<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mayjen-TNI-Mulyo-Aji-yang-menggantikan-Mayjen-TNI-Dudung-Abdurachman-sebagai-Pangdam-Jaya-A-e1621996437588-730x355-1.jpg" alt="Mayjen TNI Mulyo Aji yang menggantikan Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Pangdam Jaya. Foto TNI AD" width="100%">
<figcaption>Mayjen TNI Mulyo Aji yang menggantikan Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Pangdam Jaya. Foto TNI AD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayjend TNI Dudung Abdurachman yang melejit karena galak ke FPI dimutasi sebagai Pangdam Jaya. Ia digantikan oleh Mayjen TNI Mulyo Aji yang sebelumnya menjabat sebagai Aspers KSAD.  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), Mayjen TNI Mulyo Aji adalah Pati TNI AD kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 28 Juli 1964. Alumni Akademi Militer 1987 berusia 65 tahun ini mahir dalam bidang infanteri. Mulyo Aji tercatat pernah menduduki jabatan penting di TNI AD.  Di antaranya Danton STTB Kiban, Kasi 2/Ops Yonif 411/Pandawa, Danki A Yonif 411/Pandawa, Danki C Yonif 411/Pandawa dan Kaprimkopad Yonif 413/Bremoro. Lalu PS Kasi 3 Pers Brigif 6/Tri Sakti Balajaya, Pama Mabes TNI, Pabandya Data Paban I/Jakrenstra Srenum TNI, Dosen Gol. V/Seskoad, Dandim 0824/Jember.  Kemudian Pabandya-2/Kompers Spaban I/Ren Spersad, Kadep Sosbah Akmil, Pamen Ahli Gol. IV Akmil. Karirnya kemudian mulai melejit setelah menjabat sebagai Danrindam Iskandar Muda (2010—2011). Disusul Paban III/Binkar Spersad (2011—2012), Danrem 074/Warastratama (2012—2014), Irdam III/Siliwangi, Irben Itjenad, Kadislitbangad (2018—2020).  Terakhir, Mulyo Aji menjadi ‘tangan kanan’ KSAD Jenderal TNI Andhika Perkasa sebagai Aspers Kasad (2020—2021). Tercatat, Mulyo Aji juga pernah berdinas di luar negeri. Di antaranya pada Operasi Timor Timur pada 1989, 1992, dan 1999. Kamboja (1993), Inggris Raya (1998), Belanda (2002), Singapura (2005), serta Filipina dan Kolombia (2011).

Mantan Tangan Kanan KSAD, Ini Profil Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman kena mutasi dan termasuk ke dalam 80 perwira TNI yang dimutasi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Mutasi tersebut didasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor/Kep/435/V/2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.  80 Pati TNI itu terdiri dari 46 Pati TNI AD, 15 Pati TNI AL dan 19 Pati TNI AU. Nama Mayjen Dudung Abdurachman langsung melejit dengan sikap tegasnya yang memerintahkan penurunan baliho Habib Rizieq Shihab di Jakarta. Mayjend Dudung dipromosikan menjadi Pangkostrad.  Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan Pati TNI itu dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier. Serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.  “Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/435/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 80 Perwira Tinggi (Pati) TNI,” tuturnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (26/5).  46 Pati TNI AD yang dimutasi di antaranya adalah Letjen TNI Doni Monardo. Letjen Doni sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNPB dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Ia digantikan oleh Letjen TNI Ganip Warsito yang sebelumnya menjabat sebagai Kasum TNI. Sementara, Mayjend Dudung menggantikan Mayjen TNI Eko Margiyono yang dimutasi menjadi Kasum TNI.

