<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/WhatsApp-Image-2024-02-19-at-142836-1051844727.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka lokakarya Perlingkupan Awal Green Cities and Infrastructure Program di Four Points by Sheraton Surabaya, Jumat (15/3). Dalam acara itu, dibahas tentang rencana peningkatan transportasi umum. Pj Gubernur Adhy mendukung penuh rencana feasibility study (FS) untuk mass rapid transit (MRT) system di Surabaya yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Inggris. Hal itu sangat penting sebagai langkah awal untuk mewujudkan moda transportasi massal yang lebih layak lagi. Peningkatan transportasi umum, lanjut Adhy, merupakan kebutuhan pelayanan publik yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan. &rdquo;Jadi pembangunan angkutan umum massal di enam Kota Metropolitan Indonesia memang menjadi salah satu target pembangunan nasional. Kita sudah punya perencanaan, tinggal detailnya saja,&rdquo; ujar Adhy Karyono. &rdquo;Surabaya sebagai salah satu dari enam Kota Metropolitan yang memang sudah seharusnya membenahi transportasi publik. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dan kita perlu mengejar ketertinggalan,&rdquo; tambah Adhy. Transportasi publik yang dimaksud Pj Gubernur Adhy adalah MRT yang sebelumnya telah dilakukan kajian Pra FS oleh JICA. Lalu, pada Desember 2023, Pemerintah Inggris berkomitmen untuk membantu melanjutkan kajian FS tersebut. Nanti, sambung Adhy, studi kelayakan MRT Surabaya dilakukan konsultan Inggris, Mott Macdonald Ltd dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang dimulai pada Januari hingga Desember. &rdquo;Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik keberlanjutan kajian FS implementasi MRT di Surabaya dan akan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyusunan kajian tersebut,&rdquo; ungkap Adhy Karyono. Surabaya menjadi salah satu dari prioritas kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik&ndash;Bangkalan &ndash;Mojokerto&ndash;Surabaya&ndash;Sidoarjo&ndash;Lamongan) yang disusun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibantu Bappenas. Sehingga, sebut Adhy, peningkatan moda transportasi di Surabaya akan berimbas baik pada wilayah aglomerasi. Akan mengoptimalkan mobilisasi daerah sekitar. &rdquo;Mudah-mudahan teman-teman dari perencanaan dan penyangga kabupaten/kota punya persepsi yang sama. Karena ini aglomerasi, semua bisa tersentuh dengan pembangunan di Surabaya. Karena harus ada perubahan yang bisa konek semua area,&rdquo; terang Adhy. Sementara itu, rencana pengembangan kereta api di Surabaya Metropolitan Area meliputi pembangunan jalur ganda Mojokerto &ndash; sepanjang pada 2021 &ndash; 2024, Surabaya Regional Railway Line (SRRL) double track Fase 1A Gubeng &ndash; Sidoarjo pada 2025-2027, Autonomous Rail Rapid Transit (ART), serta Mass Rapid Transit (MRT). Secara spesifik, proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) double track akan berjalan pada 2025 hingga 2027. Biaya pengerjaannya bekerja sama dengan Pemerintah Jerman.

Pj Gubernur Adhy Karyono dukung penuh rencana feasibility study (FS) untuk mass rapid transit (MRT) system di Surabaya

