<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mui-dki-kegiatan-munajat-212-bukan-tanggung-jawab-kami_m_.jpg" alt="MUI DKI Jakarta membantah kegiatan Malam Munajat 212 adalah tanggung jawab mereka." width="100%">
<figcaption>MUI DKI Jakarta membantah kegiatan Malam Munajat 212 adalah tanggung jawab mereka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memenuhi panggilan&nbsp;Bawaslu DKI untuk mengklarifikasi kegiatan Malam Munajat 212 yang digelar di Lapangan Monas, pada 21 Februari lalu. MUI DKI meluruskan anggapan masyarakat bahwa merekalah yang menggagas agenda tersebut. "MUI DKI Jakarta hanya menyelenggarakan Senandung Salawat dan Dzikir Nasional sekaligus Doa untuk Keselamatan Bangsa. Kegiatan Munajat 212 bukan tanggung jawab kami, bukan bagian dari kami," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi (Kabid Infokom) MUI Provinsi DKI Jakarta, Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Senin (11/3). Faiz menjelaskan, MUI DKI tidak bertanggung jawab soal kegiatan selain yang digelar oleh pihaknya. Dia menyebut pihak yang berhak menanggapi isu seputar Munajat 212 adalah pihak yang melaksanakan kegiatan itu. Sebab, MUI DKI tidak mengundang tokoh politik maupun tokoh partai politik. "Sekali lagi kami tegaskan kami tidak mengundang tokoh politik, tokoh partai politik baik dari timses 01 maupun 02," ucap Faiz. Namun, lanjutnya, jika para tokoh tersebut datang sebagai warga negara, tentu pihaknya tidak bisa menolak. MUI DKI juga menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab terkait unsur kampanye terselubung dalam kegiatan tersebut. "Kami selesai acara pukul 21.30 WIB. Kalaupun mereka naik panggung, tentu bukan kapasitas dan kewenangan kami lagi," tegasnya. Kedatangan Faiz ke Bawaslu DKI untuk menggantikan ketua umum MUI DKI yang berhalangan hadir. Sedianya ada empat pihak yang diundang Bawaslu DKI yakni Zulkifli Hasan, Fadli Zon, Neno Warisman, dan Ketua MUI DKI, KH Munahar Muchtar. Zulkifli Hasan sendiri sudah hadir pada Selasa, 5 Maret lalu. Namun, Fadli Zon dan Neno Warisman masih belum memberi konfirmasi apakah pihaknya akan memenuhi undangan Bawaslu atau tidak.

MUI DKI: Kegiatan Munajat 212 Bukan Tanggung Jawab Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dari-soal-lahan-prabowo-hingga-doa-neno-warisman-di-malam-munajat-212_m_.jpg" alt="Joko Widodo (Jokowi) kembali bertemu dengan Prabowo Subianto di debat kedua pilpres 2019, Minggu (17/2). Pada salah satu segmen, Jokowi menyinggung luas lahan milik Prabowo." width="100%">
<figcaption>Joko Widodo (Jokowi) kembali bertemu dengan Prabowo Subianto di debat kedua pilpres 2019, Minggu (17/2). Pada salah satu segmen, Jokowi menyinggung luas lahan milik Prabowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan debat kedua yang digelar Minggu (17/2) lalu menjadi satu topik yang banyak dibincangkan publik sepekan terakhir. Saling serang dan adu argumen di antara kedua capres mewabah ke masyarakat, baik di tempat umum maupun media sosial. Belum lagi pernyataan Sudirman Said tentang isu perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, yang memaksa petahana untuk kembali meluruskan proses negosiasi kala itu. Sementara itu, pada pertengahan pekan, malam Munajat 212 membawa kehebohan tersendiri. Doa Neno Warisman dianggap 'mengancam Tuhan'. Malam munajat yang dihelat Kamis (21/2) lalu juga menyisakan cerita tentang dugaan intimidasi terhadap jurnalis. Berikut sejumlah peristiwa politik sepekan, dirangkum JawaPos.com, Minggu (24/2). Prabowo Kritik Reforma Agraria, Jokowi Singgung