<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-azan-tanjung-balai-amicus-curiae-untuk-meiliana_m_.jpg" alt="Meiliana saat di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/8)." width="100%">
<figcaption>Meiliana saat di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Meiliana, terpidana kasus azan di Tanjung Balai kembali mencuat. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi mengajukan Amicus Curiae untuk Meliana.&nbsp; Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti Friends of The Court atau Sahabat Pengadilan. Amicus curiae sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. &lsquo;Keterlibatan&rsquo; pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini. Sekretaris Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Manambus Pasaribu menyebut, Maicus Curiae yang didorong oleh belasan lembaga atau organisasi masyarakat sipil ini muncul, karena ada fakta yang mengatakan bahwa, Meiliana hanya mengeluhkan suara azan. Dia tidak meminta peniadaan azan.&nbsp; Apalagi Meiliana juga sudah bertahun-tahun hidup di tengah umat Islam dan berdekatan dengan masjid. Koalisi ini pun meminta rekomendasi kepada Pengadilan Tinggi Medan,&nbsp; mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sudut pandang toleransi, hak asasi manusia (HAM), proses fair trial.&nbsp; "Seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, dari sudut toleransi melihat kasus ini. Dan itu seharusnya didasarkan pada hak seseorang sebagai manusia dalam konteks HAM untuk memutus suatu perkara," kata Manambus di Medan, Rabu (26/9).&nbsp; Manambus menganggap, apa yang dilakukan Meiliana adalah bagian dari pelaksanaan hak menyampaikan pendapat dan berekspresi. Itu&nbsp; terkait dengan volume pengeras suara azan yang lebih keras dibandingkan sebelumnya. Dia juga merespon kriminalisasi terhadap Meiliana. Harusnya negara menghormati, melindungi dan memenuhi kebebasan berpendapat yang dilindungi kontitusi bangsa Indonesia.&nbsp; "Jadi kami melihat ada pelanggaran kebebasan berpendapat atas diri Meiliana yang itu sebenarnya dijamin oleh konstitusi kita," ujarnya.&nbsp; Lanjut Manambus, tekanan massa yang kontraproduktif untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat selalu terjadi dalam kasus penodaan agama. Akibatnya proses peradilan tidak lagi mengedepankan prinsip fair trial.&nbsp; Hakim lanjutnya, seharusnya dalam posisi keadaan merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Namun faktanya, hakim tidak lagi mempertimbangkan keseluruhan hukum dalam penanganan kasus Meiliana.&nbsp; Sementara itu, Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Lola Loveita menjelaskan, kasus Meiliana juga berdampak ke masyarakat. Mereka menimbang ini perlu dijadikan salah satu pertimbangan sesuai dengan prinsip dan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan.&nbsp; "Kita juga ingin mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih proaktif mengelola kondisi toleransi. Tidak hanya menggunakan pendekatan yang memuwujudkan ketertiban umum. Karena kondisi pendekatan itu jangan sampai menjadi kontraproduktif terhadap komitmen-komitmen tersebut," tandasnya.&nbsp;

Kasus Azan Tanjung Balai, Amicus Curiae untuk Meiliana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penangkapan-hakim-pn-medan-jadi-ott-ke-20-di-tahun-ini_m_.jpg" alt="OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan operasi tangkat tangan (OTT) dan mengamankan delapan pihak termasuk hakim Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Selasa (28/8). OTT itu pun tercatat menjadi yang ke-20 yang dilakukan lembaga antirasuah itu. Dalam operasi tersebut, tim mengamankan sekitar 8 orang di antaranya Ketua PN Medan berinisial MN, dan Wakil Ketua PN Medan berinisial WPW. Selain itu, ada dua hakim lainnya yang turut diamankan, yaitu SMS dan MP. Dari informasi yang dihimpun, WPW merupakan hakim yang mengadili Meiliana dalam kasus dugaan penistaan agama. WPW memvonis Meliana 18 bulan kurungan penjara karena mengeluhkan suara azan di masjid Al-Makhsum, di Jalan Karya Lingkungan I, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Tak hanya kasus Meiliana, WPW juga sempat memimpin jalannya persidangan terhadap pengusaha ternama di Kota Medan, Tamin Sukardi. Dalam vonisnya, Tamin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena telah menjual tanah yang belum dihapus dari aset negara dengan nilai lebih dari Rp 132 miliar. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Tamin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair. Kini, WPW tersandung kasus dugaan suap. Ia ditangkap bersama 7 pihak lain. Namun, hingga kini KPK belum memberikan kejelasan status kedelapan orang yang diamankan itu. Lembaga yang diketuai Agus Rahardjo itu tengah melakukan pemeriksaan intensif di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. "Uang dalam bentuk dollar Singapura juga telah diamankan," tukas Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (28/8). Operasi senyap ini bukanlah yang pertama di 2018. Setidaknya sudah ada 19 kasus lain yang dilakukan tim lapangan KPK sejak awal januari 2018 hingga 28 Agustus 2018. Berikut ini daftar OTT KPK: 1. (4/1), KPK menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dalam kasus menerima Komitmen fee itu terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan super VIP RSUD Damanhuri, Barabai. 2. (3/2), KPK menciduk Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam menerima suap untuk menerbitkan izin operasional rumah sakit dan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang. 3. (11/2), KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae dalam menerima suap dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, untuk memenangi proyek jalan di Kabupaten Ngada. 4. (13/2), KPK menciduk Bupati Subang Imas Aryumningsih diduga menerima suap Rp 4,5 miliar dari pengusaha bernama Miftahudin. Suap ini diberikan untuk pengurusan izin pembangunan pabrik. 5. (14/2), Bupati Lampung Tengah Mustafa. Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Inrfastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. 6. (27/2), Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemkot Kendari yang diajukan PT Sarana Bangun Nusantara. 7. (12/3) Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri. Dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili. 8. (10/4) Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bandung Barat. 9. (4/5) Anggota DPR Amin Santono dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018. 10. (15/5) Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan secara bersama-sama terkait pengadaan insfrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. 11. (23/5) Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Kabupaten Buton Selatan. 12. (4/6) Bupati Purbalingga Tasdi dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga secara bersama-sama terkait penggadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga. 13. (6/6) Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar. Dalam kasus dugaan sual terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi jatah Samanhudi dari total fee 10 persen yang disepakati. 14. (6/6) Bupati Tulungagung Syahri dalam kasus fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri adalah Rp 2,5 miliar. 15. (3/7) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi dalam kasus penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. 16. (13/7) Anggota DPR Eni Maulani Saragih dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 17. (17/7) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dalam kasus dugaan suap proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. 18. (21/7) Kalapas Sukamiskin Wahyu Husein dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin. 19. (27/7) Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dalam adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Lampung Selatan secara bersama-sama terkait proyek insfrastruktur di Dinas PUPR di Pemkab Lampung.

Penangkapan Hakim PN Medan jadi OTT ke-20 di Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-punya-utang-segini-harta-kekayaan-hakim-yang-memvonis-meiliana_m_.jpg" alt="OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan salah seorang Wakil Ketua PN Medan berinisial WPW. Dia diamankan dalam OTT di Sumut yang dilakukan lembaga antirasuah. Selain mengamankan WPW, ada sekitar 8 pihak yang turut diciduk dalam operasi senyap tersebut. Hingga saat ini, lembaga antirasuah masih melakukan pemeriksaan di Medan terkait dugaan kasus suap yang melibatkan WPW. Ditelisik dari website KPK yang berisi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terungkap WPW memiliki total harta kekayaan senilai Rp 1,12 miliar lebih yang dilaporkannya pada 2 Desember 2015. Saat itu, dia melaporkan harta kekayaan dengan status sebagai Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Batam. Harta kekayaan yang dilaporkannya itu meningkat hampir Rp 1 miliar dibandingkan laporan pada 15 Agustus 2001 yang nilainya sekitar Rp 217 juta. WPW, dalam laporan tersebut, memiliki harta tidak bergerak berbentuk bangunan dan tanah sejumlah 6 buah yang berlokasi di Banyumas dan Cilacap dengan nilai lebih dari Rp 582 juta. Selain itu, dia juga mempunyai harta bergerak berbentuk transportasi yakni satu buah mobil bermerek Toyota Rush dan dua buah motor bermerek Honda senilai Rp 175 juta. Tak hanya itu, dia juga memiliki harta lainnya berbentuk logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik senilai Rp 111 juta. WPW juga mempunyai giro setara kas senilai Rp 260 juta. Hebatnya, dia tak mempunyai utang dalam bentuk apapun.

