<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso divonis pidana sembilan tahun penjara dan denda Rp 450 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dia divonis bersalah menerima suap dalam kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  "Mengadili, menyatakan Tedakwa Matheus Joko Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis, membacakan amar putusan, Rabu (1/9).  "Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda Rp 450 juta subsidair enam bulan kurungan," imbuhnya.  Selain pidana pokok, Matheus Joko Santoso juga dijatuhkan hukuman berupa uang pengganti sebesar Rp 1.560.000.000. Apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan satu tahun dan enam bulan penjara.  Dalam menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Matheus Joko Santoso yang merupakan mantan anak buah Mensos Juliari Peter Batubara tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.  "Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah Covid-19," ucap Hakim Damis.  Sementara itu, hal yang meringankan dinilai belum pernah dijatuhi hukuman pidana, sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.  Majelis Hakim juga mengabulkan justice collaboratore (JC) kepada Matheus Joko Santoso. Meski membantu Juliari Peter Batubara dalam mengupulkan uang fee sebesar Rp 10 ribu untuk setiap paket bansos, Matheus dipandang bukan pelaku utama.  "Sehingga majelis hakim menyetujui memberikan status JC," tegas Hakim Damis.  Vonis terhadap Matheus Joko Santoso lebih berat dari tuntutan JPU KPK. Matheus Joko Santoso oleh Jaksa KPK dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Matheus bersama mantan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono bersama-sama dan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar.  Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Matheus Joko Santoso melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mantan Anak Buah Juliari, Matheus Joko Santoso Divonis 9 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemens) Matheus Joko telah dituntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pertimbangan, Jaksa KPK mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) Matheus Joko Santoso.  "Status justice collaboratore dapat diberikan pada Matheus Joko Santoso karena telah memenuhi kriteria," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/8).  Pemberian status saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau justice collaboratore (JC) kepada Matheus Joko Santoso bukan tanpa alasan. Jaksa KPK menilai, Matheus Joko Santoso bukan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.  "Kedudukan terdakwa selaku PPK dalam pengadaan bansos Covid-19 yang bersama-sama Adi Wahyono menerima perintah dari Juliari Peter Batubara untuk mengumpulkan uang fee Rp 10 ribu per paket dari penyedia bansos. Terdakwa yang bertugas mengumpulkan fee, sehingga terdakwa bukan pelaku utama tapi kepanjangan tangan dari Juliari," ucap Jaksa Ikhsan.  Selain itu, Matheus Joko Santoso juga dinilai sejak tahap penyidikan sampai pemeriksaan secara konsisten mengakui perbuatannya. Terlebih, Matehus Joko Santoso telah memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Harry van Sidabukke, Ardian Iskandar, dan Juliari Batubara.  "Dimana keterangan terdakwa signifikan karena mengungkap ada peran lebih besar yaitu Juliari Batubara," tegas Jaksa Ikhsan.  Jaksa KPK juga membeberkan, Matheus Joko Santoso sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya senilai Rp 176.480.000.  Selain dituntut pidana delapan tahun penjara, Matheus Joko juga dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 1.560.000.000. Pembayaran uang pengganti ini harus dibayarkan oleh Matheus Joko Santoso paling lambat setelah satu bulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  "Apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama satu tahun," tegas Jaksa Ikhsan.  Jaksa meyakini, Matheus Joko Santoso bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar.  Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Matheus Joko Santoso dituntut melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa KPK Terima Permohonan JC Anak Buah Juliari Batubara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengomentari permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Maqdir menyebut, permohonan JC itu menganggap Matheus Joko adalah korban dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.  Dia pun menyesalkan, terkait narasi Matheus Joko Santoso yang berdalih kasus dugaan suap yang menjeratnya hanya menjalankan perintah Juliari Peter Batubara.  "Dengan cara seperti ini orang tidak akan dengan mudah dan gampang seolah-olah mencari perlindungan, seolah-olah adalah korban. Kalau tidak ada OTT, dia sudah memegang uang cukup banyak hampir Rp 14 miliar," kata Maqdir dalam keterangannya, Selasa (22/6).  "Saksi yang memberatkan orang lain untuk menjadi justice collaborator seperti MJS seharusnya dihukum dengan hukuman yang tinggi, dan permohonannya dikesampingkan," imbuhnya.  Maqdir memandang, permohonan JC yang dilayangkan Matheus Joko Santoso merupakan cara untuk mendapatkan perhatian. Bahkan juga mengharapkan keringanan hukuman dan kemudahan ketika menjalani hukuman.  "Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai justice collaborator, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," papar Maqdir.  Maqdir mengungkapkan, pada banyak negara umumnya saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara atau kejahatan terorganisir dan tidak mudah pembuktiannya. Tetapi Maqdir menyebut, perkara dugaan suap bansos hal yang mudah, karena Matheus Joko tertangkap tangan dengan bukti uang yang nyata serta hasil penyadapan.  Maqdir lantas mengungkapkan, berdasarkan proses persidangan terdapat hubungan asmara antara Matheus Joko Santoso dan Daning Saraswati. Dia mengungkapkan, berdasarkan kesaksian terpidana Harry Van Sidabukke bahwa Matheus Joko dan Daning Saraswati memiliki kedekatan personal.  Terdapat fakta bahwa Matheus Joko Santoso memberikan modal sebesar Rp 3 miliar untuk pendirian PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Bahkan Daning juga diduga mendapat jatah rumah pa daerah Cakung Jakarta Timur, mobil Toyota Vios dan Toyota Cross, dan cafe deposit box (SDB) BRI senilai Rp 1,8 miliar.  "Dari BAP dan keterangan saksi sudah terbukti cara hidup dan kesusilaan MJS dan Daning bukan cara hidup dan kesusilaan yang baik dan sesuai dengan kebiasaan yang dari kebanyakan orang Indonesia," urai Maqdir.  Oleh karena itu, Maqdir menegaskan Matheus Joko Santoso tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Maqdir menuturkan, Matheus berupaya menyembunyikan kejahatannya dengan melempar tanggung jawab.  "Saksi sepertu MJS ini adalah saksi yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah orang mau cari kekayaan dan hidup bersenang-senang, kemudian melemparkan tanggung jawab keatasan. Makanya saya katakan ini adalah saksi durhaka," ucap Maqdir.  Sebelumnya, mantan PPK Kemensos Matheus Joko Santoso mengajukan upaya hukum JC terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun Anggaran 2020. Permohonan JC itu telah disampaikan ke Pengadila Negeri Jakarta Pusat.  "Sebenarnya alasan simpel, karena kita ingin dapat keadilan, biar bagaimanapun dari awal persidangan saya sampaikan pak Matheus Joko ini hanya menjalankan pemberi perintah, perintah dari pak Menteri," ujar pengacara Matheus Joko Santoso, Tangguh Setiawan Sirait ditemui di PN Tipikor Jakarta, Selasa (15/6). "Artinya seperi keterangan saksi dari Pak Syafi'i orang atasan Pak Joko juga memang sudah sering disampaikan bapak Joko itu adalah orang yang selalu mengikuti perintah dan enggak pernah melanggar perintah dari atasan," imbuhnya.  Tangguh beralasan, kliennya hanya dimanfaatkan oleh Juliari Batubara untuk mengumpulkan fee pengadaan bansos Covid-19. Dia tak memungkiri, fee yang dipungut dari setiap vendor senilai Rp 10 ribu perpaket bansos.  Dia mengakui, permohonan JC itu terlebih dahulu diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 April 2021 lalu. Dia memastikan, kliennya akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. "Sebenarnya 1 April sudah kami ajukan ke KPK, hanya di pengadilan kami melihat dulu, kami ingin yakinkan Hakim dan Jaksa bahwa memang kami konsisten membuka satu persatu fakta di persidangan ini," tegas Tangguh. (*)  &nbsp;

