<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/10_mantan-2835641928.jpg" alt="BANTAH DAKWAAN: I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (1/11)." width="100%">
<figcaption>BANTAH DAKWAAN: I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Banyaknya mahasiswa "titipan&rdquo; dari sejumlah pihak diungkap mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng saat membacakan nota eksepsi kemarin (31/10). Titipan tersebut di antaranya dari para kolega yang memaksa agar saudara atau anaknya diluluskan menjadi mahasiswa di kampus di Bali tersebut. &rsquo;&rsquo;Ada oknum calon mahasiswa, di mana akibat penekanan dari oknum aparat hukum paling tinggi di Bali, akhirnya dibantu untuk diluluskan. Tapi, begitu lolos diterima sebagai mahasiswa, masih ngeyel meminta agar uang SPI (sumbangan pengembangan institusi) digratiskan,&rdquo; katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Antara didakwa menyalahgunakan dana SPI penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unud. Seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Bali, dia membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Agus Akhyudi. Antara membela diri bahwa pemungutan dana SPI memiliki dasar hukum jelas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ristek Dikti (Permenristekdikti) No 39 Tahun 2017. Juga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) No 25 Tahun 2020, khususnya Pasal 10 ayat 1 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumbangan tersebut, lanjut Antara dalam eksepsinya, sangat diperlukan PTN (perguruan tinggi negeri). Pemerintah hanya mampu membiayai 28 persen dari dana yang diperlukan PTN. Dia mengatakan bahwa pemungutan dana SPI dimulai dari kebijakan rektor yang menjabat pada periode 2017&ndash;2021, yakni Prof Dr AA Raka Sudewi yang sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran pada 2017&ndash;2021. &rsquo;&rsquo;Saya sebagai wakil rektor bidang akademik sama sekali tidak ikut serta dalam penyusunan SPI itu,&rdquo; ungkap Antara. (ney/c6/ttg)

Mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng mengungkap soal banyak mahasiswa titipan di PTN yang dipimpin.

Mantan Rektor Universitas Udayana Ungkap Mahasiswa "Titipan"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mendalami seluruh fakta persidangan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru (maba) Universitas Lampung (Unila). Salah satunya terkait banyaknya pihak yang menitipkan calon maba ke Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dirjen Dikti Kemendikbudristek) Nizam.  "Semua fakta persidangan akan ditindaklanjuti oleh tim jaksa dengan mengonfirmasi kepada para saksi lainnya, termasuk terdakwa," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (2/2).  Ali menjelaskan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan mendalami tersebut kepada para saksi agar menjadi fakta hukum. Nantinya, tim jaksa akan menguraikan fakta tersebut dalam surat tuntutan.  "Akan diuraikan menjadi fakta hukum dalam surat tuntutan bila saling bersesuaian antara fakta tersebut. Silakan ikutan proses persidangannya yang tentunya terbuka untuk umum," tegas Ali.  Dalam sidang dugaan suap penerimaan maba Unila yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung, Selasa (31/1) terungkap dua nama yang menitipkan mahasiswa baru ke Nizam.  Dua orang tersebut yakni Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi.  Hal ini terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 24 milik Nizam. Nizam dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini. "Ini adalah daftar keterangan saudara di KPK, yang menyatakan bahwa ada pejabat-pejabat yang menitipkan untuk diluluskan," ucap hakim ketua PN Tanjungkarang Lingga Setiawan kepada Nizam.  Setidaknya ada 27 nama yang dititipkan Marsudi Suhud dan Nur Purnamasidi kepada Nizam. Dalam daftar nama-nama titipan yang ditampilkan di persidangan, Marsudi Syuhud menitipkan 24 nama calon mahasiswa ke enam universitas, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Malang, Institut Teknologi Sepuluh November yang kesemuanya dilakukan pada tahun 2021 dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).  Sedangkan, tiga titipan calon mahasiswa lainnya merupakan dari Nur Purnamasidi ke UI pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) serta dua lainnya yang tidak diketahui.  Nizam menuturkan, dari nama-nama calon mahasiswa yang dititipkan oleh kedua orang tersebut, tidak semuanya ditindaklanjuti. "Tidak semua ditindaklanjuti Yang Mulia, hanya satu dua kejadian saja. Seperti Pak Muhammad Nur Purnamasidi ingin masuk ke Universitas Indonesia (UI)," ucap Nizam.  Dia mengatakan, tindak lanjutnya dengan menyampaikan ke Wakil Rektor UI untuk mengecek apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk masuk. "Untuk akhirnya masuk atau tidak yang bersangkutan, saya tidak mengikuti," pungkasnya.