Tak Punya Utang, Segini Harta Kekayaan Hakim yang Memvonis Meiliana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/salah-satu-hakim-yang-kena-ott-baru-saja-memvonis-meiliana-dan-tamin-s_m_.jpg" alt="OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK mengamankan Wakil Ketua PN Medan berinisial WPW. Dia ditangkap bersama tiga hakim lain dan pihak lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Selasa (28/8). Selain WPW, beberapa orang yang terjaring OTT KPK yaitu Ketua PN Medan berinisial MN, hakim berinisial SMS, hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) berinisial MP dan dua panitera. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, belum lama ini WPW sempat memimpin jalannya perkara yang melilit Meiliana dalam perkara dugaan penistaan agama. Dia merupakan ketua majelis hakim dalam perkara tersebut. Dalam vonis yang dibacakan, Meiliana terbukti bersalah hingga dijatuhi vonis 18 bulan penjara. Putusan yang sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum itu diketok pada Selasa (21/8). Kasus Meiliana itu berawal saat dirinya mengeluhkan suara azan di masjid Al-Makhsum, di Jalan Karya Lingkungan I, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluhan itu ia sampaikan sekitar Juli 2016. Namun, tak disangka, keluhan itu berujung kerusuhan dan akhirnya Meiliana diseret ke meja hijau. Meiliana mulai disidang pada 26 Juni 2018. Sidang itu dipimpin oleh WPW. Tak hanya kasus Meiliana, WPW juga sempat memimpin jalannya persidangan terhadap pengusaha ternama di Kota Medan, Tamin Sukardi. Dalam vonisnya, Tamin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena telah menjual tanah yang belum dihapus dari aset negara dengan nilai lebih dari Rp 132 miliar. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Tamin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair. Kini, WPW tersandung kasus dugaan suap. Ia ditangkap bersama 7 pihak lain. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut penangkapan itu dilakukan karena diduga telah terjadi suap. Hakim dan panitera tersebut ditangkap karena diduga terlibat kasus suap penanganan perkara korupsi di Medan. "Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan," ucapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (28/8). Hingga kini terhadap pihak yang sudah diamankan, lembaga antikorupsi masih melakukan proses pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK kembali menggelar OTT. Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara pada Selasa (28/8) tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak, di antaranya seorang yang berprofesi sebagai hakim. "Ada OTT di Medan, Hakim PN Tipikor Medan," terang sumber JawaPos.com di KPK. Senada dengan sumber pertama, sumber kedua pun membenarkan ihwal adanya OTT tersebut. "Benar ada OTT di Medan," imbuh sumber tersebut. Senada dengan keduanya, sumber ketiga JawaPos.com juga membenarkan bahwa ada kegiatan penindakan yang dilakukan di Kota Medan. "Apgakum yang di-OTT," papar sumber tersebut. Selain menangkap seorang hakim, dalam kegiatan penindakan tersebut, sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa tim KPK berhasil menciduk sejumlah pihak lain yang diduga turut serta dan menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap sejumlah terduga pelaku. Di antaranya adalah pihak panitera. Lebih lanjut, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dugaan uang suap yang diberikan pihak penyuap terhadap hakim tersebut. Namun, berapa nominal uang suap dan motif pemberian suap terhadap oknum hakim di PN Medan, sumber tersebut belum bersedia membeberkan. Di lain pihak, ketika dikonfirmasi terkait adanya OTT yang dilakukan pihaknya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkannya."Ya benar, ada kegiatan tim penindakan di Medan dalam beberapa hari ini. Tadi pagi, Selasa 28 Agustus sampai siang ini, setidaknya 8 orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Basaria ketika dikonfirmasi.

Salah Satu Hakim yang Kena OTT Baru Saja Memvonis Meiliana dan Tamin S

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lagi-lagi-hakim-kena-ott-pengamat-bukti-rendahnya-integritas_m_.jpg" alt="OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>OTT KPK: Suasana Gedung Pengadilan Negeri Medan pascapenangkapan beberapa hakim dan Panitera oleh KPK, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan delapan orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara. KPK sudah 20 kali melakukan OTT hingga Agustus 2018 ini. Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyatakan, OTT yang menyasar lembaga peradilan menjadi bukti rendahnya integritas hakim. Padahal Mahkamah Agung (MA) telah membuat sejumlah aturan agar hakim tidak melakukan perbuatan melawan hukum. "Selama sistem dikelola oleh manusia, kebocoran pasti akan tetap terjadi. Karena intinya adalah integritas dan moralitas, itu kunci pemberantasan korupsi," kata Fickar kepada JawaPos.com, Selasa (28/8). Fickar berpendapat, meski fasilitas hakim telah terpenuhi, namun sifat serakahnya sebagai manusia tetap melekat. "Itu hanya bisa dikalahkan oleh moral yang baik," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan pihaknya mengamankan 8 orang dari OTT di PN Medan, Sumatera Utara. "Dari 8 orang tersebut, ada yang menjabat sebagai hakim, panitera dan pihak lain. Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan," ujar Basaria, Selasa (28/8). Hakim yang diamankan KPK adalah Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Sebagaimana diketahui, Wahyu Prasetyo Wibowo adalah ketua majelis hakim yang memvonis Meiliana atas kasus dugaan penistaan agama. Selain Marsuddin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo Wibowo, ada dua hakim lainnya yang juga diamankan yaitu Sontan Merauke dan Merry Purba. Kemudian terdapat satu orang panitera pengganti yang juga ikut diamankan serta tiga orang lainnya. KPK juga mengamankan uang dalam pecahan dolar Singapura dari OTT di PN Medan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum mereka yang ditangkap. Nantinya KPK akan mengumumkan secara resmi penanganan perkara itu termasuk penetapan tersangka.

