<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/IMG-20240824-WA0009-1424319209.jpg" alt="Anies Baswedan mengunjungi DPD PDIP Jakarta pada Sabtu (24/8). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan mengunjungi DPD PDIP Jakarta pada Sabtu (24/8). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anies Baswedan menyambangi DPD partai PDIP Jakarta pada Sabtu (24/8). Kedatangan Anies mengunjungi salah satu markas partai bergambar Banteng itu salah satunya adalah untuk membahas Pilkada Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diamini oleh Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu. Masinton menyebut bahwa kedatangan Anies Baswedan ke DPD PDIP untuk membangun komunikasi dan menyamakan frekuensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentunya satu diantaranya ya, yang nanti DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan pak Anies. Nah nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD PDIP Jakarta ke DPP," kata Masinton kepada wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015012945/5-shio-ini-kegigihannya-membawa-berkah-positif-terhadap-kondisi-finansial">5 Shio Ini Kegigihannya Membawa Berkah Positif terhadap Kondisi Finansial!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai PDIP Hasto Kristiyanto bilang kalau peluang partainya mengusung Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 ini memang terbuka. Namun tentunya, dengan .empertimbangkan berbagai hal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kunjungan Anies Baswedan ke DPD PDIP Jakarta Sabtu (24/8) ini, Masinton menyebut kalau masih perlu dibangun komunikasi untuk menyamakan frekuensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentunya membangun komunikasi ya. Komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, persepsi, ya terus kemudian mendiskusikan tentang PDIP, ideologi, platform perjuangan program dan lain sebagainya. Seperti yang kemarin sudah disampikan oleh mas Hasto, pak sekjen kami," terang Masinton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015012913/karier-melejit-5-shio-ini-cuannya-meluap-luap-karena-bakat-marketing">Karier Melejit! 5 Shio Ini Cuannya Meluap-luap karena Bakat Marketing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Masinton menyebut kalau kunjungan Anies Baswedan ke DPD PDIP Jakarta juga sudah diketahui Megawati selaku Ketua Umum PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentunya pasti dilaporkan ke DPP lah," tegas Masinton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta pada Sabtu (24/8). Berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, Anies Baswedan datang ke DPD PDIP Jakarta ditemani Sahrin Hamid dan Tom Lembong.</div>

. Kedatangan Anies mengunjungi salah satu markas partai bergambar Banteng itu salah satunya adalah untuk membahas Pilkada Jakarta.

