<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/44_di-1695444350.jpg" alt="TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah." width="100%">
<figcaption>TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Pansus Angket Haji Ledia Hanifah Amaliah mengatakan bahwa pihaknya sudah selesai mengerjakan laporan untuk kesimpulan dan rekomendasi. Dia menyebut, ada ratusan halaman laporan yang sudah dikerjakan. Namun, dia belum menyebutkan berapa persis jumlah halaman yang dimaksud. &rdquo;Cukup banyak halamannya,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Anggota Pansus Angket Haji Marwan Jafar mengatakan, hingga pagi kemarin naskah kesimpulan dan rekomendasi tinggal menunggu tanda tangan Ketua Pansus Nusron Wahid. Setelah ditandatangani, rekomendasi pansus akan dibawa ke rapat badan musyawarah (bamus) pada Senin (30/9) pekan depan. &rdquo;Seharusnya hari Kamis ini (kemarin, Red) bisa dirapatparipurnakan,&rdquo; ujarnya kemarin. Marwan mengungkapkan, ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan pansus. Antara lain, ketidakpatuhan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal itu mengatur tentang kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Marwan menyebut, kata ketidakpatuhan itu sejatinya bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, dalam laporan pansus, kata pelanggaran diperhalus menjadi ketidakpatuhan dan ketidaktaatan. &rdquo;Kementerian Agama memberikan 50:50 (tambahan kuota 20 ribu) kepada haji reguler dan haji plus itu diduga kuat melanggar pasal 64,&rdquo; ujarnya. Selain itu, lanjut Marwan, pansus dalam kesimpulannya menyebut perlunya aparat penegak hukum menindaklanjuti penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Sama dengan diksi pelanggaran undang-undang yang diperhalus, Marwan juga menyebut kesimpulan terkait penegak hukum itu pun telah dibikin lebih soft. Selain kesimpulan, pansus juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintahan mendatang. Yakni, tidak boleh memilih menteri yang tidak berkompeten melaksanakan haji. Pansus merekomendasikan agar jabatan Menag ke depan diisi oleh figur yang benar-benar memiliki kecakapan. &rdquo;Jadi, tidak boleh memilih orang yang seperti ini (Menag sekarang, Red),&rdquo; tuturnya. Marwan mengakui bahwa kerja pansus haji memang belum ideal. Sebab, ada banyak pihak yang tidak sempat diundang karena keterbatasan waktu. Misal, pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan, hingga aparat penegak hukum. &rdquo;Dengan keterbatasan waktu ya memang kita ambil yang penting-penting saja,&rdquo; imbuh kader PKB itu. Soal dinamika pansus, Marwan merasakan adanya intervensi. Perdebatan soal penggunaan bahasa laporan pansus, misalnya, menjadi salah satu bentuk intervensi yang dirasakan. &rdquo;Jadi (bahasa laporan, Red) tidak reformatif. Kita (sempat) muter-muter soal bahasa,&rdquo; ungkap mantan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi itu. (wan/tyo/c17/oni)

Kesimpulan Pansus Haji DPR, ada ketidakpatuhan Kemenag terhadap Pasal 64 UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah.

