<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kspi-minta-jatah-menteri-tenaga-kerja-ke-prabowo-begini-respons-pan_m_209218.jpeg" alt="Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden KSPI Iqbal Said usai menandatangani kontrak politik di acara deklarasi pencaresan Prabowo untuk Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden KSPI Iqbal Said usai menandatangani kontrak politik di acara deklarasi pencaresan Prabowo untuk Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Namun dukungan itu tidak gratis. Mereka meminta jatah agar perwakilan buruh bisa &lrm;menjadi Menteri Tenaga Kerja. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan, meminta jatah menteri adalah hal yang wajar. Namun, pada akhirnya semua akan ditentukan oleh Presiden terpilih itu sendiri, apakah ingin menjadikan buruh sebagai pembantunya atau tidak. "Menteri kan hak prerogatif presiden. Yang menang (siapa), kan belum tahu. Tapi bahwasanya itu sebagai aspirasi, harus kita hormati," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/5). Menurut <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/19/205648/wakil-ketua-dprd-dki-minta-anies-pecat-tujuh-kepala-dinas-ini" target="_blank">Wakil Ketua DPR</a> itu, meminta jatah setelah memberikan dukungan politik merupakan bagian dalam teori organisasi. Memang kedua belah pihak bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. &lrm;Sehingga tidak bisa disalahkan. "Itu teori dalam organisasi, dan kita tidak bisa menyalahkan organisasinya," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, memang sudah lazimya adanya kontrak politik itu&lrm;, dan buruh perlu dilibatkan dalam pemerintahan, misalnya diberikan jabatan Menteri Tenaga Kerja. "Jadi, jika rakyat memilih (Prabowo) menjadi Pr&lrm;esiden, maka menteri tenaga kerja berasal dari serikat buruh," ujar Said usai deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/4). Menurut Said, ini bukan persoalan etis atau tidak. Sebab, di luar negeri saja apabila ada kontrak politik dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209030/presiden-buruh-sarankan-prabowo-gandeng-rizal-ramli-jadi-cawapres" target="_blank">buruh</a>,&nbsp;maka orang yang menjadi bagian dari buruh diberikan jabatan menteri. "Jadi itu lazim di Amerika dan Jerman," katanya. Said menambahkan, Prabowo Subianto juga tidak mempermasalahkan jika nanti buruh menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja, Pengurus PGRI, ataupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KSPI Minta Jatah Menteri Tenaga Kerja ke Prabowo, Begini Respons PAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aksi-vandalisme-kelompok-berpakaian-hitam-kotori-peringatan-may-day_m_209209.jpeg" alt="Aksi sekelompok orang melakukan vandalisme di Jalan Diponegoro dekat Gedung Sate, saat demo Mayday di Bandung, Selasa (1/5)." width="100%">
<figcaption>Aksi sekelompok orang melakukan vandalisme di Jalan Diponegoro dekat Gedung Sate, saat demo Mayday di Bandung, Selasa (1/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringatan hari buruh internasional 2018 berjalan aman dan damai. Namun, sekelompok orang berpakaian serba hitam dan penutup muka mengotori fasilitas umum dengan aksi vandalisme di beberapa tempat. Aksi vandalisme yang dilakukan tersebut, berupa mencoret-coret fasilitas umum dan juga beberapa pertokoan di Kota Bandung. Salah satunya adalah, Jalan Diponegoro dekat Gedung Sate atau DPRD Jawa Barat. Disana, terlihat jelas beberapa pelaku mencoret-coret jalan dengan pilok. Tulisan yang dibuat di badan jalan tersebut pun bermacam-macam. Seperti 'Indonesia Lautan Asing' dan juga terdapat simbol huruf A dalam lingkaran. Tak tertinggal pula, terdapat tulisan sebuah kritikan untuk pihak kepolisian. "Rajin baca menjadi pandai, malas membaca jadi polisi," tulis sekelompok berbaju serba hitam dengan pilok berwarna putih di Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (1/5) kemarin. Menyikapi hal itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo mengatakan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terkait aksi perusakan fasilitas negara tersebut. Namun, dipastikan oknum itu bukanlah bagian dari peserta buruh. "Iya, kita sudah melakukan proses penyelidikan, kami akan terus mendalami terlebih dahulu, tapi bukan buruh," kata Hendro kepada JawaPos.com, Rabu (2/5). Namun untuk kepastiannya, pihak Polrestabes Bandung akan terus mendalami aksi vandalisme tersebut. Ketika disinggung terkait tulisan yang mengkritik kepolisian, pihaknya akan terus bekerja semaksimal mungkin untuk mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik. "Tentu Polisi akan terus bekerja maksimal untuk melayani dan melindungi masyarakat Kota Bandung dengan tulus dan ikhlas," pungkasnya.

