<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/MOST-303289668.jpg" alt="Jajaran Mandiri Sekuritas dan BSI" width="100%">
<figcaption>Jajaran Mandiri Sekuritas dan BSI</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Mandiri Sekuritas gandeng Bank Syariah Indonesia atau BSI meluncurkan layanan investasi #SerbaSyariah di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/1). Dengan begitu, pembukaan RDN Online Syariah pertama di Indonesia, kini bisa melalui aplikasi MOST milik Mandiri Sekuritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramdhana mengatakan, kolaborasi ini berdasar pada angka statistik dan hasil survei yang menunjukkan besarnya potensi pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat potensi tersebut, Mandiri Sekuritas berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan peran aktifnya dalam menumbuhkan tingkat literasi dan inklusi keuangan pasar modal syariah melalui layanan investasi #SerbaSyariah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kolaborasi Mandiri Sekuritas dan BSI, sebagai bagian dari ekosistem Bank Mandiri Group ini merupakan wujud komitmen kami dalam mengembangkan ekosistem investasi syariah digital di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, nasabah dan masyarakat memiliki akses berinvestasi di pasar modal syariah lebih mudah, luas, dan halal," kata Oki Ramadhana dalam peluncuran investasi #SerbaSyariah di BEI, Selasa (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap, kerja sama ini dapat bermanfaat bagi lebih banyak investor pasar modal Indonesia yang ingin lebih maju dalam berinvestasi, mencari berkah, dan meraih manfaat melalui layanan investasi #SerbaSyariah di MOST Syariah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyambut baik kerja sama yang membuka akses luas bagi nasabah BSI ke investasi pasar modal syariah ini. Kerja sama ini, menandai BSI sebagai full-fledged bank syariah pertama di Indonesia yang meluncurkan pembukaan RDN Online Syariah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini wujud dari komitmen BSI untuk senantiasa memberikan solusi keuangan syariah bagi para nasabah di Indonesia. Kami optimis, sinergi ini dapat memperkuat dan memperdalam industri keuangan syariah di tanah air sehingga mimpi besar kita untuk menjadikan Indonesia sebagai episentrum keuangan syariah dunia," ujar Hery Gunardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Investasi #SerbaSyariah dan pembukaan rekening efek syariah di Mandiri Sekuritas didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan produk RDN Online Syariah berupa rekening BSI Tabungan Efek Syariah yang menggunakan akad Mudharabah Muthaqah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rekening tabungan ini akan digunakan nasabah untuk penyelesaian transaksi jual beli efek syariah yang sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama masa peluncuran, Mandiri Sekuritas menggelar promosi untuk 1.000 nasabah pertama yang berhasil menyelesaikan pembukaan rekening efek syariah di MOST Syariah dan melakukan deposit dana awal sejumlah minimal Rp 1 juta, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa 100 lembar saham BRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kolaborasi bagian dari ekosistem Bank Mandiri Group merupakan wujud komitmen dalam mengembangkan ekosistem investasi syariah digital.

Mandiri Sekuritas Gandeng BSI Luncurkan Investasi #SerbaSyariah, Buka RDN Online Syariah Bisa Lewat Aplikasi MOST

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/mandiri-syariah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti merger bank-bank syariah BUMN. Dia berpesan agar penggabungan itu meningkatkan keberpihakan atau dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tidak hanya berorientasi pada perusahaan besar.  Bank-bank syariah itu adalah BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Anwar mengatakan, dalam praktiknya, UMKM hanya mendapat porsi kucuran dana kredit 19–20 persen. Sementara itu, yang 20 persen mengucur ke perusahaan-perusahaan besar. "Akhirnya siapa yang akan semakin kaya? Ya yang dapat pembiayaan besar dari dunia perbankan," ujarnya Rabu (14/10).  Buat apa Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan berkelas dunia, tapi tidak berpihak pada pelaku UMKM? Apalagi, jumlah pelaku mencapai 64,2 juta unit dengan jumlah tenaga kerja 117 juta orang.  Menurut Anwar, kecenderungan perbankan yang mengucurkan kredit ke perusahaan besar itu harus dievaluasi. Dia berharap, ketika nanti bank syariah pelat merah digabung jadi satu, harus ada keberpihakan kepada UMKM. Dia tidak ingin pengusaha kelas mikro dan kecil terseok-seok karena tak memiliki modal.  https://www.youtube.com/watch?v=3Le02BhaUE0&ab_channel=jawapostvofficial

