<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-6JPG-995845527.jpg" alt="Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengakomodasi penambahan jumlah menteri, komposisi di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR ikut bertambah. Sidang paripurna DPR kemarin (15/10) mengesahkan penambahan jumlah komisi. Yakni, dari sebelumnya 11 menjadi 13. DPR juga menetapkan satu badan baru dalam komposisi AKD, yaitu badan aspirasi masyarakat (BAM). Di luar itu, komposisi AKD lain tetap. Yakni, badan legislatif (baleg), badan akuntabilitas keuangan negara (BAKN), badan anggaran (banggar), badan kerja sama antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), badan urusan rumah tangga (BURT), dan panitia khusus (pansus). Ketua DPR Puan Maharani seusai paripurna menyatakan, penambahan komisi di DPR bertujuan untuk menyinergikan dan menyelaraskan wacana penambahan kementerian. Rencananya, setelah presiden-wakil presiden terpilih mengumumkan kabinet, DPR akan mengumumkan mitra kementerian/badan dari komisi I hingga komisi XIII. "Kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang dilantik pada 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja," kata Puan. Untuk nama-nama pimpinan AKD, Puan menegaskan itu merupakan kewenangan pimpinan fraksi. Dalam paripurna kemarin, tiap-tiap komisi di DPR akan berisi 44 sampai 45 anggota. Kemudian, baleg berjumlah 90 anggota, bamus 58 anggota, MKD 17 anggota, BURT 25 anggota, banggar 105 anggota, pansus 30 anggota, BAKN 19 anggota, BKSAP 45 anggota, dan BAM 19 anggota. Puan menambahkan, PDIP mendapat jatah 4 posisi ketua AKD dan 16 wakil ketua AKD. Kemudian, Golkar, Gerindra, dan Nasdem masing-masing mendapat jatah 3 posisi ketua AKD. Untuk jatah wakil ketua AKD, Golkar mendapat 17 kursi, Gerindra 16 kursi, dan Nasdem 6 kursi. Berikutnya, PKB, PKS, dan PAN masing-masing mendapat jatah 2 kursi ketua AKD. Untuk wakil ketua AKD, PKB mendapatkan 9, PKS 6, dan PAN 4 kursi. Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi ketua AKD dengan jatah wakil ketua AKD 6 kursi. Pembagian itu disesuaikan dengan jumlah perolehan kursi partai di DPR. (tyo/c19/bay)

DPR juga menetapkan satu badan baru dalam komposisi AKD, yaitu badan aspirasi masyarakat (BAM) dan dua komisi.

Ikuti Jumlah Menteri, Alat Kelengkapan DPR Juga Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman berharap Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan tidak perlu memenuhi panggilan kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta.  Hal ini dia katakan setelah, akibat cekcok dengan seorang perempuan yang mengaku dari keluarga jenderal TNI. Baik Arteria Dahlan dan perempuan tersebut saling lapor ke Polres Bandara Soekarno-Hatta.  Menurut Habiburokhman, merujuk pada Pasal 245 ayat 1 UU Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) pemanggilan anggota dewan oleh penegak hukum harus lewat izin Presiden RI.  "Saya sudah ketemu Pak Arteria beliau ingin hadir, tapi saya katakan ke Pak Arteria kalau Anda hadir berarti Anda merusak sistem, karena ini bukan soal Arteria tapi soal bagaimana kita mematuhi UU," ujar Habiburokhman di di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/11).  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, jika Arteria hanya datang memenuhi panggilan Polres Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk menampingi sang ibunda, maka MKD tidak keberatan. Namun kalau pemanggilan itu untuk pemeriksaan Arteria Dahlan, maka itu prosedur yang salah.  "Tapi kalau anggota DPR dipanggil tanpa lewat Presiden itu namanya melanggar UU. Kita tentu akan menentukan respons kalau ini terjadi," katanya.  Oleh sebab itu, Habiburokman sangat menyesalkan jika Arteria Dahlan memenuhi pemanggilan polisi tersebut. Terlebih dia juga meminta Kapolres Bandara Soekarno-Hatta untuk bisa dievaluasi terkait kasus tersebut. Pasalnya pemanggilan Arteria Dahlan ini sudah menyalahi aturan UU.  "Iya kita sesalkan, kalau memang beliau (Arteria Dahlan) enggak mematuhi UU. Kapolres Bandara kami juga minta dievaluasi oleh Polda Metro orang ini ya," ungkapnya.  Diketahui, Polres Bandara Soekarno-Hatta tengah memproses kasus cekcok antara politisi PDIP Arteria Dahlan dengan seorang wanita yang mengaku anak jenderal bintang tiga. Pihak kepolisian akan terlebih dahulu memanggil Arteria selaku pelapor dalam kasus tersebut.  Dari informasi, baik pihak Arteria dan wanita tersebut saling melaporkan insiden yang terjadi di Bandara Soetta pada Minggu (21/11) lalu. Pihak kepolisian pun akan melakukan pemanggilan pihak pelapor satu per satu. Rencananya Arteria Dahlan akan dipanggil pada Rabu (24/11) ini. Sementara si perempuan dipanggil Kamis (25/11).

