<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/BAXevw9hGuxv2r8ZxzvPp4RpCFBe0c5BMFb7CVev-3132886032.jpg" alt="Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mabes TNI membantah tudingan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Abral Wandikbo alias Almaroko Nirigi. Berdasar laporan resmi yang mereka terima, anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu melarikan diri dan loncat ke jurang. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa Abral Wandikbo diamankan dalam operasi penindakan yang dilaksanakan oleh TNI beberapa waktu lalu. Dari tangan anggota OPM tersebut turut diamankan 2 pucuk senjata api (senpi) rakitan dan beberapa catatan.&nbsp; &rdquo;Bukti bahwa Abral Wandikbo alias Almaroko Nirigi anggota kelompok OPM sangat jelas, terbukti dengan &nbsp;adanya foto yang bersangkutan sambil membawa senjata M-16 A2,&rdquo; ungkap Kristomei.&nbsp; Ketika ditanyai oleh prajurit TNI, Abral Wandikbo bersedia menunjukkan jalan menuju salah satu Honai yang berada Kampung Kwit. Dari keterangan Abral, terdapat dua pucuk senpi organik dalam Honai tersebut. Karena itu, Abral dibawa untuk menunjukkan jalan.&nbsp; &rdquo;Namun di tengah perjalanan (Abral Wandikbo) melarikan diri, kemudian Prajurit TNI mengeluarkan tembakan peringatan. Tetapi, yang bersangkutan tetap melarikan diri dan melompat ke arah jurang,&rdquo; jelas dia.&nbsp; Kristomei menyatakan bahwa prajurit TNI tidak mengejar Abral sampai ke dalam jurang. Mereka sadar terhadap risiko tinggi bagi keselamatan apabila mengejar Abral Wandikbo. Dia pun menegaskan bahwa TNI tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan oleh OPM.&nbsp; &rdquo;Tudingan pelanggaran HAM seperti ini selalu dilakukan oleh OPM apabila ada anggotanya yang tertembak. Sebaliknya bila gerombolan OPM secara biadab membunuh masyarakat, maka masyarakat akan diklaim sebagai intel atau mata-mata TNI,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Jenderal bintang dua TNI AD itu pun heran lantaran jenazah Abral Wandikbo ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Telinga dan mulutnya terpotong dengan kondisi tangan terikat. Menurut Kristomei, para prajurit TNI tidak akan bertindak biadab seperti itu.&nbsp; &rdquo;Prajurit TNI tidak akan melakukan kebiadaban seperti itu, justru yang melakukan kebiadaban seperti itu adalah gerombolan OPM. Bisa jadi Abral dibunuh OPM sendiri karena Abral mau menunjukkan dimana Honai yang ada senjatanya,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Mabes TNI menanggapi tudingan pelanggaran HAM terhadap Abral Wandikbo, menegaskan tidak terlibat dalam insiden tersebut.

Bantah Tudingan Langgar HAM, Mabes TNI: Abral Wandikbo Melarikan Diri dan Loncat ke Jurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/hNuEJleeQgcZCB27NaR2fPjAGsXp27EeujehjD7c-3981506084.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Michael Leksodimulyo mengkritik Langkah Pemkot yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS penderita TBC yang menolak berobat. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Michael Leksodimulyo mengkritik Langkah Pemkot yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS penderita TBC yang menolak berobat. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS Kesehatan milik penderita Tuberkulosis (TBC) yang tidak mau berobat rutin menuai pro dan kontra di masyarakat. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Michael Leksodimulyo menilai sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) perlu dikaji lebih dalam. "Sebaiknya ada sosialisasi dahulu, jangan tahu-tahu langsung dipedot (diblokir) KTP-nya. Hati-hati karena ini melanggar hak asasi manusia, sebaiknya kebijakan ini dipikirkan kembali atau ditunda," tutur Michael, Selasa (29/4). Politikus PSI itu kemudian mempertanyakan apakah kebijakan penonaktifan NIK bagi penderita TBC yang menolak diobati, sudah dipikirkan secara bijaksana dan merupakan suatu keputusan yang baku. "Bagaimana dengan PKK? bagaimana dengan KSH, bagaimana dengan RT RW, apakah mereka semua sudah tahu bahwa pasien yang tidak mau mengonsumsi obat-obatan TBC ini akan diblokir KTP-nya?" lanjutnya. Karena itu, Michael berharap Pemkot Surabaya tidak terburu-buru menerapkan sanksi sosial bagi penderita TBC. Sebaliknya, Pemkot dapat mengkaji ulang agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan berbagai pihak. "Jangan sampai nanti sudah mau minum obat TBC lagi, tetapi untuk mengaktifkan KTP-nya ini kesulitan. Padahal untuk mendapatkan akses bantuan beras, pendidikan, itu dari KTP semua," seru Michael. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan untuk mempercepat penanganan penyakit TBC, Pemkot akan menonaktifkan NIK dan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi penderita yang menolak berobat rutin. "Karena itu membahayakan warga semuanya. (NIK dan BPJS) baru bisa aktif lagi ketika dia mau berobat. Lalu mau sanksi apa lagi? Kalau tidak mau berobat, kemudian menular ke warga lainnya kan jadi bahaya,&rdquo; tutur Eri.&nbsp; Ia mengingatkan masyarakat agar belajar dari pandemi Covid-19 lima tahun yang lalu. Tanpa saling menjaga, bukan tidak mungkin penyakit Tuberkulosis akan menular cepat seperti virus Corona. &ldquo;Pada waktu Covid-19 kan ada yang pakai masker sehingga tidak menularkan orang lain. Lah sekarang (TBC), sudah sakit, tidak mau diobati, malah keliling, nah itu membahayakan warga Surabaya,&rdquo; jelas Eri.&nbsp;

