<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/cb988c3b-36e4-4cb8-9dd3-e493aab0ca2d-3479284149.jpg" alt="Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan RB, Yanuar Ahmad. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan RB, Yanuar Ahmad. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)&nbsp;menilai, digitalisasi yang dilakukan&nbsp;Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri sudah berjalan ke arah yang benar. Pelayanan kepada masyarakat telah meningkat dan lebih efisien. Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan RB, Yanuar Ahmad mengatakan,&nbsp;inovasi seperti E-BPKB, aplikasi SIGNAL, dan SINAR membuat pelayanan lebih cepat dan transparan. Langkah ini perlu dilanjutkan&nbsp;untuk memperkuat integrasi sistem menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, program besar Kemenpan RB dalam mewujudkan pelayanan publik terintegrasi lintas instansi. &ldquo;Ke depan, kami berharap Polri terus berperan aktif mendukung implementasi Mal Pelayanan Publik Digital agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu platform digital yang terpadu,&rdquo; ujar Yanuar dalam Rakernis Ditregident Korlantas Polri yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Dia menyampaikan, peningkatan inovasi perlu dilakukan agar pelayanan publik semakin prima. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menjadi aspek penting dalam membuat inovasi. Selain itu,&nbsp;pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. Menurutnya, meski kepuasan publik terhadap layanan kepolisian meningkat, tantangan terbesar adalah menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika sosial. &ldquo;Kepuasan publik bisa meningkat, tetapi kepercayaan harus terus dipelihara. Kepercayaan publik adalah modal utama keberhasilan reformasi birokrasi,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Yanuar menuturkan, Interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai sistem dan aplikasi pemerintah untuk bekerja sama, bertukar data, serta berbagi fungsionalitas secara aman dan otomatis. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam membangun Mal Pelayanan Publik Digital. Transformasi ini menjadi bagian dari strategi nasional reformasi birokrasi digital, yang menuntut kolaborasi seluruh instansi, termasuk Polri, dalam membangun pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Sementara, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan, jajarannya akan terus berinovasi. Dengan begitu, layanan kepada masyarakat bisa dimaksimalkan. &ldquo;Kami berterima kasih atas apresiasi dan kepercayaan yang diberikan. Ditregident Korlantas Polri akan terus memperkuat integrasi sistem layanan publik, membangun inovasi yang berorientasi pada masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang presisi, adaptif, dan modern,&rdquo; ujar Wibowo. Dia&nbsp;menegaskan bahwa Ditregident Korlantas Polri siap menjadi bagian dari ekosistem Mal Pelayanan Publik Digital guna menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya.

Digitalisasi yang dilakukan Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri sudah berjalan ke arah yang benar.