Eks PPK Kemensos Ajukan JC, Maqdir Sebut Upaya Lempar Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200422_213143.jpg" alt="Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tida" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tida</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso mengajukan upaya hukum justice collaboratore (JC), terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun Anggaran 2020. Permohonan JC itu telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Sebenarnya alasan simpel, karena kita ingin dapat keadilan, biar bagaimanapun dari awal persidangan saya sampaikan Pak Matheus Joko ini hanya menjalankan pemberi perintah, perintah dari pak Menteri," kata pengacara Matheus Joko Santoso, Tangguh Setiawan Sirait, ditemui di PN Tipikor Jakarta, Selasa (15/6).  "Artinya seperti keterangan saksi dari Pak Syafi'i orang atasan Pak Joko juga memang sudah sering disampaikan bapak Joko itu adalah orang yang selalu mengikuti perintah dan enggak pernah melanggar perintah dari atasan," imbuhnya.  Tangguh beralasan, kliennya hanya dimanfaatkan oleh Juliari Batubara untuk mengumpulkan fee pengadaan bansos Covid-19. Dia tak memungkiri, fee yang dipungut dari setiap vendor senilai Rp 10 ribu perpaket bansos.  "Karena ini sifatnya hanya diperintah, maka dari situ saya meyakinkan klien saya, Pak Matheus Joko untuk mengajukan JC dan membuka seluruhnya apa saja yang sebenarnya terjadi di Kementerian Sosial ketika itu," ungkap Tangguh.  Dia mengakui, permohonan JC itu terlebih dahulu diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 April 2021 lalu. Dia memastikan, kliennya akan kooperatif dalam menjalani proses hukum.  "Sebenarnya 1 April sudah kami ajukan ke KPK, hanya di pengadilan kami melihat dulu, kami ingin yakinkan Hakim dan Jaksa bahwa memang kami konsisten membuka satu persatu fakta di persidangan ini," tegas Tangguh.  Oleh karena itu, Tangguh mengharapkan Hakim PN Tipikor Jakarta yang mengadili perkara kliennya bisa mengabulkan permohonan JC tersebut. Dia memastikan, kliennya akan membuka sengkarut pengadaan bansos Covid-19.  "Harapan tentu supaya JC ini dapat diterima, oleh hakim serta jaksa agar kiranya klien kami pak Matheus Joko bisa mendapatkan keadilan," ucap Tanggung menandaskan.  Dua mantan pejabat Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa bersama-sama mantan Mensos Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp 32,48 miliar, terkait pengadaan bansos penanganan pandemi Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke senilai Rp 1,28 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/06/2021/suap-bansos-kpk-periksa-sekda-hingga-kadis-sosial-bandung-barat/">Suap Bansos, KPK Periksa Sekda Hingga Kadis Sosial Bandung Barat</a>  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Peter Batubara serta Matheus Joko Santoao dan Adi Wahyono didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ingin Bongkar Kasus Bansos, Eks Pejabat Kemensos Matheus Ajukan JC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengungkapkan, Matheus Joko Santoso ingin melemparkan tanggung jawab kepada kliennya, terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Dia mengklaim, tidak ada permintaan fee dari Juliari dalam pengadaan bansos.  "Pak Joko ini kan mau melemparkan tanggungjawab penerimaan uang itu pada orang lain, yaitu pada pak Menteri. Seolah-olah memang ada permintaan dari pak Menteri seolah olah ada permintaan untuk memungut uang," kata Maqdir menanggapi kesaksian Matheus Joko, Selasa (8/6).  Maqdir mengungkapkan, pemungutan uang Rp 10 ribu kepada vendor pengadaan bansos dalam persidangan tidak muncul fakta diminta langsung oleh Juliari Batubara. Dia pun menampik Juliari menggunakan uang fee bansos untuk operasional sebagai Mensos.  "Jadi dia lebih kreatif sebenarnya apalagi penggunaannya pun, pengunaan penggunaan operasional, yang dia katakan tadi semua yang dia kutip yang Rp 10 ribu itu juga digunakan dia bilang untuk operasional menteri. Ini kan kontradiktif," ujar Maqdir.  Maqdir menuturkan, keterangan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso itu harus di uji di persidangan. Dia tak menginginkan keterangan tunggal Matheus Joko dipercaya di persidangan.  "Ini menurut hemat saya keterangan-keterangan yang harus diuji kebenarannya. Jadi ini saya khawatir keterangan yang seperti ini adalah fitnah," ungkap Maqdir.  "Jadi paling kurang yang bisa kita lihat sekarang ini, keterangan ini adalah melemparkan seluruh tanggungjawab kepada pak menteri," sambungnya.  Terlebih Maqdir mengungkapkan, berdasarkan keterangan Selvi Sekretaris Mensos pernah menyatakan, Juliari Batubara diklaim tidak pernah melakukan pertemuan khusus di ruangannya. Hal ini tidak lain terkait pengadaan bansos Covid-19.  "Kalau saya tidak keliru kemarin, selvi sebagai Sekretaris, kami kan sudah tanya pertemuan pertemuan itu, tidak ada pertemuan secara khusus," ucap Maqdir menandaskan.  Dalam persidangan pada Senin (7/6) kemarin, Matheus Joko Santoso mengungkapkan adanya permintaan fee senilai Rp 35 miliar dari staf khusus Mensos, Kukuh Ariwibowo. Target pengumpulan fee itu didapatkan dari setiap vendor pengadaan bansos.  "Total target fee nya adalah sebesar Rp 36,554 miliar. Setelah didiskusikan kita diminta hanya 35 miliar," ujar Matheus Joko.  Dia mengaku tugas pengumpulan fee tidak hanya dibebankan kepada dirinya, tapi juga kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos, Adi Wahyono.  "Adi Wahyono, di ruangan Kepala Biro Umum," pungkas Matheus Joko.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/06/2021/anggota-bpk-hingga-sejumlah-pejabat-kemensos-disebut-terima-fee-bansos/">Anggota BPK Hingga Sejumlah Pejabat Kemensos Disebut Terima Fee Bansos</a>  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Peter Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kubu Juliari Tuding Matheus Lempar Tanggung Jawab Soal Fee Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pihak swasta bernama Handhy Rezangka mengakui menyerahkan uang senilai Rp 800 juta kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Uang tersebut diduga merupakan fee pengadaan bantuan sosial (bansos) dari PT. Tigapilar Agro Utama.  Hal ini setelah jaksa mengonfirmasi terkait penerimaan uang Rp 800 juta yang diserahkan kepada Matheus Joko Santoso yang saat itu merupakan anak buah dari Juliari Batubara ketika menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).  "Saya bilang Pak Joko mau menghadap dari Tigapilar. Saya diarahin ke ruangannya lantai 3. Akhirnya ketemu, uang itu diserahkan di tas ransel total Rp 800 juta kata Lia (Nuzulia Hamzah)," kata Handhy saat bersaksi untuk dua mantan pejabat Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6).  Mendengar kesaksian Handhy, lantas jaksa penuntut umum (JPU) mengonfirmasi bagaimana dirinya bisa menyerahkan uang yang berada di dalam tas tersebut. "Cara menyerahkan uang dalam tas ransel bagaimana?," telisik Jaksa.  "Saya kenalin diri, terus tas saya kasih ke pak Joko. Habis itu Pak Joko manggil stafnya, duit itu dipindahinlah trus tasnya saya bawa lagi. Setelah itu dikembaliin tasnya saya turun, pulang," ungkap Handhy.  "Nggak ada komentar Pak Joko?" tanya jaksa.  "Nggak ada, 'cuma nanya ini berapa?' saya bilang Rp 800 juta," ujar Handhy.  Dia pun mengaku mendapat uang transport senilai Rp 1 juta usai menyerahkan nominal uang senilai Rp 800 juta tersebut. "Habis saya kasih tas. Saya dikasih uang transport Rp 1 juta," ungkap Handhy.  Uang senilai Rp 800 juta yang diserahkan Handhy ke Matheus Joko Santoso merupakan dari Nuzulia Hamzah. Uang itu diterima Nuzulia dari Direktur PT. Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja.  Dalam persidangan ini, Nuzulia mengklaim tidak menyerahkan lagi uang kepada Joko. "Nggak ada hanya Rp 800 juta," klaim Nuzulia.  