<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="header_fixed_berita"> <div id="header"> <div>&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Demo-Guru-Honorer-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="markinfo">&nbsp;</div> <div id="info"> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Mahkamah Konstitusi (MK) menilai para guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> </div> </div> </div> <div id="content" class="xfluid"> <div id="support-details" class="portlet x10"> <div class="portlet-content"> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015203728/resmi-gandeng-kredivo-kini-bayar-tiket-mrt-jakarta-bisa-gunakan-paylater">Resmi Gandeng Kredivo, Kini Bayar Tiket MRT Jakarta Bisa Gunakan Paylater</a></strong></div> <div id="newbody"><br />"Mahkamah menilai, perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK," ujar hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh ketika membaca pertimbangan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Rabu.<br /><br />Namun, lanjut dia, guru honorer untuk menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<br /><br />Gugatan tersebut diajukan guru honorer di sebuah sekolah swasta di Jakarta terkait Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).<br /><br />Ia meminta agar norma yang pada intinya meniadakan tenaga kerja honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN itu ditunda keberlakuannya, hingga seluruh tenaga kerja honorer yang sudah bekerja sebelum UU itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik itu PPPK maupun PNS.<br /><br />Mahkamah mengaku dapat memahami dampak dari Pasal 66 UU ASN itu, seperti guru honorer yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan karier sebagai guru.<br /><br />MK berharap agar penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel.<br /><br />"Terlebih, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kebijakan&nbsp;<em>cleansing</em>&nbsp;guru honorer, tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid/siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut," kata Daniel.<br /><br />MK menegaskan bahwa lembaga/unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database (database BKN, DAPODIK, dan NUPTK), serta harus mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi.<br /><br />"Sehingga, terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau PPPK," ucap Daniel.<br /><br />Pasalnya, dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 terkait rekrutmen PPPK guru di instansi daerah, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi.<br /><br />Pertama, ia mesti terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah.<br /><br />Kedua, guru non-ASN di sekolah negeri mesti terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.<br /><br />Ketiga, ia wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat (D-4) dan/atau sertifikat pendidik.<br /><br />Sekali pun guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, tutur Daniel, guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.<br /><br />"Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdi harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang," ucapnya.<br /><br />Walaupun demikian, MK menolak petitum gugatan yang dilayangkan pemohon.<br /><br />"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo.<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa Mahkamah berpegang pada dua putusan sebelumnya.<br /><br />Berangkat dari Putusan MK Nomor 9/PUU-XIII/2015 pada 2016, MK menyatakan bahwa rekrutmen ASN didasarkan pada profesionalisme.<br /><br />Selain itu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar secara umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer.<br /><br />MK pun menganggap, dengan begitu, maka tenaga kerja honorer tetap berkesempatan ikut rekrutmen ASN selama memenuhi kualifikasi dan asas profesionalitas.<br /><br />Kemudian, berangkat dari pertimbangan putusan MK Nomor 9/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga kerja honorer.<br /><br />&ldquo;Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU 20/2023," kata hakim konstitusi Guntur Hamzah membacakan pertimbangan putusan MK kali ini.<br /><br />Karena faktanya, lanjut dia, dalam UU 20/2023 yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak para tenaga honorer.<br /><br />&ldquo;Dengan demikian, telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon, telah terjawab dengan pendirian Mahkamah dimaksud," ujar dia. (*)</div> </div> </div> </div>

