<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/JKT_Manahan-Sitompul-Diperiksa-MKMK_MIFTAHUL-HAYAT-04-3126572367-609728344.jpeg" alt="Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 31 Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI sore ini (24/3). Pelantikan akan digelar di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, para duta besar akan mewakili Indonesia di berbagai negara di kawasan strategis di dunia. "Termasuk di beberapa organisasi Internasional," ujarnya. Pelantikan Duta Besar, kata Yusuf, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk terus memperkuat dan meningkatkan hubungan diplomatik. "Serta kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat di berbagai belahan dunia," jelasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 31 nama tersebut, ada sejumlah tokoh yang cukup familiar. Di antaranya politisi PDIP Junimart Girsang yang akan menjadi Duta Besar untuk Republik Italia. Merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, dan sejunlah organiasi. Lalu ada nama mantan Hakim MK Manahan Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina, dan mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan. Berikut nama 31 Dubes yang akan dilantik: <ol> <li>Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;</li> <li>Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;</li> <li>Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;</li> <li>Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;</li> <li>Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;</li> <li>Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;</li> <li>Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;</li> <li>Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago;</li> <li>Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;</li> <li>Tyas baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);</li> <li>Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;</li> <li>Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;</li> <li>Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;</li> <li>Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);</li> <li>Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;</li> <li>Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;</li> <li>Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;</li> <li>Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;</li> <li>Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;</li> <li>Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;</li> <li>Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;</li> <li>Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;</li> <li>Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);</li> <li>Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;</li> <li>Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;</li> <li>Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;</li> <li>Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;</li> <li>Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;</li> <li>Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;</li> <li>Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;</li> <li>Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.</li> </ol>

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 31 Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI sore ini (24/3).

Prabowo Lantik 31 Dubes Hari Ini, Ada Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul dan Politisi PDIP Junimart Girsang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara. Ia menyebut, jika bertentangan dengan Undang-Undang bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PP Nomor 28/2022 jika bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya bisa dibawa ke Mahkamah Agung,&rdquo; kata I Dewa Gede Palguna dalam keterangannya, Minggu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Palguna, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara dianggap sebagian kalangan inkonsisten. Menurutnya, jika terdapat tingkatan yang berbeda harus diuji materi ke Mahkamah Agung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012758213/akhir-pekan-harga-emas-antam-menetap-rp-1057000-per-gram">Akhir Pekan, Harga Emas Antam Menetap Rp 1.057.000 Per Gram</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lahirnya PP Nomor 28/2022 jika dianggap terlambat tidak akan masalah, sepanjang isinya bertentangan dengan nilai keadilan, maka layak digugat publik,&rdquo; ucap Palguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Palguna, harusnya negara memiliki constistusional complaint atau Verfassungbeschwerde seperti di Jerman untuk mengadukan persoalan hukum seperti munculnya PP Nomor 28/2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tujuannya, agar norma Undang-Undang yang baik harusnya dimulai dari awal pembentukkannya sehingga aturan turunannya bisa dikontrol,&rdquo; tegas Palguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur LBH Bali Woman Crisis Center, Ni Nengah Budawati menyatakan, budaya leluhur bangsa sudah meninggalkan ajaran dan pola sikap untuk berbuat baik dan menolak berbuat salah, serta menganggungkan keselarasan alam dan isinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Budaya Indonesia begitu menghormati tata krama yang baik dan mengajarkan adanya kehidupan setelah kematian. Hidup selama kehidupan dan hidup usai kematian harus terus mengedepankan kebaikan,&rdquo; ucap Budawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi Budawati, produk hukum yang tidak berpijak kepada aspek psikologis, sosial serta budaya, maka keberlakuannya akan menjadi tidak efektif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Publik pesimis dan undang-undang menjadi produk hukum yang hampa tanpa makna,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Mantan Hakim MK Sebut PP 28/2022 Bisa Diuji Materi ke MA Jika Bertentangan dengan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dihadirkan dalam sidang gugatan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua pada Selasa (6/4).  Di hadapan majelis hakim Maruarar Siahaan memberi penjelasan terkait nasib Orient Riwu Kore sebagai bupati terpilih di Sabu Raijua.  Menurut Maruarar, soal kewarganegaraan Orient Riwu Kore harus mematuhi rules of games alias aturan main yang diatur di UU Pilkada dan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. Yakni, pengajuan perkara ke MK wajib diajukan dalam tenggang waktu yang telah diatur. Sementara perkara yang diajukan tiga pemohon jauh melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan.  Di sisi lain, Orient telah ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020.  "Kewenangan untuk memutus apakah Orient layak atau tidak untuk dilantik sebagai bupati terpilih adalah menjadi bagian dari diskresi pemerintah yang tunduk dibawah UU Pemerintahan Daerah. Bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus," sebut Maruarar.  Sementara itu, Paskaria Tombi selaku kuasa hukum Orient menegaskan bahwa kliennya tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.  "Sampai saat ini tidak pernah ada satu pun keputusan menteri yang membidangi atau keputusan presiden yang mencabut perihal kewarganegaraan Indonesia dari Orient," kata Paskaria Tombi.  Paskaria Tombi mengklaim kliennya memiliki paspor Amerika Serikat (AS) karena bekerja sebagai tenaga ahli di negara tersebut. "Sebagai sebuah bangsa yang besar, harusnya kita bangga karena ada putra bangsa seperti Orient yang mampu bersaing dan bekerja di industry militer negara Adidaya Amerika Serikat," jelasnya.  Paskaria menuturkan, tindakan Orient yang dengan sukarela melepaskan kewarganegaraan Amerika dan meninggalkan gaji yang besar untuk kembali mengabdi di Indonesia untuk membangun kampung halaman di NTT sepatutnya untuk diapresiasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/04/2021/orient-riwu-kore-pindah-domisili-ntt-jelang-pilkada/">Orient Riwu Kore Pindah Domisili NTT Jelang Pilkada</a>  Sebagaimana diketahui, gugatan kewarganegaraan Orient diajukan oleh Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Yly Kale, pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, NTT. Dalam suatu kesempatan, Orient Riwu Kore menegaskan bahwa dirinya 100 persen kewarganegaraan Indonesia (WNI).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/4vdJqXEmkLw

