<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Hasto-Kristiyanto-Dery-Ridwansah-3JPG-1562918152.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/6). Sidang kali ini, menghadirkam keterangan ahli dari pihak Hasto Kristiyanto, yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan. Tim penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa Maruarar Siahaan akan membedah soal putusan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan buron Harun Masiku. "Kita menghadirkan satu ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, Hakim Indonesia dan Hakim MK agar bisa menjelaskan tafsir UU, serta putusan 18 dan 28 yang sudah incracht 5 tahun lalu," kata Ronny dikonfirmasi, Kamis (19/6). Ronny menyatakan, dalam putusan para terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti Saeful Bahri, Agustiani Tio Fridelina, dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak ada fakta hukum yang menyebutkan keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam pusaran kasus tersebut. "Dimana tidak ada bukti Hasto Kristiyanto terlibat kasus suap Wahyu Setiawan, tetapi terjadi daur ulang, lihat saja sehingga ada penyusupan maupun penyulundupan hukum yang membuat Hasto Kristiyanto menjadi terdakwa tanpa bukti yang kuat melainkan asumsi belaka," tegasnya. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP. </div>

Tim penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa Maruarar Siahaan akan membedah soal putusan kasus suap pergantian antarwaktu s

Ingin Tepis Dakwaan Jaksa, Hasto Kristiyanto Hadirkan Eks Hakim MK Maruarar Siahaan untuk jadi Saksi Ahlinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024&ndash;2029 Selasa (1/10) pekan depan, proses pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) terpilih masih berlangsung. Teranyar, PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I. Sebelum Tia, sejumlah nama lain gagal dilantik meski memenangi kontestasi. Misalnya, lima caleg PKB yang mendadak diberhentikan DPP sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi. Sebelumnya, Tia ramai jadi perbincangan setelah mengkritik Lembaga Ketahanan Nasional yang mengundang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kegiatan penataran wawasan kebangsaan untuk caleg terpilih. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyatakan, pihaknya menemukan bukti untuk memecat Tia sebagai kader. Bukti yang diperoleh dari sidang internal mahkamah partai itu menemukan fakta pengalihan suara partai di Pileg 2024. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kata Ronny, sengketa internal itu diselesaikan melalui mahkamah partai. Terkait dengan sanksi, Ronny menyebut itu diatur dalam Pasal 31 UU Parpol. Yakni, mekanisme pemecatan anggota partai diatur dalam AD/ART. "DPP partai telah menyidangkan 135 kasus," kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin. Ronny menyampaikan, PDIP merekrut mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dalam sidang mahkamah partai. Dari 135 kasus yang diperiksa, ada 11 permohonan yang dikabulkan. Salah satunya gugatan Bonnie Triyana terkait kasus Tia. Ronny menjelaskan, pada 13 Mei lalu, Bawaslu Banten memutus 8 PPK di 8 kecamatan di dapil Banten I (Lebak dan Pandeglang) terbukti bersalah dengan memindahkan suara yang menguntungkan Tia. Pada 14 Agustus, mahkamah partai menyidangkan kasus Tia. Hasilnya, Tia terbukti menggelembungkan suara serta melanggar kode etik dan disiplin partai. Selanjutnya, pada 30 Agustus, DPP PDIP mengirimkan surat hasil sidang tersebut ke KPU. Berikutnya, pada 3 September, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia. Hasilnya, Tia diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pemberhentian. Keputusan itu kemudian dikirim ke KPU pada 13 September. "(Pemberhentian Tia, Red) bukan karena apa yang dilakukan Saudari Tia kemarin dalam acara Lemhannas, kemudian partai memecat Saudari Tia Rahmania ini. Tidak benar," jelasnya. Sementara itu, dua caleg terpilih DPR yang dicoret PKB, Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, telah menempuh jalur hukum. Sebagaimana diketahui, Ghufron adalah asisten pribadi (aspri) Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, sedangkan Irsyad Yusuf adalah adik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Gugatan itu dilayangkan ke PN Jakarta Pusat. Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, meski kurang dari sepekan, pihaknya tetap akan memproses permintaan PAW. Sesuai Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, partai punya hak mengajukan penggantian. "Tidak membatasi waktu penggantian caleg terpilih," ujarnya. Namun, dia berharap prosesnya juga memperhatikan waktu. Mengingat, ada faktor administrasi penerbitan keputusan terkait pelantikan anggota DPR dan DPD. "Yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan," imbuhnya. Komisioner KPU August Mellaz menambahkan, sesuai ketentuan UU Pemilu, pihaknya hanya bekerja di ranah administrasi. Perihal hubungan partai dengan calon tersebut berada di luar kewenangan KPU. (far/tyo/wan/c19/bay)

PAW menimpa Tia Rahmania, caleg terpilih PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banten I. Pemberhentian Tia memicu polemik dan spekulasi.