Dalam persidangan ini, dua mantan pejabat Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa bersama-sama mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima uang dari sejumlah vendor pengadaan paket bansos sembako Covid-19.  Penerimaan suap itu dilakukan secara bertahap. Uang senilai Rp 1,28 miliar diperoleh dari Harry Van Sidabukke dan Rp 1,96 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja.  Juliari juga diduga menerima Rp 29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. Mereka didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Anak Buah Juliari Disebut Terima Uang Rp 800 Juta dari Vendor Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sidang-suap-bansos-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) Robin Saputra mengakui pernah melakukan pertemuan dengan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan juga penyuap bansos Harry Van Sidabukke. Pertemuan itu dilakukan beberapa kali di sebuah tempat karaoke kawasan Jakarta Selatan.  Selain itu, sopir Matheus yang bernama Sanjaya yang kerap menemani melakukan pertemuan di Raia Club, SCBD, Jakarta Selatan.  "Seperti yang dijelaskan sebelumnya pak yang untuk karaoke itu, ke Raia (bersama Matheus Joko Santoso dan Sanjaya)," kata Robin saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/5).  Hal ini ditanyakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi. Mendengar pernyataan Robin tersebut, lantas Jaksa menelisik soal kegiatan karaoke di club Raia.  "Terkait apa? Kapasitas apa? Kegiatan apa?" tanya Jaksa Ikhsan.  "Untuk hiburan karena bekerja, pak," jawab Robin.  "Karena lelah, bagian dari uang lelah tadi kali. Memang kerja sampai jam berapa?" telisik Jaksa Ikhsan.  "Pagi sampai malam," ucap Robin.  Robin pun mengakui, salah seorang penyedia paket bansos, yang juga terseret dalam perkara ini Harry Van Sidabukke turut serta dalam pertemuan itu. Dia mengaku, pertemuan itu dilakukan sebanyak empat kali.  "Salah satu penyedia pernah ikut?" cecar Jaksa Ikhsan.  "Harry," singkat Robin  "Berapa kali?" telisik Jaksa.  "Saya tidak ingat, tapi seingat saya 4 kali," ucap Robin menandaskan.  Dalam persidangan ini, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa menjadi perantara suap kepada mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Juliari diduga menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos. Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Saksi: Eks Pejabat Kemensos Jumpa dengan Penyuap di Tempat Karaoke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/sidang-bansos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim teknis pengadaan bantuan sosial (bansos), Rizky Maulana mengakui pernah menerima uang senilai Rp 85 juta dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Uang itu diterima Rizky secara bertahap.  "Dari Pak Joko seingat saya dalam BAP itu memang saya sebutkan antara Rp 85 juta, itu yang terbagi, yang tidak secara gelondongan diberikan, itu bertahap urutannya dari Pak Joko," kata Rizky saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap bansos penanganan Covid-19 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/4).  Rizky juga mengaku menerima uang setiap minggunya saat menangani pengadaan bansos Covid-19.  "Pak Joko juga memberikan uang mingguan," ungkap Rizky.  Dia menyampaikan, uang yang diterimanya dari Matheus Joko Santoso diungkapkan sebagai uang lelah. "Jadi kalau Pak Joko ngomongnya adalah uang lelah kami selama seminggu," beber Rizky.  Rizky menyebut, penerimaan uang itu berbeda dari honor yang memang harus diterimanya. Dia kembali mengakui, itu uang lelah dari Matheus Joko Santoso.  "Pak Joko mengatakan ini untuk kawan-kawan aja, uang lelah. Honor resmi pada waktu itu tidak ada pak," tegas Rizky.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang iti diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tim Teknis Bansos Akui Terima Uang Lelah Rp 85 Juta dari Matheus Joko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Ardian-IM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Tersangka dari pihak swasta Ardian IM usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Ardian ditahan penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial dalam penanganan COVID-19 di Kementerian Sosia" width="100%">
