<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/IMG-20230526-WA0122-2841525630.jpg" alt="Tersangka kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Satriyo Dan Shane Lukas saat akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes Polda Metro Jaya sebelum diserahkan ke Kejaksaan, Jumat (26/5/2023)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Satriyo Dan Shane Lukas saat akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes Polda Metro Jaya sebelum diserahkan ke Kejaksaan, Jumat (26/5/2023)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tersangka Mario Dandy Satriyo memutuskan menggunakan jasa pengacara Andreas Nahot Silitonga menggantikan pengacara lama. Andreas sebelumnya menjadi pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dalam kasus pembunhhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. "Setelah tahap dua inilah. Jadi pas dulu masa pergantian. Sebelum berkas lengkap pokoknya lagi tahap proses dua ini," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu (27/5). Andreas tak banyak berkata mengenai pembicaraan dengan Dandy. Dia hanya memastikan fokus pada proses persidangan yang akan digelar tak lama lagi. "Kita fokus bicara masalah materi, (Yang dikeluhkan Mario) nggak ada," jelasnya. Andreas menuturkan, tim kuasa hukum tengah mempelajari penjeratan pasal kepada Dandy. "Kalau penganiayaannya itu kita sudah tidak ada perdebatan lagi, di sana karena nanti kita juga akan mempersiapkan fakta-fakta dan saksi juga yang akan memperkuat," tegasnya. Diketahui, Kejati DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas perkara tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora telah lengkap atau P21. Dengan begitu, Kejati segera mendaftarkan Dandy dan Shane untuk proses persidangan. "Pada hari ini Rabu tanggal 24 mei 2023, Kejati DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Shane Lukas," ujar Wakil Ketua Kejati DKI Jakarta, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol di Kantor Kejati DKI Jakarta, Rabu (24/5). Dalam perkara ini, Mario Dandy Satriyo dikenakan Pasal primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP subsider 353 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 76 C juncto pasal 50 ayat 2 UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak jucto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kemudian pasal yang disangkakan untuk Shane Lukas adalah primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP subsider pasal 355 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 56 kedua KUHP subsider pasal 353 ayat 2 juncto pasal 56 ayat 2 KUHP, atau ketiga pasal 76 c juncto pasal 50 ayat 2 uu no 35 tahun 2014 ttg perubahan atas uu no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak jucnto pasal 56 kedua KUHP. &nbsp;

Tersangka Mario Dandy Satriyo memutuskan menggunakan jasa pengacara Andreas Nahot Silitonga menggantikan pengacara lama.