Lagi-Lagi Hakim Kena OTT, Pengamat: Bukti Rendahnya Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-harap-hakim-banding-beri-keadilan-kepada-meiliana_m_.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Risa Mariska" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Risa Mariska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis 18 bulan dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Meiliana atas kasus penistaan agama.&nbsp;Anggota Komisi III DPR Risa Mariska mengatakan, kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan di luar pengadilan. Dia mengatakan, perbuatan Meiliana tidak termasuk dalam kategori penistaan agama. Menurutnya, tidak tepat mengenakan pasal 156 KUHP kepada warga Tanjung Balai itu. &ldquo;Kita sangat prihatin dengan vonis yang menimpa Ibu Meiliana. Padahal kasus beliau ini bisa diselesaikan di luar persidangan,&rdquo; kata Risa di Jakarta, Sabtu (25/8). Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu melihat putusan yang diambil hakim sangat dipengaruhi tekanan massa. Sehingga, tidak mengedepankan azas keadilan. &ldquo;Kami khawatir vonis yang dijatuhkan karena hakim takut karena adanya tekanan massa sehingga tidak dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan fakta yang ada,&rdquo; jelas dia. Oleh karena itu, Risa berharap di tingkat banding nanti, hakim mempertimbangkan dengan adil dan sesuai fakta untuk perkara yang menyeret Meiliana ini. Dia pun mendukung penuh langkah Meiliana mengajukan banding. &ldquo;Mudah-mudahan hakim pengadilan tinggi nanti dapat memberikan putusan yang adil dan bebas dari intervensi dari pihak manapun,&rdquo; ujarnya dikutip JPNN (Jawa Pos Group).&nbsp; Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai memvonis bersalah terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Meiliana, dan menghukumnya dengan 18 bulan penjara. Meiliana dianggap terbukti menghina agama Islam setelah mengeluhkan volume suara azan yang dinilainya terlalu keras.&lrm;

DPR Harap Hakim Banding Beri Keadilan kepada Meiliana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/toa-dan-alat-bantu-dengar_m_.jpg" alt="Toa menjadi awal kasus yang menyeret Meiliana ke penjara. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Toa menjadi awal kasus yang menyeret Meiliana ke penjara. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meiliana, seorang perempuan Tionghoa, divonis penjara 18 bulan karena protes terhadap penggunaan pengeras suara di masjid depan rumahnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Toa menyeruak kembali ke permukaan. Tak lagi hanya untuk menandai telah masuknya waktu salat, tapi juga untuk menandai siapa penista agama Islam. Berempati kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/08/2018/vonis-meiliana-jadi-pelajaran-bagi-polisi-untuk-kasus-bernuansa-sara" target="_blank">Meiliana</a>, apakah saya toleran kepada nonmuslim dan intoleran pada sesama? Saya muslim sejak lahir. Setidaknya, sejak ayah saya mengumandangkan azan ke telinga mungil saya sesaat setelah saya dilahirkan. Menurut ibu, ayah rajin membaca Q.S. Yusuf dan meniup perlahan ke atas perut ibu semasa ia mengandungku. "Seperti berbisik, lirih, satu demi satu ayat, ia baca sambil mengelus-elus perut ibu," tuturnya. Dari sanalah, saya belajar betapa Islam adalah kelembutan. Saya muslim sejak lahir. Setidaknya, muslim dalam artian orang beragama Islam. Jika diartikan orang yang telah berserah diri kepada Allah, belum. Saya masih banyak mengeluh, menggerutu, komplain, dan tidak terima. Padahal, jika dikerucutkan, masalah kita satu-satunya adalah tidak terima. Dan, satu-satunya jalan keluar masalah itu adalah terima. Berat menjadi seorang muslim yang qanaah atau rela menerima. Saya muslim sejak lahir. Setidaknya, sejak pendengaran dan penglihatanku tumbuh berkembang, lantunan ayat suci Alquran adalah asupan rohani yang ibu suapkan padaku. Tak pernah