Dapat Promosi, Mayjen TNI Dudung Abdurachman Jadi Pangkostrad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta perusahaan leasing tidak lagi menggunakan jasa debt collector dalam penagihan kendaraan. Hal ini menyusul terjadinya penyitaan secara paksa kepada mobil yang dikendarai Serda Nurhadi.  "Saya sudah koordinasi dengan Kapolda, bahwa perilaku-perilaku debt collector ini akan kita hentikan," kata Dudung di Kodam Jaya Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (10/5).  Dudung menyampaikan, bagi masyarakat yang mengalami penarikan paksa kendaraan oleh debt collector agar tidak takut melapor ke pihak berwajib. Nantinya, laporan tersebut akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.  "Jangan pernah takut kepada kelompok-kelompok premanisme yang ada di DKI ini. Saya akan hadir dengan Kapolda untuk membantu dari kesulitan-kesulitan tersebut," jelasnya.  Sebelumnya, kendaraan Honda Mobilio B 2638 BZK yang dikendarai oleh anggota Babinsa Semper Timur II/O5 Kodim Jakarta Utara 0502, Serda Nurhadi. Dikepung oleh debt collector pada Kamis (6/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, dia hendak menolong warga yang hendak menuju rumah sakit.  Menurut Kapendam Jaya Kolonel ARH Herwin Budi Saputra, Serda Nurhadi saat berada di kantor Kelurahan Semper Timur menerima adanya laporan dari anggota PPSU/Satpol PP yang melihat ada kendaraan yang didatangi sejumlah orang. Hal ini sehingga menyebabkan kemacetan.  “Di dalam mobil tersebut ada anak kecil dan seorang yang sedang sakit, sehingga anggota Babinsa berinisiatif untuk membantu dan mengambil alih sopir mobil untuk mengantar ke rumah sakit melalui jalan Tol Koja Barat. Namun dikerubuti oleh beberapa orang debt collector,” ucap Herwin dalam keterangannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/05/2021/kodam-jaya-tak-tolerir-perampasan-mobil-yang-dikemudikan-serda-nurhadi/">Kodam Jaya Tak Tolerir Perampasan Mobil yang Dikemudikan Serda Nurhadi</a>  “Karena kondisi kurang bagus, maka Serda Nurhadi membawa mobil tersebut ke Polres Jakarta Utara dengan diikuti oleh beberapa orang debt collector,” sambungnya.  Serda Nurhadi sebagai Babinsa terpanggil untuk membantu warga yang sedang sakit untuk di bawa ke rumah sakit. Tetapi Serda Nurhadi tidak mengetahui kondisi mobil tersebut bermasalah.

Pangdam Jaya Minta Perusahaan Leasing Hentikan Jasa Debt Collector

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman membantah jika kehadiran TNI-Polri dalam upaya penanggulangan Covid-19 membuat masyarakat takut. Sejauh ini, kehadiran TNI-Polri di tengah-tengah mssyarakat diterima dengan baik.  "Soal adanya salah satu profesor yang bilang kalau misalnya TNI yang dilibatkan nanti seram atau bagaimana nanti ke masyarakat ketakukan saya rasa tidak," kata Dudung di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (12/2).  Dudung menuturkan, kehadiran TNI-Polri dalam kegiatan penanggulangan Covid-19 sudah berlangsung sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga sekarang berganti menjadi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selama periode tersebut, tidak ditemukan adanya penolakan dari masyarakat.  "Justru kehadiran TNI dan polisi itu sangat diharapkan oleh masyarakat, beberapa kali kita interaksi dengan masyarakat mereka sangat terbantu sekali terutama Pemda, ya pak RT/RW, termasuk dengan Lurah yang selama ini sudah berkolaborasi dengan kita," imbuhnya.  Menurut Dudung, TNI-Polri memiliki pedoman masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Polri terdapat Tribrata. Dalam poin ketiga disebutkan jika anggota Polri selalu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan untuk keamanan dan ketertiban.  "Begitu juga di TNI ada 8 wajib TNI, yang kedelapan contoh mempelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kegelisahan rakyat. Jadi dasar ini kuat untuk TNI-Polri melakukan tugas ini," pungkas Dudung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M0n8k3Qnr68