Aksi Vandalisme Kelompok Berpakaian Hitam Kotori Peringatan May Day

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-buruh-sarankan-prabowo-gandeng-rizal-ramli-jadi-cawapres_m_209030.jpeg" alt="Prabowo Subianto dideklarasikan oleh para buruh sebagai capres." width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto dideklarasikan oleh para buruh sebagai capres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2019 mendatang, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan saran siapa sosok cawapres yang tepat mantan purnawirawan bintang tiga TNI AD itu. Presiden KSPI Said Iqbal menyarankan Prabowo Subianto untuk menggandeng mantan Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. "&lrm;Cawapres kalau bisa dipertimbangkan oleh partai politik. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/20/206152/rizal-ramli-mau-indonesia-dijuluki-de-facto-asia-seperti-era-soeharto" target="_blank">Rizal Ramli</a> adalah satu sosok yang tepat," ujar Said saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5). Menurut Said, alasan dirinya mendukung pria berjuluk 'Si Rajawali Ngepret' itu, karena dia adalah sosok ekonom yang menginginkan adanya perubahan di bidang perekonomian Indonesia, sehingga cocok untuk menopang Prabowo Subianto. "Jadi kita menginginkan ekonom yang lebih maju dan progresif," katanya. Selama ini, imbuh Said, pola pemikiran <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/21/206136/jika-terpilih-jadi-presiden-ini-gebrakan-rizal-ramli" target="_blank">Rizal Ramli</a> berbeda dengan para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Cara pikir anak buah Jokowi itu yang mengakibatkan buruh selama ini digaji murah dan tenaga kerja asing (TKA) ada di sejumlah daerah Indonesia. Bahkan jumlahnya cukup prestisius. "jadi tidak konservatif seperti Sri Mulyani (menteri keuangan) dan Darmin Nasution (menteri perekonomian) yang membuat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/21/206137/rizal-ramli-hari-pertama-jadi-presiden-saya-tangkap-100-orang" target="_blank">ekonomi</a> stag di lima persen," pungkasnya.

Presiden Buruh Sarankan Prabowo Gandeng Rizal Ramli Jadi Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-penjelasan-moeldoko-dan-menteri-hanif-dhakiri-soal-tka_m_208946.jpeg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri bersama perwakilan buruh di Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri bersama perwakilan buruh di Istana Negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat May Day 2018, Istana Negara menerima kunjungan dari perwakilan pekerja atau buruh Indonesia. Di sana, perwakilan buruh menyuarakan haknya kepada pemerintah. Menyikapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri berkata, akan memberikan hal yang pro buruh. Moeldoko mengatakan, nantinya akan ada pendidikan vokasi untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dengan miskin atau yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak. Untuk itu, nantinya para pekerja dan buruh akan diberikan pendidikan vokasi agar bisa bersaing. "Apalagi di era digital saat ini. Kami akan mendorong agar tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dan lebih terampil," katanya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/5). Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mengatakan, pihaknya ingin diikutsertakan dalam membuat kebijakan yang pro buruh. Dari sini, ia meminta agar pemerintah merevisi upah minimum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 dan pengawasan lebih kepada Tenaga Kerja Asing (TKA). "Kami minta agar pemerintah segera merealisasikan tentang struktur skala upah. Jadi orang yang bekerja satu tahun dengan yang lebih dari satu tahun bisa mendapat nominal yang berbeda. Begitu juga yang pendidikannya lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Selain itu mengenai pengawasan TKA. Saya kira ini menjadi tugas dari ketenagakerjaan untuk memproses dalam bentuk tindakan," tuturnya panjang lebar. Hal ini karena ia menyadari bahwa sebagian besar buruh tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi meski memiliki kontribusi yang besar terhadap negara Indonesia. Karenanya, ia meminta agar para TKA dibatasi untuk bidang tertentu yang memiliki keahlian. Sementara itu, Hanif menambahkan bahwa PP 20 tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan Asing adalah penyederhanaan seperti aturan lainnya. Penyederhanaan ini dilakukan karena sesuai amanat Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat aturan yang cepat, sederhana, dan efisien. "Bukan memberikan ruang selebar-lebarnya bagi TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia. TKA menurut ketentuan UU 13 tahun 2003 itu memang boleh masuk ke Indonesia. Jadi, sejak awal memang diperbolehkan," terangnya. Lanjutnya, Hanif mengatakan bahwa PP 20 tahun 2018 bukan memperbesar pintu untuk TKA, tapi hanya meringkas hal-hal yang dianggap berbelit-belit. "Misalkan karena birokrasi dan prosesnya yang berbelit-belit. Ini yang harus dipahami bahwa Perpres 20 tahun 2018 tidak akan menjadi spot dari 'kata orang' yang diungkapkan bahwa TKA semakin banyak. Sama sekali tidak. Ini lebih terkait penyederhaan saja dan mereka harus tetap mematuhi peraturan untuk masuk dan bekerja di Indonesia," tutupnya.