Kesimpulan Pansus Haji DPR, Kemenag Tidak Patuh terhadap UU Penyelenggaraan Ibadah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/IMG_20240614_071856_783-2534669054.jpg" alt="Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) saat mengecek kondisi maktab di Arafah yang akan dihuni jamaah calon haji Indonesia, Jumat (14/6/2024). (ANTARA/MCH 2024)" width="100%">
<figcaption>Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) saat mengecek kondisi maktab di Arafah yang akan dihuni jamaah calon haji Indonesia, Jumat (14/6/2024). (ANTARA/MCH 2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pansus Hak Angket Haji DPR terus mendalami dugaan kejanggalan dalam penyelenggaran haji 2024, terutama dalam pengelolaan kuota tambahan dari Arab Saudi. Pendalaman itu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Tidak hanya dilakukan di Jakarta, Tim Pansus Haji juga terbang ke Arab Saudi untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Selama hampir sepekan di Saudi, semakin banyak kejanggalan pengelolaan ditemukan. Marwan Ja&rsquo;far, salah seorang anggota Pansus Haji DPR yang ikut terbang ke Saudi mengatakan, pihaknya menemukan banyak masalah serta penyimpangan. Salah satu yang penting adalah tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu diberikan oleh Saudi secara gelondongan. Seperti diketahui, masalah pokok sampai dibentuk Pansus Haji adalah pembagian tambahan kuota haji. Kementerian Agama (Kemenag) mendistribusikan sebanyak 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu haji khusus. Atau 50 persen berbanding 50 persen. Pembagian tersebut menyalahi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa haji reguler mendapatkan kuota 92 persen. Sedangkan haji khusus hanya 8 persen. "Ketika ada penambahan kuota 20 ribu jemaah, amirul hajj Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menyediakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya," kata Marwan kemarin (16/9). Dalam pemberian tambahan kuota tersebut, pemerintah Saudi tidak pernah menetapkan komposisi atau pembagiannya. Marwan menegaskan, inisiasi pembagian tambahan kuota haji 2024 berasal dari Kemenag. "Jadi, tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Haji (Hilman Latief) yang mengatakan keputusan membagi (tambahan kuota) 50:50 persen karena didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar," bebernya.&nbsp;(wan/tyo/c17/dio) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015096505/periksa-saksi-di-arab-saudi-pansus-haji-temukan-kejanggalan-katering-hingga-akomodasi">Periksa Saksi di Arab Saudi, Pansus Haji Temukan Kejanggalan Katering hingga Akomodasi</a> &nbsp; SEJUMLAH TEMUAN PANSUS HAJI DPR DI ARAB SAUDI <ol> <li>Banyak katering tidak menyediakan menu dengan cita rasa Nusantara.</li> <li>Perusahaan katering tertutup dan tidak terstandar.</li> <li>Perusahaan pemenang tender hotel melakukan subkontrak ke pihak lain, kemudian disubkontrak lagi ke perusahaan lainnya.</li> <li>Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20 ribu kursi secara gelondongan, tanpa ada ketentuan pembagian untuk haji khusus dan reguler.</li> <li>Banyak perusahaan wanprestasi, tetapi kembali menang tender.</li> <li class="class-paragraph">Perusahaan pemenang tender tidak menjalankan ketentuan kontrak.</li> </ol> Keterangan: <ul> <li>- Pansus Haji DPR melakukan kunjungan ke Saudi 11&ndash;15 September 2024.</li> <li>- Saksi yang ditemui antara lain konjen di Jeddah, kantor urusan haji (KUH) di Jeddah, dan masyair.</li> </ul> Sumber: Pansus Haji DPR &nbsp;

Pansus Hak Angket Haji DPR terus mendalami dugaan kejanggalan dalam penyelenggaran haji 2024, terutama dalam pengelolaan kuota tambahan.

