covid-19 Memperburuk Pandemi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modul-modul ini juga selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memasukkan literasi digital dalam mata pelajaran Informatika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui modul Cek Fakta dari Mafindo, peserta bisa belajar untuk mengenali ruang publik virtual, revolusi digital, meningkatkan keamanan akun, menghentikan cyberbullying, hingga mengintegrasikan mindfulness ke dalam dunia AI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya itu, peserta juga bisa mendapatkan materi agar cakap dan kreatif di dunia digital, bertransaksi secara digital yang aman, memahami hukum dunia digital, hingga mengenal cyberdemocracy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Inisiatif bertujuan untuk meningkatkan literasi media dan membantu masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menemukan informasi dan berita yang terpercaya,&rdquo; kata Yos Kusuma, News Partner Manager Google Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilanjutkannya, Google telah mendukung Cek Fakta sejak 2018 melalui Google News Initiative dan organisasi nirlaba kami, Google.org. "Perjuangan melawan misinformasi masih terus berlanjut, dan kami sangat antusias dengan inovasi Cek Fakta selanjutnya," tandas Yos.</div>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, sebanyak 26,67 % pengguna internet di Indonesia adalah siswa berusia 5-18 tahun.

Hoax Semakin Meresahkan, Mafindo Rilis Modul Literasi Digital Gratis untuk Siswa SMP dan SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-1-PLENO-REKAPITULASI-PROVINSI-DKI-FED-6JPG-1482466534.jpg" alt="KPU Provinsi DKI Jakarta membuka kotak berisi berkas rekap hasil penghitungan suara tingkat Kota saat rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi penghitungan suara Pemilu 2024, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>KPU Provinsi DKI Jakarta membuka kotak berisi berkas rekap hasil penghitungan suara tingkat Kota saat rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi penghitungan suara Pemilu 2024, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergeming atas keputusannya meniadakan tampilan diagram pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Bahkan, penutupan diagram itu akan dilakukan hingga penetapan hasil Pemilu 2024.</p> <p>Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, informasi yang menampilkan hasil akan dilakukan setelah tuntas. &rdquo;Nanti pasca KPU RI menetapkan hasil, KPU RI akan menampilkan perolehan suara di tingkat nasional, baik dalam maupun luar negeri,&rdquo; ujarnya kemarin (7/3).</p> <p>Idham menepis tudingan yang menyebut kebijakan itu mengurangi transparansi. Dia menegaskan, hasil rekapitulasi yang sekarang berjalan tetap bisa disaksikan masyarakat. Sebab, semua rapat pleno disiapkan siaran langsung yang dapat dipantau masyarakat.