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai para guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Mahkamah Konstitusi Nilai Guru Honorer Harus Diprioritaskan Menjadi PPPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Sidang-Perdana-Perkara-PHPU-Pileg-2024-di-MK-9-3058542305.jpg" alt="Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-tukar-guling-kepentingan-politik-dpr-diminta-voting-terbuka_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. MK menyatakan bahwa usia, jenis kelamin, atau etnis dalam kriteria tenaga kerja bukan diskriminasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan, dikutip Kamis (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, hak asasi manusia dikatakan sebagai tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kata lain, lanjut Arief, batasan diskriminasi tersebut tidak terkait dengan batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga menurut Mahkamah tidak terkait dengan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan,&rdquo; ucap Arief.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Mahkamah menegaskan, dalam penempatan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, serta pada saat yang bersamaan harus pula mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha yang dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung hal tersebut, maka penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.</div> <div dir="auto">Selain itu, juga harus menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, pemberi kerja yang menentukan syarat tertentu seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukanlah merupakan tindakan diskriminatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003,&rdquo; ucap Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara itu, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Guntur menyatakan, seharusnya Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian (partially granted).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila dilihat dari segi hukum, kata Guntur, pasal yang diuji Pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun, jika dilihat lebih dalam, khususnya dari kacamata keadilan, Guntur justru melihat norma a quo potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan karena sangat bias terkait larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Guntur, norma Pasal a quo sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja khususnya terhadap frasa 'merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan' yang sangat diletakan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja, seperti mensyaratkan calon pekerja 'berpenampilan menarik' (good looking).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika dibiarkan pertimbangan diletakan pada pemberi kerja meskipun ada norma yang secara umum melarang adanya tindakan diskriminatif in casu Pasal 5 UU 13/2003, namun demikian frasa 'dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan' dalam Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 ini menampakan secara expressis verbis masuk dalam kategori norma yang tidak jelas/bias (unclear norm) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlu ada penegasan berkaitan dengan diskriminasi apa saja yang tidak ditoleransi dalam lowongan atau penerimaan pekerjaan," ungkap Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya berpandangan, adanya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan adanya usia tertentu memang dapat menghambat masyarakat yang sejatinya memiliki kompetensi dan pengalaman lebih namun terhalang usia. Apalagi, pembatasan demikian tentunya bertentangan dengan prinsip yang selama ini saya pegang teguh dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi yakni prinsip memberi kesempatan dan menghapus pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014921726/para-ahli-sektor-ketenagakerjaan-diingatkan-terus-kawal-implementasi-k3-di-tempat-kerja">Para Ahli Sektor Ketenagakerjaan Diingatkan Terus Kawal Implementasi K3 di Tempat Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemohon merupakan warga Bekasi bernama Leonardo Olefins Hamonangan. Dalam sidang yang digelar pada Senin (13/3) lalu dengan agenda perbaikan permohonan, Pemohon mengatakan, Pasal 35 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menghasilkan keterbatasan akses dan kesempatan bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Norma ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasannya serta kurangnya pedoman dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya dan menciptakan konflik hukum antara pemberi kerja dan tenaga kerja atau pemberi kerja dan regulator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

“Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003,” ucap Arief.

MK Tegaskan Syarat Usia Kerja dan Berpenampilan Menarik Bukan Diskriminasi

<div id="m#msg-f:1798261294739053105" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IDRIS.jpg" alt="Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Ir. HM. Idris Laena, MH" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Ir. HM. Idris Laena, MH</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Provinsi Riau Idris Laena mengajukan sengketa hasil Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa Hukum Idris Laena, Viktor Santoso Tandiasa menyebut, telah terjadi pelanggaran yang membuat kliennya mengalami pengurangan suara sebanyak 4.505 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014620777/kualitas-udara-jakarta-terburuk-ke-10-di-dunia-hari-ini">Kualitas Udara Jakarta Terburuk ke-10 di Dunia Hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Viktor, pengurangan suara terhadap kliennya terjadi di lima kabupaten. Ribuan suara itu hilang lantaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak paham mekanisme pencoblosan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengurangan suara tersebut karena adanya ketidakpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang di coblos, antara lambang partai/kolom partai dengan nama caleg yang juga dicoblos maka seharusnya suara tersebut masuk ke dalam suara calon,&rdquo; kata Viktor dalam permohonan sengketa hasil Pileg 2024, Senin (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun oleh KPPS dimasukan menjadi suara partai politik saat perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tindakan KPPS tersebut merugikan Idris Laena,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor menjelaskan, mekanisme pencoblosan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam beleid itu disebutkan, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Viktor menyebut terdapat beberapa anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota pertai politik. Hal ini dibuktikan dengan terdaftarnya nama Anggota KPPS di sistem informasi Politik (Sipol) berkaitan dengan data keanggotaan partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor berharap dalam perkara Idirs Laena ini, MK dapat memeriksa pokok perkara ini secara serius dan cermat sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014620782/kkb-serang-gereja-dan-rampas-barang-jemaat-di-kabupaten-pegunungan-bintang-papua-pegunungan">KKB Serang Gereja dan Rampas Barang Jemaat di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk membuktikan pelanggaran atau kecurangan tersebut kami tim kuasa hukum Idris Laena sudah menyiapkan alat bukti yang akan membuktikan adanya pengalihan suara Idris laena ke Partai Politik oleh KPPS,&rdquo; urainya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Calon anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Provinsi Riau Idris Laena mengajukan sengketa

