<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-185535-1-3393047613.jpeg" alt="Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1789686057693133061" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) nonaktif Melki Sedek Huang memutuskan takkan ikut agenda Mimbar Bebas Forum Anomali yang mengkritisi dinasti politik Presiden Joko Widodo. Hal itu usai dirinya viral dinyatakan melakukan kekerasan seksual dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Rektor UI. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak akan bergabung dalam kegiatan Mimbar Bebas Forum Anomali Jumat, 2 Februari 2024 nanti," ujar Melki kepada wartawan, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Forum Anomali bukanlah sekadar Melki, Gielbran, Afiq, dan Haikal. Forum Anomali adalah tempat bagi setiap warga negara untuk mengkritik dan mempermasalahkan anomali demokrasi dan bobroknya kebebasan sipil hari ini," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa forum tersebut harus terus berjalan meski tanpa dirinya. Hal itu menyusul protes netizen yang jengah bila dirinya masih bebas berkeliaran di tengah kasus yang menjeratnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Forum Anomali harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang kritis walaupun tanpa kehadiran saya," tandas Melki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) nonaktif Melki Sadek Huang dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 49/SK/R/UI/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa Sdr. Melki Sedek dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000 terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, serta keterangan pihak terkait yang telah dihimpun oleh Satgas PPKS UI," tulis SK dalam soal pertimbangan yang ditandatangani Rektor UI Ari Kuncoro itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SK yang menyatakan Melki sebagai pelaku kekerasan seksual yang beredar di media sosial itu sudah dikonfirmasi Kepala Biro Humas UI Amelita Lusia. Ia mengatakan bahwa keluarnya SK tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Universitas Indonesia (UI) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi, mengacu dan mematuhi aturan tersebut," ungkapnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Melki Sedek Huang memutuskan takkan ikut agenda Mimbar Bebas Forum Anomali yang mengkritisi dinasti politik Presiden Joko Widodo.

Melki Tak Ikut Forum Anomali yang Kritisi Dinasti Politik Jokowi Usai Diputus Lakukan Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-185535-1-3393047613.jpeg" alt="Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Ketua BEM nonaktif Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang tak menerima putusan Rektor UI yang menyebutnya terbukti melakukan kekerasan seksual. Hal itu membuatnya hendak meminta pemeriksaan ulang dalam kasus yang ditangani Satgas PPKS UI tersebut.</p> 

Ketua BEM nonaktif UI Melki Sedek Huang tak menerima putusan Rektor UI yang menyebutnya terbukti melakukan kekerasan seksual

Melki Sedek Tak Terima Keputusan Rektor UI, Ajukan Pemeriksaan Ulang atas Kasus Kekerasan Seksual yang Menjeratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-185535-1-3393047613.jpeg" alt="Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannya karena diduga melakukan pelecehan seksual. Pemberhentian itu sesuai aturan yang dibuatnya sendiri ketika awal menjabat sebagai pimpinan utama mahasiswa tersebut.&nbsp; &nbsp;</p> <div dir="auto">Diketahui pemberhentian Melki sebagai Ketua BEM UI didasarkan pada Peraturan BEM UI nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika awal menjabat sebagai Ketua BEM UI 2023 di Januari lalu, saya berkeinginan untuk menciptakan lingkungan BEM yang memproses kekerasan seksual secara adil dan taat hukum," ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013637043/korlantas-antisipasi-adanya-gangguan-kamseltibcarlantas-jelang-libur-nataru">Korlantas Antisipasi Adanya Gangguan Kamseltibcarlantas Jelang Libur Nataru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu saya memutuskan untuk merevisi Peraturan BEM UI No. 1 Tahun 2023 yang membuat semua 'yang terlapor' ataupun 'diduga melakukan' harus dinonaktifkan sementara demi kepastian proses hukum. Hari ini, saya memutuskan untuk menjalani aturan yang saya buat sendiri," sambung Melki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, hingga saat ini ia tak mengakui dugaan pelecehan seksual yang tertuju padanya tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga belum pernah dapat surat pemanggilan ataupun penjelasan dari pihak-pihak yang ada, bahkan saya belum mengetahui kronologi dan yang melaporkan," pungkas Melki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013637033/pertahankan-gaya-hidup-sehat-begini-cara-mencegah-bayi-lahir-prematur">Pertahankan Gaya Hidup Sehat, Begini Cara Mencegah Bayi Lahir Prematur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannnya. Hal itu karena ia diduga telah melakukan pelecehan seksual. Pemberhentian sementara itu viral di media sosial X yang diunggah akun @BulanPemalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Alerta! KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL(?),</em>" tulis akun tersebut, Senin (18/12) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013636989/viral-brand-store-zara-di-pondok-indah-mall-digeruduk-massa-pro-palestina-imbas-iklan-kontroversial">Viral! Brand Store Zara di Pondok Indah Mall Digeruduk Massa Pro-Palestina, Imbas Iklan Kontroversial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberhentian sementara itu tertera dalam surat keputusan dengan nomor SK-1822-SK WAKIL KETUA-PENONAKTIFKAN SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua BEM UI 2023, Shifya Anindya,&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Diputuskan bahwa Ketua BEM UI 2023,Melki Sedek Huang, @namasayamelki, DINONAKTIFKAN SEMENTARA,</em>" tulis akun tersebut.&nbsp;</div>

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannya karena diduga melakukan pelecehan seksual.