Mantan Hakim MK Sebut Nasib Orient di Tangan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ini-pertimbangan-meringankan-hukuman-bagi-patrialis-akbar_m_155020.jpeg" alt="Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9)." width="100%">
<figcaption>Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhi vonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsidair tiga bulan kurungan kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Pasalnya Patrialis terbukti menerima suap dari pengusaha daging Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny. Dalam amar putusan, yang menjadi poin memberatkan majelis hakim, tindakan Patrialis telah menciderai Mahkamah Konstitusi (MK) Selain itu, Patrialis juga dianggap tak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Perbuatan terdakwa telah menciderai Mahkamah Konstitusi," ucap ketua majelis hakim Nawawi Pomolango di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (4/9). Lalu untuk hal yang meringankan, majelis hakim menyebut, Patrialis bersikap sopan selama di persidangan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga."Terdakwa telah berjasa dalam pengabdian kepada negara, di antaranya mendapat satya lencana," tambah dia. Patrialis dinilai terbukti menerima suap sebesar US$ 10 ribu dan Rp 4,04 juta dari Basuki dan Ng Fenny melalui rekannya Kamaludin. Uang suap itu diberikan Basuki dan Ng Fenny lewat Kamaludin, untuk mempengaruhi putusan uji materi materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mantan politikus PAN itu dianggap melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis majelis hakim terhadap mantan menteri Hukum dan HAM lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Patrialis 12 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara.&nbsp;