Ini Penjelasan Moeldoko dan Menteri Hanif Dhakiri Soal TKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/may-day-2018-buruh-perempuan-enggan-berjuang_m_208943.jpeg" alt="Aksi may day di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Aksi may day di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan buruh dari berbagai kelompok serikat Kota Bandung dan Jawa Barat, berkumpul di depan Gedung Sate dalam peringatan hari buruh internasional 2018. Tak hanya buruh laki-laki, tak kalah banyak pula perempuan ikut andil dalam menyuarakan hak-haknya. Massa berkumpul di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro menyuarakan dan menuntut beberapa poin demi kesejahteraan buruh di Indonesia terkhusus Jawa Barat. Koordinator aksi dari setiap serikat bergantian berorasi di atas mobil komando masing-masing. Koordinator aksi dari Departemen Perjuangan Buruh Perempuan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Bandung Raya, Siti Eni, menyerukan kepada buruh perempuan dengan begitu berapi-api. Karena menurutnya, masih banyak buruh perempuan yang enggan berjuang bersama karena tidak mengerti akan makna perjuangan tersebut. Terlebih Mayday merupakan hari para buruh internasional. "Kami selalu konsolidasi dan berkomunikasi dengan serikat buruh untuk menyadari dan memperjuangkan hak buruh perempuan. Karena, saat ini buruh perempuan itu jarang sekali mau berjuang, ketika mereka tidak tahu apa makna perjuangan itu," kata Siti Eni disela-sela acara Mayday di depan Gedung Sate, Bandung, Selasa (1/5). Aksi turun ke jalan ini, betujuan untuk menuntut dampak kebijakan pemerintah yang tidak pro-buruh. Hal ini berdasarkan dikeluarkannya peraturan sistem kerja kontrak atau outsourcing serta sistem pemagangan, dan sistem upah padat karya. Poin yang selalu disuarakan, yakni perihal pengupahan. Sehingga para buruh menuntut untuk mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu juga Pemerintah untuk mewujudkan upah nasional sebagai skema baru pengupahan yang mencegah diskriminasi upah antardaerah. Adapun tuntutan lainnya, cabut Impres nomor 9 tahun 2013 dan Kepmen penangguhan upah, serta PP nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing (TKA). "Karena, TKA ini suatu tantangan dan sesuatu kekhawatiran khususnya kami butuh perempuan," ungkapnya. Setelah berorasi, koordinator acara menyelingi acara berjoget bersama dengan ribuan buruh yang hadir. Lagu dangdut menjadi jendre yang kerap dipilih untuk memberikan dampak rileks. Tak hanya buruh, terlihat ada personil kepolisian ikut bergoyang saat itu. Semua poin sudah tersampaikan, sebelum membubarkan diri adanya suatu orasi yang membuat buruh berkumpul semua. Setelah itu, beberapa buruh menyalakan flare dan kembang api di dekat mobil komando.