Mario Dandy Pakai Jasa Pengacara Bharada E Untuk Hadapi Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-02-25-at-08.59.28-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih ingat kecelakaan yang dialami salah putra Ahmad Dhani- Maia Estianty, Abdul Qodir Jaelani, di KM 8 Tol Jagorawi pada September 2013 silam? Kala itu mobil yang dikemudikan Dul Jaelani menabrak mobil Gran Max dan menewaskan sejumlah orang di dalamnya. Perjalanan atas kasus tersebut kemudian menghantarkan Dul ditetapkan sebagai tersangka.  Meski substansinya sama-sama memenuhi unsur pidana, sehingga statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, namun ada istilah yang berbeda diterapkan pada Dul Jaelani dan AG.  Terhadap Dul Jaelani dalam kecelakaan pada 2013 silam, polisi menyebut Dul menyandang status sebagai tersangka. Sedangkan terhadap AG, polisi dalam jumpa pers Kamis (2/3) kemarin menyebut remaja putri berusia 15 tahun itu sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, penamaan lain untuk status tersangka, mengingat AG masih di bawah umur.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, bahwa penggunaan istilah itu sebenarnya tidak ada masalah mau disebut sebagai tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum. Sebab, istilah itu substantinya sama, mengacu pada aturan hukum yang berlaku.  "Saya kira apa pun penggunaan bahasanya, dalam UU pidana itu tetap tersangka. Kalau sudah tersangka minimal 2 alat bukti terpenuhi. Boleh saja anak usia di bawah 18 tahun dinyatakan tersangka, nggak ada masalah," kata Arist Merdeka Sirait kepada JawaPos.com, Jumat (3/3).  Arist menduga, penggunaan istilah 'anak yang berkonflik dengan hukum' dalam kasus AG sebagai bentuk kehati-hatian penyidik dalam menangani kasus ini, supaya tidak melahirkan permasalahan baru membuka kemungkinan adanya upaya hukum dilakukan pihak AG.  "Kalau misalnya prosedur penetapan tersangka dianggap tidak mengikuti prosedur, maka dia bisa menempuh upaya hukum praperadilan," tuturnya.  Atau bisa juga istilah berbeda dalam kasus Dul Jaelani dan AG, karena pada 2013 silam UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum resmi berlaku. Meski UU tersebut sudah disahkan pada pertengahan tahun 2012 silam, mengacu pada Pasal 108, Undang-Undang itu baru dinyatakan mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau pada 2014.  Arist Merdeka Sirait tak terlalu mempermasalahkan penggunaan istilah untuk anak yang menyandang status sebagai tersangka. Dia lebih fokus pada keharusan adanya perlakuan khusus terhadap anak di bawah umur ketika terjerat kasus pidana.  Dalam hal ini, ada 3 poin penting yang harus dipenuhi untuk kasus pidana melibatkan anak di bawah umur menurut Arist. Yaitu persidangan harus digelar secara tertutup, anak hanya menjalankan sepertiga dari vonis hukuman yang dijatuhkan, dan anak harus ditempatkan di rutan yang terpisah dari orang-orang dewasa apabila menjalani hukuman.

Kasus AG-Dul Jaelani Beda Istilah Status Hukumnya, Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-02-25-at-08.59.28-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menyimpulkan, bahwa penganiayaan kepada Cristalino David Ozora oleh Mario Dandy Satriyo telah direncanakan sebelumnya. Sehingga tidak benar jika peristiwa terjadi spontan saat pertemuan Dandy dengan David.  "Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (3/3).  Perencanaan terjadi sejak Dandy menghubungi tersangka Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan. Lalu Dandy dan Shane juga sempat bertemu terlebih dahulu sehari sebelum terjadinya penganiayaan.  "Pada saat mulai menelepon SL kemudian bertemu SL kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea niat di sana," jelas Hengki.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Peristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Polisi Temukan Unsur Perencanaan dalam Kasus Penganiayaan David