Patuhi Aturan yang Dibuatnya Sendiri, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang Mundur dari Jabatannya Usai Ramai Dikabarkan Lakukan Kekerasan Seksual

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-185535-1-3393047613.jpeg" alt="Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>Jawapos.com&nbsp;-</strong> Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya.</p> <p dir="ltr">Hal tersebut terjadi karena&nbsp;Melki Sedek Huang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual.</p> <p dir="ltr">Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Wakil Ketua BEM UI, Shifa Anindya melalui SK yang dikeluarkan pada Senin (18/12/2023) kemarin.</p> <p dir="ltr">Dalam SK tersebut, tertuang jika Melki Sedek Huang selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Periode 2023 akan dinonaktifkan hingga waktu yang belum ditentukan.</p> <p dir="ltr">Diketahui, informasi penonaktifan Melki pertama kali menyebar di media sosial X melalui unggahan akun @BulanPemalu.</p> <p dir="ltr">Dalam unggahan tersebut, akun @BulanPemalu memposting sebuah tangkapan layar mengenai keputusan penonaktifan Melki oleh wakil ketua BEM UI serta SK penonaktifan sementara.</p> <p dir="ltr">&ldquo;ALERTA!!! KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL(?)&rdquo; tulisnya.</p> <p dir="ltr">Cuitan itu pun sontak ramai dan menjadi perbincangan warganet. Bahkan tagar #BEMUI pun menjadi trending topik di media sosial tersebut.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013325719/ketua-bem-ui-akui-nomor-wa-pribadinya-diretas-ungkit-kritik-putusan-mk">Ketua BEM UI Akui Nomor WA Pribadinya Diretas, Ungkit Kritik Putusan MK</a></strong></p> <p dir="ltr">Diketahui sebelumnya, Melki merupakan aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia yang sangat aktif menyuarakan pendapatnya.</p> <p dir="ltr">Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BEM UI, Shifa Anindya melakukan klarifikasi terkait isu-isu yang beredar.</p> <p dir="ltr">Melalui Instagram&nbsp;story&nbsp;nya, Shifa membenarkan isu mengenai penonaktifan sementara Melki.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Ia menuliskan, jika Melki resmi dinonaktifkan untuk sementara melalui SK yang ditujukan untuk internal BEM UI.</p> <p dir="ltr">Shifa juga menyampaikan beberapa poin yang harus digarisbawahi dari kasus yang menimpa ketuanya tersebut.</p> <p dir="ltr">Ia membenarkan penonaktifan sementara Melki berdasarkan peraturan BEM UI No. 1 Tahun 2023 untuk menjalani proses selanjutnya.</p> <p dir="ltr">Shifa juga menyebut, saat ini proses investigasi sedang dilakukan, menanggapi laporan-laporan yang telah masuk dan terverifikasi.</p> <p dir="ltr">Laporan tersebut nantinya akan menjadi bukti dan informasi yang cukup untuk diproses ke tahap investigasi.</p> <p dir="ltr">Di poin terakhir, Shifa juga meminta netizen untuk menghormati privasi dan identitas korban.</p> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">***</div>