sekali pun pukulan ibu mendarat ke tubuhku untuk mengingatkan kewajiban salat. Teriakan saja tidak. Paling tegas, ibu bertanya, "Sudah shalat?" Begitu pula ayah. Saya bersyukur mengenal Islam tanpa kekerasan dan paksaan. Tapi, jika dihitung-hitung, tidak cukup lama saya hidup di dalam rumah dan dalam rengkuhan ayah ibu. Saya lebih banyak hidup di luar rumah. Dari sana, saya mengenal satu kata yang punya makna dahsyat, yaitu muslimin. Apa bedanya dengan muslim? Jika muslim tunggal, muslimin itu jamak. Muslimin adalah sekelompok muslim. Jika muslim diartikan orang yang telah berserah diri kepada Allah, betapa <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/24/08/2018/komentar-bijak-wapres-jk-soal-kasus-meiliana-yang-divonis-penjara" target="_blank">dahsyat muslimin</a>. Tapi, sepertinya, saya tidak sendiri. Ya, saya tidak sendirian sebagai muslim, yang dalam arti orang yang beragama Islam. Jujur saja, saya belum bisa total dalam berserah. Untuk memuji Allah dalam salat, zikir, dan doa, saya masih membutuhkan alat bantu dengar. Tak tahu mengapa, apa yang saya ucap sering tidak sama dengan yang saya batin. Lebih dari itu, saya acap tak bisa mendengar kata hati saya sendiri. Dan, itulah paradoks yang saya alami di luar rumah. Pengeras suara di masjid-masjid yang berdekatan, bersuara pada saat yang bersamaan: tibanya waktu salat. Tentu, dengan tempo, volume, dan vokal yang bermacam. Dulu, ketika masih remaja, saya suka sekali dengan lantunan tahrim Sirajuddin di masjid dekat rumah. Setiap ia membaca Alquran atau mengumandangkan azan, hati bergetar merasakan keindahannya. Tapi, seiring waktu, keindahan suara dan kedalaman spiritualitas Sirajuddin tergantikan oleh kaset-kaset qira'atul Quran. Memang tidak etis bicara soal kualitas vokal muazin, tapi setidaknya perlu didengarkan betapa kita memiliki persoalan pada kecakapan memakai alat pengeras suara, baik itu mikrofon maupun volume. Jika kita berteriak di depan mikrofon yang disetel dengan volume tinggi, hasilnya adalah bising. Sebaliknya, jika kita mau belajar kapan harus bersuara tinggi dan bagaimana seharusnya mikrofon diperlakukan, plus pengelolaan volume yang bijak, hasil yang bisa kita harapkan adalah hening. Bising dan hening sama menembus pendengaran. Tapi, bising mengoyak kepala hingga kita merasakan pening. Hening menggetarkan dada hingga kita merasakan bening. Dalam kebeningan itulah kita diharap bisa jernih melihat. Dari sinilah, saya belajar memahami mengapa Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Terasa berbeda, memang, antara meneriakkan azan dan melantunkannya. Saya juga semakin bisa memahami mengapa ada bagian dalam Alquran, yang syahdan tepat di jantungnya, yang diwarnai merah, yakni walyatalathaf atau lemah-lembutlah. Allah juga menyukai makhluknya yang berdoa dengan lirih. Setengah berbisik. Tapi, akhir-akhir ini agama lebih sering dibela dengan teriakan, bahkan dalam dakwah. Seraya mengepalkan tangan, meneriakkan takbir, menghujat siapa pun yang berbeda dan berseberangan, dan bahkan melaknat dengan predikat kafir dan ahli neraka. Semua diserukan dalam volume tinggi yang memekakkan telinga. Seolah kita punya persoalan dengan mendengar suara lirih, lembut, pelan. Intonasi menunjukkan emosi. Padahal, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Menenteramkan, bukan menyeramkan. Menenangkan, bukan menegangkan. Memuliakan, bukan menghinakan. Mengobati, bukan menyakiti. Dan, ini menurut saya, yang paling penting dakwah itu membahagiakan, bukan membahayakan. Alangkah indahnya Islam didakwahkan demikian, bukan? Saya, saya yakin juga Anda, kita, akan mudah menitikkan air mata jika diajak berdoa dalam kekhusyukan suara imam yang teduh, lembut, lirih. Juga, begitu mudah sanubari tergetar mendengar ayat suci Alquran, azan, salawat, dan puji-pujian lain ketika dilantunkan dengan kebeningan hati dan keindahan tata suara. Terasa benar betapa