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1623047108471_copy_800x480.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekasih Mario Dandy Satriyo berinisial AG telah ditetapkan sebagai pelaku kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Namun, penahanan kepada AG sejauh ini terkendala oleh Undang-Undang.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi tidak menjelaskan secara pasti, apakah AG bakal ditahan atau tidak, setelah statusnya dinaikan sebagai pelaku.  Dia hanya menjelaskan bahwa penanganan AG harus sesuai dengan aturan mengenak anak berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak.  "Ada aturan secara formil yant memang harus kami taati yaitu amanat dari Undang-Undang. Kalau kami tidak melaksanakan kami salah," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (3/3).  Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ahmad Sofyan mengatakan, penahanan terhadap AG memang direkomendasikan untuk tidak dilakukan. Sebab, AG masih berstatus anak di bawah umur.  "Untuk penahanan, untuk anak dihindari, bahkan sebaiknya tidak dilakukan," kata Sofyan.  Menurutnya, penahanan terhadap anak yang berhadapan maupun berkonflik dengan hukum tidak bisa sembarangan dilakukan. Harus ada alasan objektif dari penyidik jika ingin melakukan penahanan.  "Pertama melarikan diri, kemudian diduga melakukan tindak pidana lagi, kemudian merusak barang bukti. Jadi Undang-Undang perlindungan anak secara yuridis menghindari penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum," sambungnya.  Sofyan berpandangan, penanganan terhadap anak dalam proses hukum tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Dia pun menyebut bahwa penyidik kepolisian bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak jika menahan pelaku anak tanpa alasan yang kuat.  "Orang dewasa kalau acaman 5 tahun ke atas bisa ditahan. Kalau anak, ini ancamannya 12 tahun pun enggak wajib. Bahkan kesalahan jika penyidik bisa melakukan penahanan jika tidak ada alasan objektif yang terpenuhi pada diri anak," tukas Sofyan.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Peristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Penahanan AG Terkendala UU, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/anak_pejabat_1-1.jpg" alt="Mario Dandy Satrio alias MDS. (YOGI WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satrio alias MDS. (YOGI WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggunaan pelat palsu pada kendaraan yang dipakai untuk melakukan tindak kejahatan, dapat dijatuhkan sanksi seperti yang dilakukan oleh Mario Dandy Satryo (MDS). Hal ini dikatakan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi.  Menurut Firman, pelanggaran registrasi kendaraan tersebut dapat digunakan oleh penyidik reserse untuk memperberat hukuman terhadap MDS.  "Nanti reserse yang tanya. (Kendaraan) ini dipakai untuk apa. Kalau untuk 'mohon maaf' melakukan kejahatan, maka nanti bisa memperberat (hukuman) barang kali," kata Firman di Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (3/3).  Ia mengatakan dalam peraturan lalu lintas, pengguna pelat palsu atau yang bukan nomor kendaraan-nya, dapat diberi sanksi paling lama dua tahun dan denda Rp 500 ribu.  Meskipun sanksinya kecil, namun jika kendaraan tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka penyidik dapat menambahkan pelanggaran registrasi kendaraan tersebut.  "Saya baca di peraturannya, kalau menggunakan pelat yang bukan nomor-nya itu sanksinya cuma dua tahun, atau lima ratus ribu," ungkap Firman.  Kasus penganiayaan yang dilakukan MDS kepada D,17, di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan menjadi perhatian publik.  Selain melakukan penganiayaan secara brutal, MDS juga ketahuan menggunakan mobil mewah jenis Rubicon dengan pelat nomor palsu.  Setelah MDS menjadi tersangka, berikutnya S,19, juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/2).  Kasus penganiayaan ini kini diambil alih oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (2/3). Polda Metro Jaya juga telah menaikkan status hukum teman wanita MDS, yaitu AG,15, menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, karena terseret dalam kasus penganiayaan D.  Kedua tersangka dijerat dengan pasal baru. Untuk MDS disangkakan melanggar Pasal 355 KUHP ayat 1 subsider Pasal 354 ayat 1 KUHP subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau 76c juncto 80 UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.  Sedangkan S dijerat dengan Pasal 355 ayat 1 juncto 56 KUHP subsider Pasal 354 ayat 1 Juncto 56 KUHP subsider Pasal 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, subsider Pasal 351 ayat 2 jo 56 KUHP dan atau Pasal 76c juncto 80 UU Perlindungan Anak.

