<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r26:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Screen-Shot-2025-11-26-at-100408-3010017489.png" alt="Kejagung memeriksa Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo terkait korupsi pajak.(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kejagung memeriksa Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo terkait korupsi pajak.(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo. Dia diperiksa terkait korupsi pajak.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan pemeriksaan Suryo Utomo sebagai saksi atas dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016 - 2020.&nbsp; Tak hanya Suryo Utomo, Kejagung juga turut memeriksa Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang yang juga sebagai saksi.&nbsp; "Kejagung memeriksa 2 orang saksi, terkait dengan dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016 - 2020 oleh oknum/pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI," kata Anang dalam keterangan resmi, Rabu (26/11).&nbsp; Pihaknya memastikan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang dimaksud.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Imigrasi telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Kemudian, Victor Rachmat Hartono selaku Direktur Utama PT Djarum.&nbsp; Ada juga nama Karl Layman selaku pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Lalu, Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang, Jawa Tengah.&nbsp; Sementara dalam hal ini, Suryo Utomo juga diperiksa lantaran jabatannya sebagai Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Untuk diketahui, dalam program Tax Amnesty periode 2016-2020, sejumlah pejabat pajak diduga melakukan manipulasi dalam program pengampunan pidana pajak. Usai mendapat laporan, atas dugaan itu, penyidik Kejagung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga menaikkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan, setelah melakukan gelar perkara. </div> </div> </div> </div>

Suryo Utomo diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak 2016-2020

Kejagung Periksa Suryo Utomo Eks Dirjen Pajak Terkait Dugaan Korupsi Manipulasi Pajak 2016-2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/cEFJpz4auRcjxpHChfLdGHYql22ca2Ep80cLUgQX-1897058280.jpg" alt="BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perumda Dharma Jaya membantah terkait dugaan adanya manipulasi pajak yang menyeret nama perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. Direktur Keuangan Perumda Dharma Jaya Deni Alfianto Amris menyebutkan, seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. "Kami melaporkan kewajiban perpajakan secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak, dilampiri dengan laporan audit independen," kata Deni melalui keterangan resminya pada Kamis (12/9). Isu dugaan manipulasi pajak mencuat seiring adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2/LHP/XVIIUKT/1/2024 tanggal 26 April 2024. Yakni, beberapa catatan terkait pelaksanaan program subsidi pangan murah di Jakarta. Deni mengklaim bahwa Dharma Jaya telah menyelesaikan seluruh temuan BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2/LHP/XVIIIJKT/1/2024 tertanggal 26 April 2024. "Semua temuan sudah kami tindak lanjuti pada Mei 2024," katanya. Terkait upaya mencegah perbedaan data keuangan, Deni menyatakan Dharma Jaya menggunakan sistem informasi terintegrasi yang realtime dan akurat. Audit internal juga dilakukan secara proaktif untuk memastikan tidak ada duplikasi data dan semua sistem bekerja secara efisien. "Kami juga melibatkan BPKP dan auditor eksternal setiap tahun," imbuh Deni. Dia juga menilai bahwa temuan BPK seharusnya dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol negara, bukan isu yang meresahkan. Soal komunikasi dengan Gubernur dan DPRD DKI, Deni memastikan laporan keuangan Dharma Jaya secara rutin disampaikan secara triwulanan dan tahunan kepada Badan Pembina BUMD dan DPRD DKI.

Perumda Dharma Jaya membantah terkait dugaan adanya manipulasi pajak yang menyeret nama perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Dharma Jaya Bantah Manipulasi Pajak, Pasca Temuan BPK Terkait Pengelolaan Subsidi Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/42_facebook.jpg" alt="President Donald Trump looks at his phone during a roundtable with governors on the reopening of America" width="100%">
<figcaption>President Donald Trump looks at his phone during a roundtable with governors on the reopening of America</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Debat perdana calon presiden (capres) Amerika Serikat pada Selasa (29/9) waktu AS diprediksi berjalan sengit. Satu lagi isu baru bakal jadi bahan dalam pertemuan Presiden AS Donald Trump dan rivalnya, Joe Biden. Isu yang membuat Trump pusing ini adalah soal pajak.  Isu tersebut mencuat seiring laporan mendalam yang dirilis New York Times Minggu lalu (27/9). Surat kabar investigatif itu menulis sebuah artikel dari data pajak Trump yang dilaporkan ke badan pendapatan negara AS alias Internal Revenue Service (IRS).  Media tersebut melaporkan bahwa presiden ke-45 AS itu berhasil mangkir dari pajak federal selama total 10 tahun dalam periode 15 tahun belakangan. Beberapa setoran pajak yang dibayar terbilang tak sebanding dengan kekayaan Trump. Misalnya, pajak federal yang dibayar pada tahun kemenangan pemilunya, 2016, dan 2017. Suami Melania itu hanya membayar USD 750 (Rp 11 juta) di masing-masing tahun tersebut.  ”Kepada siapa saja yang membayar pajak lebih tinggi (daripada Trump, Red), silakan angkat tangan,” sindir Senator Demokrat Chuck Schumer seperti yang dilansir Agence France-Presse.  Laporan khusus tersebut menyebut bahwa Trump punya banyak trik untuk mengikis beban pajaknya. Salah satunya dengan menggunakan kupon potongan pajak dari setidaknya 500 entitas Trump Organization. Pajak yang dilaporkan ke IRS menunjukkan bahwa sebagian besar usahanya mencatat kerugian bertahun-tahun.  Potongan pajak dari kerugian perusahaan itulah yang dipakai untuk meringankan pajak pribadinya. Bahkan, Trump bisa mengakali agar dia bisa mendapatkan restitusi pajak senilai USD 72,9 juta (Rp 1 triliun). Restitusi ini masih menjadi subjek audit IRS hingga saat ini.  Trump lagi-lagi menyangkal tudingan tersebut. Dia menyebutkan bahwa laporan New York Times hanyalah salah satu dari rangkaian berita palsu yang digunakan untuk menjatuhkannya. ”Pertama, saya membayar pajak yang sangat tinggi. Semuanya pasti terungkap pada waktunya.”  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LSXMZ8tVkr4

Jelang Debat, Trump Terpojok karena Diduga Manipulasi Pajak