Buntut Cekcok di Bandara, MKD Minta Arteria Tolak Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-proses-hukum-andi-arief-tetap-berjalan-jangan-dikasih-lepas_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku proses hukum atas tuduhan Andi yang menyebut partainya menerima mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno tetap berjalan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku proses hukum atas tuduhan Andi yang menyebut partainya menerima mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno tetap berjalan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga melakukan suap terkait penanganan perkara di Lapung Tengah.  Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum bisa melakukan pemberhentian sebagai anggota dewan terhadap Azis Syamsuddin. Hal ini lataran status politikus Partai Golkar ini masih menjadi tersangka, belumlah terdakwa.  "Status Azis Syamsuddin saat ini masih tersangka, belum terdakwa, jadi belum bisa dilakukan pemberhentian sementara," ujar Aboe kepada wartawan, Senin (27/09).  Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, merujuk pada ketentuan berdasarkan Pasal 87 Ayat 5 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menyebutkan pemberhentian sementara pimpinan DPR, dapat dilakukan jika yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa.  "Namun demikian, menurut ketentuan pasal 87 Ayat 1 huruf B UU MD3, pimpinan DPR dapat diberhentikan dengan sementara apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri," katanya.  Aboe menuturkan, pihaknya sudah mendengar di media yang menyebutkan Azis Syamsuddin menyatakan mengundurkan diri ke partainya. Namun MKD DPR belum bisa bertindak karena belum mendapatkan surat tersebut.  "Namun sampai saat ini MKD belum menerima berkas tersebut. Sehingga kita belum bisa mengambil langkah hukum," katanya.  Aboe menuturkan, jika Azis Syamsuddin menyatakan pengunduran diri ke Partai Golkar. Maka langkah selanjutnya dapat ditempuh ketentuan Pasal 87 Ayat 2 huruf d UU MD3, di mana pemberhentian dapat diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  "Adapun untuk pemberhentian secara tetap, kita mengikuti ketentuan pasal 87 Ayat 2 Huruf c UU MD3," ungkapnya.  Menurut anggota Komisi III DPR, pada ketentuan tersebut diatur pemberhentian tetap pimpinan DPR dilakukan jika yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Adapun, dalam perkara penanganan perkara di Lampung Tengah Azis Syamsuddin bersama Aliza Gunado yang juga merupakan politikus Golkar diduga menyuap eks penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3,1 miliar.  Suap yang diberikan Azis Syamsuddin tersebut diduga diberikan terkait perkara korupsi Dana Alokasi Khusus atau DAK di Lampung Tengah yang tengah ditangani KPK.

