<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pengacara-mwa.jpg" alt="Kuasa hukum dari MWA Muhammad Taufiq. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum dari MWA Muhammad Taufiq. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menanggapi aksi demonstrasi terkait dengan somasi oleh MWA kepada Dekan Fakultas Keolahragaan (FKOR) Sapta Kunta Purnama.  ”Demo itu bagus karena merupakan hak siapa pun dan dijamin undang-undang. Akan tetapi, yang membuat saya tidak habis mengerti demo ini tidak berurusan dengan kemahasiswaan dan tidak berurusan dengan perguruan tinggi,” kata kuasa hukum dari MWA Muhammad Taufiq seperti dilansir dari Antara di Solo, Jumat (3/2).  Somasi itu, lanjut dia, hanya ditujukan kepada Dekan FKOR atas ucapan di grup WhatsApp terkait dengan Pemilihan Rektor UNS yang sudah terselenggara beberapa waktu lalu.  ”Ini kan sangat personal sekali dan yang sekarang terjadi ini malah jadi melebar ke mana-mana, bagaimana mahasiswa bisa diorganisir (diorganisasi) seperti ini,” ujar Muhammad Taufiq.  Di dalam somasi tersebut, pihak MWA meminta Dekan FKOR untuk meminta maaf atas apa yang disampaikan di grup WA tersebut. Sapta dianggap mencemarkan nama baik MWA terkait dengan Pemilihan Rektor UNS.  ”Somasi diberikan karena yang bersangkutan memberikan komentar di grup dengan kesengajaan seperti itu perlu diusut hal-hal yang memburukkan UNS. Oleh karena itu, kami minta agar yang bersangkutan meminta maaf atas apa yang disampaikan di grup tersebut,” terang Muhammad Taufiq.  Sebelumnya, ratusan mahasiswa FKOR UNS menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan somasi tersebut. Salah satu perwakilan mahasiswa Rohadi Setyo Wibowo mengatakan bahwa aksi tersebut menuntut agar ada penjelasan terkait dengan somasi.  ”Somasi yang dilakukan MWA UNS kepada dekan kami, duduk permasalahannya tidak jelas. Apa yang membuat dekan kami disomasi?” ujar Rohadi Setyo Wibowo.  Menurut dia, Sapta sudah menerima surat somasi sebanyak dua kali. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari sikap yang dilakukan Sapta. ”Kami merasa terganggu, terusik, seharusnya kami fokus menyiapkan kejuaraan. Namun, karena adanya somasi, kami merasa terganggu. Tidak melakukan kesalahan, kok, disuruh minta maaf,” kata Rohadi Setyo Wibowo.  Oleh karena itu, para mahasiswa meminta agar somasi tersebut dicabut dan pihak MWA dengan menyampaikan apa kesalahan yang dilakukan Sapta. ”Salahnya di mana? Wakil ketua juga harus klarifikasi dan minta maaf di media karena justru yang mencemarkan nama baik adalah MWA,” ucap Rohadi Setyo Wibowo.  Sementara itu, somasi dilakukan sebagai buntut dugaan kecurangan dalam Pemilihan Rektor UNS.