Tiga Bank Syariah Pelat Merah Merger, ini Pesan dari Sekjen MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/mandiri-syariah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 719 miliar per Juni 2020. Laba tercatat naik 30,53 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari mengatakan bahwa fokus strategi yang customer centric dan customer solutions telah berhasil menopang kinerja selama pandemi Covid-19. Untuk laba ditopang pendapatan margin dan FBI (fee based income) yang disumbang dari layanan digital. "Kemudian juga keberhasilan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang mendorong peningkatan aset dan komposisi low cost fund. Lalu keberhasilan dalam menurunkan angka non performing financing (NPF) dan penyaluran pembiayaan secara selektif dan berkualitas," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (26/8). Direktur Finance, Strategy dan Treasury Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho mengatakan, hingga akhir Juni 2020, pihaknya telah mencatat DPK di angka Rp 101,78 triliun, mengalami pertumbuhan 16,52 persen dari Rp 87,36 triliun per Juni 2019. Dari total dana tersebut, porsi low cost fund mencapai hingga 57,93 persen yang dikontribusi oleh pertumbuhan Tabungan sebesar 72,11 persen dari total low cost fund. Pertumbuhan DPK tersebut juga mendorong aset per akhir Juni 2020 mencapai Rp 114,40 triliun atau naik 13,26 persen dari Juni 2019 yang sebesar Rp 101,01 triliun. Dari sisi pembiayaan sampai dengan akhir Juni 2020 tercatat sebesar Rp 75,61 triliun, tumbuh 5,8 persen dari Juni 2019 yang sebesar Rp 71,47 triliun. "Kami sadar kualitas pembiayaan menjadi tantangan dalam masa pandemi ini, untuk itu kami mempertebal cadangan kami sebagai antisipasi risiko. Sampai dengan Juni 2020, non performing financing (NPF) mengalami perbaikan, di mana NPF Net dari 1,21 persen per Juni 2019 menjadi 0,88 persen per Juni 2020. Sementara, NPF Gross turun dari 2,89 persen di Juni 2019 menjadi 2,57 persen per Juni 2020," kata Cahyo. Selama masa pandemi terjadi, terdapat perubahan cara transaksi dari transaksi di cabang menjadi transaksi digital, sehingga transaksi Mandiri Syariah Mobile dan Internet Banking Mandiri Syariah meningkat signifikan. FBI layanan digital naik signifikan 35,83 persen, dari Rp 107,87 miliar per Juni 2019 menjadi Rp 146,52 miliar pada Juni tahun ini. "Kontribusi FBI layanan digital terbesar datang dari mobile banking yang melonjak 65,38 persen YoY dari Rp 17,29 miliar per Juni 2019 menjadi Rp 28,60 miliar per Juni 2020," tambahnya.

Mandiri Syariah Catat Laba Rp 719 Miliar, Aset Naik 13,26 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pencucian-uang.jpeg" alt="ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Likuiditas melimpah perbankan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian sektor riil. PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) dan PT Bank BNI Syariah ambil bagian melakukan pembiayaan investasi dan proyek agar industri kembali bergairah.  Mandiri Syariah bekerja sama dengan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dalam investasi pengadaan kapal. Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental Nepos MT Pakpahan mengapresiasi dukungan dana dari Mandiri Syariah. Dana itu, ujar dia, akan dimanfaatkan untuk operasional perseroan. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk investasi, yakni membeli 11 unit kapal harbour tug 3200 HP.  Kapal harbour tug adalah kapal yang berfungsi menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas, maupun sungai atau terusan. Kapal itu juga biasa digunakan untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. "Pendanaan ini akan turut menggairahkan ekonomi. Khususnya pengadaan industri galangan kapal," ungkapnya.  Direktur Wholesale Banking Mandiri Syariah Kusman Yandi berharap pendanaan berjangka waktu 5 tahun 6 bulan itu semakin menguatkan sinergi antargrup BUMN. Hingga Juli, kinerja Mandiri Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan 4,16 persen year-on-year. Dia menegaskan, pembiayaan dilakukan dengan strategi, mitigasi risiko, serta kualitas terjaga.  Sementara itu, BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi dalam proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kali Angke, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), senilai Rp126 miliar. Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengungkapkan, pembiayaan tersebut bisa berkontribusi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur air bersih.  Direktur Utama PT Tirta Tangsel Mandiri Denny Kadarwati menyatakan, pembangunan instalasi proyek SPAM Kali Angke tahap I ditargetkan mampu melayani 33 ribu sambungan rumah. Hingga Kamis (20/8), sudah 5.500 pelanggan individu dan equivalent 2.200 pelanggan besar yang mendaftar.  https://www.youtube.com/watch?v=DOKSVrwe-3I