Pemkot Surabaya akan menonaktifkan NIK dan BPJS Kesehatan penderita TBC yang menolak berobat. Kebijakan itu menuai pro dan kontra di masyara

Dewan Kritik Kebijakan Pembekuan NIK Pasien TBC di Surabaya yang Tak Mau Berobat: Jangan Gegabah, Itu Langgar HAM!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siti-Nadia-Tarmizi-YouTube-Sekretariat-Presiden-Antara.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait privasi publik terkait penggunaan aplikasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/peduli-lindungi/">PeduliLindungi</a>.  Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkes/">Kemenkes</a>) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020, aplikasi PeduliLindungi melalui fitur kewaspadaan telah berhasil melakukan upaya pencegahan pasien Covid-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum sehingga dapat menulari warga lainnya.  Aplikasi ini sudah diunduh oleh lebih dari 90 juta orang dan telah membantu mencegah warga yang terinfeksi mengakses fasilitas dan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, airport, pelabuhan, hotel, dan gedung perkantoran.  "Aplikasi PeduliLindungi yang telah diunduh pasien positif Covid-19 akan berwarna hitam ketika aplikasi tersebut dipindai di pintu masuk tempat umum sehingga petugas keamanan dapat mencegah masuk pasien tersebut, lalu melaporkan yang bersangkutan ke Satgas Covid-19 untuk ditangani lebih lanjut," ujar Nadia dalam keterangannya, Sabtu (16/4).  Menurut Nadia, sepanjang 2021-2022, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah (vaksinasi belum lengkap) memasuki ruang publik dan telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi Covid-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup.  "PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan Covid-19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju. Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron," katanya.  Karena itu, Nadia mengeluhkan adanya tuduhan pelanggaran HAM di aplikasi PeduliLindungi dari Kementerian Luar Negeri AS.  "Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar HAM adalah sesuatu yang tidak mendasar. Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department. Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM. Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran," ungkapnya.  Nadia berujar, penggunaan PeduliLindungi secara masif memberikan dampak positif untuk melakukan kebijakan surveilans selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan WNI lintas negara, fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.  "PeduliLindungi telah bertransformasi menjadi layanan terintegrasi sehingga memudahkan penelusuran, pelacakan, pemberian peringatan, dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal)," tuturnya.  PeduliLindungi telah memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the Covid-19 Response tahun 2020, yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan Covid-19.  Aspek keamanan sistem dan perlindungan data pribadi pada PeduliLindungi menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Seluruh fitur PeduliLindungi beroperasi dalam suatu kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.  Persetujuan (consent) dari pengguna telah menjadi layer dalam setiap transaksi pertukaran data, selain metadata dan data itu sendiri, misalnya pada fitur check in di area publik, akses pada perangkat, perekaman geolokasi, dan penghapusan history penggunaan.  "Fitur-fitur tersebut dihadirkan untuk merespon kebutuhan penanggulangan Covid-19 yang semakin dinamis," pungkasnya.  Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri AS merilis Laporan Praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seperti dilansir dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices (15/4), sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut, termasuk aplikasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/peduli-lindungi/">PeduliLindungi</a> yang dipakai pemerintah untuk melacak kasus Covid-19.  Aplikasi ini mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi.  "Aplikasi ini menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan dan bagaimana data disimpan dan digunakan pemerintah," tulis laporan itu.