Pangdam: Masyarakat Tidak Takut TNI-Polri Dilibatkan Urusi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210212-WA0031.jpg" alt="Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di wilayah Jadetabek. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di wilayah Jadetabek. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di Wilayah Jadetabek. Kegiatan digelar di Aula A Yani Makodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (12/2).  Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di wilayah Jadetabek merupakan upaya menekan penularan Covid-19. Sebab, sampai dengan saat ini angka penularan masih cukup tinggi.  "Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya berupaya keras menekan tingginya penularan Covid tersebut sampai ditingkat RT/RW dengan mengoptimalkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas berkolaborasi dengan unsur tenaga kesehatan maupun unsur terkait lainnya dalam percepatan penanganan Covid-19 tersebut," kata Fadil.  Sementara itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, ada tiga faktor penyebab peningkatan penularan Covid-19 yaitu, kurangnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, kedua semakin banyak masyarakat yang dites swab. "Sehingga jumlah terdeteksi terpapar Covid-19 semakin banyak dan ketiga faktor penyebarannya yang tinggi," sambungnya.  Kendati demikian, Dudung menilai minggu ini sudah terjadi penurunan baik di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran dan Wisma Karantina Pademangan. Sehingga WNI Patriasi dari luar negeri sudah dapat di tampung lagi di Wisma Karantina Pademangan Tower 8 dan 9.  "Protokol kesehatan yang birokrasinya sebetulnya ada pada Pemerintah Daerah, namun karena pemerintah pusat mempertimbangkan perlu keterlibatan TNI-Polri harus hadir ditengah masyarakat untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk menurunkan laju penyebaran Covid-19," imbuh Dudung.  Hadir dalam kegiatan rakor ini di antaranya, Kasdam Jaya, Danrem 051/Wkt, Danrem 052/Wkr, Irdam Jaya serta Para Asisten Kasdam Jaya dan Kabalakdam Jaya, Para Dandim Jajaran Kodam Jaya, kemudian Para Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan Para Kapolres Jajaran Polda Metro Jaya.  Rakoord pelaksanaan PPKM berskala Mikro di Wilayah Jadetabek juga diikuti oleh jajaran Polsek dan Koramil jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya secara virtual. Pelaksanaannya berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WPUrzx3Blhs

Hasil Rakor Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Tentang PPKM Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210212-WA0031.jpg" alt="Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di wilayah Jadetabek. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di wilayah Jadetabek. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kegiatan ini digelar di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (12/2).  Dalam kesempatan ini, Dudung menjelaskan sistem kerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menjalankan tugas sebagai trace Covid-19. Menurutnya, mereka harus turun ke tingkat RT dan RW mendeteksi bila ditemukan penularan Covid-19.  "Dari tingkat RT yang terpapar dia harus diketahui dan kemudian siapa yang kontak erat dengan yang terpapar, dan selanjutnya setelah para tracer ini melakukan tracing kemudian melakukan testing, kemudian treatment," kata Dudung.  Apabila menemukan warga yang terpapar Covid-19, maka Babinsa dan Bhabinkamtibmas melapor kepada Satgas Covid-19 setempat. Nantinya Satgas akan menentukan langkah terhadap pasien tersebut. Bisa berupa dirujuk ke rumah sakit, Wisma Atlet, atau hanya isolasi mandiri.  Lebih lanjut, Dudung menyampaikan, antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus bekerja sejalan. Keduanya tidak boleh menentukan jalan masing-masing. Fokusnya yaitu untuk melakukan tracing Covid-19.  "Tugas yang dilakukan polisi dan tugas yang dilakukan TNI sama saja, hanya pembagian wilayahnya saja mungkin, karena luasnya wilayah," jelasnya.  Dudung meminta kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas serius menjalankan tugas ini. Terlebih saat ini penularan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya masih cukup tinggi. Begitu pula jumlah korban yang berjatuhan akibat virus jenis baru tersebut.  "Kita sedang melaksanakan operasi, kalau dulu kita operasi dalam menghadapi musuh dan sebagainya, sekarang ini operasi yang tidak kalah penting, justru korban sekarang sudah banyak," kata Dudung.  "Masyarakat membutuhkan uluran tangan kita. Itu yang saya katakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti misi saya saat menjadi Pangdam Jaya Jayakarta, TNI harus hadir saat rakyat tengah mengalami kesulitan," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=N0BcXDar8DE