7 Kejanggalan Penyelenggaran Haji 2024 Hasil Pemeriksaan Pansus DPR di Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/44_di-1695444350.jpg" alt="TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah." width="100%">
<figcaption>TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemeriksaan saksi-saksi oleh Pansus Hak Angket Haji DPR tidak hanya dilakukan di Jakarta. Tim Pansus Haji juga terbang ke Arab Saudi untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Selama hampir sepekan di Saudi, semakin banyak kejanggalan pengelolaan ditemukan. Salah seorang anggota Pansus Haji DPR yang ikut terbang ke Saudi adalah Marwan Ja&rsquo;far menyimpulkan. Mereka menemukan banyak masalah serta penyimpangan. Salah satu yang penting adalah tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu diberikan oleh Saudi secara gelondongan. Seperti diketahui, masalah pokok sampai dibentuk Pansus Haji adalah pembagian tambahan kuota haji. Kementerian Agama (Kemenag) mendistribusikan sebanyak 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu haji khusus. Atau 50 persen berbanding 50 persen. Pembagian tersebut menyalahi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa haji reguler mendapatkan kuota 92 persen. Sedangkan haji khusus hanya 8 persen. &rsquo;&rsquo;Ketika ada penambahan kuota 20 ribu jemaah, amirul hajj Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menyediakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya,&rsquo;&rsquo; kata Marwan kemarin (16/9). Dalam pemberian tambahan kuota tersebut, pemerintah Saudi tidak pernah menetapkan komposisi atau pembagiannya. Marwan menegaskan, inisiasi pembagian tambahan kuota haji 2024 berasal dari Kemenag. &rsquo;&rsquo;Jadi, tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Haji (Hilman Latief) yang mengatakan keputusan membagi (tambahan kuota) 50:50 persen karena didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar,&rsquo;&rsquo; bebernya. Subkontrak Hotel hingga Tiga Level Tim Pansus Haji DPR berada di Arab Saudi pada 11&ndash;15 September lalu. Selama di sana, mereka memeriksa saksi dari berbagai unsur. Di antaranya, Konjen RI dan Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, perwakilan masyair, dan sejumlah pihak lain. Setelah menggelar pemeriksaan secara maraton, mereka menemukan banyak masalah di sektor katering, akomodasi, dan lainnya. Untuk katering, misalnya. Ternyata banyak perusahaan yang menang tender tidak menyajikan menu Nusantara. Sehingga, jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Menurut Marwan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama atau naskah tender. Selain itu, banyak katering yang mengirimkan makanan cepat saji. Mitra Kemenag tersebut sangat tertutup serta dapurnya tidak berstandar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015082145/menag-yaqut-cholil-qoumas-bantah-mangkir-dari-panggilan-pansus-haji">Menag Yaqut Cholil Qoumas Bantah Mangkir dari Panggilan Pansus Haji</a> Masalah lain terletak pada pemondokan atau layanan akomodasi. Dia mengungkapkan, pemenang tender tidak menjalankan kontrak penyediaan hotel secara mandiri. Tapi, disubkontrakkan ke lembaga lain. Bahkan, disubkontrakkan kembali ke perusahaan lainnya lagi. &rsquo;&rsquo;Jadi, subkontraknya sampai tiga level. Kondisi ini membuat sejumlah hotel tempat jemaah menginap lokasinya cukup jauh dari Masjidilharam,&rdquo; bebernya. Dari Kemenag, belum ada komentar terkait temuan tim Pansus Haji DPR selama melakukan pemeriksaan saksi di Saudi itu. Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie tidak bisa berkomentar banyak saat dimintai konfirmasi. &rsquo;&rsquo;Coba hubungi Cak Nanto (Sunanto, juru bicara Kemenag, Red), beliau yang mendampingi (Menag Yaqut Cholil Qoumas) di Saudi,&rsquo;&rsquo; ujar Anna tadi malam. Seperti diketahui, beberapa hari terakhir Menag Yaqut melakukan kunjungan ke Saudi. Di antaranya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Sunanto belum berkomentar ketika ditanya mengenai temuan tim Pansus Haji DPR. (wan/tyo/c17/dio)

Pansus Hak Angket Haji DPR menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan kuota tambahan haji yang dilakukan Kemenag.