Respons Kemenkes Soal Aplikasi PeduliLindungi Disebut Melanggar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200624_1644021.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Kasil Rokhmad didampingi tim gugus kesehatan beraudiensi dengan penghuni asrama karantina Covid-19 di Rusunawa IAIN Tulungagung Tulungagung pada Rabu (24/6).  Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Kasil Rokhmad didampingi tim gugus kesehatan beraudiensi dengan penghuni asrama karantina Covid-19 di Rusunawa IAIN Tulungagung Tulungagung pada Rabu (24/6).  Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah penghuni asrama karantina Covid-19 di Rusunawa IAIN Tulungagung mengeluhkan standard operasional procedure (SOP) penanganan pasien terkonfirmasi positif SARS-Cov-2 yang dinilai tidak transparan. Sehingga, proses evakuasi mereka ke asrama karantina dinilai melanggar HAM.  Segala permasalahan dan keluhan itu diungkapkan sejumlah pasien OTG (orang tanpa gejala) maupun berstatus PDP (pasien dalam pengawasan) karena dinyatakan reaktif Covid-19, saat bertemu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Kasil Rokhmad.  ”Kami mempermasalahkan cara penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang cenderung tidak jelas. Tidak pasti,” kata Nurhadiansyah, salah satu penghuni asrama karantina Covid-19 seperti dilansir dari Antara di Rusunawa IAIN Tulungagung.  Nurhadiansyah dan sejumlah warga Desa Kesambi, Kecamatan Bandung menjadi korban ketidakpastian SOP penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka dievakuasi tim GTPP Covid-19 melalui tim kesehatan tingkat kecamatan, tanpa mendapat surat pemberitahuan resmi tentang hasil tes usap yang sudah mereka jalani sebelumnya. Para pasien COVID-19 berstatus OTG itu, berikut keluarganya di rumah kemudian merasa dikucilkan.  ”Langkah proteksi dan tindakan mitigasi yang dilakukan tim GTPP Covid-19 tingkat desa dan kecamatan cenderung berlebihan,” ungkap Nurhadiansyah.  Menurut dia, lingkungan sekitar hunian warga yang terkonfirmasi positif ataupun reaktif Covid-19 diisolasi, beberapa akses jalan diblokir, warga yang tinggal serumah dengan pasien terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 tidak boleh keluar. Sementara itu, dukungan pangan dan logistik harian rumah tangga justru diabaikan. ”Beruntung di lingkungan kami ada dukungan dari komunitas ibu-ibu yang rutin memberikan bantuan kepada keluarga kami,” tutur Nurhadiansyah.  Kekecewaan terbesar yang dirasakan Nurhadiansyah dan sejumlah penghuni asrama karantina di Rusunawa IAIN Tulungagung adalah cara penjemputan yang terkesan mendadak menggunakan mobil ambulans dan pakaian APD hazmat lengkap. Hal itu menimbulkan kepanikan warga lain yang berujung pada tindakan berlebihan GTPP desa terhadap keluarga pasien Covid-19 berikut lingkungan sekitarnya.  ”Terus terang kami trauma. Harusnya sebelum dijemput kami diberi tahu dulu dan cara evakuasinya jangan sevulgar itu. Masyarakat kita belum siap, GTPP-nya juga masih gagap,” kata Nuhadiansyah.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Kasil Rokhmad menyatakan, bisa memaklumi keresahan pasien Covid-19 yang kini harus menjalani karantina di Rusunawa IAIN Tulungagung. Dia akui SOP penanganan kasus terkonfirmasi positif SARS-Cov-2 belum terkonsolidasi dengan baik. Petugas selama ini mengedepankan pendekatan protokol kesehatan namun kurang mempertimbangkan sisi pasien yang butuh kepastian dan penjelasan tentang alasan mereka harus dievakuasi ke asrama karantina Covid-19.  ”Karena mereka ini berstatus OTG, rekam medik itu tidak ada. Beda jika statusnya dirawat di rumah sakit. Tapi pada dasarnya surat keterangan itu ada. Cuma memang kami selama ini menggunakan pendekatan protokol kesehatan karena situasi kedaruratan dimana pasien positif ataupun reaktif Covid-19 harus segera dikarantina,” kata Kasil.  ”Kami sedang susun SOP penanganan pasien Covid-19 agar lebih terstruktur, sesuai koridor protokol kesehatan, namun juga mempertimbangkan hak-hak pasien. Supaya saat mereka dibawa ke asrama karantina juga bisa nyaman tanpa ada merasa dipaksa apalagi dipenjara,” tambah Kasil Rokhmad.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Dv4dOG8skZg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UrZrDha3FMA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sU9Je3wNass&t

