<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/Is-It-Safe-To-Take-An-Overseas-Gap-Year-In-2022-2262515868.jpg" alt="Ilustrasi gap year./YouthSense." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gap year./YouthSense.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Gap year, kata-kata ini sering muncul pada kalangan muda yang sedang dalam masa transisi dari SMA menuju jenjang Kuliah. Gap year sendiri secara bahasa berarti jeda setahun, namun secara implementasinya gap year bisa dilakukan lebih atau kurang dari setahun lamanya. Dilansir dari&nbsp;amigosinternational.org, Gap year secara tradisional didefinisikan sebagai jeda satu tahun antara sekolah menengah atas dan perguruan tinggi atau antara perguruan tinggi dan memasuki dunia kerja. Namun, gap year tidak harus berlangsung selama satu tahun. Beberapa siswa dapat memilih untuk mengambil cuti beberapa bulan atau satu semester. Dalam jeda panjang ini, beberapa siswa mungkin menjadi sukarelawan di luar negeri sementara yang lain menghabiskan waktu untuk proyek yang mereka sukai. Berdasarkan tujuan dan kondisinya, gap year dibagi menjadi empat jenis: 1. Garp year IMERSI Dalam gap year imersi, kita menghabiskan waktu lama dikelilingi oleh budaya asing. Hal ini biasanya mencakup hal-hal seperti tinggal di luar negeri bersama keluarga angkat, mengikuti kelas bahasa, dan terlibat dalam aktivitas dan praktik budaya. Gap year Imersi bertujuan mendorong kita keluar dari zona nyaman dan mengajarkan kita secara langsung tentang bagaimana orang lain di dunia hidup. 2. Gap year volunterer Gap year volunteer atau gap year sukarelawan bertujuan untuk menekan kita agar memberikan dampak positif pada tempat yang kita kunjungi dan orang yang kita temui. Jenis gap year ini memungkinkan kita menjelajahi bidang minat yang mungkin tidak sempat kita jelajahi sebelumnya. Peluang yang didapatkan dari menjadi sukarelawan berkisar dari pengembangan ekonomi, desain grafis, pertanian berkelanjutan, dan banyak lagi. Kita dapat mempelajari keterampilan baru dan merasakan beragam budaya melalui program gap year ini, dengan begitu pula kita bisa menjadi relawan sambil bekerja bersama komunitas lokal. 3. Gap year personal Meskipun kita dapat berkolaborasi dengan organisasi yang terkait dengan hobi dan minat kita untuk menentukan proyek yang lebih konkret untuk waktu istirahat kita, gap year personal adalah hal yang unik bagi gita. Dengan gap year personal atau pribadi, kita dapat meluangkan waktu untuk meluncurkan blog makanan yang selalu kita impikan, mengatur Instagram kita untuk mencapai status influencer, atau berbagi kegembiraan melalui hobi favorit kita dengan menjadi instruktur gitar atau pelatih sepak bola. 4. Gap Year Akademik Gap year akademik biasanya melibatkan penjelajahan kehidupan universitas sebelum berkomitmen pada universitas atau jurusan tertentu. Program-program ini biasanya ditawarkan oleh institusi akademis seperti Oxford dan RMIT University. Gap year akademik memungkinkan kita mendaftar di kursus tingkat perguruan tinggi yang menarik serta seringkali dalam lingkungan budaya yang baru dan menarik. Program gap year akademik adalah pilihan tepat jika kita ingin terus belajar dengan giat bahkan selama waktu istirahat. Program gap year akademik juga direkomendasikan bagi siswa yang ingin mengeksplorasi minat akademisnya lebih dalam tanpa tekanan untuk memilih jurusan. ***

Gap year sendiri secara bahasa berarti jeda setahun, namun secara implementasinya gap year bisa dilakukan lebih atau kurang dari setahun.