Periksa Saksi di Arab Saudi, Pansus Haji Temukan Kejanggalan Katering hingga Akomodasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/44_di-1695444350.jpg" alt="TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah." width="100%">
<figcaption>TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investigasi yang dilakukan Pansus Angket Haji di DPR RI terus berlanjut. Kemarin pansus memanggil tim verifikator haji untuk dimintai keterangan seputar dugaan penyimpangan dalam pengalihan kuota haji tambahan 2024. Hanya, agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu digelar tertutup. Selain menggali keterangan tim verifikator, agenda RDPU pansus mendalami keterangan beberapa pejabat Kemenag. Yakni, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani. Dalam RDPU tersebut, anggota Pansus Angket Haji Marwan Jafar sempat meminta pansus untuk mendalami berbagai dugaan pelanggaran undang-undang dan tindak pidana dalam polemik kuota haji tambahan. Sebab, menurut dia, berbagai temuan pansus sudah mengarah ke dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut. &rdquo;Kalau lihat kesaksian ibu (saksi) dari Kalbar, itu sangat nyata dan tegas ada (dugaan) gratifikasi tentang travel di situ,&rdquo; ujarnya saat RDPU pansus kemarin. Selain itu, dari hasil pemeriksaan tim verifikator, Marwan menyebut adanya dugaan intervensi kebijakan dari petinggi Kemenag. Marwan menambahkan, pihaknya mendorong pansus untuk terus mengawal polemik kuota haji tambahan. Bahkan, dia juga meminta pansus untuk memanggil penegak hukum untuk meninjau persoalan tersebut. Termasuk meninjau pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya. &rdquo;Kita harus berani memanggil penegak hukum, sama-sama untuk meninjau pelaksanaan haji,&rdquo; ujarnya. (wan/tyo/c7/oni)

Marwan Jafar sempat meminta pansus untuk mendalami berbagai dugaan pelanggaran undang-undang dan tindak pidana dadan tindak pidana.

Terima Keterangan Saksi, Pansus DPR Minta Dalami Dugaan Pelanggaran Keberangkatan Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/marwan-jafar-berharap-pemberantasan-narkoba-jadi-prioritas_m_119674.jpeg" alt="Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Marwan Jafar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Marwan Jafar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Marwan Jafar menilai adanya konspirasi terkait kuota jamaah haji 2024 dalam konteks pembayaran maupun pemberangkatan haji. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015070899/bikin-nagih-intip-3-tempat-makan-iga-bakar-di-jakarta-yang-enak-dan-banyak-disukai">Bikin Nagih! Intip 3 Tempat Makan Iga Bakar di Jakarta yang Enak dan Banyak Disukai</a> "Jadi memang ada konspirasi terkait pemberangkatan dan juga dalam konteks pembayaran haji," kata Marwan Jafar kepada awak media di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin. Pansus Angket Haji DPR RI saat ini masih menggelar agenda Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan tim verifikator kuota haji khusus, regular, dan tambahan, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kendati demikian, rapat yang awalnya dijadwalkan terbuka harus dialihkan untuk dilakukan secara tertutup oleh ketua sidang yakni Ketua Pansus Haji yang juga merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid. "Ini boleh direkam, tapi tertutup, jangan keluar khusus ini," ujar Nusron Wahid. Menurut dia, sidang pada hari ini masih bersifat keterangan saksi, sehingga tidak perlu dilakukan secara terbuka. Sebelumnya dalam pemberian keterangan kepada Pansus Angket Haji, Marwan menyampaikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) telah menyatakan tiga ribuan calon haji khusus itu diberangkatkan pada musim haji 2024 karena adanya sisa kuota. Dengan demikian, menurut Marwan, Pansus Angket Haji akan meneliti modus Kementerian Agama memberangkatkan sebanyak 3.503 calon haji khusus dengan masa tunggu nol tahun itu. (*)

Marwan Jafar menilai adanya konspirasi terkait kuota jamaah haji 2024 dalam konteks pembayaran maupun pemberangkatan haji.

Anggota Pansus Angket Haji DPR Marwan Jafar Sebut Ada konspirasi terkait Pemberangkatan Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Marwan-Jafar-Kunker-RNI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Marwan Jafar mengapresiasi rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang belum lama ini menyatakan keinginannya untuk membeli peternakan sapi di Belgia. Langkah ini dianggap tepat mengingat impor daging sapi mengalami peningkatan.  "Data di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, importasi daging sapi rata-rata mencapai 1,5 juta ton per tahun yang berasal dari Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat dan Spanyol," ujar Marwan Jafar dalam keterangannya, Selasa (20/4).  Marwan yang juga anggota Komisi VI DPR menambahkan, selama ini Indonesia hanya mengimpor daging di sisi hilir yang dipastikan sangat menguras cadangan devisa negara.  Menurut Marwan, pembelian perusahaan peternakan oleh negara lain juga sudah dilakukan oleh Malaysia dan Brunei Darusalam. "Keperluan seperti membeli perusahaan sapi di Belgia harus dilihat secara jangka panjang. Ini dapat memangkas mata rantai dan distorsi perdagangan, bisa lebih strategis dan sebagainya," ungkapnya.  Selain itu, tambah Marwan, melalui pembelian perusahaan peternakan tersebut, kemungkinan Indonesia dapat menyerap pengalaman atau keilmuan.  "Seperti secara langsung terkait beberapa aspek profesional dan modern membangun perusahaan peternakan yang berbasis penerapan pengetahuan serta penggunaan teknologi mutakhir," pungkasnya.