Pangdam Jaya Jelaskan Sistem Tracing Babinsa dan Bhabinkamtibmas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-7-.jpg" alt="Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman berbincang dengan prajurit TNI saat meninjau apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudun" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman berbincang dengan prajurit TNI saat meninjau apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut belum ada rencana bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Namun, dia mengaku tidak akan menolak jika memang Rizieq mau bertemu.  "Kalau misalnya dia mau bertemu ya silakan, mereka masyarakat kita juga. Bukan musuh kita bukan," kata Dudung di Kodam Jaya Jayakarta, Jakarta Timur, Rabu (25/11).  Dudung menyampaikan, sejauh ini dirinya baru bertemu dengan Ketua FPI DKI Jakarta, Muhsin Alatas. Pertemuan terjadi sekitar tanggal 18 November 2020 di Kodam Jaya.  "FPI sudah waktu tanggal berapa itu sudah ketempat saya silahturahmi, enggak ada masalah," imbuhnya.  Dudung menyampaikan, tidak ada pembahasan spesifik dalam pertemuan tersebut. Hanya sebatas perkenalan sebagai pejabat baru di Jakarta. Selain itu, tidak ada masalah apapun antara dia dan FPI.  "Beliau juga belum tahu Pangdam yang baru akhirnya berkenalan kemudian saya sampaikan saja marilah kita menjaga keutuhan NKRI sebagai komponen bangsa mari kita jaga persatuan dan kesatuan," pungkas Dudung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=72_p_pHN09Y

Pangdam Jaya Sebut Rizieq Shihab Bukan Musuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pro-kontra-baliho.jpg" alt="PENERTIBAN: Prajurit TNI mencopot baliho bergambar Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENERTIBAN: Prajurit TNI mencopot baliho bergambar Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendukung penuh langkah Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menurunkan baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pangdam.  Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad mengatakan, Panglima TNI tidak pernah memberikan perintah menurunkan baliho Rizieq. Namun, dari sisi operasional Pangdam selaku Pimpinan Militer di daerah, memiliki tanggung jawab mengambil suatu tindakan atas dasar pertimbangan situasi di lapangan.  “Tentunya Panglima TNI akan mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapangan tersebut,” kata Achmad di Kodam Jaya Jayakarta, Jakarta Timur, Senin (23/11).  Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menambahkan, penurunan baliho bukan perintah langsung dari Panglima TNI karena hal-hal yang semacam ini menjadi kewenangannya. Sama seperti saat pembagian masker dan kegiatan-kegiatan Baksos segala macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan ke wilayahan, Pangdam Jaya dan Kapolda serta Gubernur tidak harus menunggu perintah Panglima TNI.  “Tetapi setelah kegiatan pasti saya laporkan kepada Panglima TNI dan harus diketahui oleh Panglima TNI,” kata Dudung.  Dia memastikan penurunan baliho tersebut sudah sesuai prosedur atau ketentuan. Proses penurunan baliho awalnya sudah dilakukan oleh Satpol PP, Polri dan TNI. Penertiban baliho sudah dilaksanakan sejak dua bulan terakhir, karena dianggap tidak berizin dan tidak membayar pajak.  Namun, FPI sempat memberikan penolakan dengan cara mendemo Satpol PP agar kembali memasang spanduk Rizieq. Sehingga TNI turum tangan membantu proses penertiban. “Kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dikedepankan Polisi Pamong Praja (Pol PP) karena Pol PP yang menjalankan Peraturan Gubernur pemerintahan di wilayah,” pungkas Dudung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NvrYZsXacO8