</p> <p>Tidak hanya itu, pihaknya juga telah memerintahkan untuk memublikasikan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan. &rdquo;Apabila rekapitulator telah selesai melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasilnya, maka wajib diumumkan ke masyarakat luas,&rdquo; terangnya.</p> <p>Idham mengatakan, saat ini proses rekapitulasi di daerah juga terus berlangsung. Bahkan, dalam waktu dekat akan ada provinsi yang menuntaskan rekapitulasi sehingga sudah bisa dinaikkan ke level nasional.</p> <p>Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, sederet masalah sistem elektronik KPU, khususnya yang terkait dengan rekapitulasi suara, menyebabkan adanya distrust masyarakat terhadap sistem tersebut. Bahkan, ketidakpercayaan itu juga dialamatkan pada lembaga KPU secara keseluruhan.</p> <p>Meningkatnya distrust itu, kata dia, membuat berita bohong terkait KPU turut meningkat. Terutama di media sosial (medsos). Menurut Septiaji, KPU perlu memperbaiki pola komunikasi dua arah agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih baik. &rdquo;Kalau tidak, risikonya adalah ketidakpercayaan publik semakin meningkat, apalagi dengan adanya penutupan diagram itu,&rdquo; kata Septiaji kepada Jawa Pos kemarin.</p> <p>Sistem elektronik Sirekap KPU, lanjut dia, sejatinya bagian dari pencegahan disinformasi. &rdquo;Karena dengan disajikannya C hasil, kemudian ditampilkan ke publik itu adalah jembatan membangun kepercayaan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ketua Cyberity Arif Kurniawan menambahkan, langkah KPU menyembunyikan tampilan diagram perolehan suara sejatinya tidak masalah. Namun, tampilan UI/UX dalam bentuk diagram itu umumnya tertuang di kesepakatan awal antara KPU dan developer yang mengerjakan arsitektur sistem elektronik. &rdquo;Jadi, nggak bisa diubah seenaknya,&rdquo; terangnya.</p> <p>Karena itu, Arif mempertanyakan apakah KPU sudah mengubah kesepakatan dengan developer terkait dengan tampilan tersebut. Jika sudah, KPU semestinya menjelaskan kepada masyarakat ihwal kesepakatan yang dimaksud. &rdquo;Ibaratnya, kalau mau ngecat tembok balai desa, tidak bisa seenak pilihan kepala desa, harus dibicarakan dengan masyarakat desa,&rdquo; imbuhnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin merespons polemik aplikasi Sirekap milik KPU. Dia menegaskan bahwa data yang ditampilkan Sirekap bukan menunjukkan hasil yang resmi dan digunakan sebagai acuan negara. Data yang resmi adalah rekapitulasi manual yang berjenjang dan nanti diumumkan secara tersendiri oleh KPU. &rdquo;Hasilnya itu nanti pengumuman resmi kalau sudah ada (pengumuman) KPU,&rdquo; katanya di sela kunjungan kerja di Tangerang kemarin.</p> <p>Ketika nanti hasil rekapitulasi berjenjang secara resmi disampaikan, pihak-pihak terkait punya hak untuk meresponsnya, apakah menerima atau tidak. Ketika ada pihak yang tidak menerima, Ma&rsquo;ruf menekankan ada saluran resminya. Di antaranya, lewat pengaduan di Bawaslu. Atau, juga bisa melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Cara-cara resmi itu bisa digunakan untuk merespons pengumuman resmi KPU terkait hasil Pemilu 2024.(<strong>far/tyo/wan/c6/fal)</strong></p>