Pasien Karantina Tulungagung Keluhkan Ketidakpastian SOP Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/lbh-yogyakarta-kutuk-pembongkaran-rumah-warga-penolak-bandara_m_172535.jpeg" alt="ASPIRASI: Warga di kawasan proyek Bandara NYIA Kulonprogo melakukan aksi protes menolak proyek.." width="100%">
<figcaption>ASPIRASI: Warga di kawasan proyek Bandara NYIA Kulonprogo melakukan aksi protes menolak proyek..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Hukum (LBH) Yogyakarta mengutuk adanya rumah-rumah milik warga di kawasan terdampak pembangunan bandara diratakan dengan tanah pada Senin (4/12). Itu sudah dianggap tindakan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Direktur LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin mengatakan, tindakan yang dilakukan itu telah berdampak pada nasib korban. Mereka kehilangan rumah dan sumber kehidupannya. "Kami sangat mengutuk tindakan yang dilakukan PT Angkasa Pura I dan aparat penegak hukum. Tentunya ini berakibat kemiskinan yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri," kata dia, Senin (4/12). Dikatakan pula, izin lingkungan memang sudah terbit per 17 Oktober 2017 lalu. Namun,&nbsp; studi amdal yang melandasi terbitnya izin tersebut tidak sohih secara hukum. Malahan mengandung cacat hukum, seperti secara substansial seharusnya sudah dapat dipastikan amdal semestinya tidak akan pernah bisa dinilai layak. Dari aspek pelingkupan saja, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan jelas tidak terpenuhi. Belum lagi bicara deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting) yang pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi). Membuatnya semakin tidak layak NYIA Kulonprogo dibangun. Kemudian di&nbsp;PP&nbsp;Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,&nbsp;Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali) hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Perda&nbsp;Provinsi DIY&nbsp;Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029).&nbsp;Tidak ada satu klausula yang mewasiatkan pembangunan bandar udara baru di Kulonprogo. "Yang ada ialah pengembangan dan pemantapan fungsi Bandara Adisutjipto yang terpadu atau satu kesatuan sistem dengan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali," tuturnya. NYIA Kulonprogo yang diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum, adalah sarana transportasi udara yang akan memiliki risiko bahaya amat tinggi terutama bagi calon pengguna transportasi penerbangan. Bandara ini berdiri di atas kawasan rawan bencana tsunami. Menyangkut hal ini dapat dilihat di dalam Perpres&nbsp;Nomor 28 tahun 2012 tentang RTR&nbsp;Pulau Jawa-Bali&nbsp;di mana Kabupaten Kulonprogo jadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi (pasal 46 ayat 9 huruf d). Selain itu, menilik Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami (Pasal 51 huruf g). Bahkan&nbsp;Perda&nbsp;Kabupaten Kulon&nbsp;Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo&nbsp;pun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah satunya meliputi Kecamatan Temon (pasal 39 ayat 7 huruf a). Sofyan, pengurus dari Paguyuban Warga Penolak Penggusuran (PWPP-KP) menambahkan, tidak sedikit warga penolak pembangunan bandara yang disakiti fisik, rusak rumahnya, dan mati tanamannya. Dikatakannya putugas terus menyampaikan rumah dan tanah warga sudah putus nilainya di pengadilan, atau sudah dikonsinyasi. Namun menurutnya putusan nilai ini sama sekali tidak ada dasarnya. "Kami tidak pernah menyerahkan tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan seperti SHM dan tanda bukti bayar PBB," ujarnya. Kemudian, tanah dan bangunan milik warga penolak pembangunan juga tidak pernah diappraisal, diukur. Serta tidak pernah juga menghadiri acara sosialisasi atau negosiasi penjualan tanah yang diadakan Angkasa Pura I atau pemerintah. "Yang kami tahu tentang konsinyasi dan pengadilan itu hanya informasi dari LBH Yogyakarta setelah ada daftar tak beridentitas beredar ditengah warga," ucapnya.

LBH Yogyakarta Kutuk Pembongkaran Rumah Warga Penolak Bandara

melanggar ham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#melanggar ham

Berita Terkini

Bantah Tudingan Langgar HAM, Mabes TNI: Abral Wandikbo Melarikan Diri dan Loncat ke Jurang

Dewan Kritik Kebijakan Pembekuan NIK Pasien TBC di Surabaya yang Tak Mau Berobat: Jangan Gegabah, Itu Langgar HAM!

Respons Kemenkes Soal Aplikasi PeduliLindungi Disebut Melanggar HAM

Pasien Karantina Tulungagung Keluhkan Ketidakpastian SOP Covid-19

LBH Yogyakarta Kutuk Pembongkaran Rumah Warga Penolak Bandara

Download Aplikasi JawaPos.com