rapuh kalbu ini dan serasa memohon dipeluk langsung oleh Allah Yang Maha Lembut. Izinkan saya menebak-nebak, Meiliana juga menginginkan itu. Dalam konteks dakwah, saya berharap umat muslim tidak lagi menyebut orang-orang yang beragama dan berkeyakinan berbeda sebagai nonmuslim. Tak hanya karena saya tak mau disebut non-Kristen, non-Katolik, non-Hindu, non-Buddha, atau non-Khonghucu. Namun, lebih dari itu saya mengajak mari menyebut mereka calon muslim. Terasa ada doa di dalamnya. Jika memang agama adalah kebenaran, mari kita berhenti saling menyalahkan. Apalagi, Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, anugerah bagi siapa pun, di mana pun, kapan pun, dan bagaimana pun keadaannya. Tidak hanya untuk muslimin, tapi untuk seluruh makhluk Allah, bahkan yang belum beriman kepada-Nya. Sebab, sesungguhnya setiap insan memiliki hak dan kerinduan yang sama untuk memperoleh hidayah Allah. Untuk dapat menerima keberagaman dalam keberagamaan, dibutuhkan kecerdasan spiritual yang bertumbuh dengan baik. Terlebih di Indonesia, tanah pusaka yang ditinggali ratusan, bahkan ribuan suku bangsa dengan keanekaragaman bahasa, tradisi, dan keyakinan. Pelan tapi pasti, sebagian dari kita mengeraskan tidak hanya suara, namun juga hati kita. Padahal, Rasulullah SAW meneladankan kelembutan hati dalam menyempurnakan akhlak yang mulia. Tentu, kita selayaknya berterima kasih kepada siapa pun, terutama muazin, yang telah mengingatkan tibanya waktu salat. Tiba waktu beribadah, berserah kepada Allah. Sebab, itulah saat belajar kita untuk menjadi muslim yang hakiki. Sekarang, tinggal bagaimana sama-sama kita belajar mengelola hati. Let the loud speaker speaks loud inside, lantangkanlah kata hati kita di dalam hati kita untuk menzikirkan keagungan Allah. Allahu Akbar, Maha Besar Allah. Gemuruh dalam jiwa menggerakkan raga kita untuk bersujud kepada-Nya. Lebih dari sekadar toa, pengeras suara, kita membutuhkan alat bantu dengar. Untuk mendengar kata hati kita sendiri.

Toa dan Alat Bantu Dengar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komentar-bijak-wapres-jk-soal-kasus-meiliana-yang-divonis-penjara_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meiliana mendapat banyak simpati dari banyak pihak. Dalam kasus ini Meiliana divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim. Melihat kasus yang menimpa perempuan dari Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut) itu Wakil Presiden Jusuf Kalla pun ikut memberikan atensi. JK menuturkan, bila hanya permintaan memelankan suara azan atau pengajian dari speaker masjid, semestinya kasus Meiliana tidak perlu sampai diproses hukum. Apalagi sampai ke pengadilan dengan menjadikan Meiliana sebagai pelaku penistaan agama. "Apa yang diprotes Ibu Meiliana itu saya tidak paham, apakah azannya atau pengajiannya. Tapi, tentu apabila ada masyarakat yang meminta begitu, itu tidak seharusnya pidana, ya," ujar JK di kantor wakil presiden kemarin (23/8). "Dewan masjid saja menyarankan jangan terlalu keras gitu, kan," imbuh pria yang juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut. Bahkan, JK mengungkapkan pernah meminta pengurus masjid untuk tidak terlalu membesarkan volume pengeras suaranya. Salah satu indikatornya, suara azan dari satu masjid tidak melampaui masjid lain yang paling dekat. Biasanya, di daerah yang padat, jarak antara satu masjid dan masjid lain sekitar 500 meter. Selain itu, menurut dia, durasi pengajian atau tarhim sebelum azan disarankan tidak terlalu panjang. Dia pun pernah menyerukan dan meminta pengurus masjid membatasi waktu tarhim agar tidak lebih dari lima menit. Sedangkan azan tiga menit. "Jadi, semuanya delapan-sepuluh menit lah. Karena jarak masjid dengan masjid itu berdekatan. Jadi, jangan, tidak perlu terlalu lama," ujar dia. Azan untuk menandai masuk waktu salat itu plus pengajian 10 menit dianggap cukup bagi jamaah untuk menuju masjid. Dengan demikian, tidak perlu lama hingga setengah jam, misalnya. Bahkan, JK pernah pula secara langsung meminta pengurus masjid di lingkungan rumahnya untuk tidak terlalu lama membunyikan pengajian. Termasuk pula tadarus pada malam hari. "Saya telepon (pengurus, Red) masjid, di masjid jangan terlalu malam mengaji. Karena itu, masjid juga harus menghormati orang," ujar JK. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, karena proses hukum sudah berjalan, pihaknya menghormati putusan pengadilan. "Bagi yang tidak puas, bisa naik banding," ujarnya di kantor PP Muhammadiyah kemarin. Namun, dari aspek sosial, Haedar menilai kasus itu harus mendapat perhatian. Sebab, perkara tersebut menunjukkan bahwa sikap saling menghargai mulai hilang di tengah masyarakat. Dia menuturkan, para pemuka agama dan masyarakat harus saling memupuk rasa toleransi. Dalam kasus pengeras suara, misalnya, pemuka agama di kegiatan apa pun perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan demikian, dalam menggunakan pengeras suara, volume bisa disesuaikan. Namun, di sisi lain, menurut dia, masyarakat sekitar juga harus menunjukkan sikap proporsional. Jangan sampai menolak hanya karena sentimen. "Kalau ada hiburan, kadang tanpa izin, gede-gede suaranya, sering nggak terganggu. Tapi, ada suara azan kencang dikit, terganggu." Ketua PB NU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas berpendapat, permintaan memelankan suara azan yang dianggap terlalu keras sebagaimana yang dilakukan oleh Meiliana bukanlah penistaan agama. "Saya berharap aparat tidak menjadikan delik penodaan agama sebagai instrumen untuk memberangus hak menyatakan pendapat," katanya. Menurut Robikin, pasal penodaan agama pada prinsipnya lahir untuk, antara lain, menjaga harmoni sosial yang disebabkan perbedaan golongan atau agama/keyakinan yang dianut. Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan, peristiwa yang dialami Meiliana jangan sampai terulang. Karena itu, dia mengimbau, ketika terjadi kasus serupa, masyarakat lebih mengutamakan musyawarah. "Musyawarah bersama komponen umat beragama," ucap dia. Selain itu, lanjut dia, musyawarah dengan tokoh-tokoh agama dilakukan agar tidak terjadi gesekan. Amin menjelaskan, terkait dengan pengeras suara di masjid, langgar, dan musala, sejatinya sudah ada Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor KEP/D/101/1987. Dalam instruksi tersebut, sudah diatur dengan terperinci perihal pengeras suara tempat ibadah.&nbsp;

Komentar Bijak Wapres JK soal Kasus Meiliana yang Divonis Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fornas-bhineka-tunggal-ika-sayangkan-vonis-yang-diterima-meiliana_m_.jpg" alt="Advokat yang juga Sekjen Fornas Bhineka Tunggal Ika, Taufan Hunneman menyayangkan atas vonis yang diterima Meiliana. Menurutnya, vonis hakim tak memenuhi rasa keadilan." width="100%">
<figcaption>Advokat yang juga Sekjen Fornas Bhineka Tunggal Ika, Taufan Hunneman menyayangkan atas vonis yang diterima Meiliana. Menurutnya, vonis hakim tak memenuhi rasa keadilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis hukuman 18 bulan penjara kepada Meiliana menimbulkan pro dan kontra. Meiliana terbukti bersalah atas kasus dugaan penistaan agama, lantaran protesnya soal volume Adzan. Sekjen Fornas Bhineka Tunggal Ika, Taufan Hunneman mengatakan, Meiliana seharusnya bebas secara hukum. Pasalnya, tidak ada satu delik atau pasal pidana yang dilanggarnya. "Namun hakim telah memutuskan satu hukuman selama 1,5 tahun," sesal Taufan kepada JawaPos.com, Kamis (23/8). Dalam perspektif hukum, Taufan melihat putusan hukuman hakim tidak obyektif dalam menggali fakta-fakta persidangan. Sehingga&nbsp;vonis yang dijatuhkan jauh dari memenuhi rasa keadilan. Pria yang berprofesi advokat itu mengingatkan bahwa eksekutif tidak bisa mengintervensi kasus hukum, sebagaimana undang-undang soal hakim dan peradilan. "Hakim mempunyai