Bakal Seperti Jakarta, Surabaya Direncanakan Ada MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/wira-wiri-2-255545007.png" alt="TUNGGU PENUMPANG: Wirawiri Suroboyo parkir di Kebun Raya Mangrove (KRM) beberapa waktu lalu. Dari hasil kajian, feeder diminati warga." width="100%">
<figcaption>TUNGGU PENUMPANG: Wirawiri Suroboyo parkir di Kebun Raya Mangrove (KRM) beberapa waktu lalu. Dari hasil kajian, feeder diminati warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemkot Surabaya menghapus rencana pembangunan mass rapid transit (MRT). Sebab, dari hasil kajian para ahli transportasi, pembangunan MRT dinilai tidak akan menuntaskan masalah kemacetan di Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, berdasar kajian para ahli, pembangunan MRT bukan solusi tepat dalam menuntaskan kemacetan. Justru akan menambah persoalan baru. &rdquo;Ketika kami membangun MRT, kalau hanya di dalam kota saja, selesai. Pertama, tidak akan pernah balik modal. Kedua, sing munggah yo gak onok,&rdquo; paparnya kemarin (19/10). Menurut Eri, kepadatan di Surabaya dipicu mobilisasi masyarakat dari wilayah aglomerasi. Mulai dari Sidoarjo, Gresik, hingga Lamongan. Itu terlihat saat jam masuk dan pulang kerja. Oleh sebab itu, pembangunan MRT akan dikerjakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Polanya sama seperti kawasan Jabotabek. &rdquo;Karena di Surabaya ini jumlah kendaraan dan warga masih tertampung dengan jumlah ruas jalannya,&rdquo; kata Eri. Pada RAPBD 2024, pemkot berfokus pada penambahan feeder Wirawiri Suroboyo dan Suroboyo Bus. Dua moda transportasi itu, kata Eri, efektif menekan kemacetan dan bisa menjangkau hingga kawasan permukiman. &rdquo;Suroboyo Bus dan Wirawiri Suroboyo tetap (ditambah, Red). Tapi, bukan MRT ya,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, komisi C dan Fraksi PSI menyoroti minimnya anggaran transportasi publik di RAPBD 2024. Anggota Komisi C DPRD Surabaya William Wirakusuma mengatakan, perhatian pemkot terhadap permasalahan kemacetan dan sarana transportasi umum dinilai belum maksimal. Itu terlihat dari postur APBD untuk transportasi publik. Tahun depan, misalnya, dalam RAPBD 2024, transportasi publik hanya mendapatkan anggaran Rp 80 miliar. Ketua Fraksi PSI Tjujuk Supariono meminta pemkot untuk terus menggalakkan transportasi publik. Dengan begitu, diharapkan pengguna kendaraan pribadi akan berkurang. Sehingga secara langsung akan berdampak pada pengurangan angka kemacetan dan polusi kendaraan. &rdquo;Kendaraan umum kan juga lebih terjangkau dan murah,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gal/mar/c6/aph)

Pemkot Surabaya menghapus rencana pembangunan mass rapid transit (MRT). Sebab, dari hasil kajian tidak akan menuntaskan masalah kemacetan.

Bukan Solusi Atasi Kemacetan, Pemkot Surabaya Urung Bangun MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/pasted-image-0-1959174005.png" alt="Rangkaian gerbong Lintas Rel Terpadu (LRT) memasuki Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (6/7/2023) (ANTARA/Rivan Awal Lingga)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian gerbong Lintas Rel Terpadu (LRT) memasuki Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (6/7/2023) (ANTARA/Rivan Awal Lingga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kehidupan masyarakat Ibu Kota tak lepas dari kemacetan saat berkendara. Karena itu, pemerintah menyiapkan solusi jitu untuk mengurai masalah tersebut. Dikutip Jawapos.com dari laman resmi dephub.go.id, Dishub DKI Jakarta mengeluarkan berbagai jenis moda transportasi publik yang saat ini mengalami kemajuan. Sebut saja KRL Commuter Line, MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu), dan yang terbaru adalah Light Rail Transit (LRT). Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimisme dengan beroperasinya LRT. Akomodasi publik itu akan mampu mengurai kemacetan di Jakarta, terlebih setelah mendengar penjelasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi perihal kapasitas LRT. LRT akan mampu mengangkut 500.000 penumpang per hari. Jika digabung dengan penumpang KRL Communer, kapasitasnya mampu menampung sebanyak 1,2 juta orang per hari. Total, daya angkut kedua jenis kereta tersebut mampu membawa 1,7 juta penumpang per hari. &ldquo;Rencana besarnya pembangunan LRT ini memang untuk mengatasi kemacetan di Tol Jakarta Cikampek dan Tol Jagorawi,&rdquo; ujar Menhub Budi Karya. Diharapkan dalam uji coba operasional, LRT telah memiliki ketepatan waktu yang akurat terkait tenggat waktu antarkereta LRT - setiap 3 menit, ada yang berangkat dan tiba di setiap stasiun pemberhentian. &ldquo;Komunikasi antarkereta harus benar-benar diperhatikan, sampai di stasiun pemberhentian harus pas waktunya antara kedatangan, menaik-turunkan penumpang dengan jadwal keberangkatan," pungkasnya. Selain itu, dengan beroperasinya LRT, pihaknya juga berharap masyarakat mau berkontribusi langsung terhadap berkurangnya penumpukan kendaraan pribadi di jalanan yang menyebabkan kemacetan parah. Intinya, LRT dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas moda transportasi modern, cepat, aman, nyaman, serta murah untuk bermobilitas di Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Kehidupan masyarakat Ibu Kota tak lepas dari kemacetan saat berkendara. Karena itu, pemerintah menyiapkan solusi jitu untuk mengurai masalah