May Day 2018, Buruh Perempuan Enggan Berjuang?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/may-day-2018-ijeck-sebut-tka-tambah-kekecewaan-buruh-lokal_m_209027.jpeg" alt="Ijeck usai bersilaturahmi dengan beberapa club motor, di dealer Sumatera Motor Harley Davidson, Jalan S Parman, Medan, Selasa (1/5)." width="100%">
<figcaption>Ijeck usai bersilaturahmi dengan beberapa club motor, di dealer Sumatera Motor Harley Davidson, Jalan S Parman, Medan, Selasa (1/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah (Ijeck) angkat bicara soal wacana soal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih menjadi isu hangat nasional. Dia berharap, peringatan Hari Buruh (May Day) menjadi semangat bagi pekerja lokal. Karena, seperti yang diketahui, saat ini pemerintah semakin banyak mengimpor pekerja dari negara luar. Menurutnya, hal tersebut menambah kekecewaan para pekerja lokal yang ada di Indonesia. Sedangkan dari masyarakat Indonesia sendiri, masih banyak yang menjadi pengangguran. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat membuka mata dan telinga, untuk bisa mendengar keluhan dari pekerja kita yang ada di Indonesia. "Agar janganlah tenaga kerja kasar pun diimpor dari luar negeri. Kan itu masih bisa dikerjakan oleh anak bangsa, terlebih putra setempat. Kecuali kalau pekerjaan yang dibutuhkan keahlian khusus. Untuk itu semoga perjuangan kawan-kawan buruh bisa didengar oleh pemerintah," ujar Ijeck, usai bersilaturahmi dengan beberapa club motor, di dealer Sumatera Motor Harley Davidson, Jalan S Parman, Medan, Selasa (1/5) Untuk dapat bersaing dan tidak kalah dengan tenaga kerja dari luar negeri, pria yang hobi otomotif itu menjelaskan, pemerintah harus fokus di beberapa sektor. Yang pertama adalah, mempersiapkan sumber daya manusianya, seperti skill tenaga kerja kita harus ditingkatkan. "Caranya dengan memberikan pendidikan kejuruan tertentu, dan menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada di sekitarnya. Agar kemampuan tenaga kerja kita, tidak hanya terpaksa di lapangan pekerjaan di level bawah," katanya. Yang kedua, adalah bagaimana caranya meningkatkan investor memberikan modalnya ke negara kita. Menurutnya, permasalahan ini memang masih menjadi tantangan selama ini. Bagi negara kita, terlebih di Sumut. Seperti mengurus perizinan yang masih berbelit-belit, keamanan yang masih rendah dan yang paling parah adanya pungutan-pungutan yang lain. Dan yang ketiga adalah permasalahan keamanan. "Ini yang paling penting. Agar investor yang masuk merasa aman dan nyaman dan dia bisa yakin usaha yang ia jalani di Sumut dapat berlangsung jangka panjang. Karena ini berpengaruh dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru," katanya. Jika nantinya dapat dipercaya duduk di pemerintahan, dia mengatakan, permasalahan lapangan pekerja akan menjadi menjadi salah satu target utamanya. Ijeck berencana mengajak perguruan tinggi dan melibatkan perusahaan-perusahaan untuk memberi bekal kepada generasi muda. Dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman bagi masyarakat, bagaimana menjadi seorang pengusaha. "Setelah mendapat bekal, tinggal bagaimana mendapatkan modal, mungkin dari pihak perbankan akan kita permudah. Dan pihak perbankan juga jangan hanya fokus di Kota besar, tapi juga harus turun ke daerah-daerah," pungkasnya.