KPK Dalami Titipan Mahasiswa ke Plt Dirjen Dikti Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bambang-pacul.jpg" alt="PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menanggapi munculnya kabar keterlibatan rekannya, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Negeri Lampung (Unila). Bambang sendiri tidak percaya rekannya terlibat kasus tersebut.  "Enggak akan mungkin wong yang dibantu anaknya staf gimana si kau. Tega nggak kau? Bung Karno mengajarkan kepada kita semua, kita harus membantu tenaga kaum miskin," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).  Bambang mengaku Utut turut membantu anak dari stafnya untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila. Namun, Bambang menampik jika Utut memberikan uang dalam membantu stafnya tersebut.  "Anak staf, masuk kedokteran. Kita kasih tahu loh, ini masuk kedokteran nanti biayanya mahal. 'Kita akan berjuang pak'. Ya masa kita patahin" cetus Bambang.  Oleh karena itu, Bambang meminta publik untuk tidak salah persepsi terkait disebutnya nama Utut Adianto dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang sedang ditangani KPK.  "Jadi jangan kau puter-puter bahwa seolah-olah dia penjahat," tegas Bambang.  Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan bakal mendalami unsur pidana yang diduga dilakukan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Elite PDIP itu diduga menitipkan calon maba kepada Rektor Unila Karomani.  "Nah, kita lihat kembali ini pasal apa? Pidana korupsi apa? Kalau di situ suap, kalau memang nanti ada alat buktinya, pemberian dan penerimaan, ya kita bisa permasalahkan, kita bisa gali lebih dalam," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).  Karyoto menjelaskan, pihaknya bakal mencari alat bukti dan keterangan lain berkaitan dengan dugaan perbuatan Utut Adianto. Menurut Karyoto, jika Utut turut memberikan uang saat menitipkan mahasiswa baru, maka hal tersebut masuk dalam ranah pidana suap.  "Kalau sampai ini dijadikan komoditas sebagai jual beli, terus kemudian untuk kepentingan keuntungan orang-orang tertentu, ini lah yang secara moral jelas tidak bagus. Karena orang yang mau sekolah kenapa diberikan beban yang luar biasa," ucap Karyoto.  Sejumlah pejabat negara disebut-sebut turut menitipkan mahasiswa baru (maba) ke Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan maba Unila dengan terdakwa Andi Desfiandi yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu (30/11) kemarin.  Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan 23 nama mahasiswa yang dititipkan melalui Rektor Unila, Karomani. Dari 23 nama mahasiswa itu, terdapat sejumlah nama pejabat yang diduga menitipkan mahasiswa, mulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI seperti Utut Adianto, Tamanuri, hingga Muhammad Khadafi, kemudian politisi senior asal Lampung, Alzier Dianis Thabrani hingga Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad.  Adapun 23 nama-nama mahasiswa yang diduga dititipkan sejumlah pejabat negara, di antaranya:  1. Nadyanka Zafirah titipan Utut PDIP 2. Aisyah Qintara titipan Thomas Aziz Rizka 3. Nabila Putri titipan Thomas Aziz Rizka 4. Karisya Dianta Atede titipan Tamanuri 5. Siti Naya Avivah titipan Polda Lampung Joko 6. Nindya Azfarina titipan Sulpakar Kadisdikbud Lampung 7. Reni Adelia Ruli titipan Bupati Lamteng, Musa Ahmad 8. Faalih Mathul titipan Asep, Pendekar Banten 9. Zaki Algifari, Zulkifli Hasan 10. Zalfa Aditia Putra, Andi Desfiandi 11. Ramadhan Rafi Atha titipan Anggota DPR RI Khadafi 12. Aisyah Ramadhan titipan keluarga Banten 13. Fitri Sri Wahyuni titipan WR II Asep Sukohar 14. Mariani titipan Asep Banten 15. Angeli Yahya Putri titipan Alzier Dianis Thabranie 16. Namira Azahra titipan Patah 17. Nasrina Talidah titipan Zam 18. Ratu Berta Sofian titipan Mahfud 19. Azahra Fadilah titipan Mahfud 20. Maharani titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila 21. Muhammad Zamila titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila 22. Calista Putri titipan BA 23. Vreyza Prianti