KPU bergeming atas keputusannya meniadakan tampilan diagram pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

KPU Tutup Diagram Sirekap, Masyarakat Sipil: Tampilan Sistem Tidak Bisa Seenaknya Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/tiktok-3167827375.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Platform berbagi video pendek TikTok." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Platform berbagi video pendek TikTok.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Isu mengenai misinformasi di media sosial (medsos), terutama di Indonesia,</div> <div dir="auto">saat ini menjadi sorotan banyak mata. Apalagi Indonesia akan memasuki tahun politik, yang membuat media sosial dibanjiri informasi yang belum tentu benar dan berpotensi menyesatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), tingkat hoax yang beredar di Indonesia dari Januari hingga November 2023 sudah mencapai angka ribuan. "Menurut data TurnBackHoax.id, dari Januari hingga November 2023 tingkat hoax untuk isu politik mencapai</div> <div dir="auto">53,9 persen. Sedangkan untuk jumlah konten hoax yang beredar mencapai 2.045," papar Dewi Sari, Strategic Partnerships Mafindo di Jakarta, Jumat (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di kesempatan yang sama, TikTok sebagai salah satu platform hiburan digital terbesar di Indonesia menegaskan bahwa mereka berkomitmen melawan penyebaran misinformasi di platform, baik terkait pemilu maupun isu-isu hangat lainnya, melalui berbagai upaya dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada berbagai upaya yang kami lakukan untuk melindungi keamanan pengguna di platform kami, mulai dari sisi TikTok itu sendiri dan juga dari sisi pengguna. Kenapa harus dua sisi, karena untuk memberantas misinformasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja," ungkap Anggini Setiawan, Head of Communications, TikTok Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Anggini, pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Mafindo yang merupakan salah satu mitra keamanan. Dengan mencantumkan akun TikTok Mafindo di Pusat Panduan Pemilu 2024, Mafindo membantu TikTok melawan penyebaran misinformasi di platform dengan melakukan prebunking, yaitu dengan menyediakan konten-konten edukasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggini mengatakan, dari sisi TikTok, mereka memiliki tim moderasi yang mengkombinasikan teknologi mesin dan tim moderasi manusia. Kombinasi kedua hal ini penting untuk memberikan</div> <div dir="auto">konteks lokal terhadap suatu konten dan memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna dijaga dari berbagai sisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, saat pengguna mengunggah sebuah konten, konten tersebut tidak langsung terunggah. Konten akan melewati beberapa proses moderasi terlebih dahulu, dimulai dari analisis konten secara otomatis. Jika sudah melewati tahapan ini dan tidak terindikasi adanya pelanggaran,</div> <div dir="auto">maka konten tersebut bisa langsung tayang, sedangkan jika terkena <em>flagging</em>, nanti akan diteruskan ke moderasi manusia untuk ditinjau ulang. Jika lolos, maka konten akan terunggah, sebaliknya, jika tidak sesuai dengan Panduan Komunitas kami, maka konten tidak akan</div> <div dir="auto">ditayangkan," jelas Anggini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan dari sisi pengguna, Anggini juga menjelaskan bahwa pengguna memiliki kendali besar terhadap algoritma TikTok agar konten yang muncul di laman For You sesuai dengan preferensi mereka. Konten yang dihadirkan dalam setiap akun akan berbeda tergantung preferensi unik dari tiap-tiap pengguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari awal membuat akun, pengguna sudah diminta untuk memilih kategori apa saja yang mereka sukai, sehingga nantinya konten yang disediakan oleh TikTok relevan dengan minat mereka," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pengguna juga dapat mengontrol konten apa saja yang dapat dihindari dengan melakukan beberapa hal, seperti memanfaatkan fitur 'tidak tertarik' untuk video yang tidak sesuai minat mereka, melakukan filterisasi menggunakan hashtag (tagar kata kunci), dan jika menurut pengguna konten yang hadir di laman For You sudah tidak sesuai, mereka bisa menggunakan fitur penyegaran feed.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anbar Jayadi, Outreach &amp; Partnerships, Trust &amp; Safety, TikTok Indonesia, memaparkan lebih lanjut perihal Panduan Komunitas yang harus dipatuhi oleh semua pengguna ketika berinteraksi dan berkreasi di platform tersebut. Panduan Komunitas merupakan serangkaian norma dan kode etik umum untuk TikTok, termasuk memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menciptakan ruang yang ramah bagi semua orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang melanggar, kontennya kami hapus. Yang melanggar berulang kali, akunnya kami takedown. Dalam konteks tertentu, kami juga dapat melaporkan kepada pihak otoritas, misalnya kasus-kasus serius seperti percobaan bunuh diri, penyiksaan anak, dan lainnya," pungkas&nbsp;Anbar.</div>