soal Lahan di Kalimantan dan Aceh Pada&nbsp;salah satu segmen, kedua capres dipersilakan mengeksplorasi dan menanyakan program yang akan dilakukan. Kala itu, Prabowo Subianto menanyakan program reforma agraria yang dicetuskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun menjawab, hingga kini pemerintah telah membagikan sertifikat lahan dengan luas hampir 2,6 juta hektare (Ha). Jokowi menegaskan, pembagian lahan ini hanya ditujukan untuk rakyat. "Dan sekali lagi saya tidak berikan kepada yang besar-besar," kata Jokowi. Sebagai penegasan bahwa pemerintahannya tidak membagi-bagikan lahan kepada para konglomerat, Jokowi lantas menyinggung soal kepemilikan lahan Prabowo. Jokowi dengan lantang menyebut, ia tahu bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu Ha di Kalimantan Timur dan 120 ribu Ha di Aceh Tengah. "Pembagian lahan seperti ini tidak dilakukan pas masa pemerintahan saya," tegasnya. Usai debat, kepada awak media yang menanyakan soal sindiran Jokowi itu, Prabowo mengatakan, jalannya debat akan seru jika tidak ada serang-menyerang. "Nggak apa-apa biasa itu. Kalau (debat) nggak ada serang-menyerang nggak lucu," ucap Prabowo. Debat berlalu, berbagai komentar berseliweran dari kedua kubu. Kubu Prabowo, diwakili sejumlah elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merasa, sindiran Jokowi soal lahan merupakan serangan personal. Sebut saja, komentar pedas dari Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu heran dengan sikap petahana yang baru mengorek-korek lahan Prabowo setelah empat tahun lebih menjabat. Padahal dulu, Jokowi tidak pernah mempermasalahkan. "Sepanjang empat tahun Pak Jokowi memimpin, kalau itu (lahan Prabowo) bermasalah, kenapa dari dulu dianggap bermasalah? Kenapa dijadikan masalah ketika ada perdebatan yang memunculkan problema baru yang menyerang pribadi," katanya, Selasa (19/2). Menjawab tudingan serangan personal, Wakil Ketua TKN Eriko Sotarduga mengatakan, disebut serangan personal itu misalnya jika Jokowi mempertanyakan keluarga, rumah tangga, dan sejenisnya. Namun, urusan penguasaan lahan seorang itu tidak tergolong dalam kategori personal. "Kalau mau pribadi harusnya gini 'Kenapa Anda (Prabowo) nggak punya istri?', mohon maaf. Kalau misalnya ini (penguasaan lahan) menyangkut pribadi, ini nggak juga. Tapi sekali lagi ini persepsi," ujar Eriko, Kamis (21/2). Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, Jokowi hanya menjawab kritik Prabowo soal reforma agraria. Eriko menilai, tidak relevan mantan Danjen Kopassus itu mengritik hal tersebut. Sebab, Prabowo juga bagian dari orang-orang kelas atas yang menguasai lahan luas. "Ini kan merespons pembagian sertifikat nanti gimana ke depannya. Itu yang mau disampaikan bahwa ini sesuatu yang dilakukan. Bagaimana Anda sampaikan sesuatu tapi Anda sendiri punya lahan besar?" ucapnya. Sudirman Said Sebut Pertemuan Rahasia Saat Negosiasi Freeport Dalam sebuah diskusi, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut Presiden Jokowi melakukan pertemuan diam-diam dengan bos induk perusahaan PT Freeport Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi selama proses negosiasi perpanjangan kontrak Freeport, yang salah satu poinnya adalah mengenai divestasi saham. Pernyataan Sudirman Said itu lantas ramai di jagad media sosial. Sebab, diketahui, dalam sebuah wawancara dengan Majalah TAMBANG pada 2015 silam, Sudirman tampak tidak masalah dengan perpanjangan kontrak Freeport. Justru, dia membantah kabar pemerintah melakukan pertemuan rahasia dengan petinggi Freeport. Sudirman bahkan memuji Jokowi telah bertindak profesional dalam menjalankan tugas negara. Sementara itu, mendengar 'nyanyian' Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi tersebut, Jokowi langsung memberikan respons. "Diam-diam gimana? Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, nggak diam-diaman. Ada-ada saja. Ya biasa lah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang biasa saja," ucap Jokowi. Demikian juga dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang memberikan penjelasan soal tudingan Sudirman Said terkait perpanjangan kontrak Freeport. Jonan menegaskan, seluruh keputusan yang sudah disepakati kedua belah pihak merupakan hasil dari draf terbaru. Bukan draf yang ada di masa Sudirman Said. "lya kan faktanya surat semua tidak dijadikan dasar lagi. Kalau dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan (kepemilikan saham RI) 51 persen," ujarnya, Rabu (20/2). Kepada JawaPos.com, Sudirman pun lantas menjelaskan maksud pernyataannya. Sudirman menegaskan tidak ada yang berbeda soal 'nyanyiannya' baru-baru ini dengan saat wawancara dengan Majalah TAMBANG. Meski sempat merasa pertemuan itu agak diam-diam, kini dia menganggap pertemuan itu memang biasa saja. "Tidak ada yang berbeda. Saya tetap berpandangan pertemuan Presiden dengan siapapun adalah pertemuan biasa. Presiden adalah pemimpin tertinggi negara, bebas bertemu siapa saja," kata Sudirman dihubungi Kamis (21/2). "Yang saya jelaskan kemarin adalah kronologis penerbitan surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015. Kronologis itu perlu saya jelaskan untuk merespons bukunya Pak Simon Sembiring," kata dia. Intimidasi Jurnalis di Malam Munajat 212 dan Doa Neno Warisman Doa Wakil Ketua Umum BPN Prabowo-Sandi, Neno Warisman dalam acara Munajat 212 di Monas, Jakarta (21/2) mendadak viral. Tak hanya warganet, para pesohor negeri banyak yang menilai doa Neno seperti 'mengancam' Tuhan. "Jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan tak menangkan kami. Karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu," begitu sepenggal doa Neno. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar menganggap doa seperti itu tidak pantas diucapkan karena mengandung ancaman kepada Tuhan. "Ada yang doa mengancam Tuhan. Kok Tuhan diancam?" ujar Luhut, Sabtu (23/2). Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas mengatakan, &lrm;pengandaian pilpres sebagai perang adalah kekeliruan. Pilpres hanya kontestasi lima tahunan. Proses demokrasi biasa. "Tentu akan ada yang dinyatakan terpilih dan tidak terpilih. Itulah mengapa konstitusi maupun regulasi lain tidak menggunakan istilah menang dan kalah," ujar Robikin, Sabtu (23/3) Robikin menambahkan, Jokowi dan Ma'ruf Amin memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Maka, ia pun mempertanyakan, atas dasar apa Neno khawatir Allah tidak ada yang menyembah kalau capres-cawapres yang didukungnya kalah. "Apa selain capres-cawapres yang didukung bukan menyembah Tuhan, Allah SWT? Jadi, tak usah berusaha mengukur kadar keimanan orang. Apalagi masih terbiasa ukur baju orang lain dengan yang dikenakan sendiri," tegasnya. Senada, mantan rais aam PBNU yang kini berduet dengan Jokowi, yakni Ma'ruf Amin menilai pilpres ini tidak bisa disamakan seperti&nbsp;Perang Badar. Untuk diketahui, doa Neno itu merupakan doa yang diucapkan Rasulullah ketika akan menghadapi Perang Badar. Ma'ruf menambahkan, kontestasi pilpres bertujuan untuk memilih pemimpin yang baik. Karena itu dia yakin doa yang dilontarkan Neno tidak akan manjur. "Pak Jokowi dan saya muslim, makanya doanya tidak akan manjur karena (Neno) menyalahartikan doa itu," ucap Ma'ruf. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam sebuah diskusi menyampaikan, doa Neno menunjukkan adanya politisasi agama. "Ini memaksakan Tuhan harus memenangkan Prabowo misalnya. Ini buat saya sebuah aksi publik yang sangat berbahaya. Karena seakan-akan surga bisa dipolitisasi, dan iman masyarakat dikacaukan oleh narasi politik," ujarnya. Sementara di jagad medsos ribut-ribut soal doa Neno, di TKP terjadi dugaan intimidasi sejumlah oknum terhadap salah seorang jurnalis media online. Malam Munajat 212 pun disebut-sebut ternodai oleh aksi sejumlah oknum. Banyak pihak menyayangkan adanya dugaan intimidasi itu. "Mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan massa FPI terhadap para jurnalis yang sedang liputan Munajat 212. Mendesak aparat kepolisian menangkap para pelaku dan diadili di pengadilan hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Asnil Bambani Amri kepada wartawan, Jumat (22/2). Bergerak cepat, Polres Jakarta Pusat menyampaikan akan menindaklanjuti laporan atas insiden intimidasi dan persekusi terhadap jurnalis tersebut. Insiden ini juga menarik keprihatinan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). JK mengecam aksi kekerasan terhadap siapa pun. Termasuk terhadap jurnalis atau wartawan. Dia menyalahkan oknum yang melakukan tindak kekerasan tersebut. "Mengintimidasi kepada siapa saja. Kepada wartawan, kepada pegawai lain, kepada masyarakat, itu tentu salah," kata JK di Surabaya, Sabtu (23/2). Namun sebagai wakil presiden, JK menyarankan agar semua wartawan yang diintimidasi menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. "(Intimidasi terhadap wartawan) Itu salah. Tapi tentu ada hukumnya. Ya jalankan saja," ucap JK.

Dari soal Lahan Prabowo Hingga Doa Neno Warisman di Malam Munajat 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/maruf-amin-curhat-heran-tak-diundang-acara-munajat-212_m_.jpg" alt="Cawapres nomor urut 02, Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 02, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin merasa heran sebab dirinya tidak diundang dalam acara Munajat 212. Sebab, lahirnya gerakan tersebut berawal dari fatwa yang dikeluarkan Ma'ruf pada 2017 silam. Ketika itu dia masih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Saya ini kan pendorong 212 yang mengeluarkan fatwa lahirnya 212 kan dari fatwa saya. Saya kok enggak diundang," kata Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Minggu (24/2). Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menilai, gerakan 212 saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Saat ini lebih dipakai sebagai mesin politik oposisi. "Berarti 212 yang kemarin malam itu 212 yang lain bukan yang sama dengan yang saya gerakan itu. Beda," ucapnya. Terkait ada indikasi kampanye atau tidak dalam gelaran acara tersebut, kata Ma'ruf, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya kalau ada yang menyebut calon presiden bisa diartikan sebagai kampanye. "Nanti kita serahkan ke Bawaslu aja. Ada enggak politiknya di situ. Kalau ada politiknya ya berarti politik. Ada orasi politiknya, ada nyebut-nyebut calon presiden atau ga kalau ada berarti politik. Kalau tidak ya berarti murni," jelasnya. Sebelumnya, MUI DKI menyelenggarakan Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2) malam. Tujuan awalnya hanya untuk berdoa. Namun, sejumlah tokoh politik oposisi hadir dan diduga menyelipkan muatan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 02.