MWA UNS Surakarta Tanggapi Demo Terkait Somasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/kantor-mwa.jpg" alt="Mahasiswa sedang menempelkan tulisan Kantor MWA Disegel di Kompleks Kampus UNS Solo, Kamis (2/2). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa sedang menempelkan tulisan Kantor MWA Disegel di Kompleks Kampus UNS Solo, Kamis (2/2). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan mahasiswa Program Studi Fakultas Keolahragaan (FKOR) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut penjelasan somasi dari Majelis Wali Amanat (MWA) kepada Dekan FKOR Sapta Kunta Purnama.  Aksi demonstrasi diikuti ratusan mahasiswa, alumni, dan dosen FKOR. Salah satu perwakilan mahasiswa Rohadi Setyo Wibowo mengatakan, aksi tersebut menuntut agar ada penjelasan terkait somasi.  ”Somasi yang dilakukan MWA UNS kepada dekan kami duduk permasalahannya tidak jelas. Apa yang membuat dekan kami disomasi,” kata Rohadi Setyo Wibowo seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, Sapta sudah menerima surat somasi sebanyak dua kali. Dia menilai tidak ada yang salah dari sikap yang dilakukan Sapta.  ”Kami merasa terganggu, terusik, seharusnya kami fokus menyiapkan kejuaraan, karena adanya somasi kami merasa terganggu. Tidak melakukan kesalahan kok disuruh minta maaf,” tutur Rohadi Setyo Wibowo.  Para mahasiswa meminta agar somasi tersebut dicabut dan pihak MWA menyampaikan apa kesalahan yang dilakukan Dekan FKOR. ”Salahnya di mana. Wakil ketua juga harus klarifikasi dan minta maaf di media karena justru yang mencemarkan nama baik adalah MWA,” ucap Rohadi Setyo Wibowo.  Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga FKOR UNS Haris Nugroho menjelaskan, aksi solidaritas tersebut untuk menanyakan somasi yang diberikan kepada Dekan FKOR. ”Dalam somasi yang diberikan MWA, Prof Hasan Fauzi (Wakil Ketua MWA), intinya menuduh Pak Dekan menyampaikan berita bohong, melakukan pencemaran nama baik MWA,” papar Haris Nugroho.  Menurut dia, somasi pertama dilayangkan pada 9 Januari. Pada saat itu sudah ada upaya dari Sapta Kunta untuk mempertanyakan maksud somasi tersebut.  ”Karena kami sebagai anak menghadap orang tua. Kemudian MWA tidak bisa ditemui, yang menemui malah kuasa hukum MWA. Ini menambah sakit hati kami, kami dianggap orang luar di UNS. Padahal kami adalah universitas Benteng Pancasila, tentu mengedepankan kekeluargaan, musyawarah, mufakat, apabila ada masalah,” terang Haris Nugroho.  Awalnya pada aksi tersebut para pendemo meminta agar bertemu langsung dengan Wakil Ketua MWA Hasan Fauzi. Meski demikian Hasan tidak bisa ditemui dan ruangan MWA juga terkunci. Bahkan para peserta aksi berinisiatif menyegel ruangan MWA tersebut.  Rektor UNS Jamal Wiwoho yang berkesempatan menemui para peserta aksi demonstrasi menjanjikan akan menyampaikan tuntutan kepada pihak MWA. ”Karena sudah mendapatkan pesan-pesan ini, akan saya sampaikan ke MWA. Sebelum turun saya minta ke sekretariat untuk membuatkan surat dan akan saya tanda tangani untuk kemudian diserahkan ke MWA, agar segera difasilitasi ketemu MWA,” ucap Jamal Wiwoho.  Dia mengatakan, dalam surat tersebut, rektor meminta agar dapat segera berkomunikasi dengan MWA. ”Karena komunikasi tentu kami tidak bisa memberikan kepastian, namun harapannya segera ada pertemuan tindak lanjut,” ujar Jamal Wiwoho.  Saat dikonfirmasi Hasan Fauzi enggan merespons aksi tersebut. ”Nggak, nggak, saya sedang di rumah sakit. Jangan diganggu deh ya,” katanya singkat.  Sebelumnya somasi dilakukan sebagai buntut dugaan kecurangan dalam pemilihan Rektor UNS.