Klaim Kehilangan 4.505 Suara, Caleg Golkar Ajukan Gugatan ke MK

<div id="m#msg-f:1796720662882323841" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/19/IMG_9151JPG-893717965.jpg" alt="Ketua Relawan Prabowo-Gibran Haris Rusli Moti dan TKN Golf menggelar konfrensi Pers terkait Aksi Damai Pendukung di Mahkamah Konstitusi (MK) besok dibatalkan karena mendapat arahan langsung dari  Prabowo di Sekretariat Bersama Prabowo-Gibran, Slipi, Jakar" width="100%">
<figcaption>Ketua Relawan Prabowo-Gibran Haris Rusli Moti dan TKN Golf menggelar konfrensi Pers terkait Aksi Damai Pendukung di Mahkamah Konstitusi (MK) besok dibatalkan karena mendapat arahan langsung dari  Prabowo di Sekretariat Bersama Prabowo-Gibran, Slipi, Jakar</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk membatalkan aksi damai yang rencananya akan digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (19/4). Tak hanya membatalkan aksi di depan gedung MK, Prabowo juga meminta 96,2 juta pemilih Prabowo-Gibran untuk tidak menggelar aksi di mana pun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014553982/hormati-proses-hukum-prabowo-minta-aksi-relawan-tkn-di-mk-dibatalkan">Hormati Proses Hukum, Prabowo Minta Aksi Relawan TKN di MK Dibatalkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan ini disampaikan Prabowo untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Prabowo mengharapkan para pendukungnya menjaga suasana pasca Pilpres tetap kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusunya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan aksi apa pun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan demi menjaga kesejukan demokrasi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa menjaga kerukunan antar-seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam keterangan pers, Kamis (18/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pertahanan (Menhan) itu pun meminta para pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran untuk selalu waspada, hati-hati, serta tidak terpancing dan terprovokasi oleh pihak mana pun. Apalagi, oleh pihak-pihak yang menginginkan terjadinya suasana yang tidak sejuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkali-kali saya ingatkan dengan kerukanan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa," ucap Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengajak seluruh pendukung dan pemilihnya untuk untuk memiliki sikap cinta tanah air, dan sayang kepada rakyat Indonesia. Karena itu, Prabowo mengimbau para pendukungnya untuk menahan diri tanpa melakukan aksi massa atau turun ke jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah, tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi," tegas Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga meminta para pendukungnya untuk meyakini kekuatan rakyat berada di pihaknya. Ia menekankan, cita-cita rakyat menjadi tujuan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak janganlah sekali-kali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan, kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut," urai Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo memahami perasaan para pendukungnya terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Prabowo-Gibran dalam meraih kemenangan di Pilpres 2024. Disebutkan, Prabowo-Gibran dituduh meraih kemenangan dengan cara curang, seperti menggunakan bantuan sosial dan mengerahkan aparat penegak hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo-Gibran, para pemilih Prabowo-Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut," ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, sebanyak sekitar 100.000 pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal menggelar aksi damai di depan gedung MK, Jumat (19/4). Aksi damai ini digelar menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang rencananya dibacakan dalam persidangan pada Senin (22/4) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014553967/tanggap-darurat-berakhir-korban-gempa-bawean-masih-mendapat-trauma-healing">Tanggap Darurat Berakhir, Korban Gempa Bawean Masih Mendapat Trauma Healing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi damai ini digelar untuk menjawab berbagai tudingan terhadap Prabowo-Gibran dan pendukungnya. Salah satunya tudingan 96,2 juta pemilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 memilih karena disuap bantuan sosial (bansos). (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk membatalkan aksi damai di depan gedung MK