Menurut data TurnBackHoax.id, dari Januari hingga November 2023 tingkat hoax untuk isu politik mencapai
53,9 persen.

2.045 Konten Hoax Bertebaran di Medsos hingga November, TikTok Indonesia Komit Cegah Penyebaran Misinformasi Jelang Pemilu 2024

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/HOAKS.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Konten hoaks terkait efek samping vaksinasi Covid-19 terhadap anak beredar di masyarakat. (Dok.JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Konten hoaks terkait efek samping vaksinasi Covid-19 terhadap anak beredar di masyarakat. (Dok.JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat bahwa Facebook menjadi salah satu tempat penyaluran hoaks terbanyak selama tahun 2022.<br /><br />"Memang sampai sejauh ini yang tiga teratas kanal yang menjadi saluran penyebaran hoaks adalah Facebook, Twitter dan WhatsApp," ujar Presidium Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Loina Perangin-Angin dalam Webinar Mafindo "Litbang Talk #01", dikutip dari Antara Rabu (3/5).<br /><br />Tidak hanya Facebook saja, kata dia, di posisi kedua ditempati oleh Twitter dan ketiga WhatsApp sebagai kanal di mana hoaks banyak disebarkan. Ia merincikan di Facebook ditemukan 627 kasus hoaks atau 36,9 persen, Twitter dengan 416 temuan atau 24,5 persen dan WhatsApp dengan 226 temuan atau13,3 persen.<br /><br />"Posisi Facebook tidak pernah berubah selama beberapa tahun terakhir. Dia selalu menjadi peringkat pertama, tapi untuk Twitter dan WhatsApp ini kadang bergantian posisinya," tambahnya.<br /><br />Seiring dengan popularitas TikTok yang semakin meroket, temuan hoaks di saluran ini pun semakin tinggi apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana hanya 133 hoaks atau 7,8 persen. Ia mengaku sudah mengamati ada peningkatan penggunaan TikTok sebagai penyaluran penyebaran hoaks di 2022.<br /><br />"TikTok mulai naik tapi di tahun ini ternyata angkanya lebih tinggi lagi. Ini menunjukkan popularitas TikTok yang pelan-pelan mulai meroket untuk menjadi saluran penyebaran hoaks," ucap dia.<br /><br />Meski begitu, komposisi ini tidak merepresentasikan ekosistem hoaks secara keseluruhan. Sebab, masih ada wilayah-wilayah yang belum terpantau seperti&nbsp;<em>dark social&nbsp;</em>dan&nbsp;<em>word of mouth (</em>wom).<br /><br />Di sisi lain, ia mengklasifikasikan tipe narasi dalam hoaks menjadi beberapa bagian. Untuk tahun 2022, tipe narasi hoaks yang paling dominan adalah tipe&nbsp;<em>wedge driver&nbsp;</em>sekitar 651 hoaks (38,3 persen). Hal ini menunjukkan bahwa narasi hoaks 2022 cenderung menyimpan motif tersembunyi untuk membangkitkan sentimen negatif terhadap sesuatu atau pihak tertentu.<br /><br />Lalu, tipe&nbsp;<em>pipe dream&nbsp;</em>dengan ciri khas memberi harapan palsu yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan ada di posisi kedua dengan jumlah 602 hoaks (35,5 persen). Sementara itu, tipe&nbsp;<em>boogies&nbsp;</em>yang sifatnya menakuti sekitar 125 kasus hoaks.<br /><br />"Ini menunjukkan bahwa kebencian dan harapan merupakan 2 hal yang paling banyak digunakan untuk mengeksploitasi emosi pembaca," tutur Loina.<br /><br />Menurut Loina, gambar dan video paling banyak digunakan sebagai penguat klaim dengan temuan sebanyak 1.137 hoaks (67 persen). Adapun klaim hoaks terkadang diletakkan dalam&nbsp;<em>caption&nbsp;</em>atau dalam gambar atau video yang dibagikan.<br /><br />Dalam memuluskan aksi penyebaran hoaks 2022, mereka biasanya mencatut nama pemerintah pusat maupun daerah dengan temuan sebanyak 417 hoaks (24,6 persen). Ia melihat kategori ini terkadang dicatut begitu saja, terkadang juga sekaligus menjadi target sentimen negatif yang ditumbuhkan melalui hoaks.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571329/1698-kasus-hoaks-ditemukan-pada-2022">1.698 Kasus Hoaks Ditemukan pada 2022</a></strong><br /><br />"Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa hoaks patut diwaspadai sebagai upaya menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," katanya.<br /><br />Loina juga menyinggung pihak yang sering melakukan klarifikasi atas hoaks yang sudah beredar di masyarakat adalah pemeriksa fakta independen atas 1.011 temuan hoaks (59,5 persen), pemerintah berkisar 248 kasus dan Klarifikasi oleh lebih dari satu pihak masih minim hanya sejumlah 62 temuan (3,7 persen).<br /><br />"Pemeriksa fakta ini tidak hanya bicara pemeriksa fakta yang berasal dari Mafindo, tapi Mafindo juga kemudian mengompilasi berbagai hasil verifikasi dari para pemeriksa fakta independen lainnya," ungkap Loina.</p>

"Memang sampai sejauh ini yang tiga teratas kanal yang menjadi saluran penyebaran hoaks adalah Facebook, Twitter dan WhatsApp,"

