Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PhotoGrid_1618475395621.jpg" alt="Anggota BNN menggiring Doni, bandar narkoba yang juga merupakan anggota DPRD Kota Palembang 2019–2024. Nova Wahyudi/Antara" /> JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan anggota DPRD Palembang Doni, 30, dan empat terdakwa lainnya. Mereka terbukti terlibat dalam peredaran narkoba lintas negara.  Hakim Ketua Bongbongan Silaban dalam putusannya mengatakan, mereka terbukti memiliki narkotika berupa empat kilogram sabu-sabu serta 21.160 butir pil ekstasi. Doni dan keempat terdakwa lain yakni masing-masing Alamsyah, Ahmad Najmi Ermawan, Yati Suharman, dan Mulyadi, disidang dalam berkas terpisah.  ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati,” kata Bongbongan saat membacakan vonis untuk kelima terdakwa secara bergiliran pada Kamis (15/4).  Majelis menilai kelima terdakwa melanggar 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Bahkan majelis menyebutkan hal-hal yang memberatkan kelimanya, yakni bertentangan dengan program pemberantasan narkoba pemerintah, perbuatan tersebut merusak generasi muda, termasuk kejahatan terorganisir, dan dikategorikan sebagai transaksi lintas negara.  ”Terbukti berdasar fakta persidangan bahwa kesaksian Mulyadi yang dibenarkan Doni bahwa empat kilogram narkoba yang diamankan BNN pada Maret 2020 merupakan kiriman dari Malaysia,” tutur Bongbongan.  Sementara itu, khusus terdakwa Doni, majelis hakim memberikan poin pemberat karena Doni tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam posisinya sebagai anggota DPRD Kota Palembang. Selain itu, Doni juga pernah menjalani masa hukuman sebelumnya dalam kasus narkotika.  ”Artinya terdakwa (Doni) tidak menjadikan masa hukuman itu sebagai pembelajaran melainkan justru meningkatkan kejahatannya,” tambah Bongbongan.  Saat sidang terdakwa Yati menangis tertunduk saat mendengarkan vonis tersebut dari LP Perempuan Palembang melalui sambungan video. Sementara itu atas vonis tersebut kelima terdakwa mengajukan banding.  ”Untuk Yati seharusnya hukuman seumur hidup karena dia hanya kurir,” kata kuasa hukum kelima terdakwa, Supendi usai persidangan.  Doni ditangkap tim gabungan BNN pada 29 September 2020 di ruko miliknya di Jalan Riau Kelurahan 26 Ilir Barat I, Palembang. Penangkapan Doni merupakan hasil pengembangan kasus dari terdakwa Mulyadi yang ditangkap lebih dulu di Medan.  Doni ditangkap setelah tim gabungan lebih dulu menangkap dua anak buahnya (Yati dan Joko) yang sedang bertransaksi. Namun terdakwa Joko kabur saat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Palembang pada Januari 2021 dan hingga kini masih buron.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KaaGKeLgYxY