Likuiditas Perbankan Melimpah, Salurkan untuk Pembiayaan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/mandiri-syariah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transaksi di pasar tradisional makin simpel. Tidak perlu menggunakan uang tunai. Cukup scan barcode, uang sudah mengalir ke rekening pedagang.  PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mensosialisasikan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di pasar Mayestik kemarin. Direktur IT, Operation &amp; Digital Banking Mandiri Syariah Achmad Syafii mengklaim pihaknya yang pertama menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) implementasi QRIS.  Syafii mendatangi salah toko hijab di lantai 1 pada Mayestik. “QRIS merupakan solusi pembayaran digital yang mudah, cepat dan nyaman bagi masyarakat. Cukup memindai QR code di merchant yang telah bekerjasama tanpa perlu melakukan top up,” katanya.  Group Head Digital Banking Sales and Partnership Mandiri Syariah Riko Wardhana menyampaikan, pihaknya sudah memiliki lebih dari tiga ribu merchant. “Merchant komersial dan juga masjid. Sehingga bisa untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban,” beber Riko.  Sampai Februari, sudah ada 1200 masjid yang bekerja sama di seluruh Indonesia. “Hingga saat ini sudah 1,1 juta user dengan jumlah transaksi sebanyak 24 juta kali transaksi.

Sedekah, Zakat, hingga Kurban Pakai QRIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Ketua-KPU-Rekapitulasi-selesai-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jabatan Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah dipermasalahkan oleh Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dasar mereka yakni, Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).  Beleid tersebut melarang, calon presiden atau wakil presiden menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) sendiri telah menegaskan, mereka telah <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/12/06/2019/soal-status-maruf-amin-kpu-sudah-koordinasi-dengan-berbagai-lembaga/">berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan</a> untuk memutuskan status Ma'ruf Amin, apakah Memenuhi Syarat (MS) pencalonan atau tidak (TMS).  Lembaga keuangan syariah yang berkaitan pun telah mengklarifikasi bahwa institusi atau anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. Di sisi lain, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mempertanyakan mengapa BPN baru mempersoalkan jabatan Ma'ruf Amin sebagai Ketua DPS BSM dan BNI Syariah baru-baru ini.  Sementara, keberatan-keberatan yang diajukan oleh tim Prabowo-Sandi selama tahapan pemilu, hanya yang berkaitan dengan selisih suara. ‎"(Misal) Rekapitulasi di tingkat pusat tidak pernah ada (yang permasalahkan status Ma'ruf). Yang keberatan (adalah) yang berkaitan dengan selisih, salah penulisan, atau indikasi manipulasi suara," ujar Hasyim kepada wartawan Rabu (12/6).  Apalagi, lanjut Hasyim, publik juga sudah mengetahui jabatan Ma'ruf Amin di kedua bank syariah tersebut. "Sejak awal kan semuanya orang tahu dan pasti orang itu kan menelusuri mana lawan tanding, atau lawan tarungnya dalam pilpres. Pasti semuanya mengetahui," katanya.  Oleh sebab itu, Hasyim mempertanyakan kepada Tim Hukum Prabowo-Sandi kenapa baru saat ini mereka mempersoalkan jabatan Ma'ruf Amin di BSM dan BNI Syariah. "Kalau kemudian keberatan baru disampaikan sekarang, kan jadi pertanyaan," ungkapnya.  Menurutnya, revisi gugatan BPN Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan jabatan Ma'ruf Amin sama saja menggiring opini publik bahwa KPU tidak cermat dalam bekerja. "Tuduhan itu sama dengan menuduh bahwa KPU ketika proses pencalonan itu tidak hati-hati, tidak cermat," tuturnya.  Terpisah, anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana meminta publik tidak mempermasalahkan, mengapa jabatan Ma'ruf Amin baru dipersoalkan sekarang, bukan kemarin-kemarin. "Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan ini persoalan yang prinsipil," kata Denny.  Denny berdalih, pada tahapan pencalonan capres-cawapres, BPN Prabowo-Sandi tidak menemukan fakta bahwa Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua DPS BSM dan BNI Syariah. "Kami dapatkam memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN. Nanti dilihat lebih detailnya di permohonan. Nanti jelas kelihatan," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mempersoalkan posisi Ma’ruf Amin yang masih memiliki jabatan di BSM dan BNI Syariah selama menjadi calon wakil presiden sampai saat ini. Menurutnya, hal itu melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.  Pria yang akrab disapa BW ini mengatakan, Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan calon presiden atau wakil presiden tidak menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus BUMN ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon.