Facebook jadi Tempat Terbanyak Penyaluran Hoaks

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/images-2023-04-01T121044409-3838440337.jpeg" alt="Ilustrasi: Google ungkap pengguna internet di Indonesia banyak yang menelusuri hoaks. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Google ungkap pengguna internet di Indonesia banyak yang menelusuri hoaks. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jumlah kasus hoaks di Indonesia mencapai 1.698 kasus pada tahun 2022. Ihwal adanya hal ini dikatakan Presidium Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Loina Perangin-Angin.</p> <p>"Jumlah total temuan hoaks oleh Mafindo pada tahun 2022 sebanyak 1.698. Relatif masih lumayan lah karena mungkin bapak/ibu akan kaget ketika di triwulan 2023 saja ternyata jumlahnya sudah banyak," ujar Loina dalam&nbsp;<em>Litbang Talk #01</em>, dikutip dari Antara Rabu (3/5).<br /><br />Ia mengatakan, jumlah hoaks pada&nbsp;tahun 2018 sekitar 997 kasus, lalu naik 224 kasus menjadi 1.221 tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 jumlah hoaks&nbsp;mengalami peningkatan sekitar 2.298 kasus yang didominasi oleh tema kesehatan.<br /><br />Namun, kata dia, jumlah hoaks menyusut pada 2021 menjadi 1.888 kasus dan tahun&nbsp;2022 kian menurun menjadi 1.698 kasus, dan diperkirakan jumlah hoaks&nbsp;akan mengalami kenaikan pada tahun ini.<br /><br />Loina menjelaskan jumlah hoaks&nbsp;tertinggi pada bulan Februari 2022 dengan temuan sebanyak 181 hoaks atau sekitar 10,7 persen. Hal ini disebabkan bulan Januari-Februari adalah masa-masa kasus&nbsp;<em>Omicron</em>&nbsp;sangat tinggi di Indonesia sejak ditemukan pertama kali pada November 2021.<br /><br />Apabila dilihat secara keseluruhan, kata dia, tema politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan atau 32,3 persen, sedangkan tema kesehatan berkisar 242 hoaks atau 14,3 persen.<br /><br />"Memang ada perubahan tren dibandingkan tahun 2021 di mana tema politik masih berada di bawah tema kesehatan. Tahun 2021 dari total 1.888 temuan, tema kesehatan sebanyak 467 atau 24,7 persen, sedangkan tema politik sebanyak 428 atau 22,7 persen," ujarnya.<br /><br />Ia menyebut tema kesehatan masih mendominasi pada bulan Januari dan Februari ketika kasus COVID-19 sedang tinggi dengan masuknya varian Omicron di Indonesia.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571317/eks-pimpinan-kpk-laode-syarif-hingga-ekonom-faisal-basri-jadi-tim-ahli-satgas-tppu-transaksi-janggal-rp-349-t">Eks Pimpinan KPK Laode Syarif Hingga Ekonom Faisal Basri jadi Tim Ahli Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp 349 T</a></strong><br /><br />"Selanjutnya, sejak Maret tren mulai bergeser ke arah dominasi tema politik hingga akhir tahun dengan selisih yang cukup signifikan dibandingkan dengan tema-tema lainnya," ujarnya.<br /><br />Menurut Loina, hoaks sepanjang tahun 2022 didominasi oleh &ldquo;Konten yang Menyesatkan&rdquo; dengan jumlah 680 atau 40 persen, kemudian disusul &ldquo;Konten yang Salah&rdquo; dengan jumlah 345 atau 20,3 persen.<br /><br />"Keduanya merupakan tipe mis/disinformasi dengan unsur pengelabuan yang kuat. Ini indikasi bahwa hoaks tahun 2022 sebagian besar didesain dengan sengaja untuk memanipulasi pembacanya," ungkap Loina.<br /><br />Selain itu, kata dia, sebagian besar hoaks tahun 2022 berbentuk campuran, sebab hoaks dengan kombinasi antara teks dengan gambar/video ditemukan sebanyak 1.345 atau 79,2 persen.<br /><br />"Artinya informasi visual menjadi andalan pembuat hoaks untuk menyampaikan klaimnya," ujarnya.<br />&nbsp;</p>

Ia mengatakan, jumlah hoaks pada tahun 2018 sekitar 997 kasus, lalu naik 224 kasus menjadi 1.221 tahun 2019.