Hukuman Dandy Dapat Diperberat Jika Pakai Pelat Palsu untuk Kejahatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Christalino-David-Ozora.png" alt="Cristalino David Ozora. (Twitter @seeksixsuck)" width="100%">
<figcaption>Cristalino David Ozora. (Twitter @seeksixsuck)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi Cristalino David Ozora dilaporkan terus membaik setelah dianiaya oleh Mario Dandy Satriyo. Meski begitu, David belum juga siuman.  "David hari ini sudah semakin baik kondisinya. Memang belum sadar, tapi respon gerak, pendengaran dan penglihatannya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa," kata ayah David, Jonathan Latumahina melalui akun media sosial Twitter, Rabu (1/3).  Jonathan menuturkan, sejak kejadian penganiayaan 20 Februari 2023, David koma dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. David sempat kejang selama 2x24 jam di Rumah Sakit Medika kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada.  "Saya tidak akan pernah lupa erangan dia, kejang-kejang tubuh kurusnya. Akan ada yang membayar untuk siksaan itu," ucapnya.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Pelristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Sang Ayah Ungkap Kondisi Terbaru David: Ada Kemajuan Tapi Belum Sadar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mario-Dandy-3.png" alt="Mario Dandy Satrio alias MDS. (YOGI WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satrio alias MDS. (YOGI WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mendorong penyidik Polres Jakarta Selatan menerapkan pasal yang lebih berat kepada Mario Dandy Satriyo. Hal ini karena dianggap menganiaya secara brutal Cristalino David Ozora. Adapun pasal yang bisa dipakai untuk memperberat yakni 354 dan 355 KUHP.  "Saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas, untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, diterapkan pasal 354 dan 355," kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (1/3).  Pasal 354 KUHP, yakni mengatur penganiayaan yang dikakukan sengaja untuk melukai orang lain secara berat. Pasal ini memiliki ancaman hukum pidana penjara 8 tahun. Jika mengakibatkan kematian korban, ancamannya menjadi 9 tahun penjara.  Sedangkan Pasal 355 KUHP terkait penganiayaan terencana dengan ancaman pidana 12 tahun. Jika mengakibatkan kematian, diperberat menjadi 15 tahun penjara.  "Saya minta aparat penegak hukum profesional, tidak boleh boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokan ini, mengaburkan ini," imbuh Mahfud.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Pelristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Mahfud Minta Perberat Hukuman Dandy, Sarankan Dijerat Pakai Pasal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/david-menag.jpg" alt="Menag Yaqut menjenguk David, korban pemukulan oleh Mario anak pejabat Ditjen Pajak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut menjenguk David, korban pemukulan oleh Mario anak pejabat Ditjen Pajak. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Kondisi korban penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yakni David,17, semakin baik dan sudah bisa membuka mata. Hal ini dikatakan Ketua Yayasan Pangudi Luhur Martinus Handoko.  "Saat ini Mas D sudah bisa membuka mata, alat-alat bantu sudah dihilangkan dan tidak diperlukan lagi," ujar Martinus saat ditemui di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip dari Antara Senin (27/2).  Martinus menambahkan, kondisi kesehatan D sudah berkembang baik dalam waktu relatif singkat. Terlebih, pihak yayasan diterima dengan baik oleh orang tua korban D, di rumah sakit lantaran banyak orang yang mengharapkan kesembuhan anaknya.  Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta Agustinus Mulyono, mengungkapkan sosok D yang dikenal baik. "D sekarang di Kelas 10, tentunya anak yang baik dan tidak ada masalah baik akademik maupun karakter," tutur Agustinus.  Kedua perwakilan tempat D menimba ilmu mengharapkan yang terbaik bagi kesembuhan muridnya itu agar bisa kembali beraktivitas.  Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan dua tersangka penganiayaan terhadap D, yakni anak pejabat DJP berinisial MDS dan temannya, berinisial S.  MDS dan S ditetapkan sebagai tersangka setelah secara sadar melakukan penganiayaan pada Senin (20/2) malam dan video penganiayaan tersebut beredar viral di media sosial.  Polisi juga sudah melakukan tes urine terhadap keduanya yang hasilnya negatif narkoba. Penyidik juga memeriksa saksi lain, yakni perempuan di bawah umur berinisial A yang merupakan mantan kekasih D serta kini kekasih MDS.

