<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-2JPG-2389446608.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Juru Bicara Maklumat Juanda sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, keberadaan Anwar Usman yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat namun masih berstatus hakim, akan terus menjadi halangan. Terutama dalam pemulihan martabat dan independensi Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&rdquo;Anwar telah kehilangan legitimasi etis sebagai hakim. Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggagalkan jabatan Anwar sebagai ketua hakim dan tidak boleh terlibat dalam perkara perselisihan hasil pemilu atau pilpres, sesungguhnya dia telah kehilangan legitimasi etis untuk memeriksa atau mengadili perkara apapun,&rdquo; ucap Usman, Kamis (9/11).</p> <p>Usman melanjutkan, dengan menimbang etika hakim sebagai pegangan yang kokoh, para penanda tangan Maklumat Juanda mendesak Anwar Usman mengundurkan diri dari Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&rdquo;Dia telah tercela sebagai hakim. Pengunduran diri adalah manifestasi dari penghormatan atas amanat Reformasi 1998 yang berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),&rdquo; ucap Usman Hamid.</p> <p>&rdquo;Pengunduran diri adalah bagian dari sebagian upaya untuk memperbaiki martabat dan kemandirian Mahkamah yang pernah dia pimpin, dan etika kehakiman,&rdquo; kata Usman lagi.</p> <p>Usman mendesak agar Mahkamah Konstitusi segera menyidangkan permohonan uji formil atas Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dan permohonan uji materil pasal tentang batas usia yang telah mendapat tafsiran baru. Yakni permohonan Nomor 141 Tahun 2023.</p> <p>Persidangan itu harus berpijak dari putusan MKMK yang menyimpulkan adanya pelanggaran etik berat atas cara pengambilan putusan tersebut. &rdquo;Persidangan atas peninjauan Putusan 90 harus dilakukan segera demi kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan presiden 2024,&rdquo; papar Usman.</p> <p>Selanjutnya, Usman mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket demi menguak dugaan kuat adanya intervensi penyelenggara negara di lembaga eksekutif atas lembaga yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Mahkamah Konstitusi adalah tempat yang harus dihormati bagi terpeliharanya konstitusi Indonesia. Lembaga ini harus diisi orang-orang terhormat dan berintegritas moral yang tinggi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&rdquo;Tak ada tempat bagi orang-orang tercela. Mahkamah harus memperbaiki banyak hal yang disinggung MKMK, termasuk konflik kepentingan, saling memengaruhi antara hakim. Ke depan, Mahkamah memilih ketua Mahkamah dengan rekam jejak, kapasitas, dan integritas moral yang tinggi,&rdquo; terang Usman.</p> <p class="class-paragraph">Penandatanganan Maklumat Juanda disampaikan di Jalan Juanda, Jakarta, pada Senin (16/10). Maklumat itu juga ditandatangani 334 guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan menteri, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan. Ada pula tokoh pendidikan, hak asasi manusia, hak anak, tokoh gerakan perempuan, lingkungan hidup, kesehatan, produser, seniman, pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa, serta film.</p>

Amnesty International Indonesia mendesak Anwar Usman mundur sebagai hakim mahkamah konstitusi setelah dinilai melakukan pelanggaran

Desakan Mundur kepada Hakim MK Anwar Usman Semakin Meluas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/maklumat-juanda-1836168929.jpg" alt="KEPRIHATINAN MENDALAM: Penyampaian Maklumat Juanda bertajuk Reformasi Kembali ke Titik Nol di Jakarta, Senin (16/10)." width="100%">
<figcaption>KEPRIHATINAN MENDALAM: Penyampaian Maklumat Juanda bertajuk Reformasi Kembali ke Titik Nol di Jakarta, Senin (16/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>REFORMASI</strong> kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir dikhianati.</p> <p>Kedaulatan rakyat disingkirkan. Ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga antikorupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita: kekuasaan pemimpin nasional dan para majikan partai.</p> <p>Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari revisi UU KPK, KUHP, hingga UU Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah nonyudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek.</p> <p>Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak kepala negara/presiden yang berkuasa.</p> <p>Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga.</p> <p>Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor.</p> <p>Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini. Ukuran moral, tentang yang adil dan tidak adil, yang patut dan tidak patut, telah hilang. Perilaku yang nista itu adalah kolusi dan nepotisme yang dirobohkan oleh gerakan reformasi, seperempat abad lalu.</p> <p>Itu sebabnya, di sini kami, sejumlah warga negara dari pelbagai kalangan, bersuara. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat.</p> <p>Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama kepala negara, Presiden Jokowi, agar memberi teladan, dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga. <strong>(*)</strong></p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013083626/hakim-mk-saldi-isra-jauh-dari-batas-penalaran-wajar">Hakim MK Saldi Isra: Jauh dari Batas Penalaran Wajar</a></strong></strong></p> <p>---</p> <p class="class-paragraph"><strong>PENYERU MAKLUMAT JUANDA 2023</strong></p> <ol> <li>Goenawan Mohamad</li> <li>Agus Noor</li> <li class="class-paragraph">Alissa Qotrunnada Wahid</li> <li>Andreas Harsono</li> <li>Ayu Utami</li> <li>Beka Ulung Hapsara</li> <li>Butet Kartaredjasa</li> <li>Danang Widoyoko</li> <li>Denny Siregar</li> <li>Erry Riyana Hardjapamekas</li> <li>Faisal Basri</li> <li>Hendardi</li> <li>Ifdhal Kasim</li> <li>Ikrar Nusa Bhakti</li> <li>Joko Anwar</li> <li>Laksmi Pamutjak</li> <li>Maria Hartiningsih</li> <li class="class-paragraph">Mas Achmad Santosa</li> </ol>