Komentar Menteri Perhubungan Budi Karya Terkait LRT Dapat Mengatasi Kemacetan Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221102-WA0026_3.jpg" alt="Wali Kota Bandung Yana Mulyana memimpin diskusi penanganan kemacetan di Kota Bandung, Rabu (2/11). Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Yana Mulyana memimpin diskusi penanganan kemacetan di Kota Bandung, Rabu (2/11). Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Bandung menyatakan, pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) masuk dalam rencana jangka panjang pemkot dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, permasalahan kemacetan menjadi keniscayaan. Sebab, jumlah orang yang beraktivitas di Kota Bandung pada siang hari lebih banyak dari jumlah penduduk yang tercatat. ”Siang hari, jumlah penduduk mencapai 3,7 juta jiwa. Sedangkan malam hari mencapai 2,5 juta. Tentunya daya dukung jalan perlu ditambah seiring penggunaan kendaraan baru yang kian banyak,” kata Yana seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (2/11). Menurut dia, Pemkot Bandung telah berupaya mendorong penggunaan transportasi publik untuk terintegrasi agar bisa mengurai kemacetan dalam jangka menengah hingga panjang. Salah satunya yakni MRT dan LRT. ”Koridor utara-selatan MRT dari Babakan Siliwangi-Stasiun Leuwipanjang sudah selesai. Kami berharap akhir 2022 atau awal 2023 sudah ada proses lelang di provinsi karena ini bantuan dari pusat dan provinsi,” ujar Yana. Dia menjelaskan, untuk rencana jangka pendek, Pemkot Bandung bersama kepolisian telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas.  Pemkot Bandung mendorong adanya bus bagi para ASN guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. ”Semoga ini bisa mengurangi kepadatan juga karena rata-rata kemacetan itu di pagi dan sore hari,” tutur Yana. Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan, sejumlah rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan itu seperti di Jalan Sukajadi dan Cipaganti. ”Baru-baru ini kita lakukan juga di Jalan Sukabumi. Lalu, dengan adanya flyover Kopo yang baru juga membantu mengurai kemacetan di kawasan sekitar Jalan Kopo, Leuwipanjang, Cibaduyut, sampai ke Moh Toha,” terang Dadang.

Pemkot Bandung Sebut MRT Masuk Rencana Jangka Panjang Atasi Kemacetan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penyebab-cuma-telkomsel-yang-bisa-diakses-di-halte-bawah-tanah-mrt_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta atau Ratangga segera beroperasi pada Minggu (24/3). JawaPos.com sudah dua kali mencoba MRT Jakarta fase satu yakni rute Bundaran HI-Lebak Bulus. Sepanjang rute tersebut, ada beberapa halte yang berada di bawah tanah alias underground.  Diantaranya Halte Bundaran HI, Halte Dukuh Atas, Halte Setiabudi, Halte Bendungan Hilir, Halte Istora, dan Halte Sisimangaraja. Hanya sinyal Telkomsel yang masih bisa digunakan di halte-halte tersebut, sedangkan provider lainnya tidak bisa. Kenapa ya?  “Ada yang sudah masuk sampai underground tapi memang belum semua operator,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat menjajal MRT Jakarta.  Dijelaskan Rudiantara, hal ini adalah business to business antara MRT dan para operator telepon. Sementara dalam hal ini, lanjut dia, MRT menunjuk pihak ketiga.  “Makanya saya bicara dengan MRT soal ini. Kalau bisa sih, namanya untuk pelayanan publik tidak harus komersial sekali,” terangnya.  Asal tahu saja, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019 mendatang, kereta ini nantinya akan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Dengan begitu, diharapkan dapat mengubah pola mobilitas masyarakat Ibu Kota yang selama ini lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi agar secara perlahan mulai beralih ke transportasi publik.