May Day 2018, Ijeck Sebut TKA Tambah Kekecewaan Buruh Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fspmi-kesal-lihat-buruh-yang-ikut-perayaan-may-day-ala-17-an_m_209018.jpeg" alt="Ribuan buruh peringatan hari buruh ala 17-an." width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh peringatan hari buruh ala 17-an.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kritik pedas dilontarkan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut Willy Agus Utomo. Kritik itu diberikannya, terkait buruh yang merayakan Hari Buruh (May Day) bersama pemerintah. Menurut Willy, perayaan hari buruh harusnya dilakukan dengan turun ke jalan dan menyampaikan tuntutan untuk kesejahteraan buruh. Willy pun merasa miris melihat gerakan buruh yang seakan kehilangan esensinya. Apalagi ditengah kebijakan pemerintah yang terus menekan para buruh untuk berada di bawah kesejahteraan. "Saya miris dengan kawan-kawan serikat buruh lain yang dalam kondisi kehidupan dan kesejahteraan yang sangat rendah, mereka malah bergandengan tangan dengan pengusaha dengan pemerintah, dalam tanda kutip. Kita harus melihat kondisi ini." kata Willy kepada JawaPos.com, Senin (1/5). Willy mengaku FSPMI sempat diundang untuk menghadiri acara tersebut. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. "Undangan-undangan (mereka) juga tidak kami hadiri," katanya. Lebih jauh lagi, kata Willy, perayaan May Day dengan cara tersebut adalah kamuflase pemerintah untuk menutupi kegagalan untuk mensejahterakan buruh. Dia berharap 2018 menjadi tahun terakhir perayaan seperti itu dilakukan di Sumut. Jika tidak, dia menegaskan akan menggelar unjuk rasa di depan acara tersebut digelar. "Ini sudah pasti pengondisian," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, di Sumatera Utara, beberapa kelompok buruh, memperingati May Day dengan beragam cara. Mulai dari aksi turun ke jalan, hingga merayakan dengan para pejabat pemerintahan. Tercatat ada dua peryaan buruh bersama pemerintah di Kota Medan, Sumatera Utara. Pertama, perayaan hari buruh di Gelanggang Remaja, Jalan Sutomo Ujung Medan, Selasa (1/5). Di sana buruh dibagikan sembako. Totalnya ada 1.500 paket. Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin hadir dalam perayaan buruh tersebut. Bahkan Eldin naik ke panggung utama untuk bernyanyi menghibur para buruh. Selanjutnya, beberapa kelompok buruh juga mengikuti kegiatan perayaan May Day di Lapangan Pendidikan Perkebunan (LPP), Jalan Wiliem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan. Acara itu disebut-sebut digelar berkat kesepakatan antara pemerintah, kepolisian dan serikat buruh. Acara digelar cukup meriah dengan pentas musik, perlombaan dan lucky draw. Hadiahnya tidak tanggung, mulai dari setrika listrik, kipas angin, sepeda, hingga sepeda motor. Sementara itu, kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, konsisten turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumut. Bahkan aksi itu digelar di tiga titik di Sumut. Massanya pun mencapai ribuan.

FSPMI Kesal Lihat Buruh yang Ikut Perayaan May Day Ala 17-an

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerakan-buruh-zaman-now-lebih-banyak-dibungkam_m_209008.jpeg" alt="Perayaan Hari buruh di Lapangan Pendidikan Perkebunan (LPP), Jalan Wiliem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan." width="100%">
<figcaption>Perayaan Hari buruh di Lapangan Pendidikan Perkebunan (LPP), Jalan Wiliem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - May Day merupakan sejarah kelas buruh yang diinisiasi oleh sebuah gerakan buruh di tahun 1886. Saat itu kelas buruh di Amerika Serikat merasa tertindas karena bekerja diatas 18 jam. Pada 1 Mei 1886, 80 ribu buruh di Amerika Serikat melakukan demontrasi menuntut 8 jam kerja. Dalam beberapa hari, demontrasi ini segera direspon dengan pemogokan umum yang membuat 70 ribu pabrik terpaksa ditutup. Demonstrasi berlangsung selama empat hari. Penguasa bergidik melihat aksi massa itu. Di hari keempat, tragedi Haymarket di Chicago pecah. Sebuah bom tiba-tiba meledak di dekat barisan polisi. Puluhan aparat terluka dalam serangan itu. Sementara tujuh