Ma'ruf Amin Curhat, Heran Tak Diundang Acara Munajat 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ada-tokoh-tokoh-ini-kubu-01-sebut-malam-munajat-212-bernuansa-politis_m_.jpg" alt="Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai Malma Munajat 212 Kamis lalu bernuansa politis." width="100%">
<figcaption>Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai Malma Munajat 212 Kamis lalu bernuansa politis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru bicara TKN Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyayangkan acara Malam Munajat 212 yang digelar di Monas, Kamis (21/2) malam. Menurut Ace, acara tersebut sarat aroma politis. Ace menyebut pada hakikatnya, Malam Munajat 212 sangat mulia. Karena bertujuan untuk doa bersama demi kebaikan bangsa. &ldquo;Sungguh mulia. Namun, ternyata acara itu dicederai dengan nuansa kampanye,&rdquo; ujarnya sebagaimana dilansir JPNN (Jawa Pos Grup). Politikus Golkar itu berkata demikian bukan tanpa dasar. Nuansa politis sangat terasa mengingat sejumlah tokoh partai hadir dalam acara itu. Sebut saja kehadiran sosok Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadi Zon. Ace juga menyoroti orasi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dia anggap tendensius.Selain juga banyaknya tokoh pendukung Paslon 02 yang turut meramaikan acara munajat itu. &ldquo;Buat kami, acara doa bersama tentu sangat positif walaupun nuansa politisnya tak bisa dihindarkan karena memakai embel-embel angka itu. Namun, jika doa bersama itu ternyata dipergunakan sebagai momentum untuk menyampaikan pesan-pesan politik, itu berarti sudah keluar dari niat awalnya," pungkas Ace.

Ada Tokoh-tokoh Ini, Kubu 01 Sebut Malam Munajat 212 Bernuansa Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tkn-bakal-laporkan-perhelatan-munajat-212-ke-bawaslu_m_.jpg" alt="Perhelatan munajat 212 yang digelar Kamis (21/2), diduga bermuatan politik. Diduga ada unsur kampanye mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Perhelatan munajat 212 yang digelar Kamis (21/2), diduga bermuatan politik. Diduga ada unsur kampanye mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan munajat 212 yang digelar Kamis (21/2), diduga bermuatan politik.&nbsp;Diduga ada unsur kampanye mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Saat dikonfirmasi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengatakan pihaknya bakal melaporkan penyelenggaraan Munajat 212 itu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu). "Pasti. TKN akan melaporan ke Bawaslu," ujar Erick Thohir di J&lrm;akarta, Sabtu (23/2). Menurut mantan bos Inter Milan ini, Munajat 212&nbsp;semestinya diisi dengan kegiatan positif,&nbsp;misalnya mendoakan Indonesia damai. Sehingga tidak terjadi perpecahan. Sebaliknya, lanjutnya, apabila Munajat 212 dipakai sebagai sarana politik praktis, tentu ada yang salah. Menurutnya, tidak seharusnya agama dipolitisasi. "Ketika 212 dipakai unsur politik yang jelas-jelas semua media melihat, maka statement saya sangat disayangkan," katanya. Terpisah, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengaku saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke Bawaslu. Salah satu bukti itu adalah adanya pose jari dua yang identik digunakan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Sedang menghimpun data-data, apakah itu video, atau foto-foto yang berkaitan dengan pelaksanaan acara tersebut," katanya. Selain itu, kata dia, ada dugaan pendiskreditan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diduga pula, ada keberpihakan ke Prabowo-Sandi. &lrm;"Jadi, banyak dugaan memang terjadi pelanggaran," pungkasnya.

TKN Bakal Laporkan Perhelatan Munajat 212 ke Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sindir-doa-neno-warisman-di-munajat-212-luhut-kok-tuhan-diancam_m_.jpg" alt="Malam munajat 212 yang digelar di Monas, Kamis (21/1). Doa Neno Warisman mendadak viral lantaran isinya dianggap mengancam Tuhan." width="100%">
<figcaption>Malam munajat 212 yang digelar di Monas, Kamis (21/1). Doa Neno Warisman mendadak viral lantaran isinya dianggap mengancam Tuhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyindir doa yang dipanjatkan Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Neno Warisman dalam acara Munajat 212 di Monas, Jakarta (21/2). Luhut menganggap doa seperti itu tidak pantas diucapkan karena mengandung ancaman kepada Tuhan. "Ada yang doa mengancam Tuhan. Kok Tuhan diancam?" ujar Luhut sambil tertawa di acara deklarasi dukungan Alumni Theresia di Jakarta Pusat, Sabtu (23/2). Lebih lanjut, Luhut mengutip kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyebut bahwa Tuhan tidak perlu dibela. "Dulu Gus Dur bilang, Tuhan itu tidak perlu dibela. Yang perlu dilindungi itu kita. Gus Dur teman baik saya bilang begitu," sambungnya. Sebelumnya, kutipan video pendek doa Neno Warisman usai acara Munajat 212 di Monas viral di media sosial. Doa tersebut dianggap mengancam Tuhan. "Jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan tak menangkan kami. Karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu," ucap Neno.

