<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/JKT-1-PANSEL-KPK-SELESAI-SELEKSI-ADMINISTRASI-FED-1JPG-3261963889.jpg" alt="Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan kepada wartawan di gedung Setneg, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan kepada wartawan di gedung Setneg, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta panitia seleksi (Pansel) KPK tidak memberikan karpet merah kepada individu tertentu. Khususnya dalam proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) KPK. "Jangan kita memberikan karpet kepada orang atau individu tertentu, karpet merah. Tapi semuanya harus didasarkan pada hasil wawancara, hasil penelusuran track record, dan kemudian masukan-masukan dari masyarakat," kata Agus dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kerja Pansel KPK 2024: Menguatkan atau Memperlemah Pemberantasan Korupsi' di Jakarta, Jumat (9/8). Agus mengaku punya pengalaman kelam saat dirinya masih menjabat Pimpinan KPK. Dia mengaku sudah menyurati Pansel pada 2019 untuk tidak meloloskan calon bermasalah. Yang saat itu disorot adalah Firli Bahuri. "Track record-nya di KPK, pengalamannya sudah banyak sekali. Deputi KPK kirim surat. Bahkan mohon maaf waktu itu saya membuat surat terbuka ke Pak Jokowi kalau anda ingat, sama sekali nggak digubris masukan itu," ucap Agus. Mantan&nbsp;Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menekankan, menelusuri rekam jejak tidak bisa hanya sebatas melalui media sosial. Tetapi juga perlu mendatangi langsung kandidat Capim dan Calon Dewas KPK. "Penelusuran track record penting sekali, bukan hanya dari Wikipedia. Tapi kalau perlu didatangi tempatnya, dia pernah bekerja. Itu penting sekali untuk kita mengetahui track record dari masing-masing calon," ujar Agus. Agus juga tidak berharap aparat penegak hukum ikut dalam seleksi Capim dan Calon Dewas KPK. Namun, terpenting Pansel harus mampu memilih orang-orang yang kredibel dan berintegritas. "Saya juga setuju kalau tidak terlalu dominan dari aparat penegak hukum, tapi ada perwakilan sih bukan sesuatu yang haram," imbuhnya. Sebelumnya, Pansel telah mengumumkan hasil tes tulis Capim dan Calon Dewas KPK untuk periode 2024&ndash;2029. Sebanyak 40 Capim dan 40 Calon Dewas KPK yang lolos tes tulis akan mengikuti&nbsp;profile assesment pada 28 dan 29 Agustus mendatang. Ke-40 Capim dan 40 Calon Dewas KPK yang lolos tes tulis itu datang dari berbagai latar belakang. Di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, internal KPK, hingga akademisi.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan Pansel agar tidak memberi karpet merah pada individu tertentu dalam seleksi Capim dan Dewas KPK.

Seleksi Capim dan Dewas KPK, Agus Rahardjo Minta Pansel Tak Beri Karpet Merah ke Individu Tertentu   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-5JPG-565849753.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyandang status tersangka. Firli Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hingga kini, kasus Firli belum jelas kelanjutannya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap alasan lambatnya penanganan perkara dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri kepada SYL. Dia mengaku, berdasar petunjuk jaksa, perkara tersebut harus tuntas seluruhnya terlebih dahulu. "Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara, makanya agak lambat," kata Karyoto, Sabtu (6/7). Polda Metro Jaya selain menangani kasus dugaan pemerasan, kini tengah menyelidiki perkara pertemuan pimpinan KPK dengan pihak berperkara. Selain itu, ada pula perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin Pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Makanya, agak lambat," jelasnya. Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Penetapan itu dilakukan usai gelar perkara. "Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023). Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023. Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022. Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022. Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet cokelat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kapolda Metro Jaya Ungkap Kendala Kelanjutan Tersangka Firli Bahuri dalam Kasus Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/antasari.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyatakan, dirinya tidak akan bisa menjadi Dewan Pengawas KPK. Karena terbentur dengan UU 19/2019 Pasal 37D huruf F yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdsarkan putusan pengadilan paling singkat lima tahun.  "Kan saya sudah bilang, ada satu pasal yang enggak bisa, pernah menjalani pidana penjara yang ancamannya lima tahun," kata Antasari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).  Menurutnya, itu merupakan isu bahwa dirinya ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Sebab diketahui, Antasari pernah divonis penjara 18 tahun karena terlibat pembunuhan berencana kepada Nasrudin Zulkarnaen. "Tujuannya tercapai ngerjain saya dulu kan, akhirnya sekarang saya jadi susah," ucapnya.  Kendati demikian, Antasari menyebut Presiden harus benar-benar selektif memilih Dewan Pengawas KPK. Terlebih mengerti isu hukum dan terkait kepemimpinan di KPK. "Harus betul-betul selektif, berintgritas, dia paham dan mengerti teknis hukum. Jangan sampai dikritisi oleh yang diawasi," tegas Antasari.  Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk orang-orang yang tak pernah dipidana untuk menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).  "Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. Jadi pidana korupsi, itu sedang disampaikan," ucap Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).  Menurut Fadjroel, saat ini penunjukkan Dewas KPK masih berproses di Setneg. Sejumlah nama pun sudah diajukan ke Jokowi namun masih memerlukan banyak pendapat dari banyak pihak.  "Berdasarkan UU juga, pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023 ini bersamaan dengan pengangkatan Dewas. Jadi tepat nanti pengangkatan komisioner bersamaan itu juga Dewas diangkat," pungkasnya.

Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar Curhat Dulu Dikerjain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ngarep-jadi-cawapres-abraham-samad-pilih-jokowi-atau-prabowo_m_215322.jpeg" alt="Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengaku membawa konsep besar yang tidak dimiliki capres dan cawapres lainnya." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengaku membawa konsep besar yang tidak dimiliki capres dan cawapres lainnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan siap untuk ikut serta dalam pertarungan di Pilpres 2019 mendatang. Bahkan dia sudah berkunjung menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) &lrm;memaparkan ide dan gagasan. Lantas, siapakah calon presiden (Capres) yang bakal dipilih Samad untuk bisa ikut dalam Pilpres 2019. Joko Widodo (Jokowi) &lrm;atau ke Prabowo Subianto? Menjawab hal itu, Sama&lrm;d mengaku dirinya tidak terpaku pada satu tokoh saja. Dia siap bekerja sama dengan Jokowi ataupun Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang asalkan ada&nbsp; kesamaan mengenai ide dan gagasannya. "Semua gagasan yang kita tawarkan. Siapa yang sepakat. Mari kita kerjakan sama-sama intinya begitu," ujar Samad di DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta, Kamis ( 24/5). Lebih lanjut, Samad menilai PKS dan Partai Gerindra juga belum resmi berkoalisi. Masih ada opsi dirinya bisa masuk untuk menjadi capres ataupun cawapres yang diusung di dua partai tersebut. "Mungkin itu masih jauh, tapi intinya kita ingin membangun komunikasi menyatukan dan menyamakan persepsi," katanya. Selain itu, Samad juga mengaku akan menemui partai-partai koalisi pendukung Jokowi. Misalnya Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Walaupun pria asal Makassar ini mengaku dua partai itu sudah memiliki calonnya masing-masing, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. "Yang terpenting bagi saya adalah menawarkan ide dan gagasan kepada partai-partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang, pungkasnya. Sebelumnya, Abraham&nbsp;Samad menemui Presiden PKS Sohibul Iman. Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut menyampaikan ide dan gagasan kepada Sohibul yang tidak dimiliki oleh sembilan nama calon capres-cawapres dari PKS. "Saya menyampaikan gagasan dan ide&lrm; yang tidak dimiliki, belum dimiliki oleh calon-calon lain," ujar Samad di Kantor DPP PSK, Jalan Simatupang, Jakarta, Kamis (24/5). Namun demikian mengenai apa ide dan gagasan tersebut. Samad enggan untuk mengatakan. Alasannya terlalu panjang untuk dijelaskan. Menurutnya sangatlah besar. Sehingga dia berharap elite-elite partai berlogo bulan sabit kembar ini bisa bisa mengkaji ide dan gagasannya.&lrm;