polisi tewas. Petugas mulai menembaki para demonstran. Melukai 200 orang dan menewaskan beberapa orang. Bom berbalas dengan tembakan ke arah massa. Insiden itu dikenal dengan nama Insiden Haymarket atau Kerusuhan Haymarket. Konferensi Internasional Sosialis tahun 1889 kemudian menetapkan demonstrasi besar-besaran di AS dan Kanada serta insiden Haymarket sebagai momentum untuk perjuangan para buruh. Awal mula aksi tanggal 1 Mei 1886, ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. Sampai 2018 May Day tetap diperingati oleh kaum buruh. Tidak terkecuali di Indonesia. Namun, kondisinya kian tahun makin berubah. Sudah sangat jarang ditemui, aksi massa yang menyuarakan tuntutan. Di Sumut, beberapa kelompok buruh memperingati May Day dengan beragam cara. Mulai dari aksi turun ke jalan, hingga merayakan dengan para pejabat pemerintahan. Tercatat, ada dua peryaan buruh bersama pemerintah di Kota Medan, Sumut. Pertama, perayaan hari buruh di Gelanggang Remaja, Jalan Sutomo Ujung Medan, Selasa (1/5). Di sana buruh dibagikan sembako. Totalnya ada 1.500 paket. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin hadir dalam perayaan buruh tersebut. Bahkan Eldin naik ke panggung utama untuk bernyanyi menghibur para buruh. Selanjutnya, beberapa kelompok buruh juga mengikuti kegiatan perayaan May Day di Lapangan Pendidikan Perkebunan (LPP), Jalan Wiliem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan. Acara itu disebut-sebut digelar berkat kesepakatan antara pemerintah, kepolisian dan serikat buruh. Acara digelar cukup meriah dengan pentas musik, perlombaan dan lucky draw. Hadiahnya tidak tanggung, mulai dari setrika listrik, kipas angin, sepeda, hingga sepeda motor. Sementara itu, kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, konsisten turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumut. Bahkan aksi itu digelar di tiga titik di Sumut. Massanya pun mencapai ribuan. Kondisi gerakan buruh zaman now ini mendapat kritik pedas dari Aktivis Gerakan Dadang Darmawan. Dia mengaku agak miris melihat gerakan buruh kekinian. Esensi gerakan buruh kian menghilang. Menurut akademisi FISIP USU tersebut, itu adalah bentuk pembungkaman gerakan buruh. "Ada banyak upaya untuk meredam aksi buruh yang sejak orde baru ditakuti. Karena itu bentuk-bentuk mengubah aksi massa buruh dengan aksi lain yang lebih soft, itu upaya pemerintah menghindari konflik dan efek negatif. Padahal di kita ini, jika pemerintah tidak ditekan, justru pemerintah tidak akan merubah kebijakan," kata Dadang, saat di konfirmasi JawaPos.com. Melemahnya gerakan buruh, menurut Dadang memang sudah terlihat. Khususnya saat May Day ditetapkan menjadi hari libur oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2014 lalu. "Ketila mengubah aksi tekanan, ini akan melemahkan tekanan. Kalau saya tagline May Day itu seperti Funday, Jadi terkesan hari kegembiraan. Ada pengaburan makna esensi hari buruh sekarang ini," ucapnya. Lebih jauh lagi, Dadang memaparkan, aksi buruh yang kerap disusupi kepentingan politik menjadi fenomena biasa. Namun dia mengingatkan, siapapun yang terpilih bisa membuat kebijakan yang pro buruh. "Buruh ini kan massa yang menarik untuk didekati konteks politik. Entitas politik selalu berharap dukungan. Dalam konteks politik sah-sah saja jika ada upaya menggoda para buruh untuk memilih calon. Yang penting adalah, siapapun yang terpilih bisa memperjuangkan nasib buruh," tegasnya. Perjuangan buruh masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hari buruh yang ditetapkan sebagai libur nasional adalah salah satu bentuk penghormatan kepada buruh. Pun begitu, dia mengatakan, ada kondisi yang masih paradoks dengan nasib buruh saat ini. "Meski hari buruh dihormati dengan diliburkan, tapi kesejahteraan buruh justru tidak dapat kita tegakkan atau selamatkan. Jadi ada posisi yang diametral, antara penghormatan dengan nasib buruh," paparnya. "Perjuangan masih panjang, kita tahu kondisi negara kita belum dalam tingkat yang sempurna untuk kesejahteraan buruh. Buruh harus tetap melakukan tekanan kepada pemerintah, agar mengeluarkan kebijakan yang pro buruh," tandasnya.