1.698 Kasus Hoaks Ditemukan pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/hoax-gubug.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Seluruh masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan penyebaran virus Covid-19. Namun, selain penyebaran virus pandemi tersebut, ada hambatan lain seperti munculnya infodemik seputar Covid-19.<br /> <br /> Infodemik sendiri mengarah pada informasi berlebih terhadap sebuah masalah. Sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.<br /> <br /> Pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Harry Sufehmi mengatakan, saat ini istilah infodemik sudah mengglobal. Pasalnya, hal ini turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali.<br /> <br /> "Kita saat ini di situasi pandemi, wabah global, bukan lokal. Infodemik tidak menolong situasi yang parah ini," ujarnya dalam video conference di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (18/4).<br /> <br /> Di samping itu, infodemik juga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal Covid-19.<br /> <br /> Informasi tersebut malah membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan.<br /> <br /> "Misalnya informasi mengenai obat tapi hoaks. Jadi (narasinya bilang) lengah enggak apa-apa. Kalau kena, tinggal kasi bawang putih. Padahal sebetulnya hoaks," tuturnya.<br /> <br /> Di sisi lain, Harry juga menjelaskan bahwa sesungguhnya para ulama zaman dahulu telah menyusun hadist untuk melawan hoaks. Saat itu banyak beredar hadist palsu.<br /> <br /> Harry merujuk anjuran para ulama, mengatakan, hadist yang soheh harus punya dasar sanad dan mata. Yaitu mengetahui asal atau sumber dan bunyi makna dan pemahaman tentang isinya.<br /> <br /> "Dasarnya simpel untuk membantah atau mendeteksi hoaks, yaitu sanad dan matan. Sanad itu sumber, matan itu konten," ungkapnya.<br /> <br /> "Jadi maksudnya, kita cek kalau kita dapat berita, sanadnya apa nih, sumbernya dari mana. Kalau cuma forward-an Whatsapp yang enggak jelas sumbernya sama sekali, ya kita anggap hoaks aja sampai terbukti. Jadi, aman," imbuhnya.<br /> <br /> Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah mencatat infodemik berupa hoaks atau informasi yang tidak benar seputar Covid-19 di Indonesia mencapai 566 kasus. Sementara itu, hingga Jumat (17/4) pukul 22.00 WIB, Mafindo mencatat misinformasi dan disinformasi seputar Covid-19 sebanyak 301 berita.

Mafindo: Infodemik atau Hoaks tentang Covid-19 Memperburuk Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Google-fake-news-hoaks-hoax-marketinglandCom.jpg" alt="Ilustrasi: Google fake news. (marketingland.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Google fake news. (marketingland.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mendapat hibah dari Google.org sebesar USD 189 ribu atau setara Rp 2,6 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan dan meluncurkan program literasi media guna membantu masyarakat Indonesia dalam melawan disinformasi, berita palsu, dan hoaks yang sering kali tersebar di internet.<br /> <br /> Public Policy dan Government Affairs Manager, Google Indonesia, Ryan Rahardjo mengungkapkan, hibah ini merupakan bagian dari kampanye literasi media global Google News Initiative senilai USD10 juta yang didanai oleh Google.org. Ini akan digunakan untuk mendanai berbagai workshop yang akan diadakan di 16 kota di Indonesia.<br /> <br /> Mafindo akan memimpin program khusus ini untuk membantu masyarakat lokal mengenali disinformasi yang tersebar secara online dan di berbagai grup chatting. Termasuk mengajarkan cara mendeteksi teknik dan trik yang umum dipakai untuk membohongi masyarakat agar percaya pada berita tertentu.<br /> <br /> “Sepuluh video edukasi singkat yang bisa disebarkan kepada kalangan non-jurnalis, terutama kepada kalangan pelajar, juga akan dibuat. Kami juga telah mendukung sejumlah inisiatif jurnalisme lainnya dan sekarang kami harap bisa semakin memberdayakan audiens yang bukan dari kalangan jurnalis,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8).<br /> <br /> Google News Initiative sendiri dikatakan telah mendukung sejumlah program dan kemitraan literasi media di seluruh dunia. Tujuan utamanya membantu kaum muda untuk bisa mengidentifikasi konten yang berkualitas di internet.<br /> <br /> “Kami harap kami bisa membuat proses belajar literasi media jadi lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Video ini nantinya bisa diakses oleh masyarakat luas, dan bisa digunakan untuk mengedukasi anggota keluarga, tetangga, grup pengajian, atau bahkan siswa di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi,” terang Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho.<br /> <br /> Workshop-nya sendiri akan diadakan di berbagai sekolah dan kampus mulai Agustus sampai November. Target jangkauan lebih dari 10 ribu orang. Mafindo juga akan mewakili Indonesia di Google News Initiative Global Media Literacy Summit yang akan diadakan di London pada 5 September 2019.