PN Palembang Vonis Mati Eks Anggota DPRD dan Empat Bandar Narkoba

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/tersangka-asusila.jpg" alt="Mantan anggota DPRD NTB berinisial AA tersangka pelanggar UUPA. Dhimas B.P./Antara" /> JawaPos.com–Penyidik Satreskrim Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat, masih mengkaji penerapan unsur pidana kebiri kimia terhadap mantan anggota DPRD Provinsi NTB berinisial AA, 65. Mantan anggota dewan itu menjadi tersangka pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.  ”Kalau hukuman kebiri kimia itu masih kami kaji lebih dalam,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa seperti dilansir dari Antara di Mataram.  Penyidik masih mencari petunjuk yang mengarah ke penerapan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.  ”Kalau ada petunjuk yang mengarah ke sana (penerapan unsur pidana kebiri kimia), kami akan tindak lanjuti,” ujar Kadek Adi Budi Astawa.  Terkait dengan hal tersebut, kuasa hukum korban asusila, Asmuni, mengatakan, pihaknya akan mendukung kepolisian mengumpulkan alat bukti terkait dengan penerapan unsur pidana kebiri kimia tersebut.  ”Kan sedikitnya ada dua alat bukti yang bisa menguatkan tersangka terancam dikebiri kimia,” tutur Asmuni.  Untuk mendukung hal itu, Asmuni mengklaim telah menyiapkan alat bukti yang dapat membuka peluang penyidik dalam menerapkan unsur pidana kebiri kimia.  ”Jadi, kami punya saksi yang bisa menguatkan bahwa memang sebelumnya pelaku diduga sudah melakukan perbuatan seperti ini (asusila). Nanti akan kami buka dan sampaikan ke penyidik dan juga di persidangan,” ujar Asmuni.  Terkait dengan identitas saksi tersebut, Asmuni enggan sampaikan. Namun, dia memastikan bahwa saksi tersebut masih ada ikatan keluarga dengan tersangka.  ”Rekamannya juga ada. Akan tetapi, sekarang belum bisa kami sampaikan. Yang jelas ada dugaan rentetan kejadian, dan itu bisa jadi alat bukti,” ucap Asmuni.  Dalam aturannya, penerapan unsur pidana kebiri kimia dapat diberlakukan apabila pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana serupa, yakni pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, perbuatan pelaku dilakukan kepada lebih dari satu orang yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.  Saat ini, AA yang pernah 5 periode menjabat sebagai anggota legislatif tersebut, ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 82 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juncto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Sangkaannya mengancam AA dengan pidana kurungan paling lama 15 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar ditambah sepertiga ancaman hukuman dari pidana pokoknya. Dalam kasus itu, korban adalah anak kandung dari istri kedua AA. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas itu melapor ke Polresta Mataram pada Selasa (19/1), sehari setelah mendapat perlakuan bejat dari ayah kandungnya yang berusia 65 tahun tersebut.  Dalam laporannya, korban turut melampirkan hasil visum luka pada kelaminnya. Dalam catatan medis korban, terdapat luka baru dengan bentuk yang tidak beraturan di kelamin dan juga payudara korban.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_8K-WL6gXc8

Polisi Kaji Penerapan Unsur Pidana Kebiri Mantan Anggota DPRD NTB

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_2830-1.jpg" alt="Ilustrasi sidang bekas anggota DPRD Sumatera Utara. Desca Natalia/Antara" /> JawaPos.com–Sebanyak 14 bekas anggota DPRD Sumatera Utara diadili di Pengadilan Tipikor Medan karena menerima uang suap Rp 6,5 miliar dari bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Uang tersebut untuk pengesahkan LPJP APBD Sumut TA 2012 dan APBD Perubahan TA 2013.  Jaksa KPK Ronald Ferdinand, Hendradi, dan Wahyu, dalam dakwaannya secara virtual di Pengadilan Tipikor Medan menyebutkan, ke-14 terdakwa itu, yakni NH, JH, AHH, SH, RML, ID, MA, IBN, SH, MLY, RN, LS, JS, dan RPH.  ”Para bekas anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009–2014 dan 2014–2019 menerima suap melalui Randiman Tarigan yang saat itu menjabat sekretaris DPRD Sumatera Utara, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Sumatera Utara Baharuddin Siagian, dan Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Alinafiah,” ujar Ronald Ferdinand.  Ronald Ferdinand menyebutkan, ke-14 bekas anggota DPRD Sumatera Utara itu melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 juncto pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Jaksa-jaksa KPK membacakan dakwaan secara bergantian di Pengadilan Tipikor Medan, sedangkan ke-14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara tetap berada di LP Medan.  Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Immanuel Tarigan menanyakan kepada penasihat hukum terdakwa anggota DPRD Sumatera Utara apakah akan mengajukan tanggapan atas dakwaan JPU.  Kemudian, penasihat hukum para terdakwa, Kamil Pane, mengatakan, tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU terhadap kliennya.  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan melanjutkan sidang pada Senin (21/12) untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi. Perkara kasus suap 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) itu dijadikan lima berkas perkara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M_SAdKr0qg0

