<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/tEfMwOeVz9uOtfKgMfsNsLXewFLPInDmm7ksmtJ6-3746025995.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa magang. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa magang. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa mahasiswa magang di Kementerian/Lembaga akan mendapat honorarium atau uang saku senilai Rp 57.000 per hari berlaku mulai tahun depan.&nbsp; Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang telah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.&nbsp; Melalui aturan itu, Direktur Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran Lisbon Sirait menyampaikan bahwa sebelumnya tidak ada standar biaya yang ditetapkan untuk mahasiswa magang.&nbsp; Namun, kata Lisbon, pemerintah sengaja membuatnya dengan mengacu pada standar uang saku yang biasa diberikan pihak swasta. "Selama ini belum ada standar biaya. Kita coba bikin dengan mengacu kepada standar biaya yang juga dilakukan oleh pihak swasta. Jadi kita coba buat sehingga teman-teman di mahasiswa yang nanti ingin mengikuti program magang," kata Lisbon kepada awak media belum lama ini.&nbsp; Lebih lanjut dia membeberkan dengan terbitnya PMK baru, maka setiap Kementerian/Lembaga bisa menganggarkan honor mahasiswa magang.&nbsp; Adapun tujuan dari pemberian honor ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.&nbsp; "Ini kalau di swasta ini sudah diberikan ya. Jadi kita coba pemerintahan Kementerian Lembaga untuk menyediakan anggaran," pungkasnya.&nbsp; Kendati begitu, dalam Permenkeu Nomor 32 Tahun 2025, disebutkan bahwa uang harian magang mahasiswa ini hanya diberikan kepada mahasiswa level 1 atau Diploma IV yang mendapatkan penugasan wajib dari perguruan tinggi.&nbsp; Selain itu, pemberian uang magang mahasiswa juga tidak bersifat wajib. Namun, dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan uang saku magang mahasiswa sejenis lainnya dengan maksinal diberikan selama 3 bulan.

Pemerintah melalui Kemenkeu menetapkan honorarium untuk mahasiswa magang sebesar Rp 57.000 per hari, berlaku mulai 2026.

Mulai 2026, Mahasiwa Magang di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Dapat Uang Saku Rp 57.000 Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-093528-2963945709.jpeg" alt="Konjen RI untuk Hongkong dan Makau Yul Edison didampingi Vice President of BINUS Higher Education &amp; Professional Services Harjanto Prabowo di Hongkong, Jumat (28/6). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI untuk Hongkong dan Makau Yul Edison didampingi Vice President of BINUS Higher Education &amp; Professional Services Harjanto Prabowo di Hongkong, Jumat (28/6). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahasiswa program studi kepariwisataan memilih Hongkong sebagai tempat tujuan magang atau intership dalam penyelesaian masa studinya. Umumnya mahasiswa kepariwisataan itu magang di perhotelan Hongkong. Kendati berstatus magang, mereka diperlakukan seperti pekerja profesional. Mahasiswa magang mendapat upah atau uang saku. Bahkan nilainya cukup tinggi dan bisa untuk hidup. "Ketika mereka sudah lulus dari perguruan tinggi asalnya, tidak sedikit mahasiswa magang itu mau berkarir di Tanah Air," ujar Konjen RI untuk Hongkong-Makau Yul Edison saat ditemui JawaPos.com akhir Juni lalu. Yul Edison mengatakan, jumlah wisatawan asal Indonesia yang masuk ke Hongkong setiap bulannya berkisar seribu hingga 1.500 orang. Banyaknya jumlah wisatawan asal Indonesia ke Hongkong karena biaya transportasi cukup murah dari maskapai asal Hongkong, seperti Cathay Pacific. Padahal pariwisata di Hongkong tidak terlalu lebih baik dari Indonesia. Selain berwisata, warga negera Indonesia (WNI) yang datang ke Hongkong ada untuk bekerja dan belajar. Untuk belajar umumnya, pertukaran pelajar, magang, dan memang memilih studi di Hongkong. Apalagi di Hongkong terdapat lima perguruan tinggi yang memiliki kualitas tinggi tingkat dunia. Sebut saja The University of Hong Kong (HKU), The Chinese University of Hong Kong (CUHK), The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), The Hong Kong Polytechnic University (PolyU, dan City University of Hong Kong (CITYU). Sementara untuk mahasiswa asal Indonesia yang memang kuliah di Tanah Air, mereka ke Hongkong umumnya untuk mengikuti pertukaran pelajaran, pendidikan program double degree, dan magang. Untuk mahasiswa magang mereka umumnya dari program studi kepariwisataan. Umumnya mereka berkarya di perhotelan. "Di sini mendapatkan pengalaman lebih. Tidak hanya sekadar nilai, tetapi diperlakukan seperti pekerja perhotel profesional dan mendapat upah seperti pegawai lainnya," ujar Yul Edison. Tak jarang, kata diplomat yang lama bertugas di Meksiko itu, mereka setelah wisuda di perguruan tinggi asalnya di Tanah Air kembali ke Hongkong. Sebab, mahasiswa magang itu mendapatkan tawaran kerja langsung dan mendapat upah standar Hongkong. Untuk pekerja formal di Hongkong nilai upah standar mereka jika dikonversikan ke kurs rupiah, mereka mendapat minimal Rp 15 juta per bulan. "Itu untuk pekerja baru. Jika pengalamannya bagus, kinerja bagus bisa mereka mendapat Rp 25 juta per bulan," ujar Konjen berdarah Minang itu. Yul mendapat informasi bahwa beberapa perhotelan mengeluhkan para lulusan pariwisata di Indonesia tidak mau berkarya di Tanah Air. Padahal perhotelan di Indonesia lagi tumbuh dan membutuhkan tenaga terampil.