kemerdekaan dan independensi bebas dari tekanan dan intervensi lembaga manapun," tegas Taufan. Taufab melihat bahwa kasus Meiliana harus dilihat sebagai satu kasus, bahwa undang-undang terkait pasal penodaan agama, sudah usang dan tidak relevan. "Apalagi banyaknya nada miring atas putusan ini di ruang publik," jelas dia. "Melihat penggunaan pasal penistaan agama yang bersifat karet ini, mirip saat era Orde Baru. Di mana ketika itu, para aktivis menjadi sasarannya," lanjut dia. Dalam kesempatan itu, Taufan memaparkan pentingnya kehadiran Undang-Undang Kebebasan Beragama dan Toleransi di indonesia. Sehingga setiap warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama. "Dan menjadi kekuatan konstitusi bagi mereka untuk memeluk agama tanpa rasa takut serta dijamin kemerdekaannya. Begitupun terkait toleransi yang memberikan serta mengajarkan satu regulasi, yang kemudian kelak menjadi norma sosial agar toleransi menjadi bagian dri peradaban bangsa ini," pungkas dia,

Fornas Bhineka Tunggal Ika Sayangkan Vonis yang Diterima Meiliana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/psi-berharap-banding-meiliana-dikabulkan-pengadilan-tinggi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Seorang ibu bernama Meiliana divonis 18 bulan penjara atas kasus penodaan agama." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Seorang ibu bernama Meiliana divonis 18 bulan penjara atas kasus penodaan agama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa prihatin atas vonis 18 bulan penjara yang menimpa Meiliana atas tuduhan penodaan agama. Vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumatera Utara pada Selasa (21/8). Usai putusan tersebut, tim penasihat hukum Meiliana berencana mengajukan banding. PSI pun berharap upaya hukum lanjutan tersebut dikabulkan pengadilan tinggi. "Sehingga Meiliana dapat dilepaskan dari tahanan sampai turun keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat," kata juru bicara PSI Guntur Romli dalam keterangannya, Kamis (23/8). Menurut Guntur, tuduhan yang menjerat <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/08/2018/setara-institute-kritik-penanganan-kasus-meiliana" target="_blank">Meiliana</a> sulit untuk diterima. Keluhan Meiliana, menurutnya, tidak bisa dikategorikan tindakan menghina atau menodai agama. Meiliana dalam kasusnya hanya membandingkan pengeras suara masjid yang menurutnya lebih keras dari sebelumnya. Guntur berpendapat, mengeluhkan suara pengeras suara tidak berarti mengeluhkan suara azan. "Itu tentu saja bukan penghinaan atau penodaan," tegas Romli. Oleh karena itu, PSI menilai vonis 18 bulan terhadap Meiliana adalah sebuah keputusan yang menciderai keadilan dan hati nurani. Ironisnya sejumlah pelaku kerusuhan yang menghancurkan rumah ibadah hanya divonis 1,5 bulan sampai 2 bulan. "Berdasarkan segenap pandangan itu, PSI berharap agar banding tim penasehat hukum <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/08/2018/dpr-sebut-kasus-meiliana-bukan-penistaan-agama" target="_blank">Meiliana</a> dapat dikabulkan dan Meiliana bisa dilepaskan dari tahanan sampai keluar keputusan hukum bersifat tetap dan mengikat," pungkasnya. Sebelumnya, Meiliana seorang ibu rumah tangga yang beragama Budha, menyampaikan kepada seorang tetangganya tentang suara pengeras suara di masjid dekat rumah. Meiliana mengeluhkan suaranya yang lebih keras dibandingkan sebelumnya. Sang tetangga menyampaikan hal itu kepada pengurus masjid. Sempat ada pertemuan antara pengurus masjid dengan Meiliana dan suami. Sang suami bahkan sempat mendatangi khusus pengurus masjid untuk meminta maaf. Namun, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi masyarakat, antara lain melalui media sosial dengan membuat berita hoax 'ada orang Cina melarang azan'.

PSI Berharap Banding Meiliana Dikabulkan Pengadilan Tinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#meiliana

Berita Terkini