Ini Pertimbangan Meringankan Hukuman Bagi Patrialis Akbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/divonis-delapan-tahun-patrialis-akbar-pasrah_m_155016.jpeg" alt="Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9)." width="100%">
<figcaption>Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Patrialis Akbar telah divonis 8 tahun penjara,&nbsp;denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor. Dia dianggap terbukti menerima suap dari importir daging Basuki Hariman, terkait uji materi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang kesehatan hewan ternak. Putusan itu sendiri dibacakan langsung oleh ketua majelis hakim Nawawi Pamolango. Atas putusan itu, Patrialis meminta waktu untuk berpikir apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis pun memberikan waktu selama satu minggu kepada mereka. Patrialis meminta waktu untuk naik banding atau tidak karena dirinya tidak merasa bersalah dalam perkara ini. "Di persidangan, saya sudah memberikan pembelaan sesuai dengan fakta persidangan. Saya juga mengatakan bahwa saya tidak bersalah," kata Patrialis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (4/9). Mantan Hakim Majelis Konstitusi ini mengaku pembelaan dirinya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah maksimal. Namun hakim berpendapat dirinya dinilai terbukti menerima suap dari bos impor daging Basuki Hariman dan stafnya NG Fenny, melalui Kamaludin sebesar US$ 10 ribu dan Rp 4 juta. "Saya tidak akan memberikan penilaian (vonis) karena ini otoritas hakim. Saya menyerahkan kepada Allah mana yang benar dan mana yang tidak," kata dia. Dalam amar putusannya, hakim menilai mantan politikus PAN itu melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis majelis hakim terhadap mantan menteri Hukum dan HAM lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Patrialis 12 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara.&nbsp;

Divonis Delapan Tahun, Patrialis Akbar Pasrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jelang-vonis-ini-yang-dilakukan-patrialis-bersama-istri_m_154983.jpeg" alt="Mantan Hakim MK Patrialis Akbar ketika akan ditahan." width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim MK Patrialis Akbar ketika akan ditahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Hari ini (4/9) bakal menggelar sidang lanjutan terdakwa Patrialis Akbar dan rekannya Kamaludin. Keduanya akan mendengarkan vonis atas kasus dugaan suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis yang merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku banyak berdoa sebelum vonis dibacakan majelis hakim. "Saya enggak ada persiapan, ya berdoa saja," ucap dia di PN Tipikor, Senin (4/9). Dari pantauan JawaPos.com, Patrialias yang juga Mantan Menteri Hukum dan HAM itu membaca doa melalui telepon genggam. Ketika ditanyakan surah apa yang dia baca, Patrialis mengaku hanya sebuah doa biasa. Tampak juga Patrialis berbincang dengan sang istri yang setia duduk mendampinginya. Patrialis menyerahkan sepenuhnya vonis dalam kasus ini kepada majelis. Dia tampak siap dengan segala keputusan yang diambil majelis. "Ya lihat saja nanti, saya serahkan sepenuhnya ke majelis," timpalnya sambul menunjuk ke arah meja majelis. Dalam kasus ini, sebelumnya Patrialis dituntut 12,5 tahun penjara, sementara Kamaludin 8 tahun penjara. Patrialis bersama Kamaludin didakwa menerima suap US$ 70 ribu, Rp 4,04 juta, dan menerima janji berupa uang Rp 2 miliar dari Basuki dan Ng Fenny. Pemberian suap itu diduga untuk memengaruhi putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. Ketika menyampaikan pembelaan atau pledoi, Patrialis menilai tuntutan jaksa penuntut umum hanya fiksi atau karangan belaka. Menurutnya, surat tuntutan yang dibacakan jaksa tak didasarkan pada alat bukti yang kuat. Salah satunya soal janji Rp 2 miliar dari pengusaha daging Basuki dan Ng Fenny yang digunakan untuk memengaruhi hakim dalam memutus perkara uji materi tersebut. "Pendapat JPU tersebut tidak benar dan fiksi sebab tidak didukung dengan alat bukti apapun," ujar Patrialis saat bacakan pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (21/8).

Jelang Vonis, Ini yang Dilakukan Patrialis Bersama Istri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/patrialis-akbar-siap-ungkap-fakta-dalam-kasusnya_m_132217.jpeg" alt="Mantan hakim MK Patrialis Akbar" width="100%">
<figcaption>Mantan hakim MK Patrialis Akbar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menyatakan kesiapannya &nbsp;mengungkap fakta dalam kasus dugaan suap terkait uji materiil UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Fakta itu nantinya akan dia beberkan dalam sidang yang sebentar lagi akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Tentu saya mempersiapkan diri sepenuh hati sesuai dengan fakta-fakta yang saya miliki. Itu yang paling penting (membuka fakta)," kata Patrialis di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/5). KPK baru saja meningkatkan status penyidikan perkara yang menjerat Patrialis sebagai tersangka itu ke tahap penuntutan. Dalam waktu dekat, sidang akan digelar dengan agenda perdana pembacaan dakwaan. Menurut Patrick -sapaan akrab Patrialis-, kedatangannya ke KPK untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam kesempatan itu, Patrialis bahkan tak segan memuji kerja penyidik KPK. "Saya bangga dengan penyidik bagus semua profesional, mereka enggak pernah menekan, mereka bekerja dengan baik. Hak-hak saya dipenuhi &nbsp;oleh penyidik. Saya kesini memang dipanggil," ujar Patrialis. Dalam perkara ini, Patrialis diduga menerima uang sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Suap itu diberikan terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Put/jpg)

