<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu5.jpg" alt="Jamah haji tiba di Tanah Air. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jamah haji tiba di Tanah Air. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berangkat ke Arab Saudi. Perjalanan dinasnya kali ini, untuk mengecek persiapan pelayanan jamaah pada musim haji 1444 Hijriah/2023 Masehi.  “Alhamdulillah, kami bersama kementerian mendarat lebih awal hari ini waktu Saudi, di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Anna Hasbie dalam taklimat media yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu (11/3).  Anna mengatakan, Menag menaruh perhatian penuh pada penyelesaian layanan bagi jemaah haji Indonesia. Pasalnya, tahun ini merupakan haji pertama dengan kuota normal setelah dunia dilanda pandemi.  Apalagi, kata dia, jumlah jamaah Indonesia kategori lansia sekitar 64 ribu dan akan menjadi perhatian serius Menag, termasuk dalam penyelesaian pelayanan.  “Tahun lalu ada haji, tapi kuotanya tidak sampai 50 persen. Nah, tahun 2023 ini sudah kembali normal, kuotanya 100 persen, dan ini perlu perhatian serius setelah terakhir diadakan haji dengan kuota normal pada tahun 2019,” katanya.  Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Menteri Pehubungan akan mengecek kondisi lapangan dalam rangka kesiapan pelayanan, baik transportasi, catering, maupun akomodasi.  Saat ini, proses penyiapan layanan jamaah haji masih berlangsung. Tim Kemenag terus berupaya menuntaskan pelayanan bagi jemaah haji di Arab Saudi.  “Layanan Ramah Lansia menjadi salah satu 'focal point'. Haji tahun 2023 ini memang mengusung semangat Haji Ramah Lansia. Kementerian Kesehatan menginginkan pemberian pelayanan di Arab Saudi dilakukan dengan semangat memberikan yang terbaik kepada jamaah, termasuk ramah lansia,” ujarnya.  Menag Yaqut dijadwalkan berada di Aras Saudi selama empat hari dan dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Selasa, 14 Maret 2023.

Bertolak ke Arab Saudi, Menag Yaqut Cek Persiapan Layanan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/foto-haji.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji.Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji.Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 189 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M. Dalam KMA ini ditetapkan kuota haji Indonesia tahun 1444 H berjumlah 221.000, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.  “Alhamdulillah, KMA kuota haji 2023 sudah terbit. KMA ini menjadi dasar kami untuk melakukan penyesuaian penghitungan estimasi keberangkatan jamaah haji seluruh Indonesia,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Rabu (1/3).  “Penyesuaian sudah dilakukan dan kini jamaah haji bisa memperbarui kembali perkiraan keberangkatannya, dengan memasukkan nomor porsi melalui aplikasi Pusaka Kementerian Agama,” sambungnya.  Menurut Hilman, pihaknya selama ini telah menyediakan layanan online untuk memudahkan jamaah dalam mengecek estimasi keberangkatan hajinya. Penghitungan estimasi itu didasarkan pada kuota haji tahun berjalan. Karenanya, perkiraan keberangkatan sempat mundur cukup panjang pada tahun 2022 karena kuota saat itu ditetapkan hanya sekitar 46 persen.  “Estimasi keberangkatan selalu menggunakan angka kuota tahun terakhir sebagai angka pembagi. Tahun 2022, kuota haji Indonesia ditetapkan hanya 100.051 atau sekitar 46 persen dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, estimasi saat itu menjadi mundur cukup jauh. Alhamdulillah, sekarang sudah ada KMA Kuota 2023 dengan kuota normal, sehingga penghitungan estimasinya pun mengalami penyesuaian,” imbuh Hilman.  Hilman berharap kuota haji tahun depan akan kembali bertambah. Sehingga estimasi keberangkatan jamaah akan lebih cepat lagi.  Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada 2023. Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1).  “Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000,” kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.  “Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” Yaqut.  Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Aturan Soal Kuota Haji Diterbitkan, Cek Estimasi Keberangkatan Anda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bom-astanaanyar-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi kekerasan ini dianggap merugikan banyak pihak, di antaranya telah menewaskan seorang polisi dan melukai sejumlah polisi lainnya. Tak hanya itu, seorang warga juga terluka karena terkena serpihan bom yang meledak saat apel pagi.  "Kami menyampaikan duka yang mendalam atas kejadian di Polsek Astanaanyar ini karena telah menimbulkan banyak korban, kerusakan bahkan ketakutan. Jelas sekali aksi bom bunuh diri itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Yaqut di Jakarta, Kamis (8/12).  "Bom Astanaanyar bukti aksi kekerasan selalu rugikan banyak pihak," sambungnya.  Menag mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bergerak cepat dengan datang langsung ke lokasi kejadian dan mengungkap pelaku bom bunuh diri ini. Dari penelusuran sidik jari dan wajah (face recognition), pelaku diketahui bernama Agus Sujatno dan berafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung.  "Kami mendukung langkah Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini dengan mendalami kemungkinan ada pelaku lainnya," katanya.  Menag mengaku prihatin dengan ulah sebagian orang maupun kelompok yang masih menggunakan cara-cara kekerasan seperti halnya bom bunuh diri, untuk menyampaikan perbedaan pandangannya. Cara ini jelas bertentangan dengan ajaran agama mana pun yang selalu mengutamakan penghormatan, kesantunan dan keselamatan.  "Untuk itu kami mendorong terutama kepada tokoh-tokoh agama untuk tidak lelah membangun komunikasi yang baik dengan umatnya dalam kerangka mencari solusi terbaik. Agama harus dijadikan inspirasi dan solusi atas kehidupan ini, bukan dalih untuk melakukan kekerasan," pungkasnya.  Sebelumnya, ledakan terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Ledakan dikabarkan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB di area dalam Polsek.  "Iya (ada ledakan) di Astanaanyar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan saat dihubungi, Rabu (7/11).  Ramadhan menyebut bom berasal dari aksi bunuh diri. "Iya dugaan bom bunuh diri," jelasnya.  Peristiwa ini tidak hanya menewaskan pelaku. Satu orang anggota Polri dinyatakan tewas. "Update korban peristiwa bom bunuh diri TKP Polsek Astana Anyar dari anggota Polri 1 orang meninggal dunia," kata Ramadhan.  Selain itu, tiga anggota polisi mengalami luka berat, dan empat lainnya luka ringan. Di sisi lain, korban juga dari kalangan masyarakat sipil. "Dari masyarakat 1 orang luka ringan," jelas Ramadhan.

Soal Bom Astanaanyar, Menag: Bertentangan dengan Agama Apa Pun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/yaqut-kemenag.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1443H/2022M. Laporan disampaikan kepada DPR RI melalui rapat kerja Komisi VIII.  Yaqut menyampaikan, laporan pertanggung jawaban keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan konsolidasi dari laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja. Terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Urusan Haji Jeddah, Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji, dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.  "Karena operasional haji tahun 1443H/2022M telah berakhir, maka kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut, per 31 Agustus 2022," kata Yaqut, Rabu (9/11).  "Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI yang telah dan senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap terselenggaranya Ibadah Haji dari tahun ke tahun," sambungnya.  Yaqut menuturkan, realisasi anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp 8.602.929.936.632,83 atau 93,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.184.734.410.892,98.  Alokasi anggaran tersebut berasal dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 3.787.601.024.059,59 dan Nilai manfaat, Dana Efisiensi, dan Sumber Lain yang sah sebesar Rp 5.397.133.386.833,38.  "Realisasi anggaran tersebut merupakan realisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Tidak terdapat anggaran dan realisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus," jelas Yaqut.  Yaqut mengatakan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan jamaah haji untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur, lanjutnya, telah diupayakan selama 73 hari.  "Walaupun penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih diselenggarakan dalam masa pandemi Covid-19, namun seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan tetap dapat menjaga kesehatannya hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji," kata Menag.  "Berkurangnya kuota haji hingga tersisa kurang dari 50% kuota normal, tidak menyurutkan semangat jemaah untuk tetap beribadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam," tandasnya.