Mengenal Istilah Gap Year Beserta Jenis dan Tujuannya, Tidak Hanya Berkaitan dengan Kuliah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/hardiknas-449545466.jpg" alt="KURIKULUM MERDEKA: Upacara Hardiknas secara hybrid di halaman kantor Kemendikbudristek pada Selasa (2/5). Peserta mengenakan busana adat dari berbagai daerah Nusantara." width="100%">
<figcaption>KURIKULUM MERDEKA: Upacara Hardiknas secara hybrid di halaman kantor Kemendikbudristek pada Selasa (2/5). Peserta mengenakan busana adat dari berbagai daerah Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tahun depan Indonesia secara resmi memiliki kurikulum baru. Sesuai dengan target Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kurikulum Merdeka resmi menjadi kurikulum nasional pada tahun depan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo optimistis masa transisi akan berjalan dengan baik. Alasannya, saat ini 80 persen sekolah formal sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Termasuk sekolah di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). &rdquo;Di sebagian daerah, bahkan sudah hampir 100 persen sekolah formal menerapkan Kurikulum Merdeka. Misalnya, Jawa, Sumbar, Lampung, Riau, dan Kaltara. Kita optimistis secara natural tahun depan mungkin sudah 90&ndash;95 persen,&rdquo; tuturnya dalam diskusi media akhir pekan ini. Lama masa transisi ini, kata dia, masih dirumuskan. Pihaknya menunggu hasil evaluasi penerapan Kurikulum Merdeka pada tahun ini. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada Februari 2022. Namun, sosialisasi dimulai saat masa pandemi Covid-19. Dia menerangkan, perubahan cukup signifikan pada Kurikulum Merdeka adalah pemangkasan materi. Menurut dia, materi pada Kurikulum 2013 (K-13) sangat padat sehingga dinilai menghambat pembelajaran. Meski demikian, Nino memastikan, tidak semua hal di K-13 ditinggalkan. Program penguatan karakter di K-13 masih dilanjutkan di Kurikulum Merdeka. Tentu ada beberapa penambahan. Misal, yang sebelumnya tidak mendapat jam khusus di K-13. Di Kurikulum Merdeka akan diberikan satu hari khusus untuk penguatan karakter ini. Salah satunya melalui project-based learning. Nino memastikan Kurikulum Merdeka akan berlanjut meski pemerintahan berganti. Alasannya, kurikulum ini dilandasi regulasi berlapis. Di antaranya, surat peraturan kepala badan setara eselon I, yakni BSKAP yang dikomandaninya, serta empat peraturan menteri yang mengatur isi kurikulum, tenaga kependidikan, dan lainnya. Karena itulah, perubahan kurikulum tidak akan mudah dan membutuhkan waktu panjang. (mia/c14/oni)

Tahun depan Indonesia secara resmi memiliki kurikulum baru. Sesuai dengan target Kemendikbudristek, Kurikulum Merdeka resmi berlaku.

Kurikulum Merdeka Resmi Berlaku 2024, Kemendikbudristek Beri Waktu untuk Masa Transisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana masa transisi pandemi Covid-19 pada akhir Juni nanti mendapat berbagai respons. Epidemiolog menilai pengumuman berakhirnya pandemi tidak mengubah sesuatu yang signifikan. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane kemarin (15/6) menyatakan, sebenarnya pencabutan status pandemi oleh negara tidak terlalu perlu. Sebab, setelah WHO mencabut status public health emergency for international concern (PHEIC) pada 5 Mei lalu, seluruh dunia tidak lagi dalam kondisi emergency Covid-19. Banyak negara juga telah mencabut status pandemi. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan, kementeriannya telah melakukan kajian terkait kondisi Covid-19. Termasuk pembahasan dengan para ahli. "Sudah dilaporkan kepada presiden," katanya. Jika Jokowi telah mengumumkan akhir pandemi, yang dikhawatirkan adalah pembiayaan kesehatan. Selama ini, orang yang terinfeksi Covid-19 mendapat obat gratis dari Kementerian Kesehatan. Vaksinasi hingga suntikan keempat juga gratis. Fasilitas itulah yang dikhawatirkan akan hilang. Namun, hal itu dibantah Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Dia menyebut lembaganya tetap siap membiayai peserta BPJS Kesehatan yang terkena Covid-19 di masa endemi. "Untuk peserta yang terkena Covid-19 akan diklaim ke BPJS,&rdquo; ujarnya. (mia/lyn/c18/oni)

Rencana masa transisi pandemi Covid-19 pada akhir Juni nanti mendapat berbagai respons. Epidemiolog menilai pengumuman berakhirnya pandemi t