Patrialis Akbar Siap Ungkap Fakta dalam Kasusnya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/patrialis-akbar-segera-disidang_m_132018.jpeg" alt="Mantan Hakim MK Patrialis Akbar" width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim MK Patrialis Akbar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar segera duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini (23/5), Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara Patrialis ke tahap penuntutan (tahap dua). "Benar, untuk dua orang tersangka dalam kasus indikasi suap terhadap Hakim MK terkait perkara judicial review hari ini direncanakan dilakukan pelimpahan tahap 2," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Selain Patrialis, KPK juga melimpahkan berkas perkara tersangka perantara suap Kamaluddin yang juga rekan Patrialis. Menurut Febri, sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. JPU memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun berkas dakwaan. "Disusun dulu dakwaannya dan didaftarkan ke pengadilan untuk menunggu jadwal sidang," ujar Febri. Patrialis pun membenarkan pelimpahan berkas perkaranya. Dia pun mengaku siap menghadapi persidangan. Meski demikian, Patrialis meminta semua pihak tidak terburu-buru menilai dirinya sebagai penerima suap. Sebab, majelis hakim belum memberikan putusan atas kasus yang menjeratnya. "Sampai hari ini, belum ada putusan hakim yang menyatakan dia&lrm; (Basuki) penyuap saya. Yang kedua saya juga belum ada putusan hakim yang menyatakan penerima suap," ujar Patralis. Dalam perkara ini, Patrialis diduga menerima uang sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Suap itu diberikan terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Put/jpg)

Patrialis Akbar Segera Disidang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/mantan-hakim-mk-sebut-kpk-punya-bukti-kokoh-kasus-e-ktp_m_117035.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Hakim Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki bukti kokoh hingga berani mengungkap nama-nama besar dari kalangan elit DPR, pemerintah, dan petinggi lain dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.&nbsp; Dia menilai komisi antirasywah tidak asal dalam membangun konstruksi kongkalikong para pejabat, anggota dewan, dan swasta dalam proyek tersebut. "Saya selalu berpikir KPK sudah mempersiapkan alat bukti yang kokoh tentang itu. Jadi bukan hanya kesaksian misalnya," kata Maruarar dalam diskusi "Perang Politik e-KTP" di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3). Maruarar menilai bantahan sejumlah pihak yang disebut dalam dakwaan e-KTP itu merupakan hal biasa. Namun, &nbsp;tentunya KPK sudah mempunyai landasan hukum sampai mencantumkan puluhan nama hingga jutaan dolar Amerika dalam surat dakwaan terharap dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. "Tapi &nbsp;setiap orang membantah, ya is ok, itu merupakan hak," ujar dia. Soal alasan bagaimana membawa seseorang yang disebut dalam surat dakwaan membawa uang suap mengingat jumlahnya sangat banyak, kata dia, PPATK sudah mempunyai data apabila penerimaan uang itu melalui transfer. "Bagaimana bawanya, tidak mungkin lagi bawa pake goni. PPATK pasti melihat ini kalau transaksi ini melalui banking, atau melalui apa saja sistemnya saya yakin ini bisa ditelusuri," ujarnya. Meski bantahan merupakan hal yang wajar, namun tetap harus memegang praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan.&nbsp; "Bantahan-bantahan itu lumrah, jangan juga kita abaikan presumption of innocence, jangan langsung anggap benar, karena bukan jarang nama orang digunakan. Jangan juga menteri kita langsung salahkan," katanta. (put/jpg)

Mantan Hakim MK Sebut KPK Punya Bukti Kokoh Kasus e-KTP 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan hakim mk

Berita Terkini