Sindir Doa Neno Warisman di Munajat 212, Luhut: Kok Tuhan Diancam?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hasto-kampanye-itu-dengan-gagasan-bukan-mengaduk-emosi-rakyat_m_.jpg" alt="Warga penuhi kawasan Monas mengikuti acara Munajat 212." width="100%">
<figcaption>Warga penuhi kawasan Monas mengikuti acara Munajat 212.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meyakini bahwa kampanye yang benar dan disukai rakyat adalah kampanye yang mendorong ide dan gagasan. Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto berharap, kampanye bukanlah kegiatan yang mengaduk-aduk emosi rakyat. Maka dari itu, Hasto pun tak khawatir menghadapi model kampanye seperti pose dua jari di malam Munajat 212 oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. "Dari dulu yang seperti itu (berpose di aksi 212, red) kan juga dilakukan. Jadi, bukan sesuatu hal yang harus kami risaukan," ujar Hasto dari keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (23/2). Hasto menambahkan, rakyat akan mengapresiasi kampanye yang mengedukasi. Pasalnya, berpolitik juga merupakan bentuk edukasi ke masyarakat. Hasto menuturkan, dalam kampanyenya, Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan perilaku yang Islami dan sekaligus kepemimpinan yang merangkul. Jokowi-Ma'ruf menunjukkan Islam rahmatan lil alamin yang menjadi cahaya terang bagi seluruh manusia. "Politik seharusnya menyampaikan gagasan-gagasan yang terbaik, bukan asal kritik. Jadi, harus konsisten tidak hanya jargon politik. Tetapi juga strateginya bagaimana, karakter pemimpinnya bagaimana. Itu yang seharusnya ditunjukkan," pungkasnya.

Hasto: Kampanye Itu dengan Gagasan, Bukan Mengaduk Emosi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/maruf-amin-tegur-mui-dki-usai-malam-munajat-212_m_.jpg" alt="Maruf Amin, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Maruf Amin, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Malam Munajat 212 di Monas Jakarta, Kamis (21/2) disebut-sebut telah disusupi kepentingan politik. Wakil Ketua Umun Partai Gerindra, Fadli Zon bahkan sempat mengacungkan simbol dua jari khas yang biasa digunakan oleh kubu Prabowo-Sandi. Menanggapi itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin memberikan teguran kepada MUI DKI selaku pihak yang ikut memelopori kegiatan doa bersama itu. Ia menyebut MUI tidak boleh digunakan sebagai kendaraan politik. "MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan," ujar Ma'ruf di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Meski begitu, Ma'ruf mengatakan, penyelenggaraan malam munajat sebetulnya tidak ada yang salah. Namun, masalah muncul ketika di dalamnya ada kepentingan politik. "Bersilahturahim tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik, itu aja," sambungnya. Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menjelaskan, MUI harus berdiri independen. Bahkan sekalipun dirinya menjadi Cawapres, tetap menjaga agar tidak menggunakan MUI untuk kepentingan politiknya. "Saya ini Ketua Umum MUI, saya Cawapres tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya, MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan," terangnya. Di sisi lain, Ma'ruf menilai urusan 212 sudah usai. Fatwa yang dulu pernah dibuatnya sudah berakhir dengan vonis pidana bagi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Jadi kalau soal 212 itu sebenarnya masalahnya sudah selesai, kenapa? Karena kan sifatnya penegakan hukum," pungkasnya.

Ma'ruf Amin Tegur MUI DKI Usai Malam Munajat 212

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#malam munajat 212

Berita Terkini