Copot Baliho Rizieq Shihab, Pangdam Jaya Dapat Dukungan Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta kepada prajuritnya agar tegak lurus dalam melakukan pengamanan unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Ia tak ingin ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan aparat untuk keuntungan pribadi atau kelompok.  "Saya sampaikan kepada anggota TNI-Polri agar di dalam melaksanakan tugas tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan kelompok, pribadi dan sebagainya," kata Dudung, Selasa (13/10).  Ia menjelaskan, ketika aparat bekerja untuk kepentingan sendiri atau kelompok pasti akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Dengan begitu, antar aparat bisa diadu domba. Dampaknya bisa menimbulkan kekacauan.  Selain itu, dia menekankan agar penanganan kepada pelaku demonstrasi mengedepankan sikap persuasif. Tidak melakukan kekerasaan karena akan merusak citra baik TNI-Polri.  "Saya sampaikan kepada anggota agar dalam proses penindakan terhadap para perusuh-perusuh agat proporsional, profesional, dengan tetap mengedapankan persuasif, humanis tetap tegas," jelas Dudung.  Diketahui, pengesahan omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat, khusunya elemen buruh. Akibatnya, mereka melaksanakan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 dan memilih turun ke jalan menggelar unjuk rasa.  Unjuk rasa kemudian berakhir ricuh disejumlah daerah. Khusus di DKI Jakarta turut terjadi pembakaran fasilitas umum seperti halte, hingga pos polisi. Polda Metro Jaya sejak Rabu (7/10) sudah mengamankan 1.192 orang yang diduga sebagai perusuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SnLDoYmy9Lk&ab_channel=jawapostvofficial

Pangdam Minta TNI-Polri Tidak Punya Kepentingan Lain Saat Amankan Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Foto anggota TNI jadi imam salat pendemo di jalan viral di media sosial. Ternyata prajurit TNI yang jadi imam salat itu adalah Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya), Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Dalam foto itu, Mayjend Dudung jadi imam, sedangkan makmumnya adalah para mahasiswa yang baru selesai melaksanakan aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Jenderal bintang dua itu melaksanakan salat Magrib berjamaah bersama mahasiswa di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Kamis (8/10). Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan kronologi dirinya menjadi imam salat Magrib bagi para pendemo. Awalnya, Dudung bertemu dengan perwakilan peserta aksi di daerah Patung Kuda atau sekitar Monumen Nasional (Monas). Saat itu, perwakilan massa meminta izin kepada Dudung untuk mendekati Istana Negara dalam rangka menyampaikan aspirasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Saya melihat mereka memang dari beberapa perguruan tinggi, dan saya lihat mereka betul-betul aksi damai. Namun ada permintaan mereka yang tidak saya penuhi karena mereka minta ke Istana Negara,” kata Mayjen TNI Dudung seperti dikutip PojokSatu.id (JawaPos Group), Jumat (9/10). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/mayor-jenderal-tni-dudung-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jenderal bintang dua itu melaksanakan shalat Magrib berjamaah bersama mahasiswa di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Kamis (8/10). (Istimewa) Pangdam menambahkan, komunikasi yang terjadi antara perwakilan massa aksi dan dirinya pun berlangsung sangat baik. Bahkan, setelah para mahasiswa dan perwakilan buruh itu bersedia mematuhi peraturan yang disampaikan oleh jajaran TNI yang mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI pun mempersilahkan para mahasiswa dan elemen buruh itu untuk tetap menyampaikan aspirasinya di sekitar Jalan MH Thamrin. “Lalu saya bilang kalau memang mau aksi damai silakan, kemudian mereka orasi menyampaikan aspirasinya dan kita fasilitasi,” ujarnya. Ketika masuk waktu Salat Magrib, para demonstran yang didominasi oleh mahasiswa dan elemen buruh meminta dirinya untuk memimpin salat Magrib berjemaah. “Mereka minta saya memimpin sebagai imam, dan kita laksanakan bersama,” kata Mayjen Dudung. Setelah Salat Magrib berjamaah, Mayjend Dudung meminta para mahasiswa untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Bahkan, Pangdam memberikan garansi keamanan bagi para mahasiswa. Massa aksi kemudian meminta untuk dikawal sampai ke titik kumpul massa di sekitar Tugu Tani, Jakarta Pusat. Pangdam Jaya lantas meminta anak buahnya untuk mengawal para mahasiswa untuk menuju titik kumpul mereka agar mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. “Saya yakin mahasiswa, buruh itu betul-betul mereka ingin aksi damai, tidak ada yang melakukan anarkis, sehingga semua berjalan dengan baik,” tegas Pangdam Jaya. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=IpYGEFImF1U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Viral Mayor Jenderal TNI Dudung Jadi Imam Salat Magrib Pendemo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mayjen TNI Dudung Abdurachman

Berita Terkini