Penyebab Cuma Telkomsel yang Bisa Diakses di Halte Bawah Tanah MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dapat-subsidi-pemprov-dki-segini-rencana-tarif-mrt-jakarta_m_.jpg" alt="Kereta MRT saat melaju di jalur layang dekat Blok M Plaza, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kereta MRT saat melaju di jalur layang dekat Blok M Plaza, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengusulkan tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta atau Ratangga Fase I pada kisaran angka Rp 8.500&ndash;Rp10.000. Pengoperasiannya diresmikan Presiden Joko Widodo Maret depan. &ldquo;Pemerintah mengusulkan tarif dengan rute HI ke Lebak Bulus berada di kisaran Rp. 8.500&ndash;Rp. 10.000,&rdquo; kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya saat uji coba MRT beberapa waktu lalu. Tarif MRT adalah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebab berkaitan dengan subsidi.&nbsp; &ldquo;Mereka menghitung komersialnya berapa dan nanti subsidinya berapa, kemudian tarif nett-nya itu ditentukan oleh DKI,&rdquo; terang Menhub. Sebelumya, Wapres Jusuf Kalla menerangkan, transportasi massal publik harus disubsidi untuk menekan biaya operasional. Sehingga tarifnya bisa murah. &ldquo;Ya tidak ada di dunia ini angkutan umum yang tidak disubsidi, kecuali taksi. Angkutan umum massal semuanya&nbsp; itu disubsidi,&rdquo; kata Wapres. Dengan disubsidi, lanjut Wapres, maka rakyat memperoleh keuntungan ekonomis secara langsung. Keuntungan ekonomis, menurut Wapres, akan diperoleh pemerintah dalam jangka panjang. &ldquo;MRT itu kreditnya 40 tahun, saya yakin uang tersebut tahun ini dapat menguntungkan secara bisnis,&rdquo; sambung Wapres. Wapres Jusuf Kalla menilai, MRT Jakarta telah memenuhi modal transportasi yaitu, nyaman, aman dan tepat waktu. Moda transportasi ini, sambung Wapres, juga sangat ramah dengan disabilitas, di haltenya MRT menyediakan toilet khusus disabilitas, blok taktil, ruang kursi roda pada kereta api ke 3 dan 4, serta lantai yang selevel dengan peron dan evalator. Adapun, mengenai pembangunan MRT Jakarta dari Bundaran HI ke Stasiun Kota (Fase IIA), Budi menginformasikan, akan dilakukan Bulan Maret 2019. Sedangkan Stasiun Kota ke Ancol (fase IIB), sambung Menhub, akan dilakukan studi terlebih dahulu agar pembangunan lebih efektif. &ldquo;Untuk tahap ke II bulan depan sudah akan dimulai pembangunan dari HI ke Stasiun kota. Sedangkan Stasiun Kota ke Ancol kita studi, kita harapkan keduanya selesai pada tahun 2024,&rdquo; jelas Menhub.&nbsp;

Dapat Subsidi Pemprov DKI, Segini Rencana Tarif MRT Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/transportasi-umum-terus-dibenahi-gimana-prospek-industri-otomotif_m_204622.jpeg" alt="Ilustrasi perakitan kendaraan kendaraan roda empat merk Honda" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perakitan kendaraan kendaraan roda empat merk Honda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang gencar-gencarnya membenahi transportasi umum. Pembangunan Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) dan peningatan jumlah bus, kereta cepat, dan moda transportasi lainnya gencar dilakukan guna mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum. Pengembangan sejumlah proyek infrastruktur di bidang transportasi ini pada akhirnya diharapkan mengurangi kepadapatan di jalan raya. Lantas, bagaimana dengan prospek perkembangan industri otomotif di Indonesia ke depannya ? Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto mengatakan, hal ini tidak akan berpengaruh ke pertumbuhan otomotif nasional. Sebab, menurutnya, pertumbuhan otomotif dilihat dari sisi lain. "Tidak ada masalah, karena pendapatan per kapita masyarakat Indonesia kan meningkat terus. Kalau pendapatannya cukup tinggi, mereka pasti akan membeli mobil atau kendaraan pribadi," katanya, kepada JawaPos.com, Minggu (15/4). Jongkie menjelaskan, industri otomotif akan terus tumbuh bila pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. Lainnya, masyarakat atau orang akan tetap membeli mobil bila pendapatan per kapitanya meningkat. "Seperti di Jepang yang transportasi umumnya sudah hebat, baik dari bus, LRT, MRT, busway, dan lainnya. Mobil tetap laku dijual di sana. Kenapa? Karena pendapatan masyarakatnya meningkat terus," lanjutnya. Penggunaan mobil akan berkurang bila transportasi umumnya baik. Menurut Jongkie, hal itu sudah pasti. Namun, hal ini tidak menjadikan masyarakat enggan membeli mobil lagi bila transportasi umum sudah bagus. Sebab, pemakaian kendaraan pribadi akan digunakan saat hari sabtu atau minggu (weekend). "Kalau sabtu atau minggu (weekend), masyarakat akan menggunakan kendaraan pribadinya bila ingin bepergian dengan keluarga atau kerabat, baik ke mall, tempat wisata, dan lain-lain. Jadi tidak ada masalah bila transportasi umum semakin diminati," tuturnya. Naiknya pendapatan akan mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan tersiernya, termasuk kendaraan. "Dia akan beli mobil. Kenapa? Karena mereka sudah sanggup. Disaat rumah sudah sanggup dibeli atau disewa, kulkas, tn, motor dan lainnya sudah mampu dimiliki, berikutnya yang akan dibeli itu mobil," katanya. Jadi tidak ada masalah. Industri otomotif tidak akan berpengaruh bila masyarakat pindah ke moda transportasi umum. "Justru bagus, kemacetan akan berkurang," pungkasnya