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang diduga terjerat kasus kekerasan seksual dan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang Dinonaktifkan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan kasus intimidasi terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang, harus direspons serius oleh aparat kepolisian. Hal ini penting, dalam menyikapi proses demokrasi di Indonesia.</p> <p>"Apa yang sedang dialami oleh BEM UI, termasuk ketuanya adalah lonceng bagi demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Ketika langkah kritis yang dilakukan berbuah adanya intimidasi, hal itu semakin menunjukan bahwa demokrasi kita sedang terancam," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (15/11).</p> <p>Politikus Partai NasDem ini menyebut jika tindakan intimidasi seperti itu dibiarkan, akan semakin membuat masyarakat tidak lagi punya harapan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Karena itu, informasi yang disampaikan oleh Melki itu harus ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian dengan mengusut tuntas siapa yang melakukan intimidasi dan mengungkapkannya kepada publik.</p> <p>"Ini penting untuk menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak membiarkan itu terjadi," tegas Taufik.</p> <p>Sebaliknya, apabila tidak ada tindakan dari kepolisian maka dapat menimbulkan asumsi negatif, baik kepada aparat penegak hukum mampun pemerintah. Lebih lanjut, ia menegaskan, tidak boleh ada tindakan represif seperti gaya Orde Baru yang gemar membungkang suara-suara kritis.</p> <p>"Kita harus membuka seluas-luasnya ruang bagi semua pihak yang ingin menyampaikan pendapat kepada publik," jelasnya.</p> <p>Menurut Taufik, semua pihak termasuk pemerintah dan aparat harus memberikan peluang dan kesempatan kepada mahasiswa, untuk tetap kritis dalam menyampaikan aspirasinya, dan Melki merupakan contoh yang sangat baik bagi kalangan mahasiswa.</p> <p>&ldquo;Di tengah banyak kritikan kepada mahasiswa yang dinilai pragmatis, Melki adalah salah satu yang patut diapresiasi dengan gerakan yang ia lakukan sebagai penjaga moral bangsa," imbuhnya.</p> <p>Taufik juga berharap apa yang disampaikan Melki dapat membuka kesemptaan bagi pihak lain atau mahasiswa yang mengalami peristiwa intimidasi dari aparat untuk berbicara, karena kalau diam akan semakin tertindas.</p> <p>"Karena itu, harus bangkit melawan jika ada intimidasi," ujar Taufik.</p> <p>Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan bahwa dirinya mengalami intimidasi dari berbagai pihak, setelah mengkritisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Melki mengaku bahwa upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk pribadinya, tapi juga pada keluarga.</p> <p class="class-paragraph">Melki bercerita kalau ibundanya telah didatangi oleh aparat keamanan, mulai dari oknum TNI hingga Polri.</p> <p>"Ibu saya di rumah didatangi aparat keamanan ada dari TNI, ada dari Polri menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan? Melki itu dulu kalau di rumah ngapain aja? Ibu komunikasinya gimana dengan Melki?," ungkap Melki, Rabu (8/1).</p> <p>Melki berujar, tindakan intimidasi datang setiap kali BEM UI mengadakan acara diskusi. Dia mengaku selalu ditelepon aparat yang meminta diskusi ditunda atau dialihkan.</p> <p>"Terkait acara ini apakah bisa dialihkan apakah konsepnya bisa online atau bisa diredam atau bisa dialihkan ke ruang aja jangan di publik,&rdquo; ucap Melki.</p> <p>Namun, Melki menegaskan bahwa intimidasi yang menyasar dirinya adalah bentuk jalan kebenaran yang tengah dijalaninya. Ia pun menilai saat ini pemerintah sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.</p> <p>&ldquo;Teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing kondisi, kekuasaan makin mengkhawatirkan,&rdquo; pungkas Melki.</p>

"Ini penting untuk menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak membiarkan itu terjadi," tegas Taufik.

Anggota Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Terhadap Ketua BEM UI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/Screenshot-2023-11-11-140136-3785391249.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Melki Sedek Huang kembali menjadi perhatian warganet usai menyampaikan kritik mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat.</p> <p>Mendengar kasus itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, angkat suara perihal intimidasi yang dialami Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, usai kritik putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Jika benar intimidasi dialami Melki Sedek Huang, hal itu merupakan pelanggaran berat yang dilakukan aparat.</p> <p>&rdquo;Kalau itu benar terjadi dilakukan aparat kepolisian. Itu sangat tidak profesional dan melanggar konstitusi,&rdquo; kata Mahfud Seperti yang diberitakan <em>Pojok Satu</em> (Jawa Pos Grup).</p> <p>Mahfud MD yang juga cawapres itu memaparkan sejatinya kritikan yang disampaikan Ketua BEM UI terhadap putusan MK dilindungi undang-undang. Intimidasi sangat bertentangan dengan undang-undang.</p> <p>Dia akan mengusut tuntas dugaan intimidasi yang dialami Melki Sedek Huang dan keluarganya. Dalam proses pengusutan, politikus berdarah Madura itu akan mengirimkan tim ke kediaman Melki Sedek Huang.</p> <p>&rdquo;Saya akan mengirim tim ke sana karena kalau ini dibiarkan akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya,&rdquo; tegas Mahfud.</p> <p>Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Diduga intimidasi itu berhubungan dengan kritik mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres.</p> <p>MK sebelumnya memutus syarat minimal usia capres-cawapres yang semula 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih lewat pemilu termasuk pilkada. Putusan itu akhirnya membuka pintu bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024.</p> <p>Melki mengatakan majunya Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, bukan kemenangan anak muda. Atas kritikan itu dirinya mendapat intimidasi.</p>

Mekopolhukam Mahfud MD menyebut bakal mengirim tim terkait dugaan intimidasi yang dialami Ketua BEM UI Melki Sedek Huang

Buntut Adanya Intimidasi Ketua BEM UI usai Kritik Putusan MK, Mahfud MD Akan Kirim Tim ke Rumahnya