Prabowo Imbau Para Pendukungnya Tak Turun ke Jalan Gelar Aksi di Depan MK

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/MK-Tolak-Gugatan-PSI-soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres-DEry-Ridwansah-6-2722648696.jpg" alt="Ilustrasi sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat</figcaption>
</figure> &nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak delapan dari sembilan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menyatakan sikap independen dan bebas dari tekanan kekuasaan sebelum menggelar sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2024, yang akan digelar di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu (27/3) besok.</p> 

Sebanyak delapan dari sembilan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menyatakan sikap independen dan bebas dari tekanan

Hakim MK Diminta Nyatakan Bersikap Independen dan Bebas dari Tekanan Kekuasaan dalam Tangani Sengketa Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Feri-Amsari-Miftahul-hayat.jpg" alt="Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari." width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Pakar&nbsp;hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, semestinya PKPU tentang pencapresan memang perlu direvisi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, sifat putusan MK itu hanya mengatur yang pokok-pokok.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Putusan MK wajib ditindaklanjuti. Ketentuan atau putusan (MK) itu masih membutuhkan aturan teknis, yaitu PKPU,&rdquo; kata Feri.</p> <p>Karena itu, pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres-cawapres ke KPU sangat potensial menimbulkan persoalan hukum jika PKPU tersebut tidak direvisi. Tanpa PKPU, tidak ada alat ukur yang jelas bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres.</p> <p>&rdquo;Tidak bisa KPU hanya bersandar pada surat dinas sebagai pelaksanaan teknis dari putusan MK,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Feri menegaskan, prosedur administrasi yang bermasalah seperti itu potensial untuk digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Bahkan, jika nanti calon yang bermasalah secara prosedur administratif tersebut menang di Pilpres 2024, sangat potensial disengketakan di MK.</p> <p>&rdquo;Apalagi dalam putusan MK (soal syarat umur) itu tidak mayoritas mutlak (setuju). Ada (hakim konstitusi) yang <em>dissenting opinion </em>dan<em> concurring opinion</em>,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sebelumnya, pernyataan hampir senada juga disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Mantan menteri kehakiman itu menyebutkan bahwa KPU wajib merevisi PKPU tentang pencapresan setelah putusan MK. Tahapan revisi PKPU dilakukan dengan mengonsultasikannya ke DPR dan pemerintah. Jika tidak ada revisi PKPU, nanti berpotensi timbul masalah hukum.</p> <p>Untuk diketahui, masalah PKPU bukan cuma tentang pencapresan. Sebelumnya, PKPU tentang kuota keterwakilan perempuan dan PKPU tentang masa jeda mantan narapidana dalam pencalegan juga memicu polemik.</p> <p>Bahkan, aliansi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan itu pun telah dikabulkan. Namun, KPU hanya menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat dinas.&nbsp;</p>

