<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/20170807Laut_China_Selatan-4168657802.jpg" alt="Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan." width="100%">
<figcaption>Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amerika Serikat pada Jumat (12/9) menolak rencana Tiongkok untuk membentuk cagar alam nasional di Laut China Selatan (LCS). AS menyebut langkah itu sebagai upaya "destabilisasi" untuk memperkuat klaim teritorial dan maritim secara sepihak di kawasan tersebut. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, AS "berdiri bersama" sekutunya, Filipina, untuk menolak rencana itu. "Klaim Beijing atas Karang Scarborough sebagai kawasan cagar alam hanyalah pemaksaan untuk memperluas klaim teritorial dan maritim secara sepihak di Laut China Selatan, yang merugikan negara-negara tetangganya, termasuk dengan mencegah nelayan Filipina masuk ke wilayah tangkapan tradisional mereka," kata&nbsp;Rubio, dikutip dari Antara, Sabtu (13/9). Dia&nbsp;mendesak Beijing untuk mematuhi putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang menyimpulkan bahwa Tiongkok secara melawan hukum telah menghalangi nelayan Filipina beroperasi di Karang Scarborough. "Keputusan itu bersifat final dan mengikat secara hukum bagi kedua pihak," katanya. Filipina sebelumnya memprotes keras rencana Tiongkok di LCS yang disengketakan itu, menyebutnya "ilegal dan tidak sah," seperti dilaporkan kantor berita resmi Filipina, PNA. Pada Rabu, Beijing mengumumkan bahwa Dewan Negara Tiongkok menyetujui pembentukan Cagar Alam Nasional Pulau Huangyan, yang digambarkan sebagai "jaminan penting untuk menjaga keanekaragaman, stabilitas, dan keberlanjutan ekosistem alami" di pulau yang disengketakan itu. Selain Tiongkok dan Filipina, sejumlah negara Asia Tenggara juga&nbsp;mengeklaim sebagian wilayah LCS, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Namun, Tiongkok saat ini mengeklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah LCS, termasuk sebagian wilayah perairain Natuna Utara, yang merupakan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

AS menyebut langkah itu sebagai upaya "destabilisasi" untuk memperkuat klaim teritorial dan maritim secara sepihak.

AS Tolak Rencana Tiongkok Bangun Cagar Alam di Karang Scarborough Laut China Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menang-arbitrase-indonesia-terhindar-gugatan-rp-18-triliun_m_.jpg" alt="ilustrasi pertambangan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pertambangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Setelah melalui proses panjang, pemerintah kembali menang gugatan arbitrase melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, perusahaan tambang kakap asal Inggris dan Australia. Kemenangan itu bersifat final dan tidak bisa lagi digugat oleh dua perusahaan tersebut. &rdquo;Upaya hukum lain tidak dapat dilakukan lagi,&rdquo; kata Menkumham Yasonna H. Laoly, Senin (25/3). Kemenangan itu diputuskan di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washinton D.C Amerika Serikat pada Senin (18/3) pekan lalu. Putusan hakim adalah menolak semua permohonan annulment of the award yang diajukan dua perusahaan itu. &rdquo;Jadi gugatan mereka ditolak,&rdquo; kata Yasonna. Yasonna menjelaskan, kasus itu bermula ketika para penggugat menuduh Indonesia, dalam hal ini, Bupati Kutai Timur, melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-United Kingdom (UK) dan RI-Australia. Pelanggaran itu berkaitan dengan eksplorasi tidak langsung (indirect exploration) dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang melalui pencabutan kuasa pertambangan. Dalam perkara ini, perusahaan tersebut meminta tergugat untuk membayar gugatan sebesar USD 1,3 miliar (Rp 18 triliun). Nilai gugatan itu diklaim sebagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran pernjanjian ekspolarasi tambang di Kecamatan Busang tersebut. &rdquo;Nilai gugatan cukup signifikan, bisa dua kali untuk anggaran bangun jalan tol,&rdquo; tegasnya. Menurut Yasonna, kemenangan itu merupakan prestasi luar biasa. Selain terhindar dari gugatan Rp 18 triliun, kemenangan itu merupakan yang pertama yang dicapai pemerintah di forum ICSID. &rdquo;Ini juga membuktikan bahwa pemerintah membuat perlakuan yang seimbang dan adil terhadap investor asing,&rdquo; ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Menang Arbitrase, Indonesia Terhindar Gugatan Rp 18 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pemerintah-siap-digugat-soal-batas-wilayah-indonesia_m_144229.jpeg" alt="Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno saat menjelaskan bagian peta terbaru Indonesia" width="100%">
<figcaption>Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno saat menjelaskan bagian peta terbaru Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Batas &lrm;Laut Sulawesi di kawasan Filipina sampai dengan negara Palau sebagian wilayahnya sudah resmi milik Indonesia. Sehingga Filipina maupun negara Palau tidak bisa lagi mengklaim batas laut tersebut. Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno&lrm; mempersilahkan apabila Filipina dan negara Palau menggugat hasil putusan Mahkamah Arbitase Internasional. "Enggak apa-apa toh kalau menggugat, memang sudah seharusnya protes," ujar Arif disela-sela konfrensi pers mengenai peta baru Indonesia, di &lrm;kantor Kementerian Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (14/7). Kendati demikian ditegaskan Arif pemerintah juga tidak takut akan adanya gugatan tersebut. Karena pemerintah hanya menjalankan putusan sesuai dengan Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehingga sebagaian batas wilayah Laut Sulawesi tepatnya di Filipina dan negara Palau yang telah dimiliki oleh Indonesia adalah sah. "Pemerintah kan sudah pakai dasar hukum dan yuresprudensi sah. Jadi enggak asal ngarang," tegasnya. Sebelumnya,&lrm; Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, pada 2003 sampai 2017 di wilayah itu terus terjadi sengketa. Namun pada tahun 2017 ini Mahkamah Arbitase Internasional&lrm; memutus Indonesia memenangkan sengketa tersebut. Indonesia dalam keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai batas atas wilayah teritori juga telah diungtungkan. Pasalanya batas wilayah di negara Palau, Indonesia mendapatkan luasan wilayah sekitar 100 mil. Diungkapkan Aris, Indonesia mendapatkan keuntungan wilayah sekira 100 mil dari negara Palau, lantaran Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan suatu pulau atau negara kecil yang penduduknya sedikit, luas wilayah perairannya hanya mendapat 12 mil. Tidak lagi berhak mendapatkan &lrm;200 mil. Dengan demikian adanya keputusan tersebut Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum yang mempertegas batas wilayah teritori di Indonesia. Sehingga TNI AL, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bergerak patroli laut tanpa harus kwatir melanggar batas wilayah. (cr2/JPG)