Pengadilan Tipikor Medan Adili 14 Bekas Anggota DPRD Sumatera Utara

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" /> JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan 14 tersangka dalam kasus suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009–2014 dan/atau 2014–2019 ke penuntutan agar dapat segera disidangkan. Para tersangka tersebut merupakan mantan anggota DPRD Sumut.  ”Hari ini (18/11), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P 21), penyidik KPK melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU KPK dalam perkara dugaan korupsi memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009–2014 dan/atau 2014–2019,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (18/11).  Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumut tersebut, yakni Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, dan Robert Nainggolan. Selanjutnya, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, Irwansyah Damanik, dan Mulyani.  Ali mengatakan, penahanan terhadap 14 orang tersebut selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum (JPU) selama 20 hari terhitung sejak 18 November sampai dengan 7 Desember. ”Saat ini, masing-masing tetap ditahan di Rutan Cabang KPK seperti saat penahanan pertama oleh penyidik KPK,” ujar Ali.  Selanjutnya dalam waktu 14 hari kerja, menurut Ali, JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.  ”Rencana persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Medan,” kata Ali.  Selain itu, dia mengatakan, selama proses penyidikan terhadap 14 orang tersebut telah diperiksa 57 saksi di antaranya mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan beberapa mantan anggota DPRD Sumut.  Sebelumnya, penetapan 14 mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut itu sebagai tersangka merupakan tahap yang keempat. KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004–2009 dan/atau 2014–2019. 50 orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara. Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377.500.000 sampai dengan Rp 777.500.000 dari Gatot Pujo Nugroho. Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Stx2-Dd8Vg4

Sebanyak 14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-riau-tetapkan-dua-mantan-anggota-dprd-bengkalis-tersangka_m_208115.jpeg" alt="ILUSTRASI Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis tahun 2009-2014, sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyimpangan dana hibah bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012." /> JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis tahun 2009-2014, sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyimpangan dana hibah bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012. Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) yang baru oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Sprindik ini diterbitkan berdasarkan pengembangan perkara yang telah menjerat delapan orang sebagai pesakitan sebelumnya yang telah merugikan negara sekitar Rp 31 miliar. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Gidion Arif Setiawan, mengatakan juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. "Menetapkan dua tersangka. Kemarin habis gelar (perkara)," kata Gidion saat ditemui di Markas Brimob Polda Riau, Jumat (27/4). "Selanjutnya (mengirimkan) SPDP," sambungnya. Meski telah mengantongi nama tersangka, Gidion belum bersedia mengungkapkan inisial mereka. Dari informasi yang dihimpun, salah satu tersangka berinisial Y, dan telah menjalani pemeriksaan.&nbsp; Gidion hanya memberi bocoran, kedua tersangka itu merupakan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014. "Mantan anggota DPRD (Bengkalis)," singkat Gidion. Delapan orang yang telah menjalani persidangan dan dinyatakan bersalah. Adapun para pesakitan yang telah dijebloskan ke penjara itu, adalah mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah. Tersangka lainnya, yang merupakan mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, yakni Purboyo, Hidayat Tagor, Rismayeni dan Muhammad Tarmizi.&nbsp; &nbsp; Selain itu, juga terdapat nama mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, dan Azrafiani Aziz Rauf selaku Kabag Keuangan Pemkab Bengkalis. Terakhir, Ketua DPRD Bengkalis periode 2014-2019, Heru Wahyudi. Dalam perkara ini, sejumlah pihak disebut-sebut terlibat dan menikmati dana hibah itu. Seperti, nama Bobby Sugara disebut-sebut menjadi calo ribuan proposal dana hibah bernilai Rp 272 miliar ini. Bahkan sesuai berita acara pemeriksaan (BAP) milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dalam persidangan pesakitan sebelumnya, Bobby dikatakan mendapat untung 20 persen dari kelompok penerima aliran dana. Selain itu, sejumlah anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 juga disebut-sebut menerima dana hibah itu. Hal itu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dengan terdakwa Jamal Abdullah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Dalam dakwaan JPU kala itu disebutkan telah terdapat kerugian negara sebesar Rp 31.357.740.000. Angka tersebut berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau, yang disebutkan kalau ada penerbitan surat perintah pencairan dana (SPPD) dan direalisasikan pencairan dana sebesar Rp 83.595.500.000. Dari realiasi pencairan dana hibah tersebut yang diterima oleh kelompok masyarakat, yakni sejumlah Rp 52.237.760.000. Sisanya, diduga telah menguntungkan diri Jamal Abdillah dan beberapa oknum anggota DPRD Bengkalis lainnya, orang lain yaitu calo dan pengurus kelompok masyarakat, yakni sejumlah Rp 31.357.740.000. Jumlah tersebut diduga dinikmati oleh 11 orang anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, sebesar Rp 6.578.500, termasuk di dalamnya 6 orang yang juga telah ditetapkan sebagai pesakitan dalam kasus ini. Memperkaya diri Jamal Abdullah sebesar Rp 2.779.500.000, Hidayat Tagor sebesar Rp 133.500.000, Rismayeni sebesar Rp 386 juta, Purboyo Rp 752.500.000, Tarmizi Rp 600 juta, Suhendri Asnan Rp 280.500.000, Dani Purba Rp 60 juta, Mira Roza (anggota DPRD Riau saat ini) Rp 35 juta, Yudhi Veryantoro Rp 25 juta, Heru Wahyudi Rp 15 juta, dan Amril Mukminin yang saat ini Bupati Bengkalis Rp 10 juta.