Layu sebelum Berkembang, Sejumlah Caleg DPR Di-PAW Padahal Belum Dilantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dihadirkan dalam sidang gugatan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua pada Selasa (6/4).  Di hadapan majelis hakim Maruarar Siahaan memberi penjelasan terkait nasib Orient Riwu Kore sebagai bupati terpilih di Sabu Raijua.  Menurut Maruarar, soal kewarganegaraan Orient Riwu Kore harus mematuhi rules of games alias aturan main yang diatur di UU Pilkada dan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. Yakni, pengajuan perkara ke MK wajib diajukan dalam tenggang waktu yang telah diatur. Sementara perkara yang diajukan tiga pemohon jauh melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan.  Di sisi lain, Orient telah ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020.  "Kewenangan untuk memutus apakah Orient layak atau tidak untuk dilantik sebagai bupati terpilih adalah menjadi bagian dari diskresi pemerintah yang tunduk dibawah UU Pemerintahan Daerah. Bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus," sebut Maruarar.  Sementara itu, Paskaria Tombi selaku kuasa hukum Orient menegaskan bahwa kliennya tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.  "Sampai saat ini tidak pernah ada satu pun keputusan menteri yang membidangi atau keputusan presiden yang mencabut perihal kewarganegaraan Indonesia dari Orient," kata Paskaria Tombi.  Paskaria Tombi mengklaim kliennya memiliki paspor Amerika Serikat (AS) karena bekerja sebagai tenaga ahli di negara tersebut. "Sebagai sebuah bangsa yang besar, harusnya kita bangga karena ada putra bangsa seperti Orient yang mampu bersaing dan bekerja di industry militer negara Adidaya Amerika Serikat," jelasnya.  Paskaria menuturkan, tindakan Orient yang dengan sukarela melepaskan kewarganegaraan Amerika dan meninggalkan gaji yang besar untuk kembali mengabdi di Indonesia untuk membangun kampung halaman di NTT sepatutnya untuk diapresiasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/04/2021/orient-riwu-kore-pindah-domisili-ntt-jelang-pilkada/">Orient Riwu Kore Pindah Domisili NTT Jelang Pilkada</a>  Sebagaimana diketahui, gugatan kewarganegaraan Orient diajukan oleh Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Yly Kale, pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, NTT. Dalam suatu kesempatan, Orient Riwu Kore menegaskan bahwa dirinya 100 persen kewarganegaraan Indonesia (WNI).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/4vdJqXEmkLw

Mantan Hakim MK Sebut Nasib Orient di Tangan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-MK-Dery-1.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan mengatakan, MK bisa saja memenangkan pasangan calon (paslon) pemilik suara terbanyak kedua sebagai kandidat terpilih di dalam pilkada. Apabila, paslon pemilik suara terbanyak pertama di pilkada terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).  "Tentang putusan sampai kepada diskualifikasi dan paslon yang memiliki suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai paslon yang dilantik, tetap dimungkinkan," kata Maruarar dalam pesan singkatnya kepada awak media, Sabtu (6/3).  Namun, lanjut Maruar, MK perlu memeriksa lebih dulu kinerja Bawaslu sebelum memenangkan paslon pemilik suara kedua sebagai kandidat terpilih. Misalnya, bisa saja ada kemungkinan Bawaslu tidak menangani atau bekerja tidak sesuai dengan aturan.  Kemudian, MK perlu menguji pilkada yang terdapat pelanggaran hukum pemilu soal TSM. Sebab, jika pelanggaran TSM terbukti, MK berwenang menyatakan paslon yang ditetapkan sebagai pemenang untuk didiskualifikasi.  "Setelah itu, kpaslon pemilik suara terbanyak kedua dilantik sebagai pemenang pilkada," ujarnya.  Maruarar juga menuturkan, bisa juga MK dapat menyatakan pemilihan ulang, ketika perolehan suara paslon yang diskualifikasi tidak berbeda jauh. Karena ,ekanisme pemungutan suara ulang ini bisa terjadi ketika jumlah paslon lebih dari dua. Selanjutnya selisih suara antara Paslon yang tidak didiskualifikasi terpaut tipis.  "MK berwenang menyatakan paslon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU didiskualifikasi dan menyatakan pemenang kedua yang dilantik, atau jika suara pasangan calon di luar diskualifikasi tidak berbeda jauh, dapat menyatakan dilakukan pemungutan suara ulang, di luar keikutsertaan paslon yang didiskualifikasi," ujar dia.  Selain itu, lanjut Maruarar, adanya indikasi kecurangan juga menjadi pertimbangan mahkamah ketika menerima perkara sengketa pilkada yang selisih suaranya melebihi syarat ambang batas.  "Syarat ambang batas sendiri telah mendorong pasangan calon untuk mengejar selisih suara yang menjamin kemenangan mereka tidak bisa digugat ke MK," ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> Menurutnya, demi mengejar target tersebut, paslon terkadang menggunakan cara tidak sah atau melanggaran ketentuan penyelenggaran dalam undang-undang, serta melanggar hak-hak asasi pasangan calon tertentu.  "Oleh karenanya, agak berbeda dari masa sebelumnya ketika norma ambang batas mulai diterapkan, MK yang melihat masalah ambang batas dalam praktek, menyebabkan tidak senantiasa menyatakan permohonan yang jumlah selisih melewati ambang batas yang ada segera dinyatakan tidak dapat diterima," tutur dia.  Namun, kata dia, jika ada petunjuk awal yang ditunjukkan dalam bukti-bukti yang menjadi lampiran permohonan, MK akan menunda sikap tentang ambang batas setelah memeriksa pokok perkara, untuk melihat benar atau tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran.  "Termasuk yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dalam proses penyelenggaraan," pungkasnya.

Maruarar: MK Berwenang Diskualifikasi Pasangan yang Curang