Kasus Mahasiswa Titipan, Elite PDIP: Utut Bantu Anak Orang Tak Punya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/utut-mangkir-dari-panggilan-kpk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Utut Adianto. KPK mengkonfirmasi jika Utut batal memenuhi panggilan hari ini, Rabu (12/9). Utut sejatinya diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Purbalingga, Tasdi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Utut Adianto. KPK mengkonfirmasi jika Utut batal memenuhi panggilan hari ini, Rabu (12/9). Utut sejatinya diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Purbalingga, Tasdi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, bakal mendalami unsur pidana yang diduga dilakukan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Elite PDIP itu diduga menitipkan calon mahasiswa baru (maba) kepada Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.  "Nah, kita lihat kembali ini pasal apa? Pidana korupsi apa? Kalau di situ suap, kalau memang nanti ada alat buktinya, pemberian dan penerimaan, ya kita bisa permasalahkan, kita bisa gali lebih dalam," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).  Karyoto menjelaskan, pihaknya bakal mencari alat bukti dan keterangan lain berkaitan dengan dugaan perbuatan Utut Adianto. Menurut Karyoto, jika Utut turut memberikan uang saat menitipkan mahasiswa baru, maka hal tersebut masuk dalam ranah pidana suap.  "Kalau sampai ini dijadikan komoditas sebagai jual beli, terus kemudian untuk kepentingan keuntungan orang-orang tertentu, ini lah yang secara moral jelas tidak bagus. Karena orang yang mau sekolah kenapa diberikan beban yang luar biasa," ucap Karyoto.  Sejumlah pejabat negara disebut-sebut turut menitipkan mahasiswa baru ke Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan maba Unila dengan terdakwa Andi Desfiandi yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu (30/11) kemarin.  Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan 23 nama mahasiswa yang dititipkan melalui Rektor Unila, Karomani. Dari 23 nama mahasiswa itu, terdapat sejumlah nama pejabat yang diduga menitipkan mahasiswa, mulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI seperti Utut Adianto, Tamanuri, hingga Muhammad Khadafi, kemudian politisi senior asal Lampung, Alzier Dianis Thabrani hingga Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan, pihaknya akan mendalami fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut. KPK juga akan menggali dari pihak-pihak yang namanya turut disebutkan dalam persidangan.  "Semua fakta sidang pasti akan di konfirmasi dan didalami. Bila dibutuhkan keterangan sebagai saksi, jaksa juga akan memanggilnya untuk dikonfirmasi," ucap Ali Fikri.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini juga memastikan, JPU KPK akan terus mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap penerimaan maba Unila. Hal ini penting, untuk mengungkap fakta yang ada di dalam persidangan.  "Berikutnya akan dianalisis lebih lanjut untuk menilai dan memastikan apakah fakta sidang ada keterkaitan dengan alat bukti lain, sehingga membentuk sebuah fakta hukum," tegas Ali.  Adapun 23 nama-nama mahasiswa yang diduga dititipkan sejumlah pejabat negara adalah:  1. Nadyanka Zafirah titipan Utut PDIP 2. Aisyah Qintara titipan Thomas Aziz Rizka 3. Nabila Putri titipan Thomas Aziz Rizka 4. Karisya Dianta Atede titipan Tamanuri 5. Siti Naya Avivah titipan Polda Lampung Joko 6. Nindya Azfarina titipan Sulpakar Kadisdikbud Lampung 7. Reni Adelia Ruli titipan Bupati Lamteng, Musa Ahmad 8. Faalih Mathul titipan Asep, Pendekar Banten 9. Zaki Algifari, Zulkifli Hasan 10. Zalfa Aditia Putra, Andi Desfiandi 11. Ramadhan Rafi Atha titipan Anggota DPR RI Khadafi 12. Aisyah Ramadhan titipan keluarga Banten 13. Fitri Sri Wahyuni titipan WR II Asep Sukohar 14. Mariani titipan Asep Banten 15. Angeli Yahya Putri titipan Alzier Dianis Thabranie 16. Namira Azahra titipan Patah 17. Nasrina Talidah titipan Zam 18. Ratu Berta Sofian titipan Mahfud 19. Azahra Fadilah titipan Mahfud 20. Maharani titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila 21. Muhammad Zamila titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila 22. Calista Putri titipan BA 23. Vreyza Prianti.

Kasus Mahasiswa Titipan di Unila, KPK Dalami Unsur Pidana Utut Adianto