Google Gelontorkan Rp 2,6 Miliar untuk Bantu Lawan Hoaks di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/file-20190111-43520-yg072s.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - WhatsApp menjalin kerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan ICT Watch untuk menangkal misinformasi. Kerja sama ini dilakukan menjelang pemilihan umum presiden dan legislatif di Indonesia yang akan berlangsung pada 17 April mendatang.<br /> <br /> “WhatsApp peduli terhadap keamanan pemilihan umum di Indonesia dan kami senang dapat bekerja sama dengan Mafindo dan ICT Watch untuk membantu mereka mempelajari dan memberantas misinformasi. Kami mendorong para pengguna untuk berpartisipasi dalam upaya menanggulangi hoaks, baik sebelum maupun sesudah pemilihan umum," jelas pihak WhatsApp Indonesia dalam keterangan resminya kepada JawaPos.com.<br /> <br /> Lebih jauh, kerja sama WhatsApp dengan Mafindo yakni memberikan solusi bisnis yang memungkinkan Mafindo untuk menerima pesan dalam jumlah besar. Mafindo dikatakan akan bertindak sebagai pemeriksa fakta pihak ketiga dengan meluncurkan saluran telepon yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan atau menemukan adanya misinformasi atau hoaks.<br /> <br /> Masyarakatdapat mengirimkan teks, foto, video, atau audio yang memiliki potensi misinformasi kepada Mafindo di nomor +62 855-7467-6701. Adapun pihak WhatsApp mengklaim bahwa pesan-pesan yang disampaikan akan dilindungi oleh enkripsi end-to-end dan tidak dapat terlihat oleh WhatsApp.<br /> <br /> Selain Mafindo, WhatsApp juga mengumumkan kemitraannya dengan ICT Watch untuk mendukung edukasi tentang misinformasi melalui program pelatihan Literasi Digital di 10 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta. Keduanya bekerja sama dengan komunitas kreatif untuk mengembangkan stiker-stiker unik yang menyuarakan tentang misinformasi di WhatsApp.<br /> <br /> Kerja sama tersebut terjadi lantaran mereka merasakan tantangan misinformasi yang viral sehungga membutuhkan kolaborasi antara perusahaan teknologi dan masyarakat. Upaya ini akan berkontribusi untuk menjaga keamanan selama pemilihan umum dengan memastikan bahwa misinformasi tidak akan terdistribusi.

Tangkal Hoaks Jelang Pemilu, WhatsApp Gandeng Mafindo dan ICT Watch

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-hoax-putri-gus-dur-ajak-siskamling-digital_m_.jpg" alt="Ilustrasi Hoax. Sebaran info bohon atau hoax ramai beredar saat ada momen politik dan bencana alam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hoax. Sebaran info bohon atau hoax ramai beredar saat ada momen politik dan bencana alam.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anita Hayannufus Wahid yang merupkan Putri Presiden Indonesia ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur, menyoroti banyaknya hoaks saat ini. Pasalnya, banyak masyarakat yang percaya dengan berita-berita tersebut.</p><br /> <p>Karena itu, Anita yang juga selaku Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengajak masyarakat untuk melakukan 'Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Digital'. Hal itu dilakukan supaya masyarakat tidak mudah terkena kebohongan.</p><br /> <p>"Kami mengajak seluruh komponen bangsa ikut siskamling digital. Jadi tolong laporin saja. Polisi punya aplikasi siber polisi, Menkominfo punya tempat menerima aduan. Mafindo juga bisa memverifikasi," ujar Anita di DPP PSI, Jakarta, Rabu (9/1).&nbsp;</p><br /> <p>Lebih lanjut, Anita menambahkan, di 2018 saja saat pilkada serentak silam. Setidaknya tercarat oleh Mafindo ada 94 kebohongan di media sosial. "Selama 2018 itu jumlahnya sangat tinggi rata-rata perbulan saja ada 94 hoaks. Sejak Januari memasuki Pilkada serentak," katanya.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Anita mengaku, selain ada hajatan politik, hoaks meningkat apabila ada bencana alam. Kemudian hoax rata-rata yang berhubungan dengan agama dan suku. Karena itu paling mudah memancing reaksi publik.</p><br /> <p>"Jadi ini tingkat hoax meningkat kalau ada bencana alam. Sangat meningkat jumlahnya," katanya.</p><br /> <p>Oleh sebab itu masyarakat perlu tabayun atau melakukan pengecekan apabila ada berita-berita yang kebenarannya masih dipertanyakan. Bahkan masyarakat mudah mengecek berita hoaks. Karena berita hoaks selalu memiliki judul yang bombastis.&nbsp;</p><br /> <p>"Ciri-cirinya gampang bombastis&lrm; atau ada kata-kata viralkan. Jadi untuk melakukan pengecekan berita dna harus mengecek sumber lain," tuturnya.</p>

Marak Hoax, Putri Gus Dur Ajak Siskamling Digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafindo

Berita Terkini