Polda Riau Tetapkan Dua Mantan Anggota DPRD Bengkalis Tersangka

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-penyidik-kpk-mantan-dewan-sumut-masih-bungkam_m_185001.jpeg" alt="DIPERIKSA: Mantan Anggota DPRD Sumut, Taufan Agung Ginting saat keluar dari gedung utama Mako Brimob Polda Sumut, Selasa (30/1)." /> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah mantan anggota DPRD Sumut periode&nbsp;2009-2014&nbsp;masih memilih bungkam usai diperiksa KPK terkait kasus 'duit ketok' interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Selasa (30/1). Untuk diketahui, hari ini, KPK kembali melanjutkan pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan terkait kasus tersebut. Sejak pagi, beberapa mantan anggota dewan terlihat masuk dari pintu depan dan belakang gedung utama. Sekitar pukul 11.00 WIB beberapa mantan anggota dewan keluar dari Mako Brimob. Diantaranya adalah Taufan Agung Ginting, Arlene&nbsp;Manurung, Fahru&nbsp;Roji dan Tohonon&nbsp;Silalahi. Sejumlah awak media mencoba menemui Taufan Agung Ginting yang baru keluar dari gedung. Namun dia menolak diwawancarai wartawan. "Maaf ya, coba tanya sama KPK saja," katanya kepada awak media yang sudah menunggu sejak Selasa (30/1) pagi. Tanpa banyak kata, Taufan langsung masuk ke dalam mobil. Serupa dengan Taufan, anggota dewan lainnya juga menghindari wartawan. Dari surat yang beredar, KPK dijadwalkan memeriksa sejumlah mantan anggota dewan hari ini. Diantaranya yakni Rizal Sirait (PPP), Tohonon&nbsp;Silalahi (PDS), Abu Bokar Tambak (PBR/Pergantian), Taufan Agung&nbsp;Ginting (PDIP), Fahru&nbsp;Roji (PDIP), Tonies&nbsp;Sianturi (PDS), Arlene&nbsp;Manurung (PDS), Darmawan Sembiring&nbsp;(PDS), Murni Elieser (Pergantian), Fadly&nbsp;Nurzal (PPP) serta Abuhasan Maturidi (PPP).

Diperiksa Penyidik KPK, Mantan Dewan Sumut Masih Bungkam

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ma-perberat-hukuman-mantan-anggota-dewan-jadi-9-tahun_m_148368.jpeg" alt="Ilustrasi" /> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman dua orang mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau. Keduanya yakni Bengkalis Hidayat Tagor dan Rismayeni. Hukuman kedua orang mantan anggota dewan itu menjadi sembilan tahun dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis tahun 2012. Sebelumnya kedua terdakwa itu hanya dihukum dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Bahkan besaran hukuman itu diperkuat juga oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Putusan terhadap keduanya tercatat dalam putusan MA Nomor 538 K/Pid.Sus/2017. PN Pekanbaru sudah menerima salinan putusan ini. "Sudah kami terima (salinan putusan). Disebutkan terdakwa Hidayat Tagor dan Rismayeni dihukum masing-masing 9 tahun penjara," kata Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru, Denni Sembiring, seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Sebelumnya, di PN Pekanbaru Hidayat Tagor dan Rismayeni dituntut hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 133,5 juta. Putusan MA terhadap Hidayat Tagor dan Rismayeni dijatuhkan oleh majelis hakim MA yang diketuai Artidjo Alkostar. Selain hukuman penjara, keduanya juga dibebankan hukuman denda sebesar Rp 200 juta atau subsider 6 bulan. Hidayat Tagor dan Rismayeni dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHPidana. Perkara korupsi ini terjadi tahun 2012 lalu. Saat itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menganggarkan alokasi dana sebesar Rp 272 miliar untuk hibah dan bansos. Dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukannya atau fiktif hingga negara dirugikan Rp31 miliar lebih.

MA Perberat Hukuman Mantan Anggota Dewan Jadi 9 Tahun