Ngarep Jadi Cawapres, Abraham Samad Pilih Jokowi atau Prabowo?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kata-abraham-samad-soal-penahanan-setya-novanto_m_169159.jpeg" alt="Mantan Ketua KPK Abraham Samad" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPK Abraham Samad</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua KPK Abraham Samad angkat suara mengenai proses penyidikan terhadap tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto. Terutama, terkait dikeluarkannya surat penahanan terhadap Ketua DPR itu. Kata dia, apa yang dilakukan KPK dengan menerbitkan penahanan telah berdasarkan hukum dan itu harus dilakukan. "Kenapa harus dilakukan? Karena KPK melihat bahwa selama ini SN tidak kooperatif," tegasnya saat dihubungi, Jumat (17/11). Tidak kooperatifnya Setya Novanto bisa dilihat ketika dia mengabaikan panggilan penyidik KPK. "Waktu dipanggil sebagai saksi pun sampai tiga kali nggak pernah datang. Panggilan sebagai saksi saja nggak pernah datang," kritiknya. Indikasi itulah yang menurut Samad, KPK berhak mengeluarkan surat penahanan. Juga yang menandakan kenapa KPK baru pada saat pemanggilan sebagai tersangka, dia sudah melakukan pemanggilan paksa. "Karena dia (KPK) melihat bahwa SN itu tidak kooperatif. Berusaha menghindar. Begitu kan. Oleh karenanya dilakukan pemanggilan paksa kemudian sekarang disusul dengan surat penahanan," terang mantan ketua KPK yang dikriminalisasi itu. Termasuk ketika Setya Novanto tiba-tiba menghilang ketika penyidik KPK melakukan upaya penjemputan paksa. Hingga akhirnya, dia ditemukan mengalami kecelakaan tunggal akibat mobil yang dikendarainya menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau. KPK, lanjut dia, pasti memiliki second opinion, apakah <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/17/169150/ini-3-hal-janggal-dari-sisi-medis-terkait-kecelakaan-setya-novanto" target="_blank">Setya Novanto benar-benar sakit</a>. Apalagi KPK selalu bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada dan berdasarkan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. "Kalau dia betul-betul sakit, saya rasa tidak mungkin KPK menerbitkan surat penahanan. Kan begitu. Oleh karena itu pasti KPK punya analisa tentang penyakit kan," pungkas Samad.&nbsp;   Ikuti terus perkembangan berita ini di: <a href="https://www.jawapos.com/topic/478/kpk-akhiri-perlawanan-novanto" target="_blank">Kasus Setya Novanto</a>

Kata Abraham Samad Soal Penahanan Setya Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tegas-ruki-minta-dpr-tak-intervensi-kerja-kpk_m_127771.jpeg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki meminta DPR tidak mengintervensi kerja KPK. Terlebih, melalui pengajuan hak angket terhadap penegakan hukum yang dilakukan komisi antirasuah. "Bahwa penegakan hukum harus transparan, ya. Tetapi intervensi politik (DPR), intervensi dalam bentuk apa pun kepada penegakan hukum itu harus dihindarkan," kata Ruki di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5). Hak angket telah diketok DPR untuk menanyakan sejumlah hal kepada KPK. Termasuk, soal dugaan adanya ancaman yang diterima Politikus Hanura Miryam S Haryani dari sejumlah anggota komisi III DPR. Proses selanjutnya dalam hak angket ini adalah pembentukan panitia khusus.&nbsp; Menurut Ruki, penolakan terhadap penggunaan hak angket ke KPK bukan berarti KPK tidak boleh diawasi. Namun, pengawasan tidak semestinya dengan pengajuan hak angket. "Tidak berarti KPK tidak boleh diawasi. Perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi abuse of power yang dimiliki oleh KPK. Itu sikap saya mengenai hak angket," ujarnya.  Ruki menyadari kekuatan KPK yang paling besar dalam memberantas korupsi adalah masyarakat. Sejak awal berdirinya KPK, masyarakat selalu memberikan dukungan secara langsung ketika KPK itu diterpa upaya pelemahan. "Jujur sandaran KPK yang paling besar adalah rakyat yang sangat peduli kepada pemberantasan korupsi. Kami para alumni adalah bagian dari masyarakat itu, bagian dari publik yang sangat peduli," kata Ruki. Sementara itu, mantan Pimpinan KPK lainnya Johan Budi SP menjelaskan, pertemuan singkat yang dilakukan antara pimpinan dan alumni KPK, untuk membicarakan masalah terkini yang sedang terjadi. Pertemuan rutin ini, kata Johan, berawal dari obrolan antar pimpinan dan alumni KPK di sebuah grup WhatsApp. Pimpinan KPK mengajak berdiskusi menanggapi sejumlah hal yang berkembang belakangan ini.&nbsp; "Semacam sharing, &nbsp;apalagi pimpinan KPK, Pak Agus, Pak Saut dan Bu Basaria mengajak diskusi mengenai perkembangan persoalan-persoalan terkini maksud dan tujuannya tadi itu," kata Johan. (Put/jpg)