DPR Dukung Rencana Erick Thohir Beli Perternakan Sapi di Belgia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vaksinasi-Warga-Lansia-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Warga lanjut usia (lansia) mengantre untuk menerima vaksinasi Covid-19 di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa (9/3/2021). Penambahan posko vaksinasi ini disebabkan tingginya antusiasme warga lansia untuk menerima vaksin Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo" width="100%">
<figcaption>Warga lanjut usia (lansia) mengantre untuk menerima vaksinasi Covid-19 di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa (9/3/2021). Penambahan posko vaksinasi ini disebabkan tingginya antusiasme warga lansia untuk menerima vaksin Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar, mengatakan di tengah kontroversi pengadaan, importasi, distribusi vaksin, seharusnya hal itu mampu memicu kalangan perusahaan BUMN farmasi memainkan perannya memproduksi vaksin sendiri di Indonesia. Hal itu agar BUMN farmasi bisa memberi kontribusi profesional yang lebih kreatif, cerdas, bermanfaat bagi mayoritas warga masyarakat serta bagi negara.  "Maksudnya, di tengah masa Pandemi Covid 19 dan sesudah Pandemi, kalangan BUMN farmasi diharapkan juga memiliki inisiatif dan gagasan segar, menajamkan rencana bisnis yang lebih besar dan strategis berjangka panjang, berkembang, berkelanjutan serta mengoptimalkan benar upaya menjadi industri farmasi yang kokoh di dalam negeri dan berani memasuki pasar regional atau syukur di level global," ujar Marwan dalam keterangannya, Senin (29/3).  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, justru komunitas BUMN farmasi harus melihat sisi lain yang positif di masa Pandemi ini atau saat inilah momentum mahal buat merumuskan ulang rencana bisnis lebih fokus, berani bersaing dengan perusahaan farmasi multinasional dan memperkuat SDM yang berkeahlian tinggi.  "Misalnya sebagai perbandingan, sekarang saja apakah BUMN sudah menang bersaing dengan sejumlah perusahaan farmasi swasta nasional di penelitian, laboratorium modern hingga produksi, pengolahan dan pemasaran produk herbal? Ambil contoh produksi minyak kayu putih (eucalyptus) yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa Pandemi, pemimpin pasarnya tetap perusahaan farmasi swasta," katanya.  Mantan Menteri Desa-PDTT itu menambahkan, BUMN farmasi Indonesia mesti mampu memanfaatkan momentum saat ini untuk lebih bekerja sama strategis dengan sejumlah stakeholder dunia farmasi. Mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kemristek-BPPT, sejumlah lembaga penelitian seperti Eijkman, hingga laboratorium farmasi sejumlah perguruan tinggi, rumah sakit, apotik dan sebagainya.  "Selain itu, di masa pandemi sekarang, hemat saya komunitas BUMN farmasi bisa menjadi jembatan atau memberikan jalan tengah yang solutif, terkait ego keilmuan terkait potensi penemuan Vaksin Covid 19, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Ambil contoh, saya mendengar sempat ada persaingan dan ego tidak sehat antara UI dan Undip misalnya, khususnya yang pernah saling mengklaim tentang peluang menemukan vaksin termasuk tingkat kemanjurannya," ungkapnya.  Marwan Jafar mengingatkan, sejauh ini muncul kesan di masyarakat, BUMN farmasi sekadar menjadi 'tukang jahit' semisal terkait produk seperti vaksin dalam arti bahan baku atau bibit vaksin malahan dari negara luar, dan bukan mencoba memaksimalkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau cenderung lebih suka mengimpor dalam bentuk produk akhir.  "Maksudnya, apa dan bagaimana solusi yang jitu dan strategis dalam konteks itu mesti ditemukan dan dibahas bersama," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/28/03/2021/tak-ada-efek-samping-254-juta-lansia-tiongkok-disuntik-vaksin-sinovac/">Tak Ada Efek Samping, 254 Juta Lansia Tiongkok Disuntik Vaksin Sinovac</a>  Ia menginformasikan, awal bulan Maret 2021 ini pada sebuah pidato ilmiah guru besar farmasi di satu dies natalis perguruan tinggi swasta terkemuka menegaskan, sesungguhnya Indonesia berpotensi besar di pembuatan vaksin atau pencegahan virus dari bahan herbal jahe, madu dan jinten hitam. Cara pembuatan antara lain melalui tahapan nano farmasetik yang serius dan ketat.  "Pertanyaan kìta, apa saja peluang yang akan, sedang atau sudah dilakukan oleh kalangan BUMN farmasi kita terkait fakta ilmiah itu? Atau bagaimana sesungguhnya peluang, kekuatan, ancaman dan kelemahan kita terkait potensi domestik bahan herbal kita? Seberapa besar pula kemungkinan BUMN farmasi kita bekerjasama secara saling menguntungkan (win-win businesse) dengan beberapa perusahaan farmasi raksasa dunia, agar mau berinvestasi secara besar di Indonesia," tegas Marwan.  Marwan pun mengingatkan era pandemi dan pasca pandemi termasuk fakta saling berlombanya banyak negara menemukan vaksin paling efektif dan aman. Kasus pandemi global tersebut diakui atau tidak menjadi pengetahuan dan pengalaman baru, baik bagi kalangan negara maju maupun berkembang.  Di sisi lain, hal ini sesungguhnya menjadi momentum pensejajaran di tingkat profesionalitas SDM maupun kepakaran di bidang kemajuan pencapaian science dan teknologi farmasi maupun kesehatan atau kedokteran zaman millenial saat ini dan ke depan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9aEDiDuY9SQ