REFORMASI kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.

Maklumat Juanda 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Maklumat-Keprihatinan-1763678045.jpg" alt="Ratusan tokoh bergabung menyampaikan Maklumat Juanda yang berjudul &quot;Reformasi Kembali ke Titik Nol&quot;. Hal itu disampaikan menyikapi putusan MK yang meloloskan gugatan batas usia capres cawapres." width="100%">
<figcaption>Ratusan tokoh bergabung menyampaikan Maklumat Juanda yang berjudul &quot;Reformasi Kembali ke Titik Nol&quot;. Hal itu disampaikan menyikapi putusan MK yang meloloskan gugatan batas usia capres cawapres.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan tokoh bergabung menyampaikan Maklumat Juanda sebagai bentuk keprihatinan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usai capres-cawapres, Senin (16/10) kemarin. Meskipun putusan MK itu bersifat final dan mengikat, maklumat itu tetap perlu disampaikan untuk mengingatkan masyarakat bahwa penyelewengan kekuasaan telah terjadi dengan putusan yang memuluskan politik dinasti tersebut.</p> <div dir="auto">"Harapan kami masyarakat semakin bisa melihat betapa penyelewengan kekuasaan itu terjadi di depan mata," kata Juru Bicara Maklumat Usman Hamid kepada wartawan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan putusan ini, ia bahkan mengutip ucapan Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang sampai menyebutkan bahwa totalitarianisme sudah ada di depan mata di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013082853/perlakuan-silent-treatment-termasuk-dalam-bentuk-kekerasan-emosional-begini-penjelasan-dan-cara-menghadapinya">Perlakuan Silent Treatment Termasuk dalam Bentuk Kekerasan Emosional? Begini Penjelasan dan Cara Menghadapinya</a></strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tidak ada lagi jarak antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif, tidak ada lagi oposisi," ucapnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya membangun aliansi kolusif meskipun sekarang ini sedang berkompetisi, tapi sebetulnya hampir seluruh periode pemerintahan Jokowi menunjukan bahwa partai-partai politik membangun aliansi yang kolusif untuk mengambil sumber-sumber ekonomi dan sumber politik dari negara," pungkas Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penanda tangan Maklumat Juanda berasal dari pelbagai latar belakang mulai guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013082850/pengguna-im3-berkesempatan-dapatkan-mobil-listrik-gratis-simak-caranya">Pengguna IM3 Berkesempatan Dapatkan Mobil Listrik Gratis, Simak Caranya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun nama-nama yang tercantum dalam penyampai Maklumat di antaranya, Goenawan Mohamad, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Supelli, Butet Kartaredjasa, Allisa Wahid, Prof (Emeritus) Mayling Oey-Gardiner, Prof Sulistyowati Irianto, Prof Riris K. Toha Sarumpaet, Prof Daldiyono Hardjodisastro, Prof Manneke Budiman, Yanuar Nugroho, Henny Supolo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga Natalia Soebagjo, Oma Komaria Madjid, Rosiana Tendean, Betti Alisjahbana, Faisal Basri, Saiful Mujani, Todung Mulya Lubis, Ikrar Nusa Bhakti, Usman Hamid, F. Budi Hardiman, Ulil Abshar Abdalla, Joko Anwar, Laksmi Pamuntjak, Tosca Santoso, Ayu Utami, Sandra Hamid, Zumrotin K. Susilo, S. Indro Tjahjono, Helmy Fauzi, Ifdhal Kasim, Pdt Saut Sirait, St Sunardi, dan Warih Wisatsana.</div>

Ratusan tokoh bergabung menyampaikan Maklumat Juanda sebagai bentuk keprihatinan atas putusan MK soal batasan usia capres dan cawapres.