Mahasiswa program studi kepariwisataan memilih Hongkong sebagai tempat tujuan magang atau intership dalam penyelesaian masa studinya.

Mendapat Gaji Besar di Hongkong, Mahasiswa Magang Indonesia Enggan Berkarir di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-27-at-17.52.31.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada mahasiswa peserta Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Batch 4 Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Balai Pemuda Surabaya, Senin (27/2). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada mahasiswa peserta Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Batch 4 Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Balai Pemuda Surabaya, Senin (27/2). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan sekaligus melepas sebanyak 330 mahasiswa peserta Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Batch 4 Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Balai Pemuda Surabaya, Senin (27/2).  Setelah dilepas, mahasiswa akan langsung berkolaborasi dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada warga Kota Surabaya.  Pada kesempatan itu, Eri bersyukur karena ada mahasiswa peserta MSIB yang akan magang di Surabaya. Dia berharap, dengan adanya mahasiswa-mahasiswa magang itu bisa memperkuat pelayanan adminduk di kelurahan-kelurahan. Sebab, mereka akan berkolaborasi dengan jajaran pemkot hingga Juni 2023.  Dengan adanya tambahan tenaga itu, ke depan pelayanan adminduk di kelurahan harus diberikan jangka waktu penyelesaiannya seperti yang sudah berjalan di bidang kesehatan, baik di rumah sakit milik pemkot maupun di puskesmas. Dia mencontohkan pelayanan akta kematian dan sebagainya, misalnya penyelesaian suratnya itu 10 menit atau lebih, sehingga akan dibuatkan SOP-nya.  ”Kalau semuanya sudah digital, pasti bisa, sehingga kita juga bisa memastikan berapa KTP yang sudah terbit dan berapa yang belum terbit, dan kesulitannya apa dan masalahnya di mana, itu bisa cepat diketahui. Insya Allah mulai Maret jangka waktunya penyelesaiannya ini akan kita jalankan,” kata Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan, para mahasiswa itu akan menjalankan program MSIB. Sebuah program yang menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam mengetahui dunia profesi yang nyata dan menciptakan tenaga kerja yang profesional.  ”Nah, Dispendukcapil Surabaya ini telah menjadi mitra Kemenristek untuk menjadi lokasi magang sejak Juli 2022,” kata Agus.  Menurut dia, di batch 4 itu ada ribuan mahasiswa yang mendaftar. Dan yang akan bertugas di Kota Surabaya sebanyak 330 mahasiswa. Mereka akan magang mulai 16 Februari-30 Juni.  ”Setelah dilepaskan Pak Wali, mereka langsung bekerja sambil belajar di tengah-tengah masyarakat Kota Surabaya,” ucap Agus Imam Sonhaji.