Kejar Target Mal Pelayanan Publik Digital, Kemenpan RB Minta Korlantas Polri Fokus Pada Kepuasan Rakyat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Mal-Pelayanan-Publik-Surabaya-Dinobatkan-Paling-Prima-2770903791.jpg" alt="Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menerima penhragaan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menerima penhragaan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan atas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kinerjanya dinilai prima.&nbsp; Penghargaan itu diterima oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Pemberian penghargaan ini karena MPP yang berada di Gedung siola, Jalan Tunjungan ini melayani setidaknya 1.993 izin dan dokumen dalam satu tempat. Dan menjadi lokasi paling prima diantara 163 MPP yang ada di Indonesia. Wali Kota Eri Cahyadi juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini dari pemerintah pusat ke MPP Kota Surabaya. Hal ini menjadi sebuah acuan semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Surabaya. Penghargaan mengenai MPP berkinerja prima ini dihitung dari berbagai indikator, antara lain yaitu dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggara MPP, kepuasan masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP. &ldquo;Penghargaan MPP berkinerja prima ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami mengintegrasikan 4 langkah pelayanan publik agar semakin memudahkan warga,&rdquo; ujar Eri Cahyadi dilansir dari Surabaya.go.id setelah mendapatkan penghargaan tersebut. Pertama, melalui MPP Surabaya yang melayani 1.993 izin atau dokumen dalam satu tempat, juga melibatkan 43 instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Warga cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai pelayanan. Kami juga telah merombak konsep MPP Surabaya menjadi lebih berorientasi ke warga, suasananya lebih nyaman dan tidak birokratis,&rdquo; ujar Eri. Yang kedua menurut Eri, pelayanan dengan digital. Pemkot Surabaya menyediakan layanan digital yang terintegrasi sehingga tidak menyulitkan warga. Lewat online, semua praktis. Dan kami terus menambah jumlah izin atau dokumennya yang bisa diurus melalui online. Misalnya lewat Surabaya Single Window (SSW) Alfa, warga bisa mengurus 453 izin dan dokumen secara online,&rdquo; ujarnya Cara yang ketiga yaitu layanan mandiri atau self service melalui mesin anjungan yang sudah disediakan di beberapa tempat, terutama untuk layanan administrasi kependudukan. Keempat adalah layanan jemput bola yang difokuskan ke semua Balai RW se Surabaya dengan jumlah lebih dari 1.300 RW. Pelayanan yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat berlokasi di Balai RW oleh kelurahan, kecamatan sampai dinas kota. Masyarakat Surabaya cukup datang ke Balai RW untuk mengurus keperluannya, dari administrasi kependudukan, masalah kesehatan, sampai legalitas usaha bagi UMKM. &ldquo;Seiring dengan hadirnya layanan jemput bola di kampung-kampung, kami telah merenovasi hampir semua Balai RW se-Surabaya, sehingga tempatnya menjadi lebih nyaman untuk pelayanan warga,&rdquo; ungkapnya. Eri juga menambahkan, keempat layanan terintegrasi tersebut memiliki tiga enabler atau penggerak terpenting, yaitu basis data, transformasi digital, dan partisipasi publik. Mengenai basis data, Pemerintah Kota Surabaya selalu melakukan integrasi data, dengan konsep &ldquo;Satu Data Surabaya&rdquo; yang memudahkan pelayanan karena data semakin terintegrasi dan presisi. Mengenai transformasi digital, Eri menyampaikan, bahwa Pemkot Surabaya banyak melakukan terobosan untuk mengintegrasikan layanan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/013311548/mengapa-kucing-mengalami-muntah-bulu-simak-penyebab-dan-cara-mengantisipasi-terjadinya-hairball">Mengapa Kucing Mengalami Muntah Bulu? Simak Penyebab dan Cara Mengantisipasi Terjadinya Hairball</a> Contohnya integrasi sistem layanan antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, sampai pengadilan Negeri untuk beberapa kebutuhan administrasi kependudukan. Eri juga memperkuat partisipasi masyarakat, dengan menempatkannya sebagai subjek pembangunan bukan lagi objek. Partisipasi masyarakat ini digerakkan melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) yang rutin membantu Pemkot Surabaya mengurai berbagai masalah seperti sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. KSH sendiri yaitu masyarakat yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya untuk membantu di kampungnya masing- masing. &ldquo;Misalnya ada warga butuh dokumen kependudukan atau warga perlu akses kesehatan, Kader Surabaya Hebat melaporkan ke sistem kami, dan bisa langsung ditindaklanjuti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait,&rdquo; katanya.