David Dikabarkan Sudah Membuka Mata, Alat-alat Bantu Juga Dilepas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rafael-Alun-Trisambodo-1.jpg" alt="Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2)." width="100%">
<figcaption>Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk terhindar dari jeratan hukum. Hal ini menyusul dugaan harta tidak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencapai Rp 56,1 miliar.  Hal ini dilihat Boyamin, sempat juga dilakukan oleh mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan mundur dari posisi Pimpinan KPK. Saat itu, Lili terjerat kasus dugaan pelanggaran kode etik dalam penerimaan tiket nonton MotoGP Mandalika.  "Pengunduran diri Rafael diduga untuk menghindari proses di KPK dalam rangka penulusuran asal usul kekayaannya. Saat ini KPK sedang menelurusi dan melakukan pengumpulan keterangan atas sumber kekayaan Rafael," kata Boyamin dikonfirmasi, Minggu (26/2).  "Belajar dari kasus Lili Pintauli Siregar, dimana Dewan Pengawas KPK batal membacakan putusan, karena Lili menyatakan mengundurkan diri dan disetujui Presiden. sehingga Dewan Pengawas KPK kehilangan obyek pemeriksaan," sambungnya.  Agar tidak terulang hal yang sama dengan Lili Pintauli Siregar, MAKI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak pengunduran diri Rafael sebagai ASN Ditjen Pajak tersebut. Menurutnya, Rafael harus tetap sebagai ASN, sekali pun tidak memiliki jabatan apapun di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun jabatan di Kementerian lain.  Hal ini penting, agar proses penyelidikan yang dilakukan KPK tidak terhenti, dengan alasan Rafael Alun bukan lagi ASN Ditjen Pajak.  "Segala upaya yang mengakibatkan terhentinya proses-proses atau penyelidikan KPK atas dugaan keraguan asal usul kekayaan yang diduga melibatkan Rafael adalah bagian dari obstruction of justice (menghalangi penegakan hukum)," tegas Boyamin.  Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Pencopotan ini buntut dari penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo.  Rafael Alun juga diduga memiliki harta tidak wajar sebesar Rp 56 miliar sebagaimana tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  “Status Saudara RAT yang bersangkutan per kemarin kita copot dari jabatannya,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (24/2).  Pencopotan tersebut dilakukan guna mempermudah pemeriksaan lebih lanjut. “Pencopotan tersebut dilakukan karena pemeriksaan akan kita lalikan dan ini adalah untuk mempermudah upaya pemeriksaan,” tegasnya.  Setelah dicopot dari jabatan DJP Kemenkeu, Rafael memutuskan untuk mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Pajak. Pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo tertuang dalam surat terbuka, Jumat (24/2). Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, pun membenarkan pengunduran diri dari Rafel itu. Menurut Yustinus, Kementerian juga menerima surat yang sama seperti yang beredar di media sosial.  "Secara resmi belum disampaikan ke Kementerian Keuangan. Secara prosedur, meski sudah disampaikan melalui Whatsapp, kami akan meneliti terlebi dahulu sebelum ditindaklajuti," pungkas Yustinus.

Pengunduran Diri Rafael Alun Diduga untuk Menghindari Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pajak-natura.jpg" alt="Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meminta warga melaporkan ke pihaknya, jika menemukan pegawai pajak bekerja tidak profesional. Hal itu menurut Suryo Pratomo, dilakukan karena berpengaruh pada integritas dan kepercayaan masyarakat.  “Makanya dari awal saya ingatkan profesional. Laporkan saja ke kami bila ada anggota kami yang coba-coba bermain,” kata Suryo, di Jakarta, Sabtu.  Menurut Suryo, salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni kekerasan yang dilakukan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Dari kasus tersebut, dia menganggap akan meruntuhkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak.  Namun, Suryo tak merinci kemana warga bisa melapor jika ada warga hendak melaporkan hal yang tak profesional tersebut.  Padahal, katanya, pihaknya telah berusaha menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat.  "Dalam dua tahun terakhir yakni 2021 dan 2022, penerimaan pajak negara melebihi target. Dan bila itu hal itu tetap terjaga, bukan tidak mungkin terjadi di akhir 2023," harapnya.  Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4 persen dari realisasi 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun.  Harapan Suryo, dengan adanya pendapatan pajak yang baik tentu berdampak pada perekonomian negara yang digunakan untuk pembangunan.

Suryo Utomo Minta Warga Laporkan Pegawainya yang Main Mata Soal Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mario Aniaya David

Berita Terkini