Ratusan Mahasiswa Ngantor Sementara di Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor startup Campuspedia di Koridor Co-working Space, Surabaya. Sidak itu dilakukan usai viralnya kasus seorang pegawai magang yang digaji Rp 100.000 dan harus membayar penalti Rp 500.000 bila mundur sebelum perjanjian kerja berakhir.  Sidak tersebut dilakukan Kemenaker melalui Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Ditjen Binalavotas dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3). Dari hasil sidak tersebut, tim Binwasnaker dan K3 memastikan informasi yang beredar terkait pemberian gaji yang kecil dan pemberlakuan denda kepada peserta magang adalah benar.  ”Dari penjelasan CEO Campuspedia, saudara Akbar Maulana, kita mendapatkan informasi bahwa memang benar apa yang beredar sebagaimana diinformasikan. Hal yang berkaitan dengan denda Rp 500 ribu itu diakui pernah terjadi seperti itu,” ucap Direktur Pemagangan Ali Hapsah pada Senin (1/11).  Menurut Ali, dengan kejadian tersebut, pihak Campuspedia menyadari tindakannya tidak tepat dan berencana mengembalikan dana denda yang telah diterima kepada peserta magang. ”Ada niat baik dari mereka untuk mengembalikan dana itu kepada orang-orang yang pernah memberikan. Namun, meskipun ada (aturan) denda, tidak serta merta denda itu dibayarkan peserta magang. Ada yang membayarkan, ada yang tidak membayarkan,” ujar Ali.  Dia menjelaskan, para peserta magang di Campuspedia merupakan para mahasiswa. Pemagangan yang dilakukan orang yang sedang mencari ilmu, seperti mahasiswa itu tidak terkait dengan perhatian (concern) Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab sebagaimana pemagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020, yakni pemagangan menyasar para pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan kompetensi.  ”Sehingga dalam konteks ini sebenarnya kurang relevan dengan concern kita. Meskipun demikian, kita tetap memberikan arahan agar aturan di Permenaker bisa menjadi acuan, sehingga hasil yang diharapkan dari proses magang itu betul-betul bisa didapatkan,” terang Ali.  Pada kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi kepada industri yang bersedia menjadi penerima magang. Sebab, program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan vokasi yang bertujuan mengatasi persoalan ketenagakerjaan.  ”Sebagaimana ditekankan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pemagangan sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai tuntutan pasar kerja,” ucap Ali.  Dia mengatakan, agar pemagangan yang dilakukan industri berjalan dengan benar, yakni sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, Kemnaker sangat membuka diri dan siap membantu industri dalam hal memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Seperti merancang proses pemagangan dan menyiapkan mentor yang bersertifikat.  ”Intinya pemagangan ini bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang kita dorong, tapi dengan syarat kita dalam melaksanakannya sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2020,” papar Ali.