Epidemiolog Nilai Tak Perlu Deklarasi Selesai Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan otoritas yang dipimpinnya sedang mempersiapkan transisi penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK).  “Fokus OJK dalam implementasi UU P2SK adalah menyiapkan proses transisi yang lancar dan tidak menimbulkan guncangan, apalagi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Mahendra dalam webinar “Indonesia Financial System Stability Summit 2023”, yang dipantau di Jakarta, Kamis.  Ia mengatakan, saat ini OJK sedang melakukan reformasi internal kelembagaan secara menyeluruh melalui penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kapabilitas organisasi serta Sumber Daya Manusia (SDM).  “Pengesahan UU P2SK menuntut alokasi sumber daya yang besar dalam tindak lanjutnya. Untuk itu dibutuhkan reformasi yang menyeluruh di internal kelembagaan yang sedang kami lakukan dalam intensitas tinggi,” ucapnya.  OJK juga mengharapkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kebijakan dalam proses implementasi UU P2SK, termasuk sinergi dengan otoritas dan lembaga terkait.  “Ini diperlukan dalam proses transisi untuk mengampu kewenangan-kewenangan baru yang diamanatkan kepada OJK oleh UU P2SK,” katanya.  Sebelumnya Wakil ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan pihaknya berencana menerbitkan 224 Peraturan OJK dan 43 peraturan pemerintah sebagai turunan UU P2SK.  Saat ini OJK sedang mendiskusikan kemungkinan 224 Peraturan OJK turunan UU P2SK tersebut tergabung dalam beberapa aturan saja berbentuk "mini omnibus".  OJK juga sedang mengklasifikasikan peraturan-peraturan OJK turunan UU P2SK yang perlu diterbitkan dalam waktu dekat, ataupun dalam beberapa tahun mendatang.

OJK Siapkan Transisi Penerapan UU P2SK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210126_155731.jpg" alt="Pejabat Sekdakot Banjarmasin Mukhyar. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara" width="100%">
<figcaption>Pejabat Sekdakot Banjarmasin Mukhyar. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) transisi selama tujuh hari. Kebijakan itu dikeluarkan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.  ”Dari arahan Pak Wali Kota, PPKM itu selama tujuh hari ke depan jadi transisi,” ujar pejabat Sekdakot Banjarmasin Mukhyar seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Selasa (26/1).  Masa PPKM transisi tersebut dimulai pada Selasa (26/1) hingga 2 Februari. Pemerintah kota mempertimbangkan membuat PPKM transisi karena beberapa hal. Utamanya kondisi musibah banjir belum usai di Kota Banjarmasin.  ”Karena musibah banjir ini, masyarakat kita masih kesulitan dan sebagainya. Tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan,” ujar Mukhyar.  Dia mengatakan, PPKM transisi tujuh hari tersebut lebih longgar aturannya daripada PPKM yang sudah dilaksanakan sejak 11 hingga 25 Januari.  ”Sekali lagi ini mempertimbangkan kondisi di lapangan musibah banjir. Tapi tetap protokol kesehatan ketat diawasi,” ujar Mukhyar.  Dia menyampaikan, jika sudah tujuh hari berlalu masa PPKM transisi, pemerintah kota akan menindaklanjuti untuk kebijakan pengendalian virus korona. Pemerintah Kota tetap serius menangani masalah Covid-19 ini, meski sedang fokus pada bencana banjir yang sudah memasuki hari ke-13.  ”Sekarang tidak ada lagi zona merah di daerah kita,” terang Mukhyar.  Kasus Covid-19 di Banjarmasin terus bertambah. Hingga kini, total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 4.421 orang. Sementara itu, kesembuhan masyarakat Banjarmasin dari infeksi Covid-19 juga bertambah, bahkan pada Senin (25/1) sebanyak 52 orang dinyatakan sembuh, hingga total kini sebanyak 3.991 orang dinyatakan sembuh.  Saat ini, pasien Covid-19 yang masih dirawat sebanyak 249 orang. Kasus Covid-19 di Banjarmasin sudah menelan korban jiwa sebanyak 181 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/x8lwNTxUCFQ