<figcaption>Tersangka dari pihak swasta Ardian IM usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Ardian ditahan penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial dalam penanganan COVID-19 di Kementerian Sosia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT. Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja menyampaikan, ia pernah ditagih commitment fee oleh mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Permintaan fee itu terkait pengadaan paket bantuan sosial (bansos).  Permintaan fee ini mulanya disampaikan oleh manager PT. Pesona Berkah Gemilang, Muhammad Abdurrahman. Sebab, perusahaan tempat Abdurrahman bekerja merupakan pihak yang menyediakan isi paket bansos dari PT. Tigapilar Argo Utama.  "Abdurahman bilang ke saya, bahwa ini di suruh sama Bu Sona (Direktur Utama PT Pesona Berkah Gemilang Sonawangsih) untuk ngecek apakah pembayaran Tigapilar sudah dibayar oleh Kemensos," kata Ardian saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/4) kemarin.  Mendengar pernyataan Ardian, jaksa penuntut umum (JPU) Muhammad Nur Azis mendalami pertemuan Ardian dengan Matheus Joko Santoso. Pertemuan itu diduga terjadi di kawasan Cawang, Jakarta Timur.  "Jadi Pak Abdurrahman bilang, mungkin Pak Joko belum dibayar fee-nya jadi untuk jelasnya ketemu langsung bicara-bicara, jadi saya langsung datang siang itu juga," ujar Ardian.  "Terus ketemu?" telisik Jaksa Nur Azis.  "Ketemu, kemudian diperjelas lagi oleh Pak Joko, kemudian akhirnya malamnya ketemu ibu Lia (Nujulia Hamzah)," ucap Ardian.  Dalam pertemuan itu, Ardian pun mengaku ditagih fee oleh Matheus Joko Santoso. Ardian mengaku diancam oleh Matheus Joko Santoso yang juga terseret dalam perkara ini. Sebab jika dirinya tidak membayarkan fee, perusahaan miliknya tidak lagi bisa mendapatkan paket pengadaan bansos.  "Dia (Matheus Joko Santoso) bilang, mana commitment fee-nya? Pokoknya kalau nggak ada pembayaran tidak bisa dilanjutkan untuk pengurusan," beber Ardian.  Ardian juga tidak mengetahui bahwa dari fee senilai Rp 30 ribu yang disepakati, ada Rp 10 ribu yang diberikan untuk Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial.  "Saya tidak terima Informasi itu," klaim Ardian.  Dalam persidangan ini, Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Ditagih Fee Bansos, Terdakwa Penyuap Diancam Oleh Eks Pejabat Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>tJawaPos.com - Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengakui, anak buahnya sempat mengeluh karena sulit mendapat tanda tangan dari Matheus Joko Santoso (MJS) yang saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Tetapi tanda tangan itu mudah didapat saat terdakwa Harry Van Sidabukke yang memintanya.  "Pernah tidak stafnya saksi, bernama Siska mengeluh tidak pernah mendapat tanda tangan Pak Joko, kecuali Harry yang meminta?," tanya terdakwa Harry Van Sidabukke saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4).  Dia mengakui, tanda tangan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) itu sulit didapatkan dari Matheus Joko Santoso. Tetapi jika Harry Van yang meminta tanda tangan ke Matheus Joko Santoso tidak ada kesulitan.  "Pernah, saya lupa pastinya. Kayaknya lebih dari satu kali," ucap Rajif.  Dia mengakui, tanda tangan surat pengadaan bansos di Kemensos sangat mudah didapatkan, jika Harry yang memintanya langsung ke Matheus Joko Santoso.  "Jadi betul harus saya ya yang mintakan?," telisik Harry.  "Iya betul," tandas Rajif.  Dalam persidangan ini, Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/04/2021/juliari-batubara-segera-menjalani-persidangan-kasus-dugaan-suap-bansos/">Juliari Batubara Segera Menjalani Persidangan Kasus Dugaan Suap Bansos</a>  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J2sXDRvBRcc  &nbsp;

Saksi Akui Anak Buahnya Kerap Kesulitan dapat Tanda Tangan Matheus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Matheus Joko Santoso

Berita Terkini