Anies Baswedan Sambangi DPD PDIP Jakarta, Masinton Amini Bahas Pilkada Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kata-masinton-kehadiran-psi-di-koalisi-jokowi-tak-pernah-dianggap_m_.jpg" alt="Politikus PDIP Masinton Pasaribu menginginkan pemeriksaan sembilan orang hakim konstitusi digelar secara terbuka." width="100%">
<figcaption>Politikus PDIP Masinton Pasaribu menginginkan pemeriksaan sembilan orang hakim konstitusi digelar secara terbuka.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu merespons pelaporan terhadap dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh Advokat Lingkar Nusantara (LISAN). Masinton menilai, menilai pelaporan tersebut salah alamat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salah alamat!," kata Masinton kepada wartawan, Jumat (3/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi XI DPR RI ini lantas merinci pasal-pasal yang menjadi hak konstitusional seorang anggota dewan dalam menggunakan hak-haknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013216015/fitur-i-talk-di-dfsk-glory-i-auto-ada-100-perintah-lebih-yang-bisa-dikerjakan"> Fitur i-Talk di DFSK Glory i-Auto Ada 100 Perintah Lebih yang Bisa Dikerjakan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 20A disebutkan bahwa (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(3) Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undangundang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional DPR RI yang prosedurnya diusulkan oleh Anggota DPR RI," tegas Masinton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Masinton Pasaribu dilaporkan Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) ke MKD DPR RI atas tuduhan pelanggaran kode etik. Mereka menyebut, Masinton melakukan pelanggaran etik saat mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa lalu (31/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masinton dinilai memberikan pernyataan yang melanggar etik lewat usulan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia minimal capres-cawapres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu merespons pelaporan terhadap dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Dilaporkan ke MKD DPR Usai Ajukan Hak Angket MK, Masinton: Salah Alamat! 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mpr-nu-dan-muhammadiyah-pemilik-saham-terbesar-bangsa-ini_m_.jpg" alt="Anggota MPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu bersama Juru bicara PBNU Nabil Haroen saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Merawat Kebhinnekaan Indonesia” di Press Room DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Anggota MPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu bersama Juru bicara PBNU Nabil Haroen saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Merawat Kebhinnekaan Indonesia” di Press Room DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota MPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan, bangsa Indonesia lahir dari konsensus bersama. Dalam sejarahnya baik NU dan Muhammadiyah menjadi bagian dari pemilik saham terbesar bangsa ini. Termasuk elemen masyarakat lainnya.</p><br /> <p>&ldquo;Sejak awal negara kita dirancang untuk semua, suku, adat istiadat, agama dan keyakinan yang berbeda. Karena itu sesungguhnya kita tidak mengenal warga negara kelas dua. Karena semua memiliki kedudukan sama,&rdquo; kata Masinton dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema &ldquo;Merawat Kebhinnekaan Indonesia&rdquo; di Press Room DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/3).</p><br /> <p>Menurut Masinton, NU dan Muhammadiyah punya kewajiban menjaga bangsa dan negara ini langgeng dengan prinsip kebangsaan, yaitu negara untuk semua meskipun memiliki latarbelakang yang berbeda. Pasalnya, dalam merawat kebhinnekaan bangsa ini tentu ada saja upaya sekelompok kecil yang ingin bangsa ini pecah.</p><br /> <p>&ldquo;Gerakan itu bukan tidak ada, meski kecil tetap harus diwaspadai. Misalnya, kasus bom bunuh diri, dan gerakan radikal lainnya,&rdquo; ucapnya.</p><br /> <p>Karena itu, Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia harus menjaga Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai persatuan.</p><br /> <p>Sementara itu juru bicara PBNU, Nabil Haroen juga mensinyalir akhir-akhir ini ada upaya yang dilakukan segelintir orang untuk membuat polarisasi di negeri ini. Tidak hanya saat Pemilu Presiden (Pilpres). Tapi sudah ada sebelumnya. Mereka ingin memecahbelah dan mengkotak-kotakan sehingga terjadi benturan-benturan di masyarakat.&nbsp;</p><br /> <p>Karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) akan selalu dan terus berjuang dalam menjaga NKRI. Sebab, dari awal sejarahnya NU sudah berkomitmen, terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. &ldquo;Sampai kapan pun NU dan badan-badan di bawahnya akan selalu menjaga kebhinnekaan Indonesia,&rdquo; tuturnya.</p><br /> <p>Dalam Diskusi kerjasama MPR dan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini juga hadir Pengamat politik Pangi Syarwi Pangi. Menurutnya, dalam hal kebhinnekaan, sebetulnyta kita tidak perlu mengajarkan orang Indonesia tentang toleransi. Karena baik NU maupun Muhammadiyah itu sudah clear tentang pluralisme, kebhinnekaan, dan keIndonesiaan.</p><br /> <p>"Kalau kita ajarkan ormas itu tentang toleransi keberagamaan, kita jadi mundur lagi," ujarnya.&nbsp;</p>