Mahasiswa FKOR UNS Demo Tuntut Penjelasan Somasi dari MWA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220520_182200.jpg" alt="Ova Emilia terpilih sebagai Rektor UGM 2022–2027. UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Ova Emilia terpilih sebagai Rektor UGM 2022–2027. UGM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG (K), Ph.D terpilih sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada Jogjakarta periode 2022–2027. Dia terpilih melalui pemilihan dan penetapan rektor yang digelar Majelis Wali Amanat (MWA) di Balai Senat kampus, Jumat (20/5).  Dalam pemungutan suara, Ova Emilia mengungguli dua calon lainnya yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto dan Prof. Dr. Eng. Ir. Deendarlianto, S.T., M.Eng.  ”Kami sudah melakukan voting dan hasilnya adalah Bambang Agus Kironoto memperoleh satu suara, Deendarlianto tiga suara, dan Ova Emilia memperoleh 21 suara. Dengan demikian calon rektor terpilih adalah Ova Emilia,” ujar Ketua MWA UGM Pratikno.  Pratikno yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) memimpin rapat pleno yang dimulai dengan pembacaan tata tertib, pemaparan program kerja oleh calon rektor dan tanya jawab, serta pemilihan oleh anggota MWA.  Pemilihan dan penetapan rektor tersebut diikuti 17 anggota MWA secara luring dan satu anggota secara daring. Anggota MWA yang hadir secara luring di antaranya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.  Seluruh anggota MWA yang hadir baik secara luring maupun daring dapat memberikan suara, kecuali Panut Mulyono selaku Rektor UGM yang masih menjabat saat ini.  Ova Emilia terpilih sebagai Rektor UGM setelah melalui rangkaian proses seleksi bakal calon rektor dan pemilihan rektor yang berlangsung sejak 24 Januari. Pada tahap pendaftaran serta seleksi administrasi, sebanyak enam orang lolos sebagai bakal calon rektor yang kemudian diseleksi menjadi tiga calon rektor pada Rapat Pleno Senat Akademik pada 12 Mei.  Menurut Pratikno, setelah ditetapkan sebagai Rektor UGM periode 2022–2027 oleh MWA, Ova Emilia akan dilantik pada 27 Mei. ”Karena masa jabatan rektor (UGM) saat ini akan segera selesai, MWA akan melakukan pelantikan dalam waktu dekat,” kata Pratikno.  Ova Emilia merupakan Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM yang juga menjabat sebagai dekan fakultas itu sejak 2016. Perempuan kelahiran Jogjakarta, 19 Februari 1964 itu menamatkan pendidikan sarjana di UGM pada 1987, kemudian melanjutkan studi S2 di University of Dundee, Skotlandia, pada 1990.  Dia menjalani pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di UGM pada 1996–2000, kemudian S3 Clinical Teaching di University of New South Wales, dan pendidikan dokter subspesialis di UGM pada 2009.  Selain menjadi Dekan FKKMK UGM, dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia sejak 2018. Penghargaan yang pernah dia terima di antaranya First Prize for Young Gynecologist Award 1998 dan SIDA Award 2006.  Dia memiliki berbagai pengalaman menulis buku dan jurnal internasional, serta pengalaman membangun inovasi, advokasi, dan kebijakan. Pada 2012–2020, dia membentuk kurikulum bagi dokter untuk pelayanan KB yang menjadi model pelatihan yang diangkat secara nasional dan diterapkan di Fakultas Kedokteran di Indonesia.  Dalam paparan strategi dan program kerja, Ova menguraikan sejumlah strategi, di antaranya memperkuat pendidikan transdisiplin yang mendorong kewirausahaan sosial, kemandirian dan keberagaman, memperkuat pengabdian yang komprehensif dan berkesinambungan untuk penyelesaian permasalahan wilayah dengan melibatkan sivitas akademika dan alumni, serta memperkuat atmosfer kampus yang sehat, ramah lingkungan, berbudaya dan bertanggung jawab secara sosial.