Feri menegaskan, prosedur administrasi yang bermasalah seperti itu potensial untuk digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Peraturan KPU Tidak Direvisi, Potensial Terjadi Sengketa di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/JKT_Daftar-Calon-Sementara-anggota-DPR-_MIFTAHUL-HAYAT02-240735425.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali memperlihatkan sikap tidak konsisten. Yakni, soal tindak lanjut aturan batas usia capres/cawapres setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Terbaru, KPU RI memutuskan untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden/Wapres.</p> <p>Sikap KPU tersebut merupakan kali kedua. Awalnya, 16 Oktober 2023, KPU menyampaikan akan merevisi PKPU 19/2023. Namun, berselang dua hari kemudian (18/10), sikap itu berubah.</p> <p>Lembaga penyelenggara pemilu tersebut hanya mengeluarkan surat dinas yang ditujukan ke parpol. Dalihnya, diktum dan putusan MK sudah jelas dan bisa dijadikan landasan.</p> <p>Eh, kemarin (25/10) tiba-tiba Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menyampaikan sikap berbeda lagi. Dia tidak menampik, jajarannya akan merevisi PKPU 19/2023.</p> <p>Ditanya soal alasannya, Hasyim berkelit bahwa surat dinas yang sebelumnya diterbitkan itu hanya tahap awal. Revisi PKPU akan tetap dilaksanakan. &rsquo;&rsquo;Itu <em>kan</em> bertahap, surat dulu,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Di balik sikap tersebut, beredar desas-desus bahwa Hasyim sempat berkunjung ke Istana Negara pada Senin (23/10). Nah, kabar itu pun memunculkan spekulasi seputar pilpres pasca putusan MK.</p> <p>Namun, ketika dikonfirmasi, Hasyim membantahnya. Pria asal Kudus tersebut menegaskan, dirinya tidak pernah menerima undangan untuk menghadap ke istana. &rsquo;&rsquo;Saya di kantor, <em>stand by</em> saja,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p>Hasyim menerangkan, saat ini pihaknya telah berkirim surat ke Komisi II DPR RI untuk dilaksanakan rapat konsultasi revisi PKPU tentang pencapresan tersebut. Dia berharap, seusai reses yang berakhir pada 30 Oktober mendatang, bisa langsung digelar rapat konsultasi.</p> <p>Kapan revisi PKPU itu bisa selesai? Apakah harus ditargetkan selesai sebelum penetapan capres-cawapres pada 13 November? Hasyim tidak menjawab dengan gamblang. &rsquo;&rsquo;Ya secepatnya <em>lah</em>,&rsquo;&rsquo; ujar akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.</p> <p>Seperti pernah diberitakan, pada pekan lalu (16/10), MK mengabulkan permohonan uji materi <em>judicial review</em> tentang syarat usia minimal capres/cawapres.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013110923/prabowo-naik-rantis-maung-bareng-gibran-saat-daftar-ke-kpu-ini-maknanya">Prabowo Naik Rantis Maung Bareng Gibran saat Daftar ke KPU, Ini Maknanya</a></strong></p> <p>Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/ 2017 tentang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.</p> <p>Namun, dari sembilan hakim MK, tiga hakim menyampaikan pendapat berbeda (<em>dissenting opinion</em>). Yakni, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams. Ketiganya menilai seharusnya MK menolak permohonan pemohon. Selain itu, dua hakim menyatakan alasan berbeda (<em>concurring opinion</em>).</p> <p>Putusan itu pun memicu kontroversi dan banjir kecaman. Bahkan, muncul pelesetan MK sebagai Mahkamah Keluarga. Saat ini Mahkamah Kehormatan MK tengah menyelidiki para hakim konstitusi atas laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku atas putusan tersebut.</p> <p>Putusan MK itu telah memberikan jalan kepada para kepala daerah, anggota DPR/DPRD, dan DPD yang berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres/cawapres. Termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.&nbsp;</p>

Terbaru, KPU RI memutuskan untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden/Wapres.