MPR: NU dan Muhammadiyah Pemilik Saham Terbesar Bangsa Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/mantan-jubir-gus-dur-kpk-terlalu-sering-menghukum-orang-lewat-opini_m_155830.jpeg" alt="Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi" width="100%">
<figcaption>Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai aksi legislator PDIP Masinton Pasaribu di&nbsp;kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/9) lalu, dinilia sebagai bentuk perlawanan pada kezaliman institusi yang sangat powerfull.</p><br /> <p>Sebelumnya aksi solo Masinton yang merupakan Wakil Ketua Pansus Angket KPK itu diniali banyak pihak cukup kontroversial.</p><br /> <p>Adhie menuturkan, aksi Masinton dengan aksi serupa yang pernah dilakukan seorang demonstran di lapangan Tian An Men, Beijing, awal Juni 1989.</p><br /> <p>"Ketika itu si demonstran seorang diri menghadang pasukan kendaraan lapis baja yang hendak menyerbu para demonstran (mahasiswa), kemudian gambar adegan ini menjadi ikon sejarah tragedi&nbsp; berdarah di China," katanya.</p><br /> <p>Adhie menganggap wajar Masinton melakukan aksi spektakuler yang bisa saja mencelakakan dirinya. Karena dia telah menjadi korban trial by opinion petinggi KPK.</p><br /> <p>Adhie mencatat, paling tidak sudah tiga kali Masinton divonis bersalah dengan opini yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Pertama, didakwa Novel Baswedan seolah-olah bersama enam rekannya di Komisi III DPR melakukan kejahatan mengancam Miryam untuk mencabut BAP.</p><br /> <p>Kedua, lanjut Adhie, Masinton juga &lsquo;didakwa&rsquo; bersekongkol dengan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman.</p><br /> <p>"Tapi paling sangar yang terakhir karena diucapkan langsung oleh pimpinan KPK, Masinton akan dikenakan pasal menjegal atau merintangi proses penegakan hukum (obstruction of justice) terhadap koruptor," sambung dia.</p><br /> <p>Jubir presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini menenggarai sudah sangat sering KPK menghukum orang dengan opini, sehingga di mata publik orang tersebut sudah dianggap &ldquo;terpidana&rdquo; tanpa proses peradilan.&nbsp;</p><br /> <p>Namun parahnya tidak ada lanjutan langkah hukum, KPK tak pernah melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap pihak-pihak yang sudah terlanjur divonis tersebut.</p><br /> <p>Adhie memberi contoh. Pada akhir Juli 2014 pimpinan KPK dengan lantang mengatakan akan segera memanggil mantan Presiden dan Ketua Umum PDI Perjungan Megawati Soekarnoputri dalam kaitan skandal korupsi SKL BLBI.&nbsp;</p><br /> <p>Bahkan sesumbar tidak takut meskipun Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan terpilih sebagai presiden.</p><br /> <p>Tapi sampai detik ini, Megawati tidak pernah dipanggil dan tidak ada penjelasan apa pun dari pimpinan KPK, padahal publik sudah terlanjur berspekulasi negatif.</p><br /> <p>Hal yang sama juga dialami Mantan Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais. Tanpa konfirmasi dan pendalaman yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, nama tokoh reformasi ini disebut begitu saja dalam BAP terdakwa korupsi yang diungkap di persidangan Tipikor.</p><br /> <p>Demikian pula Rizal Ramli, yang dipanggil untuk dimintai pandangannya sebagai saksi ahli dalam kaitan SKL BLBI. Tapi cara pemanggilannya disamakan seperti memanggil saksi yang bisa berubah menjadi tersangka.&nbsp;</p><br /> <p>Sehingga tak heran bila banyak yang berspekulasi Rizal Ramli terlibat skandal korupsi SKL BLBI, apalagi yang bersangkutan pernah menjabat Menko Ekonomi di era Gus Dur.</p><br /> <p>Adhie melihat pimpinan dan jajaran KPK memang kurang memahami etika hukum. Tidak bisa memilah-milah mana yang bisa dipublikasikan dan mana yang secara etika hukum haram disampaikan ke publik.</p><br /> <p>"Padahal sebagai institusi hukum, apalagi khusus tindak pidana korupsi yang sangat dibenci masyarakat, setiap nama yang keluar dari mulut pejabat KPK niscaya akan dianggap publik sebagai koruptor,&rdquo; tegasnya.</p><br /> <p>Karena itu, dirinya berharap dengan adaya pansus ini, maka bisa dirumuskan cara untuk meminimalisir kesalahan mekanisme di KPK, serta menjamin tegaknya dan dipatuhinya etika (penegakkan) hukum.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Agar tidak terjadi lagi abuse of power di lembaga anti-rasuah ini,&rdquo; pungkas Adhie Massardi</p><br /> <p></p><br /> <p></p>

Mantan Jubir Gus Dur: KPK Terlalu Sering Menghukum Orang Lewat Opini

masinton

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masinton

Berita Terkini

Anies Baswedan Sambangi DPD PDIP Jakarta, Masinton Amini Bahas Pilkada Jakarta

Dilaporkan ke MKD DPR Usai Ajukan Hak Angket MK, Masinton: Salah Alamat!

MPR: NU dan Muhammadiyah Pemilik Saham Terbesar Bangsa Ini

Mantan Jubir Gus Dur: KPK Terlalu Sering Menghukum Orang Lewat Opini

Download Aplikasi JawaPos.com