Usut Kasus Magang Campuspedia, Kemenaker Lakukan Sidak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215743.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program Kampus Merdeka melalui Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) direspons positif oleh kalangan warga kampus. Ribuan mahasiswa telah mendaftar untuk bisa mengikuti program tersebut.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Paristiyanti Nurwardani mengungkapkan, program itu bertujuan untuk menyinergikan perguruan tinggi dengan industri dan kehidupan nyata. Dalam praktiknya, aktivitas Kampus Merdeka telah berhasil membantu untuk menghilangkan sekat antara perguruan tinggi dan industri.  Dalam program Kampus Merdeka, kata dia, ada satu program yang paling diminati. Yakni, MSIB. Lebih dari 70 persen mahasiswa dari 1 juta pendaftar memilih untuk mengikuti program magang tersebut. ”DPR menjadi salah satu mitra favorit yang dipilih mahasiswa,” ujarnya. Setidaknya, ada sekitar 7 ribu orang yang mendaftar untuk bisa magang di Senayan dalam waktu seminggu. Namun, hanya 150 orang yang diterima.  Paris berharap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat membantu menciptakan SDM yang berkualitas. Dia yakin para mahasiswa akan dididik dan mendapat pengalaman yang istimewa selama satu semester magang.  Saat ini ada 128 mitra yang bisa dipilih mahasiswa untuk mengikuti MSIB. ”Program MSIB dapat membantu mahasiswa untuk bisa belajar keahlian lain di luar pembelajaran yang sedang dia jalani,” ungkapnya. Dengan begitu, mahasiswa punya bekal tambahan untuk menghadapi masa depan. ”Terlebih, sekarang ini mahasiswa dituntut untuk bisa berbagai macam keahlian dan tidak terbatas satu keahlian saja,” sambungnya.  Sementara itu, anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengungkapkan, program tersebut dapat membantu mahasiswa untuk menemukan ketertarikan sebenarnya pada diri mereka. Dengan demikian, mahasiswa bisa memiliki kompetensi lain yang berbeda dari jurusan yang diambil. ”Walaupun dia memilih jurusan hukum atau jurusan ekonomi, belum tentu dia sebenarnya sangat mencintai atau sangat tertarik dengan mata kuliah tersebut kan,” tuturnya.  Karena itu, lanjut Sofyan, program Kampus Merdeka telah memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu seluas-luasnya tanpa harus memperhatikan latar belakang jurusan. Nanti ilmu yang diperoleh juga dapat menjadikan mereka sebagai SDM berkualitas yang siap bertarung di dunia kerja.

DPR Jadi Incaran Mahasiswa Magang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WIKAN.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghadirkan program magang bersertifikat. Program ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK, dan MA yang hendak melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi vokasi.  Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Wikan Sakarinto mengatakan bahwa program beasiswa ini akan memberikan gaji bagi para mahasiswanya. Adapun gaji yang akan diberikan hingga mencapai Rp 4 juta.  "Mahasiswa magang dapat gaji dan kami menyediakan anggaran untuk menggaji mahasiswa magang, kisaran Rp 4 juta. Mungkin ada 1 semester yang dikosongkan matkulnya (khusus untuk magang), mungkin di semester akhir seperti semester 7 dan 8," terang Wikan dalam webinar Sosialisasi Program Kampus Merdeka Vokasi, Rabu (21/7).  Magang bersertifikat ini juga dilengkapi sertifikasi yang dikenal dan diakui dunia industri. Istimewanya, bukan hanya mahasiswa yang membuat serta mendaftar proposal, namun juga perusahaan diminta untuk mengisi data.  "Untuk ini tidak sama dengan program biasanya, kalau ini kita datangin (perusahaan) dan kita minta menyusun proposal dan kegiatannya kayak apa dan projectnya apa. Itu dirancang industri," tuturnya.  Mendikbudristek Nadiem Makarim juga berharap jangan hanya 10 atau 12 mahasiswa saja yang ikut magang, diharapkan ada 100 mahasiswa per perusahaan. Meski banyak, untuk mendapat sertifikat tidak mudah.  "Jadi nanti ada seleksinya untuk lulus, industri menyeleksi betul calon pegawai. Ada nanti (gaji) Rp 1,5 sampai Rp 4 juta, tergantung kesepakatan untuk bisa perform," jelasnya.  "Kita jangan hanya menciptakan ijazah tapi juga lulusan kompeten dengan dana LPDP untuk menyiapkan semua aspek ini, bayangkan mahasiswa magang kami gaji, kalau industri mau nambah ya bagus," pungkasnya.  Adapun untuk mendaftar program beasiswa yang disediakan LPDP ini bisa melalui https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id.

Ikut Magang Bersertifikat, Mahasiswa Bisa Dapat Gaji Rp 4 Juta