Pemkot Banjarmasin Tetapkan PPKM Transisi Selama Tujuh Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kapolda-jatim-fadil-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiagakan sebanyak 1.600 personel guna mengawal masa transisi menuju tatanan normal baru di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik atau Surabaya Raya selama 14 hari.  Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran di Mapolda setempat di Surabaya, Selasa (9/6), mengatakan ribuan personel diterjunkan setelah ketiga daerah itu tidak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakhir Senin, 8 Juni 2020. "Jumlah personelnya ada 1.600 petugas yang kami kerahkan, untuk memastikan protokol kesehatan di Surabaya Raya tetap berjalan," ujar Kapolda seperti dilansir dari Antara.  Fadil mengatakan, personel disebar di pusat-pusat keramaian bahkan hingga tingkat kelurahan, utamanya di Kampung Tangguh. Kemudian, titik pemeriksaan yang semula banyak di jalan-jalan lebih dikuatkan di tingkat RT/RW. "Kemudian nanti juga ada yang namanya kawasan industri, pasar tangguh," kata perwira tinggi Polri berpangkat bintang dua tersebut.  Selain itu, Fadil memastikan personel polisi akan intens melakukan patroli guna memastikan protokol kesehatan benar-benar diterapkan oleh semua pihak. Operasi pendisiplinan ini dikomandani Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, dan Wakilnya adalah Kapolda Jatim. "Pendisiplinan ini untuk mengingatkan masyarakat agar tetap mempraktikkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik. Nanti juga ada patroli, tapi kami imbau, persuasif, edukatif, humanis, dan solutif," ujarnya.  Menurut dia, protokol kesehatan perlu tetap diterapkan agar masyarakat produktif dan sehat selama pandemik korona (Covid-19) belum selesai. "Kalaupun ada penegakan hukum, itu menjadi instrumen yang terakhir dan penegakan hukumnya harus solutif, karena ini kan bukan pelanggaran pidana tapi perilaku untuk hidup sehat. Jadi, harus solutif karena orang kan cari makan, jadi harus humanis dan solutif," tuturnya.  Tiga daerah di Surabaya Raya sepakat untuk tidak memperpanjang PSBB dan memutuskan menjalankan masa transisi selama 14 hari mendatang menuju normal baru. (*)