Ratusan Tokoh Sampaikan Maklumat Juanda, Sebut Putusan MK Penyelewengan Kekuasaan

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/MK-Tolak-Gugatan-PSI-soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres-Dery-Ridwansah-2-2887107920.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan tokoh dari beragam latar belakang membacakan Maklumat Juanda 2023 sebagai respons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal batas usia capres-cawapres yang disebut memuluskan dinasti politik Presiden Joko Widodo.&nbsp;</p> <div dir="auto">Juru Bicara Maklumat Usman Hamid menyampaikan, dengan menguatnya politik dinasti karena putusan MK, maka tiga indikator demokrasi di Indonesia pupus lah sudah. Ia menyampaikan, sebelumnya ada dua indikator demokrasi yang mulai hilang di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dilihat dari tiga indikator, maka hanya satu indikator yang masih bisa menunjukkan Indonesia demokrasi. Indikator pertama sudah merosot, yaitu jaminan pada ruang publik untuk adanya kritik dan protes masyarakat itu menyempit, menurun," ucapnya kepada wartawan di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indikator demokrasi yang kedua, kata Usman, adalah jaminan adanya oposisi partai politik di parlemen sebagai check and balance dari sebuah pemerintahan. Itu pun sudah mulai tergerus di era kepemimpinan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu tidak ada lagi oposisi itu," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun indikator demokrasi yang ketiga, yang sebelumnya masih ada sebelum putusan MK adalah integritas sistem elektoral. Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia itu mengatakan bahwa selama Indonesia memiliki integritas sistem elektoral, maka demokrasi masih bisa dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013082675/soal-peluang-gibran-jadi-cawapres-usai-putusan-mk-gerindra-masih-dibahas">Soal Peluang Gibran jadi Cawapres usai Putusan MK, Gerindra: Masih Dibahas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana orang memilih dan orang mencalonkan diri dengan kompetisi yang sehat, maka selama itu Indonesia masih bisa dikatakan sebagai demokrasi. Setidak-tidaknya demokrasi elektoral. Meskipun kebebasan berpendapatnya menurun, oposisi politiknya melemah, tetapi sistem integritas elektoral itu sampai tahun lalu masih dianggap baik," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi hari ini, dengan fenomena politik dinasti, banyak yang mengkhawatirkan bahwa ini adalah akhir dari proses demokrasi dan reformasi di Indonesia," pungkas Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penanda tangan Maklumat Juanda berasal dari pelbagai latar belakang mulai guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun nama-nama yang tercantum dalam penyampai Maklumat di antaranya, Goenawan Mohamad, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Supelli, Butet Kartaredjasa, Allisa Wahid, Prof (Emeritus) Mayling Oey-Gardiner, Prof Sulistyowati Irianto, Prof Riris K. Toha Sarumpaet, Prof Daldiyono Hardjodisastro, Prof Manneke Budiman, Yanuar Nugroho, Henny Supolo, Natalia Soebagjo, Oma Komaria Madjid, Rosiana Tendean, Betti Alisjahbana, Faisal Basri, Saiful Mujani, Todung Mulya Lubis, Ikrar Nusa Bhakti, Usman Hamid, F. Budi Hardiman, Ulil Abshar Abdalla, Joko Anwar, Laksmi Pamuntjak, Tosca Santoso, Ayu Utami, Sandra Hamid, Zumrotin K. Susilo, S. Indro Tjahjono, Helmy Fauzi, Ifdhal Kasim, Pdt Saut Sirait, St Sunardi, dan Warih Wisatsana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tapi hari ini, dengan fenomena politik dinasti, banyak yang mengkhawatirkan bahwa ini adalah akhir dari proses demokrasi dan reformasi

Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda, Sebut Putusan MK Soal Batas Usia Capres jadi Akhir Demokrasi Indonesia

Maklumat Juanda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Maklumat Juanda

Berita Terkini

Desakan Mundur kepada Hakim MK Anwar Usman Semakin Meluas

Maklumat Juanda 2023

Ratusan Tokoh Sampaikan Maklumat Juanda, Sebut Putusan MK Penyelewengan Kekuasaan

Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda, Sebut Putusan MK Soal Batas Usia Capres jadi Akhir Demokrasi Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com