Menag Yaqut Cholil Sebut Realisasi Anggaran Haji 2022 Capai Rp 8,6 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas, menyampaikan pihaknya mengajukan penambahan kuota haji 2023 hingga 100 persen kepada pemerintah Arab Saudi.  "Kalau untuk kuota itu keputusannya ada di Pemerintah Saudi. Kita sudah sampaikan kalau kita minta kuota haji 100 persen," kata Menteri Yaqut saat diwawancara di Batam, Jumat (2/9) dikutip dari Antara.  Namun, Menteri Yaqut kembali menegaskan terkait kuota haji harus menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi.  "Soal dipenuhinya berapa kuota, ya itu keputusan Saudi," ujar dia.  Pada pelaksanaan haji 2022, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 orang, atau berkurang setengahnya dari 2019 akibat pembatasan dampak dari pandemi COVID-19.  Begitu juga dengan biaya haji, diharapkan tahun depan turun, sehingga tidak memberatkan jamaah haji.  Tahun ini biaya operasional haji juga membengkak, sehingga membutuhkan dana tambahan mencapai Rp1,5 triliun.

Menag Yaqut Cholil Ajukan Penambahan Kuota Haji 2023 Hingga 100 persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menjadikan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu program prioritasnya. Sejak pertama digulirkan pada 2021, sudah 506 KUA yang direvitalisasi.  Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad mengatakan, KUA merupakan ujung tombak layanan Kemenag yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karenanya, program revitalisasi KUA harus diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik.  “Gus Menteri sangat mengapresiasi kinerja Ditjen Bimas Islam, Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota yang telah sungguh-sungguh menjalankan secara optimal program prioritas Menteri Agama. Semua dipantau. Pastikan program prioritas ini berjalan dengan baik,” kata Abu, Jumat (25/8).  “Revitalisasi KUA harus bisa dijelaskan secara kuantitas dan kualitas, baik fisik, maupun pelayanan bagi masyarakat. Jika revitalisasi KUA berhasil, Indeks kepuasan layanan KUA naik, berarti Program Revitalisasi KUA berjalan baik,” lanjutnya.  Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyampaikan, revitalisasi KUA telah dilaksanakan dengan menyasar 106 KUA pada Tahun 2021 dan 400 KUA pada Tahun 2022. Revitalisasi KUA disajikan dalam dua pola besar: peningkatan kualitas fisik dan non-fisik.  "Kualitas fisik dimaksudkan seperti rehab gedung KUA serta penyediaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan layanan publik. Ini sejalan dengan implementasi program prioritas transformasi digital sebagaimana arahan Menteri Agama,” ucapnya.  Sedangkan peningkatan kualitas non-fisik, mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi SDM, dan kualitas tata kelola. Melalui revitalisasi KUA, Ditjen Bimas Islam tengah bekerja keras untuk mengubah desain kelembagaan KUA. Isu krusial terkait dengan kapasitas kelembagaan KUA antara lain:  1. Menghapus batasan teritorial kecamatan bagi KUA, sehingga beberapa layanan dapat disajikan tanpa kendala batas kecamatan atau borderless services;  2. Memperkuat posisi Kepala KUA dengan mengembalikannya pada jabatan manajerial administratif yang tidak menjadi dominasi fungsional Penghulu;  3. Memperkuat posisi jabatan petugas tata usaha pada KUA yang diberikan tugas dan fungsi dukungan manajerial di KUA dengan atribiusi pada sisi kelas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan pelaksana yang merupakan bawahan dari petugas tata usaha ini;  4. Merintis layanan bergerak (mobile services) pada KUA yang masih dalam pembahasan intensif dengan Kemenkeu. Layanan ini diharapkan menjadi garansi tetap berjalannya layanan bagi masyarakat di tengah kendala penyediaan lahan dan keterbatasan SDM dan anggaran bagi KUA;  5. Memperkuat kompetensi penghulu dengan menetapkan standar kompetensi jabatan penghulu serta redesain pola karier penghulu melalui penyiapan usulan perubahan regulasi terkait dengan butir kegiatan jabatan penghulu pada setiap jenjangnya; dan  6. Mengubah kategorisasi KUA dari pendekatan tipologi yang hanya berdasarkan jumlah peristiwa nikah, menjadi klasifikasi yang menjadikan ketersediaan layanan sebagai alat ukurnya. Klasifikasi KUA ini pula yang berikutnya akan dijadikan alat hitung besaran Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) pada KUA.