Transportasi Umum Terus Dibenahi, Gimana Prospek Industri Otomotif?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jakarta-menuju-naik-kelas-dalam-bertransportasi_m_147814.jpeg" alt="Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar" width="100%">
<figcaption>Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dua tahun mendatang Jakarta bakal memiliki moda transportasi massal baru. Moda itu tidak sekadar untuk pilihan baru bagi warga ibu kota untuk melakukan perjalanan, tapi bakal menjadi momentum perubahan baru. Kehadiran mass rapid transit (MRT) saat awal untuk perubahan lifestyle warga kota. Mulai membiasakan meninggalkan kendaraan pribadi untuk perjalanan, menuntut kesabaran dan kepastian waktu. Sejak dibangun pada 2013 lalu, MRT Jakarta kini progres kerjanya sudah hampir 76 persen. Lantas seperti apa pembangunan tulang punggung transportasi massal tersebut? Berikut petikan wawancara wartawan JawaPos.com dengan Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William Sabandar. Sejauh mana progres pekerjaan MRT? Sekarang sudah angka 76 persen. Koridor satu terdiri dari dua lini besar, underground (bawah tanah) dan elevated (layang). Untuk sisi underground 88 persen, yang elevated 68 persen. Totalnya 76 persen. Dengan progres sampai sekarang ini, apakah target operasional MRT akhir tahun 2018 bakal tercapai? Dari awal kontrak itu memang operasional Maret 2019. Konstruksinya akan upayakan selesai pada akhir 2018. Setelah konstruksi selesai akan dilanjutkan persiapan kereta. Kereta datang mulai awal tahun depan (2018). nanti setelah kereta datang akan dilakukan proses integrasi. Sehingga dari Desember 2018 sampai Februari 2019 dilakukan proses ujicoba. Baru Maret kita bisa starting. Seperti apa uji cobanya? Pengoperasian MRT ini nanti bukan di atas kereta. Perjalanan kereta itu akan dikontrol dari Control Room (CR). Kalau kereta tradisional itu kan pakai masinis, ini pakai masinis juga, tetapi pilotnya ada di sana (CR). Fungsinya masinis itu lebih pada untuk membuka pintu dan mengoperasikan kereta kalau ada emergency. Jarak perjalanan kereta ini pendek-pendek. Istilahnya Communicaton-Based Train Control (CBTC) bukan Moving Block System. Kalau di kereta itu moving block, lewat satu bagian, baru ada kereta. Ini harus diintegrasikan jadi sistem komunikasinya dengan sistem lainnya karena ini pakai listrik. Itulah yang dimaksud dengan integrasi. Memastikan seluruh fully system, jadi automatic. Jadi kereta kan berhentinya harus di tempat yang pas, karena kan kontrolnya dari sana (CR) bukan dari sini (kereta). Model rolling stcok apakah sudah sesuai dengan keinginan Pemprov DKI Jakarta selaku owner PT MRT Jakarta? Iya sebenarnya waktu itu secara teknis sudah selesai. Rolling stock kami (MRT Jakarta) memperhitungkan faktor keindahan dan teknis. Kedua aspek itu diakomodir. Model yang didapatkan PT MRT Jakarta nanti merupakan hasil akomodasi masukan dari sdejumlah lembaga termasuk pemerintah daerah tapi tidak mengorbankan faktor-faktir teknis rolling stock. Jadi soal rolling stock sudah final dan tinggal produksi. Sejauh ini kendala dalam pekerjaan MRT apa saja? Untuk seksi elevated, kami memang masih punya masalah pembebasan lahan di jalan Fatmawati. Namun semua itu sudah diatasi sebagian pada tahun lalu (2016). Kami menyisakan beberapa bidang lahan lagi di tahun ini di Stasiun Haji Nawi, yang tinggal menunggu keputusan pengadilan. Kalau itu bisa selesai dieksekusi, maka praktis tidak ada kendala teknis lagi. Itu yang kita jaga betul agar sesuai dengan schedule. Bila MRT nanti telah beroperasi gedung mana saja yg sudah terintegrasi dengan stasiun? Sudah menandatangani MoU untuk properties. Tapi kami sedang menunggu peraturan menteri terkait TOD (Transit Oriented Development) agar nanti bisa terjadi integrasi. Sebab lintasan yang dilewati MRT merupakan kawasan nasional. Tapi kita sudah MoU dan sudah mulai melakukan perencanaan. Bagaimana bentuk MoU-nya? Baru dalam bentuk penukaran informasi. Pihak propertis butuh apa, dan apa yang dibutuhkan MRT. Hal seperti itu masih baru dicatat. Kalau sekarang kan belum di-define begitu. Kan nanti udah itu pendekatannya bisnis. Untuk halte busway yang terintegrasi itu dimana saja? Ada lima, Bundaran HI, Dukuh Atas, Sisingamaharaja, Blok M, dan Lebak Bulus. Nah ke depan kami lihat lagi apakah ada stasiun lain yang bisa terintegrasi. Tapi yang sekarang ini kalau kita lihat jalur yang memungkinkan. Di lima titik itu stasiun transjakarta sudah melekat dengan stasiun MRT. Apa yang bikin bersemangat bahwa ini bisa menjadi solusi bagi Jakarta? Iya (MRT) ini adalah sesuatu yang baru. Kita (publik Jakarta) naik kelas dalam urusan bertransportasi. Ini adalah transportasi massa yang menawarkan ketepatan waktu, kenyamanan. Jadi harapan kita sebenarnya bagaimana masyarakat nantinya bisa memanfaatkan dan mengapresiasi khususnya masyarakat yang selama ini menggunakan transportasi pribadi. Harapan saya ini juga dimanfaatkan untuk investasi yang mahal milik masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia. Harapan saya ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian, teknologi seperti ini juga jangan hanya diadakan di Jakarta, di kota besar juga yang membutuhkan people mover dalam skala yang besar. Ini sudah waktunya. Kita siap untuk berbagi pengalaman.