BPN Dinilai Ingin Menggiring Opini bahwa KPU Tak Cermat dalam Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mandiri-syariah-fokus-kepada-dana-murah-dan-fitur-digital_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Finance and Strategy, Mandiri Syariah, Ade Cahyo Nugroho mengatakan, pihaknya akan tetap fokus pada penghimpunan dana murah dan melanjutkan fitur-fitur digital bank untuk meningkatkan transaksi.&nbsp; Pihaknya menyadari pentingnya kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi atau Fintech. Oleh karena itu bank harus berbenah. Menyediakan fitur yang sesuai kebutuhan nasabah. Dari sisi segmen, Perusahaan tetap fokus pada segmen ritel. &rsquo;Kami paham dunia keuangan sudah berubah dengan hadirnya fintech,&rsquo;&rsquo; ujarnya di Jakarta, Senin (11/3). Ade menjelaskan, fitur yang telah dikembangkan Mandiri Syariah adalah QR Pay, serta layanan crowdfunding.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Sebagai institusi syariah kami percaya bahwa salah satu ciri khas kaum milenial adalah peduli dan berbagi,&rsquo;&rsquo; kata dia.&nbsp; Oleh karena itu perusahaan menghadirkan fitur wakaf digital melalui mobile banking dan web khusus, selain fitur pembayaran zakat yang sudah hadir lewat mesin ATM dan mobile.&nbsp; Dari sisi Pembiayaan, lanjutnya, sampai dengan akhir tahun 2018 Mandiri Syariah telah menyalurkan sebesar Rp 67,75 triliun atau tumbuh 11,63 persen dibanding Rp 60,69 triliun pada akhir 2017.&nbsp; Penumbuhan pembiayaan tersebut diiringi dengan perbaikan kualitas yang tercermin dari penurunan NPF Nett turun dari 2,71 persen menjadi 1,56 persen. Ade menambahkan, segmen Ritel mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi. Segmen ini tumbuh sebesar 15,49 persen semula Rp34,59 triliun per akhir 2017 menjadi Rp 39,95 triliun per akhir 2018.&nbsp; Adapun pembiayaan segmen Wholesale (Korporat dan Komersial) tumbuh 6,5 persen (year on year) semula Rp 26,1 triliun pada akhir 2017 menjadi Rp 27,79 triliun pada akhir 2018.

Mandiri Syariah Fokus Kepada Dana Murah Dan Fitur Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/periode-2018-mandiri-syariah-kantongi-laba-bersih-rp-605-miliar_m_.jpg" alt="Peningkatan laba itu ditopang oleh membaiknya Fee Based Income (FBI) sebesar 19,4 persen." width="100%">
<figcaption>Peningkatan laba itu ditopang oleh membaiknya Fee Based Income (FBI) sebesar 19,4 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2018, PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mencatat laba bersih naik 65,74 persen (year on year) menjadi Rp 605 miliar, dibandingkan akhir 2017 yang sebesar Rp 365 miliar. Bukti keberhasilan fokus penumbuhan segmen ritel dan pengembangan transaction banking.&nbsp; Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari mengatakan, peningkatan laba itu ditopang oleh membaiknya Fee Based Income (FBI) sebesar 19,4 persen. Semula Rp 943 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 1,13 triliun per akhir 2018.&nbsp; Selain dari FBI, sumber laba perusahaan adalah pertumbuhan pendapatan margin bagi hasil bersih yang meningkat Rp 402 miliar atau secara tahunan tumbuh 5,52 persen menjadi Rp 7,69 triliun per akhir 2018.&nbsp; Pendapatan margin bagi hasil bersih Perseroan pada tahun 2017 sebesar Rp 7,29 triliun. Pertumbuhan margin bagi hasil bersih tersebut didorong oleh pertumbuhan dan perbaikan kualitas pembiayaan. Toni menjelaskan, beberapa pengembangan ke arah transaction banking yang dilakukan di antaranya layanan mobile banking dengan beragam fitur, pembukaan rekening online, dan layanan asisten interaktif Aisyah. &ldquo;Pengembangan bisnis ke arah transaction banking meningkatkan pendapatan berbasis fee (Fee Based Income/FBI). Kami bersyukur pada tahun 2018 membukukan peningkatan laba 65,7 persen,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Senin (11/3). Selama tahun 2018, Toni menuturkan, indikator bisnis perusahaan seperti pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan sangat baik.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Tahun ini dengan total aset mencapai Rp 98,34 triliun Mandiri Syariah sudah naik ke peringkat 15 di Indonesia. Kami sudah masuk 15 bank besar. Dibandingkan aset 2017 yang sebesar Rp 87,94 triliun, kenaikan asset bank sebesar 11,83 persen (yoy),&rdquo; ujarnya. Menurutnya, peningkatan aset didorong oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,30 persen (yoy) dari Rp 77,90 triliun per Desember 2017 menjadi Rp 87,47 triliun pada Desember 2018. Komposisi Low Cost Fund sebesar Rp 44,46 Triliun, tumbuh 10,16 persen (yoy) &nbsp;atau porsinya 50,82 persen dari total DPK yang berhasil dihimpun. Dengan penambahan 759 ribu rekening baru, total rekening nasabah Mandiri Syariah per Desember 2018 menjadi 7,99 juta rekening.

Periode 2018, Mandiri Syariah Kantongi Laba Bersih Rp 605 Miliar

mandiri syariah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mandiri syariah

Berita Terkini