BUMN Farmasi Diharapkan Bisa Produksi Vaksin dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Marwan-Jafar-Kunker-RNI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar mendukung program, yakni vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi digelar dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19 di Tanah Air.  Menurut Marwan, selain mendorong masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, program vaksinasi menjadi andalan pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. "Soal vaksinasi sudah berjalan dengan baik dan sudah terukur, pemerintah sudah punya tahapan yang memadai melalui Kementerian Kesehatan melalui Satgas dan Kementerian terkait," kata Marwan kepada wartawan, Jumat (19/2).  Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memastikan, vaksin Covid-19 dijamin aman dan halal. Apalagi, vaksin tersebut telah mendapat persetujuan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).  "DPR terutama Komisi VI dalam hal ini memang serius mendukung pemerintah dalam rangka kesuksesan vaksinasi ini. Kami mendukung secara penuh program vaksinasi ini berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan dan aman bagi masyarakat," katanya.  Marwan menuturkan, vaksinasi ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di Tanah Air. Sebab, keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19 menjadi tolok ukur para investor untuk masuk ke Indonesia.  "Ini berbarengan dengan pemulihan ekonomi, karena jika kita berhasil mengatasi Covid-19, maka investor masuk Indonesia," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=nF0IunRa_ZI  &nbsp;