Penjelasan MKD Belum Bisa Berhentikan Azis Syamsuddin di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diduga terseret kasus korupsi. Dugaan itu setelah KPK dikabarkan menetapkan politikus Partai Golkar itu sebagai tersangka. Namun demikian, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum bisa mengambil sikap. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman. Dia mengaku belum bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Alasannya, sampai saat ini Azis Syamsuddin status hukum wakil ketua DPR itu belum berkekuatan tetap (inkrah). Untuk itu, MKD menunggu keputusan tersebut. "Tentu harus ada keputusan dulu, baru bertindak. Menjadi semacam kebiasaan di MKD ya," ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/9). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu merujuk pada Pasal 1 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHAP itu dinyatakan bahwa status tersangka itu adalah orang yang karena perbuataanya patut diduga melakukan tindak pidana. Namun status tersangka belum ada kekuatan hukum yang tetap. "Oleh karena itu belum bisa menjadikan dasar apa pun. Kalau orang yang terlibat kasus pidana harus melalui proses pembuktian yang masih cukup panjang," katanya. Anggota Komisi III DPR mengatakan, MKD DPR tidak ingin mendahului untuk bertindak sebelum adanya putusan pengadilan terkait kasus yang sedang dihadapi oleh Azis Syamsuddin. "Kalau ini kami enggak boleh offside. Kami harus menunggu dulu proses hukum yang sedang berlangsung," ungkapnya. Diketahui, KPK dikabarkan menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka. Kabar itu dijawab diplomatis oleh Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Ali mengakui tim penyidik KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pemberian hadiah atau janji penanganan perkara dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan segera mengumukan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Diduga, Azis Syamsuddin telah menyandang tersangka dalam perkara dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Dia menyampaikan, saat ini tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti. Terlebih telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung.

MKD Belum Bisa Proses Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebut-kemenag-bangsat-politisi-pdip-ini-ngaku-bela-umat_m_200047.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku bangga jika ada pihak yang melaporkan dirinya ke MKD." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku bangga jika ada pihak yang melaporkan dirinya ke MKD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan yang dengan lantang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) itu bangsat semua, mengaku senang apabila dirinya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, dirinyaa tidak bisa melarang jika ada masyarakat yang kecewa karena perkatannya. "Bagi saya suatu kehormatan mendapatkan laporan. Apapun risikonya, yang jelas saya dalam konteks membela kepentingan rakyat," ujar Arteria di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/3). Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengaku umpatan yang ia ucapkan di parlemen itu karena ada yang tidak maksimal di Kementerian Agama dalam hal mengurus jamaah umrah First Travel. "Saya kan membela kepentingan umat. Justru saya bangga jika dilaporkan,&rdquo; katanya. Arteria juga mengaku siap mempertanggung jawabkan perkatannya hingga ke ranah hukum. Karena, menurutnya, itu bagian dari upayanya untuk membela umat. Lebih lanjut Arteria mengatakan, masyarakat juga bisa tahu apa yang dilakukannya untuk kepentingan banyak. Menurut dia, lebih baik dewan banyak berbicara dengan membela kepentingan rakyat. Ketimbang anggota dewan yang hanya diam saja. "Jadi mau milih anggota dewan yang diam, atau milih dewan yang ada ngomongnya," pungkas Arteria yang sebelumnya sudah memohon maaf kepada Kemenag itu. Sebelumnya diketahui, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin pun bereaksi atas ucapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan. &lrm;Kata Lukman, meski memiliki hak imunitas, meski dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, tapi apakah patut dan pantas seorang wakil rakyat yang terhormat menggunakan kosa kata seperti itu. Lukman mengatakan, sejak kemrin sore (28/3). Dirinya telah benyak sekali mendapatkan ungkapan kemarahan dari jajaran kementerian agama. Terkait ungkapan Arteria Dahlan yang mengatakan kalimat kasar. Oleh sebab itu, Lukman berharap Arteria Dahlan bisa meminta maaf atas ucapan yang dialamatkan ke Kementerian Agama. Sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Sekadar informasi, dalam rapat dengan Jaksa Agung Prasetyo, Anggota Komisi III Arteria Dahlan mengumpat kalimat makian ke Kementerian Agama. Dalam rapat itu saat membahas mengenai kasus penipuan ibadah umrah. Arteria mengatakan dirinya sudah berulang kali menanyakan mengenai biro perjalanan umrah bodong ke Menag Lukman Hakim Saifuddin. Namun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. "Ini Kementerian Agama bangsat pak semuanya, saya buka-bukaan saja," kata Arteria. Kata Arteria, Kementerian Agama tidak berhasil melakukan pencegahan terhadap keberadaan biro perjalanan umrah yang terbukti melakukan penipuaan, terhadap para jamaahnya.

Sebut Kemenag Bangsat, Politisi PDIP ini Ngaku Bela Umat