Penghargaan MPP berkinerja prima ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik Surabaya Dinobatkan Paling Prima Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/SIDO-21-A-830329825.jpg" alt="Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan pemerintah Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023 kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan pemerintah Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023 kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberi penilaian pelayanan publik kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota se Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada acara Peresmian Bersama MPP dan peluncuran JIPPNas di Hotel Bidakara, Selasa (21/11/2023). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023. Penghargaan sekaligus apresiasi diberikan langsung oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama dengan sejumlah kepala daerah yang ikut menerima penghargaan. 10 pemerintah daerah yang menerima penghargaan MPP terbaik kategori prima diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya. Kemenpan RB juga memberikan penghargaan kategori pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik , Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai terbaik dalam pelayanan publiknya. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan lembaga dan kepala daerah atas capaiannya dalam meningkatkan pelayanan publik dan inovasinya. "Inovasi dan pelayanan publik yang terbaik harus diapresiasi. Hari ini Bapak-Ibu diapresiasi termasuk para Kepala Daerah yang mempunyai semangat membuat pelayanan publik lebih baik," ujar Anas. Anas membeberkan, sekarang ini total MPP yang ada di Indonesia sudah mencapai 175, dan ini adalah sebuah progress yang sangat baik, "khususnya dalam melaksanakan pelayanan untuk masyarakat,&rdquo; imbuhnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/SIDO-21-B-4278621899.jpg" alt="Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan pemerintah Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023 kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan pemerintah Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023 kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Diah Natalisa menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya komitmen bersama para stakeholder, antara pimpinan dan jajarannya. "Pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Perlu kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan akademisi, mitra pembangunan, BUMN, praktisi dan juga internal pemerintah," jelas Diah Natalisa. Dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Purn Tito Karnavian serta gubernur, wali kota dan bupati, MenPAN RB Azwar Anas meresmikan 12 MPP kab/kota dan melaunching website JIPPNas (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional). Website JIPPNas berisi data 2.928 inovasi yang berasal dari data Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB, Innovative Government Award (IGA) Kemendagri dan Laboratorium Inovasi (InoLAN) LAN, diharapkan JIPPNas menjadi rujukan nasional. Diraihnya penghargaan Mal Pelayanan Publik terbaik kategori Prima direspon Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dengan mengapresiasi kerja keras jajarannya, terutama tim yang dibentuk untuk mengawal inovasi pelayanan publik yang selama ini dengan bekerja mengawal dan mendampingi OPD dalam rangka meningkatkan pelayanan instansi kepada masyarakat yang pelayanannya terpadu satu gedung di MPP Sidoarjo jalan lingkar timur. "Saat ini di MPP ada 24 instansi yang bergabung dengan 142 jenis layanan. Kualitas layanan terus kita dorong, terus dievaluasi dan dibenahi agar lebih baik lagi melayani masyarakat," tegasnya. Menurut Gus Muhdlor OPD yang terus didorong dalam pelayanan publiknya seperti DPMTSP yang tugasnya mengelola MPP, melayani perizinan usaha dan penanaman modal. Kemudian Disdukcapil yang melayani administrasi kependudukan, BPPD yang melayani pembayaran pajak daerah seperti PBB dan pajak usaha. "Ketiga OPD ini pelayanan publiknya harus prima. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti dalam berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus humanis, dinamis dan cepat," ujar Gus Muhdlor usai menerima penghargaan didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Sidoarjo, Rudi Setiawan dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Ari Suryono. &nbsp; Gus Muhdlor menegaskan dirinya tidak lantas berpuas diri dengan capain tersebut. Ia terus mendorong pelayanan disetiap instansi harus berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemkab. RSUD yang dimiliki Sidoarjo salah satunya sudah naik kelas menjadi tipe A, dan Sidoarjo menjadi satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang memiliki rumah sakit kelas A. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi atensi Bupati Ahmad Muhdlor, tahun ini Pemkab Sidoarjo memiliki 30 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Gus Muhdlor mendorong Dinas Kesehatan agar terus berbenah pelayanan di setiap puskesmas dalam melayani masyarakat. "Layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas harus lebih baik setiap harinya, petugasnya harus ramah. Kita juga mendorong pelayanan publik di kelurahan dan di kantor desa lebih baik lagi karena itu adalah ujung tombak pelayanan kependudukan. Kita sudah punya aplikasi Sipraja untuk kemudahan layanan kependudukan, aplikasi yang terus kita update dan dikembangkan jenis layanannya untuk memberikan kecepatan layanan dan kemudahan lewat layanan online,"tutup Gus Muhdlor.

Pemkab Sidoarjo dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023.