Tegas! Ruki Minta DPR Tak Intervensi Kerja KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/laporkan-dua-saksi-saat-sidang-antasari-ini-saatnya-kami-bersuara_m_109588.jpeg" alt="Andi Syamsudin dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar." width="100%">
<figcaption>Andi Syamsudin dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bersama Andi Syamsudin, adiknya Nasruddin Zulkarnaen, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar hendak melaporkan Etsa dan Jeffery Lumompow. Mereka mempolisikan kedua orang tersebut karena menjadi saksi dalam persidangan Antasari beberapa tahun silam. Ketika di persidangan itu Etsa dan Jeffery Lumompow mengaku melihat ada pesan singkat dari Antasari bernada ancaman ke telepon genggam Nasrudin. Pasalnya hingga kini pesan itu tidak juga terbukti di mana keberadaannya. Namun Antasari enggan berkata banyak saat di Bareskrim. Dia berjanji akan membeberkan semuanya ketika selesai melapor. "Ini tanggal berapa? Tanggal 14 Februari 2017, saatnya kami bersuara," tegas Antasari seraya bersalam komando bersama Andi di Bareskrim, Selasa (14/2). Saat datang ke Bareskrim Polri Antasari dan Andi memang datang tidak bersamaan. Andi datang lebih dulu sekira pukul 10.50 WIB, sedangkan Antasari menyusul pada pukul 11.10 WIB. Antasari sendiri enggan berbicara banyak perihal pelaporan itu. "Nanti ya sebentar lagi. Akan saya jelaskan secara lumrah," kata dia. Sementara Andi mengaku pelaporan ini memang telah dilakukan Antasari ke Polda Metro Jaya. "Saya dengan Pak Antasari datang akan melaporkan tentang SMS yang dianggap itu tidak pernah terkirim atau tidak ada SMS. Itu akan kami laporkan kepada Bareskrim," ucap Andi. Sebelumnya Antasari dihukum 18 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, pada 2009. Pembunuhan itu melibatkan tujuh terpidana lain termasuk bekas Kapolres Metro Jakarta Selatan, Wiliardi Wizar. Sejak ditahan pada 2010, mantan jaksa itu mendapat remisi 4,5 tahun. Antasari baru bebas sepenuhnya pada 2022. Sebelum bebas bersyarat, Antasari menjalani asimilasi di kantor notaris Handoko Halim di Tangerang selama setahun sejak 13 Agustus 2015. Meski bebas bersyarat, dia masih diwajibkan melapor sekali sebulan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. (elf/JPG)

Laporkan Dua Saksi Saat Sidang, Antasari: Ini Saatnya Kami Bersuara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63425_82493_antasari_azhar.jpg" alt="Antasari Azhar bebas dari hukuman" width="100%">
<figcaption>Antasari Azhar bebas dari hukuman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar hari telah resmi bebas bersyarat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Setelah bebas ini, Antasari mengaku akan menghabiskan watunya untuk keluarga serta cucu-cucunya. Lalu dia akan memulai lembaran baru di dalam kehidupannya. &quot;Saya mau pulang dengan hati bersih. Saya tidak mau bawa beban untuk keluarga,&quot; ujar Antarasi di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas 1 A, Tangerang, Kamis (10/11). Dalam keterangannya, pria kelahiran Pangkal Pinang, Bangka Belitung itu juga sempat bercerita, pada saat dijebloskan ke penjara dirinya amat kehilangan keluarga. &quot;Saya masuk belum punya mantu dan cucu. Saya keluar ada dua mantu dan tiga cucu,&quot; katanya. Sekadar informasi, Antasari dihukum 18 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, pada 2009. Pembunuhan itu melibatkan tujuh terpidana lain termasuk bekas Kapolres Metropolitan Tangerang, Wiliardi Wizar. Sejak ditahan pada 2010, mantan jaksa itu mendapat remisi 4,5 tahun. Antasari baru bebas sepenuhnya pada 2022. Sebelum bebas bersyarat, Antasari menjalani asimilasi di kantor notaris Handoko Halim di Tangerang selama setahun sejak 13 Agustus 2015. Meski bebas bersyarat, dia masih diwajibkan melapor sekali sebulan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang. (cr2/JPG)

Resmi Bebas, Antasari Mulai Lembaran Baru

mantan ketua kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan ketua kpk

Berita Terkini