Ova Emilia Terpilih Sebagai Rektor UGM Periode 2022-2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220310-WA0014.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga anggota dari Majelis Wali Amanat (MWA) ITB. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga anggota dari Majelis Wali Amanat (MWA) ITB. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–SBM ITB tidak beroperasi mulai Selasa (8/3). Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITB Ridwan Kamil menyarankan agar persoalan antara Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dengan Rektorat ITB diselesaikan dengan jalan musyawarah.  ”Saya memang majelis wali amanat di perguruan tinggi negeri (ITB). Jadi saya sudah arahkan agar dimusyawarahkan. Segala sesuatu itu kuncinya dimusyawarahkan,” kata Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jawa Barat seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (10/3).  Polemik yang terjadi antara SBM ITB dengan Rektorat ITB bermula dari kebijakan Rektor ITB yang berpandangan rutinitas di SBM ITB perlu dilakukan kebijakan sentralisasi. Kebijakan tersebut membuat pola yang dilakukan di SBM ITB menjadi berubah.  ”Jadi ada rutinitas di SBM ITB yang dalam pandangan Rektor ITB perlu ada sentralisasi. Sehingga ada kebiasaan yang hilang,” ujar Ridwan Kamil.  Hingga saat ini, dia masih menunggu inisiatif dari Ketua MWA ITB Yani Panigoro untuk menggelar rapat atau musyawarah terkait persoalan tersebut. Akan tetapi Ridwan Kamil mengatakan, secara informal pihaknya juga sudah meminta anggota MWA lain untuk membahas persoalan tersebut.  ”Untuk insiatif harus dari Bu Yani sebagai ketua, tetapi secara informal saya sudah melobi berbagai pihak,” tutur Ridwan Kamil.  Ridwan Kamil mengimbau agar para dosen SBM ITB yang memutuskan mogok untuk melihat dan mengedepankan kepentingan mahasiswa.  ”Yang pertama kedepankan kepentingan mahasiswanya, yang orang tuanya titipkan jangan diganggu persoalan institusi. Tetap asupan ilmu jangan terganggu. Jangan ada pemberhentian,” terang Ridwan Kamil.  Sebelumnya Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) menyatakan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) tidak beroperasi seperti biasanya mulai Selasa (8/3). Perwakilan FD SBM ITB Jann Hidajat mengatakan, proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Mahasiswa diminta untuk belajar mandiri.  Jann menjelaskan, dengan berbagai pertimbangan, FD SBM ITB tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali. ”Hal itu karena kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan,” terang Jann Hidajat.  Hal ini, lanjut dia, juga merupakan dampak konflik berkepanjangan setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada 2 Maret 2022, jajaran dekanat SBM ITB yang dipimpin Dekan SBM ITB Utomo Sarjono Putro, Wakil Dekan Bidang Akademik Aurik Gustomo, dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Reza A. Nasution sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada rektor.  Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB. Termasuk pertemuan Forum Dosen SBM ITB dengan Rektor beserta wakil-wakil rektor pada 4 Maret, namun masih belum membuahkan hasil. Jann Hidajat yang menjadi perwakilan FD SBM ITB menyimpulkan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah hal seperti Rektor ITB tidak lagi mengakui dasar-dasar atau fondasi pendirian SBM ITB yang tertuang dalam SK Rektor ITB Nomor 203/2003.  ”SK ini memberikan wewenang dan tanggung jawab swadana dan swakelola pada SBM ITB sebagai bagian dari ITB dicabut. Padahal selama 18 tahun telah berjalan dan berhasil membawa SBM ITB pada tingkat dunia, dengan diperolehnya akreditasi AACSB. Pencabutan swakelola otomatis telah mematikan roh dan sekaligus meruntuhkan SBM ITB, raison d'etre, alasan kehidupan atau dasar eksistensi SBM ITB sebagai sebuah sekolah yang inovatif dan gesit/lincah,” papar Jann Hidajat.  FD SBM ITB juga mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB yang membuat peraturan tanpa dialog dan sosialisasi, tanpa memperhatikan dampak terhadap pihak-pihak terkait, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Statuta ITB, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut telah mengakibatkan kerugian baik material, moral, maupun psikis bagi dosen dan tenaga pendidik SBM ITB.  Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto menuturkan permasalahan SBM ITB sedang diproses di internal pimpinan ITB. ”Sedang diproses di internal pimpinan ITB,” ujar Naomi Haswanto.