Gerakan Buruh Zaman Now Lebih Banyak Dibungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disnaker-kota-batam-fasilitasi-pertemuan-buruh-dan-gubernur-kepri_m_208983.jpeg" alt="Wali Kota Batam HM Rudi (Kiri) ketika menemui perwakilan buruh di Kantor Pemkot Batam." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam HM Rudi (Kiri) ketika menemui perwakilan buruh di Kantor Pemkot Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menjembatani disahkannya Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2018 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) terus dilakukan. Yang terbaru, Pemkot Batam dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan (Dianaker) Kota Batam akan memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan perwakilan buruh dari masing-masing sektor untuk membicarakan perihal pengesahan UMSK Batam. Wali Kota Batam HM Rudi ketika menerima perwakilan buruh yang melakukan orasi dalam perayaan hari buruh internasional atau May Day 2018 di Kantor Pemkot Batam Jalan Engku Putri, Batam Centre, Batam mengatakan bahwa, pihaknya sudah melakukan komunikasi perihal tuntutan yang disuarakan buruh. Dari hasil komunikasi tersebut, Nurdin bersedia menemui perwakilan buruh dari masing-masing sektor yang rencananya akan berlangsung di Kantor Pemkot Batam pada Kamis (3/5) mendatang. "Pak Gubernur (Nurdin Basirun) ketika saya hubungi dan bicarakan masalah tintutan UMSK ini, beliau akan menemui buruh di Batam. Jadi kita fasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini, nanti secara resmi Disnaker Kota Batam yang akan mengundang perwakilan dari masing-masing sektor," kata Rudi kepada perwakilan buruh, Selasa (1/5). Sementara itu, Rudi menjelaskan bahwa, Pemkot Batam telah selesai untuk permasalaham UMSK. Permasalahan UMSK hanya tinggal bagaimana Pemprov Kepri melihat kesesuaian dengan aturan yang melandasinya. Pemkota Batam, sejauh ini telah melayangkan dua kali surat rekomendasi untuk pengesahan UMSK Batam. Namun mendapat tanggapan bahwa penetapan UMSK Batam belum bisa dilakukan karena masih belum menuhi ketentuan yang berlaku. Pemprov Kepri mendasari keputusan tersebut, berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dimana untuk menentukan dan merumuskan UMSK harus melalui perembukan dengan asosiasi di masing-masing sektor. Sementara beberapa sektor yang ada di Batam belum memiliki asosiasi.

Disnaker Kota Batam Fasilitasi Pertemuan Buruh dan Gubernur Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/investasi-besar-di-cirebon-tak-berimbas-bagi-kesejahteraan-buruh_m_208979.jpeg" alt="Ratusan massa aksi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa tuntut kesejahteraan buruh di depan Balaikota Cirebon, Selasa (1/5)." width="100%">
<figcaption>Ratusan massa aksi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa tuntut kesejahteraan buruh di depan Balaikota Cirebon, Selasa (1/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi di wilayah Cirebon masih belum memberikan dampak positif bagi kaum buruh. Kemajuan proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang besar di wilayah Cirebon Raya, dianggap belum memberikan kesejahteraan bagi para buruh. Menurut Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konsulat Cabang Cirebon Raya Machbub, pihaknya tidak yakin jika gencarnya pembangunan infrastruktur akan memberikan kesejahteraan bagi buruh. Dia menilai, kemajuan di bidang infrastruktur di wilayah timur Cirebon itu sama sekali belum memperhatikan buruh sebagai sumber daya utama kemajuan daerah. Hal itu katanya, bisa dibuktikan dengan pemberian upah yang masih belum layak. "Kemajuan bidang infrastruktur, mau ada bandara internasional, pelabuhan atau tol sekalipun, pemerintah tidak memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh di wilayah Cirebon," ungkap Machbub usai menggelar aksi peringatan hari buruh internasional di depan Balaikota Cirebon, Selasa (1/5). Machbub melanjutkan, nilai investasi yang sangat besar di wilayah Cirebon, tidak berdampak apa-apa bagi nasib buruh. Disebutkan nilai investasi pada 2018, di Kabupaten Cirebon nilai investasi mencapai Rp. 1,5 Triliun, sementara investasi di Kota Cirebon mencapai Rp. 1,2 Triliun. Dari nilai investasi yang cukup besar itu, kebutuhan hidup layak (KHL) buruh masih jauh dari harapan. Kendati nilai investasi daerah cukup besar, namun upah minimum kota/kabupaten (UMK) hanya Rp. 100 ribu. "Bagaimana kami (buruh) mau sejahtera. Kemampuan daya beli masyarakat masih rendah. Nilai investasinya cukup besar, tapi kenaikan upah buruh hanya seratus ribu. Belum lagi, beberapa elemen kebutuhan pokok naik terus," ungkapnya. Dia berharap, gencarnya pembangunan infrastruktur seperti, bandara internasional di Kabupaten Majalengka berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat yang ditunjang oleh kenaikan upah bagi para buruh. "Pemerintah jangan menutup mata atas kesengsaraan nasib buruh. Nilai investasi yang besar tidak memberikan dampak apa pun bagi buruh. Kami juga menolak keras perempuan kasar asing yang datang ke Cirebon," ujarnya.

Investasi Besar di Cirebon Tak Berimbas Bagi Kesejahteraan Buruh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#may day 2018

Berita Terkini