Pemerintah Siap Digugat Soal Batas Wilayah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menang-di-mahkamah-internasional-indonesia-pertegas-batas-wilayah_m_144182.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menangdi Mahkamar Arbitrase Internasional Indonesia semakin memertegas batas wilayah terirorial. Terutama perbatasan yang selama ini bersinggungan dengan negara Filipina dan Palau di bagian utara. Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, dulu pada tahun 2003 sampai 2017 di wilayah itu terus terjadi sengketa. Namun akhirnya sesuai dengan Mahkamah Arbitrase Internasional 2017 batas wilayah, Indonesia memenangkan sengketa tersebut. "Jadi kalau dulu hanya klaim sekarang sudah jelas, sehingga putusan Mahkamah Arbitrase Internasional membawa dampak terhadap hukum internasional," ujar Arif dalam konfrensi pers di kantor Kementerian Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (14/7). Indonesia dalam keputusan Mahkamah Arbitrase Innternasional mengenai batas atas wilayah teritori juga telah diuntungkan. Pasalnya batas wilayah di negara Palau, Indonesia mendapatkan luasan wilayah sekitar 100 mil. "Luasan wilayah Indonesia semakin maju (besar) sedangkan negara Palau makin berkurang luasan wilayahnya," katanya. Aris mengungkapkan, Indonesia mendapatkan keuntungan wilayah sekira 100 mil dari negara Palau, lantaran Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan suatu pulau atau negara kecil yang penduduknya sedikit, luas wilayah perairannya hanya mendapat 12 mil. "Dia (negara Palau) enggak berhak dapat 200 mil laut," &lrm;katanya. Sementara di wilayah Samudera Hindia tepatnya di Provinsi Aceh bagian barat, Indonesia juga mendapatkan keuntungan seluas 200 mil &lrm;wilayah. Kesepakatan mendapatkan 200 mil wilayah didapat pada 2009. Contohnya, sebut Arif, Indonesia telah mempunyai luas wilayah baru sebesar Pulau Madura. "Jadi luasan wilayah 4 ribu km, dan berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil ke laut," katanya. Dengan demikian adanya keputusan tersebut Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum yang mempertegas batas wilayah teritori di Indonesia. Sehingga TNI AL, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bergerak patroli laut tanpa harus kwatir melanggar batas wilayah. (cr2/JPG)

Menang di Mahkamah Internasional, Indonesia Pertegas Batas Wilayah