Polda Jatim Siagakan 1.600 personel di Masa Transisi Surabaya Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Mall-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Petugas saat memasang tanda jaga jarak aman di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Rabu (3/6/2020). Pengelola pusat perbelanjaan mau membuka lagi Mal jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir. namun, hingga kini Pemprov DKI Jakarta masih belum mem" width="100%">
<figcaption>Petugas saat memasang tanda jaga jarak aman di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Rabu (3/6/2020). Pengelola pusat perbelanjaan mau membuka lagi Mal jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir. namun, hingga kini Pemprov DKI Jakarta masih belum mem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk kali ketiga, pertambahan kasus positif Covid-19 nyaris menyentuh angka 1.000. Pada periode 5 hingga 6 Juni 2020, angka pasien terkonfirmasi positif mencapai 993.  Jumlah tersebut memecahkan rekor tertinggi pertumbuhan kasus pada 21 Mei dengan kenaikan kasus positif 973 orang. Setelah itu, peningkatan kasus positif yang juga tinggi tercatat pada Sabtu (23/5), yakni sebanyak 949 orang.  Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, dengan pertambahan tersebut, saat ini total kasus positif virus korona baru secara nasional menjadi 30.514. ”Kenaikan tertinggi pada hari ini (kemarin, Red) kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur sebanyak 286 kasus,” katanya kemarin (6/6).  Meski, lanjut dia, pada saat yang sama Jawa Timur juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 154 orang.  Setelah Jatim, daerah dengan pertambahan kasus positif tertinggi kemarin adalah DKI Jakarta, yakni 104 orang.  Disusul Papua (87), Sulawesi Utara (79), dan Sumatera Utara (68).  Untuk DKI Jakarta, pertambahan kasus berasal dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif terhadap kontak positif Covid-19. ”Ditambah lagi dengan pekerja migran Indonesia yang masuk melalui (Bandara) Soekarno-Hatta ,” jelas Yuri, sapaan Achmad Yurianto.  Selain pertambahan kasus positif Covid-19, Yuri mengumumkan adanya peningkatan pasien sembuh menjadi 9.907 orang setelah ada tambahan 464 orang. Kasus meninggal bertambah 31 orang. Dengan demikian, totalnya menjadi 1.801 orang.  Akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan 394.068 spesimen dengan menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) di 103 laboratorium, tes cepat molekuler (TCM) di 67 laboratorium, serta laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 192 lab. Secara keseluruhan, 264.740 orang telah diperiksa dengan hasil secara kumulatif 30.514 positif dan 234.226 negatif.  Di sisi lain, meski pertambahan kasus positif mencetak rekor, Yuri mengatakan bahwa peningkatan jumlah pasien sembuh pada hari yang sama cukup menggembirakan. Berdasar data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sejumlah wilayah mencatat jumlah pasien sembuh melampaui kasus terkonfirmasi positif.  Di Banten, misalnya, ada 36 kasus baru dan 41 sembuh. Kemudian, Kalimantan Barat 15 pasien sembuh dan 10 kasus baru. ”Di Kalimantan Timur ada 10 kasus baru, tapi dilaporkan ada yang sembuh 22 orang,” beber Yuri.  Lalu, Kepulauan Riau yang terdapat tambahan 4 kasus baru dan 12 kasus pasien sembuh, Kalimantan Utara 1 kasus baru dan 12 pasien sembuh, serta Bengkulu yang tidak ada tambahan kasus positif, tapi ada 12 pasien yang sembuh.  Sementara itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengoordinasikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kecepatan tes PCR sebanyak 20 ribu per hari sesuai permintaan Presiden Jokowi. Menko PMK Muhadjir Effendy optimistis target yang dicanangkan presiden bisa segera tercapai. Bahkan, kata dia, saat ini perlu dipatok target yang lebih tinggi, yakni 30.000 per hari.  ”Kalau kita lihat, mencapai 20.000 tidak begitu sulit ya. Karena per tanggal 6 itu sudah tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan. Saya kira bukan hal mustahil,” tuturnya.  KLB di Solo Berakhir  Setelah diperpanjang sebanyak tiga kali, status kejadian luar biasa (KLB) Covid-19 di Solo resmi berakhir hari ini (7/6). Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surakarta Ahyani menyatakan, Pemkot Surakarta memastikan tidak akan memperpanjang status KLB.  ”Kalau dilihat dari istilahnya, memang KLB berakhir besok (Minggu, 7/6). Tapi, kondisi KLB-nya masih terjadi. Hanya, istilah yang digunakan bukan KLB, melainkan bencana nasional nonalam sesuai ketentuan pemerintah pusat,” terang Ahyani sebagaimana dilansir dari Radar Solo kemarin.  Ketentuan status bencana nasional nonalam itu mengacu Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam penanganan Covid-19, daerah diminta menyiapkan sarana dan prasarana (sarpras) protokol kesehatan di semua aspek. ”Pemkot akan mengikuti regulasi yang dibuat pemerintah pusat berkaitan dengan penanganan Covid-19 sebagai persiapan new normal,” jelas dia.  Bagaimana status Kota Solo per 8 Juni? Ahyani memastikan bahwa kondisi tetap darurat bencana. Karena itu, upaya pembatasan dan pengaturan kegiatan dari segala aspek bakal dirumuskan. ”Ya, bisa dibilang Senin (8/6) mulai new normal. Masyarakat bisa menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang umum sama seperti saat KLB. Untuk detailnya nanti disosialisasikan saat aturan yang baru rampung digodok,” papar Ahyani yang juga menjabat sekretaris daerah Kota Surakarta.  Pemkot, imbuh Ahyani, sedang mempersiapkan peraturan wali kota (perwali) yang berkaitan dengan aturan protokol kesehatan new normal. Dalam perwali itu akan ada sanksi tegas bagi warga yang lalai dan tidak patuh protokol kesehatan.  ”(New normal) penyesuaian dulu, sembari kami pantau pelaksanaan di lapangan. Jika perwalinya sudah siap, segera diterapkan,” tandasnya. ”Jadi, walau new normal, tetap harus waspada dan patuh protokol kesehatan,” imbuh Ahyani.  Masa Transisi di DKI Jakarta  Pemprov DKI Jakarta mulai mengatur kebijakan PSBB pada masa transisi. Sebagai landasan hukum masa transisi tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Masa transisi mulai berlangsung Jumat (5/6).  Dalam regulasi itu, untuk pengendalian moda transportasi, pada pasal 17 ayat 2 disebutkan, kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada pengawasan lalu lintas.  ”Saat ini sampai satu pekan masa transisi, ganjil genap belum berlaku. Satu minggu pertama masa transisi kami evaluasi dulu terhadap situasi dan kondisi lalin,” terang Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo.  Setelah evaluasi itu, pihaknya baru akan menyampaikan kepada gubernur DKI implementasi ganjil genap yang akan dilaksanakan di Jakarta. Menurut Syafrin, ada banyak hal yang harus dievaluasi soal rencana implementasi kebijakan pencegahan persebaran Covid-19 tersebut. Misalnya ruas jalan untuk penerapan ganjil genap.  Sebelum Covid-19, implementasi ganjil genap dilaksanakan di 25 ruas jalan di Jakarta. ”Ini belum ruas jalannya. Tentu akan ada perubahan karena situasi dan kondisi untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Juga harus kami lihat satu per satu wilayah Jakarta,” ujarnya.  Selain evaluasi ruas jalan, ketersediaan angkutan umum tidak luput dari perhatian untuk penerapan kebijakan ganjil genap tersebut. ”Angkutan umum juga akan kami evaluasi selama satu minggu pelaksanaan masa transisi PSBB menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif ini. Itu perlu kami kaji secara komprehensif. Hasilnya seperti apa, kita tunggu satu minggu ini,” terangnya.  Lebih lanjut, untuk masa transisi, Syafrin mengakui bahwa Pemprov DKI memutuskan bahwa semua ruas jalan akan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari. Karena itu, pihaknya akan memperkuat jalur sepeda yang sudah ada saat ini.  ”Kami akan perkuat penjagaan jalur sepeda agar menjadi prioritas. Jadi, secara otomatis, kalau ada pelanggar di sana, akan kami tertibkan,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Di Balik Melonjaknya Kasus Positif yang Nyaris Tembus Seribu Sehari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/20200506_133240-1.jpg" alt="Wali Kota Padang Mahyeldi. Ikhwan Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Padang Mahyeldi. Ikhwan Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Padang memutuskan pemberlakuan masa transisi selama sepekan 8 hingga 13 Juli, usai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar tahap III yang berakhir 7 Juni.  ”Setelah PSBB tahap III berakhir, kami memutuskan belum masuk pada era normal baru dan melakukan masa transisi untuk melakukan sosialisasi secara masif Perwako tentang pola hidup baru,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi seperti dilansir dari Antara di Padang pada Minggu (7/6).  Menurut Mahyeldi, pihaknya telah menyusun Perwako Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat pada masa transisi. Dalam Perwako diatur tata cara pencegahan dan pengendalian penularan virus korona. Terutama dalam berkegiatan masyarakat di sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi, maupun pelayanan publik.  ”Perwako ini mengajak semua masyarakat untuk menaati aturan, terutama aturan protokol kesehatan Covid-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan meningkatkan imun tubuh,” terang Mahyeldi.  Protokol diterapkan di sekolah atau lembaga pendidikan, di tempat kerja industri, tempat ibadah, fasilitas umum, transportasi, saat melakukan perjalanan dinas atau bisnis, di rumah, serta saat berkegiatan sosial dan budaya. ”Kita belum bisa cepat memasuki era normal baru karena Padang masih zona kuning,” ujar Mahyeldi.  Menurut dia, Padang termasuk dalam 139 kabupaten/kota di Indonesia yang berstatus zona kuning penularan Covid-19. Disebut zona kuning karena daerah tersebut berisiko rendah penularan Covid-19 dan terjadi beberapa kasus penularan lokal, tetapi tanpa kelompok penularan komunitas. Daerah tersebut juga dianggap mampu menerapkan protokol kesehatan termasuk mengidentifikasi kontak dari kasus yang dikonfirmasi, melakukan pengujian, pemantauan, maupun isolasi mandiri.  Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, pemberlakuan normal baru dalam rangka menghadapi Covid-19 akan mulai dilaksanakan di provinsi itu pada 8 Juni seiring berakhirnya PSBB tahap III pada 7 Juni. ”Normal baru atau tatanan baru merupakan pola kehidupan baru yang produktif sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari mulai dari bekerja, sekolah, beribadah dengan menggunakan prinsip aman Covid-19,” kata Irwan.  Menurut dia, kata kunci dalam penerapan normal baru adalah disiplin semua pihak tanpa kecuali untuk mengikuti protokol kesehatan terkait Covid-19.  ”Apa saja? Pakai masker, saat bertemu orang berjarak secara fisik, cuci tangan, mengurangi pertemuan langsung,” ujar Irwan.  Irwan menambahkan, sampai saat ini, belum ada kejelasan dari para pakar dan WHO kapan vaksin Covid-19 akan ditemukan dan setidaknya butuh waktu hingga dua tahun sehingga kehidupan masyarakat tidak mungkin terus menerus berada di rumah. ”Menunggu berhenti Covid-19 tidak mungkin. Karena itu, masuk ke normal baru adalah suatu keniscayaan,” tutur Irwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7EEoSUevI78  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JZUvjjQPtvU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FWhHuNnfa9U

Usai PSBB Tahap III, Padang Tetapkan Masa Transisi pada 8–13 Juni

masa transisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masa transisi

Berita Terkini