Sidoarjo Raih Penghargaan Mal Pelayanan Publik Kategori Prima dari KemenPAN RB

<div id="m#msg-f:1781246179245144522" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/InShot_20231031_131832472-2542093628.jpg" alt="Peresmian&nbsp;10 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia hari ini, Selasa (31/10)." width="100%">
<figcaption>Peresmian&nbsp;10 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia hari ini, Selasa (31/10).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) meresmikan sebanyak 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia hari ini, Selasa (31/10). Sebanyak 10 Mal Pelayanan Publik yang diresmikan, meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lebak, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Palangkaraya, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Bone. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa MPP akan terus dimonitoring setiap minggunya agar terlihat apakah pelayanan publik tetap hidup atau mati setelah peresmian. "Sekarang kami terus evaluasi, setiap Minggu kami minta Bu Diah (Deputi bidang Pelayanan Publik) untuk memonitor apakah MPP setelah diresmikan hidup atau mati," kata Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/10). Dalam hal monitoring, Anas menyebut KemenPANRB melakukannya tiap pekan tanpa terlihat oleh pihak Kabupaten/Kota setempat. Setiap pekan, akan ada video yang diperlihatkan ke dirinya mana saja MPP yang ramai ataupun sepi. "Setiap minggu saya minta kirimkan video mal-mal yang sudah diresmikan. Ada yang ramai, ada yang mati Pak Sekjen (Kemendagri). Kita sudah datang resmikan, potong pita, tahunya sepi. Ini engga benar, keberatan potong pitanya," ujarnya. Guna mengantisipasi hal tersebut, KemenPANRB terus memastikan bahwa monitoring dan evaluasi terus dilakukan setiap pekan. Sehingga, MPP mana saja yang ramai dan sepi bisa diketahui. Dalam hal ini, mantan Bupati Banyuwangi mengatakan tidak akan membanding-bandingkan antar lokasi. Terlebih, faktor jumlah penduduk juga bisa berpengaruh terhadap keramaian di MPP. "Ramai sepinya bisa saja karena rakyat datang atau layanannya sudah hidup di desa-desa, kecamatan, sehingga oranng tidak perlu datang ke tempat ini (MPP). Jadi kita monitor perminggu agar kami tidak capek peresmian tapi setelah itu mati," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa melaporkan hingga akhir Oktober 2023 sudah terbentuk sebanyak 153 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. Sehingga, dengan telah diresmikan MPP hari ini sebanyak 163 telah beroperasi memberi pelayanan di seluruh Indonesia. "Sebagaimana arahan Bapak Wakil Presiden dan juga Menteri PANRB tentang terbentuknya MPP di seluruh kabupaten/kota kami terus melakukan koordinasi dan pendampingan ke seluruh pemerintah kabupaten/kota," pungkasnya. &nbsp; </div> </div> </div> </div>

"Setiap minggu saya minta kirimkan video mal-mal yang sudah diresmikan. Ada yang ramai, ada yang mati," ungkap Azwar Anas.

KemenPANRB Resmikan 10 Mal Pelayanan Publik, Ada Kabupaten Aceh Tengah, Lebak, hingga Bone

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/12-mal-pelayanan-298553500.jpg" alt="Peresmian sebanyak 12 Mal Pelayanan Publik di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/9)." width="100%">
<figcaption>Peresmian sebanyak 12 Mal Pelayanan Publik di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/9).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan sebanyak 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Sebanyak 12 Mal Pelayanan Publik yang menjadi peserta dalam peresmian ini, meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Sinjai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Kabupaten Toraja Utara, Kota Mataram, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Serta, Kabupaten Ketapang, Kota Kediri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Tebo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mengucap Bismillahirahmannirahim maka secara resmi 12 MPP yang hari ini diresmikan. Satu kabupaten Bengkulu Utara, dua Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kotawaringin Timur, Kota Kediri, Kabupaten Tebo, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Ketapang, Kota Mataram, dan Kabupaten Sinjai secara resmi saya resmikan," kata Abdullah Azwar Anas dalam acara Peresmian Bersama 12 Mal Pelayanan Publik di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas berharap, MPP yang telah diresmikan ini dapat memberi manfaat banyak bagi masyarakat. Salah satunya, dibuktikan dengan ramainya masyarakat yang berkunjung ke Mal Pelayanan Publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Anas meminta kepada para pemimpin di wilayah tersebut untuk terus melakukan monitoring. Pasalnya, kata Anas, MPP ini bukan barang mati, tetapi barang hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kalau Bapak (Bupati dan Wali Kota) enggak ngontrol, nanti ini bisa sepi, nanti hanya seremoninya saja yang dapet. Tapi fungsi target tidak tercapai," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa mengungkapkan bahwa penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan di mana pengintergasian semua pelayanan baik darisberoperasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa hingga Minggu ketiga bulan September 2023 telah terbentuk sebanyak 140 MPP di Indonesia," ungkap Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan diresmikannya 12 MPP pada hari ini, sebanyak 152 MPP telah beroperasi di seluruh penjuru Indonesia atau sebanyak 30 persen dari total kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menyelenggarakan MPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

MenPANRB Abdullah Azwar Anas meminta kepada para pemimpin di wilayah tersebut untuk terus melakukan monitoring.

MenPANRB Azwar Anas Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Tersebar dari Kota Kediri hingga Kabupaten Sinjai