Legislator PKB Dukung Vaksinasi Covid-19 untuk Pulihkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Marwan-Jafar-Kunker-RNI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar mengatakan, sejumlah BUMN yang menangani pangan harus segera melakukan integrasi dengan baik. Tujuannya, untuk menekan impor dan produk dalam negeri bisa dimaksimalkan.  "Sebab, pemerintah melalui kementerian BUMN butuh penanganan pangan secara terintegrasi di semua BUMN agar bisa terkontrol dengan baik. Karena kita tahu, PT RNI akan menjadi holding pangan," ujar Marwan saat menggelar Kunker spesifik bersama Kementerian BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan Bulog, di Karawang, Kamis (28/1).  Menurut Marwan, jika perusahaan BUMN di sektor pangan dapat terintegrasi dengan baik, maka secara otomatis akan mengurangi impor. Karena kebijakan impor harus menjadi pilihan terakhir ketika produk dalam negeri benar-benar tidak ada.  “Sekali lagi, kita ini tidak anti impor, sepanjang produk dalam negeri masih ada maka impor harus ditekan. Sebab lebih baik kita menggunakan produk dan komoditi dalam negeri,” terang politikus PKB itu sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Lantas, mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mencontohkan impor gula. Karena, jika BUMN dapat memfasilitasi pabrik gula, maka dapat menekan impor gula.  “Petani kita juga bisa survive. Salah satu solusinya adalah misalnya perhutani masih banyak lahan, ya kerjasama dengan perhutani. Sehingga lahan atau tanah untuk tebu itu tidak berkurang, ini kan harus regulasi yang dibatasi,” jelasnya.  Misalnya, lanjut Marwan, pembuatan program food estate di Kalimantan dapat dimanfaatkan dengan menanam sebagian tebu demi memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri.  “Tanpa mengurangi volume penanaman singkong di Kalimantan itu, bisa tidak di sana itu dibuat tanam tebu. Saya kira itu bisa menjadi solusi,” tuturnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/01/2021/pernyataan-nadiem-soal-polemik-jilbab-lukai-dunia-pendidikan/">Baca Juga: Pernyataan Nadiem Soal Polemik Jilbab Lukai Dunia Pendidikan</a> Untuk itu, Marwan menyarankan, agar pemerintah memiliki roadmap lintas BUMN bidang pangan yang serius. Mengingat, Presiden Jokowi sendiri telah mengingatkan untuk mengantisipasi soal krisis pangan.  “Food and Agriculture Organization (FAO) juga sudah mengingatkan soal krisis pangan. Indonesia punya keberpihakan pada komitmen yang kuat pada kemandirian pangan. Termasuk juga untuk memperkuat disektor UMKM di bidang pangan harus difasilitasi oleh BUMN,” tandasnya.

Marwan Sarankan BUMN Pangan Harus Terintegrasi dengan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3731_20789_marwan-jafar.jpg" alt="Marwan Jafar" width="100%">
<figcaption>Marwan Jafar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah untuk memprioritaskan pesantren dalam vaksinasi Covid-19. Pasalnya, lembaga pendidikan agama Islam itu tidak boleh luput dari perhatian pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.  "Kami minta kepada pemerintah untuk memvaksinasi pesantren. Karena kawasan pesantren sangat strategis dan harus didahulukan dalam vaksinasi Covid-19," kata Marwan, saat rapat kerja dengan menteri BUMN dan Dirut Bio Farma, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).  Menurut Marwan, kondisi pesantren dalam menghadapi pandemi Covid-19 sangat membutuhkan bantuan, termasuk soal vaksinasi. Dimana, situasi dan kondisi pendidikan pesantren yang cukup memprihatinkan.  "Mengingat bahwa kondisi pesantren harus dibantu. Karena biasanya satu kamar itu lebih dari 10 santri," tutur mantan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/diantarkan-para-senior-dan-juniornya-listyo-ini-bukti-polri-solid/">Baca Juga Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> Diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sebanyak 234 kiai dan tokoh NU meninggal salama pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020.  "Hingga tanggal 24 Desember kemarin ada sekitar 234 orang dan tokoh NU yang meninggal dunia selama masa pandemi," kata Ketua Sektor Covid-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU Ulun Nuha, di Banda Aceh, Minggu (27/12).

Marwan Minta Pesantren Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#marwan jafar

Berita Terkini