Jakarta Menuju Naik Kelas Dalam Bertransportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dewan-setuju-tambahan-dana-mrt-nih-nilainya_m_143712.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan merekomendasikan tambahan dana untuk kelanjutan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI). Hal itu sesuai dengan yang diajukan PT MRT Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan, awalnya pihaknya belum memberikan rekomendasi karena belum tahu untuk apa. "Ternyata setelah mengecek lapangan kami merasa harus mendukung program MRT. Saya rasa kita bisa berikan rekomendasi," ujarnya, kemarin (11/7). Menurut Prasetio, rekomendasi tambahan dana ini segera diberikan setelah DPRD DKI Jakarta mendapat penjelasan lengkap mengenai mekanisme tarif penumpang MRT. "Kita harus mendapatkan dulu detailnya seperti apa. Kita akan tanyakan supaya aturan perundang-undangannya jelas ke depannya," katanya. Seperti diketahui, PT MRT sebelumnya memohon surat rekomendasi kepada DPRD DKI untuk penambahan dana fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) sebesar Rp 2,5 triliun dan untuk fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) sebesar Rp 22,5 triliun. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambut positif rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk melihat langsung pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) di Hong Kong. "Bagus, supaya dewan bisa mengetahui sistem MRT yang memang diadopsi dari Hong Kong," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin (11/7). Menurutnya, MRT yang dibangun di Jakarta mengaplikasikan sistem pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) MRT di Hong Kong. Usai kunjungan kerja (kunker) ini, Djarot berharap, pihak DPRD DKI memiliki informasi tambahan untuk memaksimalkan monitoring terhadap MRT di Jakarta. "Dengan cara begitu,bisa mengontrol dan mengawasi pembangunan MRT yang sistemnya direncanakan selesai tahun depan," tandasnya. (wok/yuz/JPG)

Dewan Setuju Tambahan Dana MRT, Nih Nilainya!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mass rapid transit

Berita Terkini