Ridwan Kamil Sarankan Musyawarah Terkait Persoalan SBM ITB-Rektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-26-at-17.13.26.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Wali Amanat (MWA) telah menjadi komponen dalam berdirinya Universitas Sumatera Utara (USU). Sebab, MWA memiliki peran penting untung kelangsungan universitas tersebut. Wajar saja, jika posisi tersebut diinginkan oleh banyak pihak.  Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni (PP IKA) USU periode 2018-2022, HR Muhammad Syafi'i bahkan sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat tidak diakui sebagai Anggota MWA USU periode 2015-2020. Padahal dia merasa sebagai unsur alumni harus masuk keanggotaan MWA sesuai pasal 23 ayat (3) huruf a Peraturan MWA USU Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU.  Gugatan Syafi'i teregister dengan nomor 618/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Kasus tersebut sudah masuk persidangan dengan agenda duplik dari penggugat. Adapun para tergugat yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, MWA USU, Panusunan Pasaribu, Rektor USU, dan Senat Akademik USU.  Pengacara Syafi'i, Ali Wardi mengatakan, gugatan diajukan karena kliennya merasa marwah sebagai MWA tidak diakui oleh Rektor USU saat dijabat oleh Runtung Sitepu. Sehingga, melalui gugatan ini diharapkan Pengadilan menyatakan Syafi'i sebagai anggota MWA periode 2015-2020 yang sah.  "Seharusnya pihak rektorat melakukan koordinasi dan mengakui posisi pak Romo Safi'i sebagai Wali Amanat dan mengikuti prosedur. Tapi dia kan mencoba menafikan keberadaan Romo sebagai Wali Amanah kemudian dia ganti SK itu yang kita gugat SK-nya," kata Ali saat ditemui JawaPos.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/2).  Ali mengatakan, pihak rektorat tidak menjelaskan secara gamblang alasan Syafi'i tidak diakui sebagai anggota MWA. Namun, dia menduga persoalan ini diwarnai intrik politik.  "Bisa mungkin, ini asumsi saja terkait pemilihan rektor atau terkait persaingan antar personal, waktu itu kan pas peralihan rektor," imbuhnya.  Pihak Syafi'i sendiri pernah mengirimkan somasi ke pihak Rektor USU. Namun, hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Upaya mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pum kandas karena tidak ada kesepakatan.  Dengan begitu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan masuk ke pokok perkara. Adapun gugatan yang diajukan oleh Syafi'i yaitu berupa ganti rugi immateril senilai Rp 10 miliar dan Rp 15 juta. Dengan rincian Rp 10 miliar untuk melaksanakan program kerja yang sudah diamanatkan dalam Munas I PP IKA USU.  Dan Rp 15 juta lainnya uang pengganti transportasi rapat selama 2,5 tahun atau 30 bulan terhitung sejak Januari 2018 sampai Juli 2020, di mana perbulannya ditaksir Rp 500 ribu. "Kerugian kita hitung dengan immateril, kerugian moral, kan marwah dan martabat seseorang tokoh politik, seharusnya tidak terjadi tapi terjadi," jelas Ali.  Selain uang, Syafi'i juga menuntut adanya permintaan maaf dari para tergugat. Dan mengakui Syafi'i sebagai anggota MWA periode 2015-2020. "Mungkin permintaan maaf di media atau permintaan maaf secara resmi dari rektorat," ucap Ali.  Sementara itu, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam mengatakan, pemilihan MWA USU sudah diatur secara rigid. Selama pemilihan, mengikuti proses yang benar, maka apapun hasilnya akan dinyatakan sah oleh Kemendikbud.  "Pergantian anggota MWA sudah diatur dalam peraturan Universitas. Selama tidak ada peraturan yang dilanggar tentu Kemdikbud tidak dapat membatalkan keputusan MWA," jelasnya.  Menurut Nizam, pihaknya sudah menelaah ihwal penunjukan MWA periode 2015-2020 ini. Hasilnya tidak ditemukan pelanggaran apapun. Sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atas tidak masuknya Syafi'i sebagai anggota MWA.  "Dari kajian Inspektorat Jenderal tidak ada pelanggaran peraturan universitas maupun peraturan perundangan di atasnya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dVYcOvbFQcQ

Tak Diakui Sebagai Anggota MWA, Alumni Gugat Mendikbud dan USU Rp 10 M