Maju-Mundur Revisi PKPU Pencapresan, Ketua KPU RI Bantah Berkunjung ke Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Gedung-Mahkamah-Konstitusi-MK-Dery-Ridwansah-1JPG-1442261156.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)." width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggaungkan kekecewaannya atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarnya syarat usia minimum capres-cawapres. Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi menyesalkan Ketua MK Anwar Usman mudah diintervensi kepentingan politik.</p> <p>"Kami meminta kepada Anwar Usman karena juga kami menilai bahwa ini adalah barang intervensi politik, maka hanya kami tuntutan kami paling besar, yang pertama yaitu Anwar Usman harus mundur dari jabatannya," Supardi kepada wartawan, Selasa (24/10).</p> <p>Menurut Ardi, MK merupakan lembaga hukum yang dibentuk karena tuntutan reformasi. Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, seharusnya MK menunjukkan independensi bukan malah terjerumus pada politik praktis.</p> <p>Putusan MK yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama dia telah berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum dinilai bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p>"Sudah jelas disitu bahwa ada unsur dan intervensi politik yang dilakukan oleh Anwar Usman untuk kemudian meloloskan gugatan ini sehingga kami menyatakan bahwa undang-undang ini kan tidak sama dengan undang-undang KPU, harusnya dibahas dengan legislator dan ini bersebrangan dengan Undang-Undang KPU," ungkap Ardi.</p> <p>"Itu adalah design yang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah kongkalikong presiden, itu adalah kongkalikong pemerintah hari ini dengan MK, apalagi kita ketahui bersama bahwa MK itu Anwar Usman itu adalah masih punya hubungan darah dengan presiden ataupun Gibran Rakabuming Raka," imbuh Ardi.</p> <p>Ardi mengatakan, independensi MK sebagai pelindung konstitusi pasca putusan ini patut dipertanyakan. Apakah MK kini menjelma menjadi Mahkamah Keluarga karena dinilai memuluskan jalan putra mahkota Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.</p> <p>"Karena kami menilai bahwa di situ ada unsur politik yang memuluskan saudara Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian menjadi calon wakil presiden Indonesia," tegasnya.<br />Ketua MK Anwar Usman sebelumnya merespons ramainya pendapat publik, usai MK mengabulkan sebagian gugatan usia batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Bahkan, MK telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik.</p> <p>"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini pemberitaan mengenai putusan MK sudah mengarah ke mana-mana atau lewat beberapa hari, dan sudah ada beberapa laporan yang masuk," tegas Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/10).</p> <p>Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan, pihaknya telah menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK terkait putusan ketentuan batas usia capres-cawapres. Ketujuh laporan tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).</p> <p>"Berkaitan dengan putusan MK khususnya tanggapan mengenai usia memang sudah banyak sekali laporan yang berkaitan dengan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK dalam catatan kami ada tujuh laporan," ucap Enny Nurbaningsih.</p> <p class="class-paragraph">Enny menjelaskan, tujuh laporan tersebut dari berbagai macam kalangan atau kelompok masyarakat, termasuk tim advokasi yang selama ini konsen terhadap persoalan pemilu. Materi laporannya adalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam putusan perkara uji materi ketentuan batas usia capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.</p> <p>"Ada permintaan pengunduran diri kepada hakim MK yang berkaitan dengan pengujian UU itu, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan segera dibentuknya MKMK, termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan Dissenting Opinion," ujar Enny.</p> <p>"Kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan termasuk yang memberikan Concurring Opinion, dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada ketua MK untuk mengundurkan diri," sambungnya.</p> <p>Enny menyebut, sembilan hakim MK tidak dapat memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Karena itu, MK telah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk segera membentuk MKMK.</p> <p>"Dalam waktu dekat ini segera akan dibentuk, untuk segera bekerja, untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MKMK. Untuk menangani paling tidak tujuh yang masuk di sini," pungkas Enny.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, seharusnya MK menunjukkan independensi bukan malah terjerumus pada politik praktis.

BEM Nusantara Sesalkan MK Terkait Dugaan Konflik Kepentingan dalam Memutus Perkara Batas Usia Capres-Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/mk-459793931.jpeg" alt="Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga di Google Maps. (GMaps)" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga di Google Maps. (GMaps)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Ada-ada saja kerjaan warganet Indonesia. Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) mendadak berubah nama menjadi Mahkamah Keluarga di pencarian jejaring Google Maps, dikutip dari <em>FAJAR</em>.</p> <p>Perubahan itu masih terlihat dengan informasi: Mahkamah Keluarga, Kantor Pemerintah, 2, Jl. Medan Merdeka Barat No 6, RT2 RW3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110.</p> <p>Salah seorang teknisi informatika yang bekerja di salah satu media online, Muhammad Endika berpendapat, perubahan titik tanda di Google Maps bisa terjadi jika ada yang mengedit dan mendapat persetujuaan dari Google.</p> <div class="google-auto-placed ap_container">&nbsp;</div> <p>&ldquo;Sebetulnya, itu tidak mudah, tapi kalau misalnya ada cukup banyak yang mengedit dan mengubah nama, maka bisa saja mendapat persetujuan. Google 'kan mesin, kalau banyak yang me-<em>rename</em>, bisa saja mesin itu merespons dengan langsung mengubah titik tanda,&rdquo; katanya.</p> <p>Diketahui, sebutan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga mencuat ketika institusi tersebut mengubah peraturan batas usia pencalonan Presiden/Wakil Presiden RI.</p> <div class="google-auto-placed ap_container">&nbsp;</div> <p>Peraturan baru tersebut menentukan, batas usia pencalonan minimal 40 tahun kecuali pernah menjabat sebagai kepala daerah.</p> <p>Aturan itu memuluskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun menjadi Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.</p> <p>Adapun Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman, dia menikahi Idayati adik Presiden Jokowi pada tahun 2022 lalu.</p>

Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) mendadak berubah nama menjadi Mahkamah Keluarga di pencarian jejaring Google Maps

Disetujui Google, Nama Mahkamah Konstitusi Berubah jadi Mahkamah Keluarga di Google Maps

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada hari ini, Senin (23/10), dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />&ldquo;Senin, 23 Oktober 2023, pukul 10:00 WIB. Pengucapan putusan,&rdquo; demikian dikutip dari laman web resmi MK RI.<br /><br />Terdapat tiga perkara yang akan diputus hari ini dengan pokok permohonan adanya batas maksimal usia capres-cawapres, yakni Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, dan 107/PUU-XXI/2023.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013101840/simak-7-fakta-menarik-lagu-sedih-atouna-el-toufole-tentang-anak-anakdan-palestina">Simak! 7 Fakta Menarik Lagu Sedih Atouna El Toufole Tentang Anak-anak&nbsp;dan Palestina</a></strong><br /><br />Perkara nomor 102, dalam petitumnya, memohon mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai &ldquo;berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan&rdquo;.<br /><br />Selain itu, Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro selaku pemohon pada perkara itu juga memohon Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur norma tambahan, salah satunya mengenai capres dan cawapres tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM yang berat masa lalu.<br /><br /><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013101857/bmkg-prakirakan-mayoritas-kota-besar-di-indonesia-diguyur-hujan">BMKG Prakirakan Mayoritas Kota Besar di Indonesia Diguyur Hujan</a></strong><br /><br />Kemudian, perkara nomor 104 memohon syarat usia capres-cawapres diubah menjadi &ldquo;berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama&rdquo;.<br /><br />Perkara yang diajukan oleh WNI bernama Gulfino Guevarrato itu, pada petitumnya, juga meminta Pasal 169 huruf n UU Pemilu dibubuhi norma tambahan, yakni &ldquo;atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama&rdquo;.<br /><br />Berikutnya, perkara nomor 107 yang diajukan oleh WNI bernama Rudy Hartono memohon Pasal 169 huruf q UU Pemilu diubah menjadi &ldquo;usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun&rdquo;.<br /><br />Dia juga memohon frasa tersebut dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi capres dan cawapres.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013101816/dideklarasikan-sebagai-bacawapres-prabowo-gibran-tuai-kritikan-dari-warganet">Dideklarasikan Sebagai Bacawapres Prabowo, Gibran Tuai Kritikan dari Warganet</a></strong><br /><br />Di sisi lain, pada hari ini MK juga akan membacakan putusan uji materi terkait batas usia minimal capres-cawapres. Dalam hal ini, terdapat dua perkara yang akan dibacakan putusannya.<br /><br />Pertama, Perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023 dengan pemohon bernama Guy Rangga Boro. Ia memohon Pasal 169 huruf q UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai &rdquo;berusia paling rendah 21 tahun&rdquo;.<br /><br />Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023. Riko Andi Sinaga selaku pemohon memohon mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &rdquo;berusia paling rendah 25 tahun&rdquo;.</p>

“Senin, 23 Oktober 2023, pukul 10:00 WIB. Pengucapan putusan,” demikian dikutip dari laman web resmi MK RI, Senin.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahkamah konsitusi

Berita Terkini