Selama 2 Tahun, 506 KUA Sudah Direvitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/menag-bertemu-meneteri-haji-arab.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Rabiah di Mina. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak membahas ihwal penyelenggaraan ibadah haji.  "Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama dan pelayanan jemaah haji Indonesia oleh pemerintah Saudi," kata Yaqut.  Yaqut dan Menteri Tawfiq juga mendiskusikan persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 mendatang. Keduanya bersepakat untuk terus berupaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia.  “Kami sepakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang kurang dan terus meningkatkan pelayanan yang sudah baik,” ujarnya.  “Semoga ikhtiar ini menjadi ladang amal saleh dan semakin membuat jemaah konsentrasi beribadah,” sambungnya.  Menag menginformasikan bahwa Kerajaaan Arab Saudi akan mulai membuka layanan untuk jemaah umrah pada 15 Zulhijah 1443 Hijriah atau 15 Juli 2022.  Selama operaisional haji tahun ini, Yaqut terus memperhatikan detail kesiapan petugas dalam melayani jemaah. Bahkan, sebelum menggelar pertemuan dengan Menteri Tawfiq, Menag menyempatkan untuk memastikan terlebih dahulu kesiapan layanan untuk jemaah haji yang melaksanakan Nafar Tsani.  Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Naib Amirul Hajj Muhammad Hilal Al Aidid, Sekretaris Amirul Hajj Ali Bahar, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Bertemu Menteri Haji Arab, Menag Bahas Persiapan Haji Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, memberikan pesan khusus kepada petugas dan jemaah menjelang fase puncak ibadah haji wukuf di Arafah, serta Mabit di Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Aspek terpenting yang harus dijaga oleh petugas dan jemaah yakni kesehatan. Sebab, cuaca di Arab Saudi sedang pada fase ekstrem.  "Saya harap di sisa waktu sampai puncak ibadah haji, petugas dan jemaah masing-masing tetap jaga kesehatan dan perdalam manasik," kata Yaqut kepada wartawan, Selasa (5/7).  "Petugas jangan lupa tetap bertugas sesuai kewajiban, melayani jemaah dengan baik, karena jika jemaah terlayani dengan baik, mereka bisa beribadah dengan baik dan semua mendapat haji mabrur dan mabrurah," imbuhnya.  Yaqut mengatakan, dirinya selalu mengikuti informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji. Selama ini dia banyak mendapat informasi positif dari jemaah selama menjalankan ibadah haji.  "Semoga kebahagiaan ini bertahan hingga semua pulang. Saya melihat pelayanannya pun sangat baik," jelasnya.  Yaqut menyampaikan, terima kasih kepada Raja Salman, Putra Mahkota Muhammad bin Salman, dan Menteri Haji Arab Saudi. Mereka semua dianggap telah memberikan banyak kemudahan yang membuat pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) lebih baik kepada jemaah.  "Di Indonesia, kita juga banyak dibantu oleh Kedubes Arab Saudi sehingga kita bisa memberikan beragam fasilitas agar jemaah bisa beribadah dengan baik dan lancar," tandasnya.

Pesan Menag untuk Petugas dan Jemaah Jelang Puncak Ibadah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia akhirnya mendapat kepastian kuota haji tahun 2022. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, tahun ini akan memberangkatkan 100.051 jamaah haji.  Hal ini disampaikan Menag dalam sambutannya pada Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kenegaraan, di Jakarta, pada Selasa (19/4) malam.  "Setelah dua tahun, kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena Covid-19, alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan kembali memberangkatkan jamaah haji dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas," ujar Yaqut.  "Insya Allah akan kita berangkatkan kloter pertama tanggal 4 Juni 2022," sambungnya.  Menurut Yaqut, kepastian jumlah kuota haji ini menjadi salah satu kabar gembira yang perlu disampaikan kepada umat Islam. "Semoga peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan tahun 2022 ini semakin meneguhkan bahwa nilai-nilai Alquran sangat penting dalam menjaga harmoni Indonesia," imbuhnya.  Peringatan Nuzulul Quran yang digelar secara hybrid ini dihadiri secara daring oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula di Auditorium HM Rasjidi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenag.  Hadir pula menyampaikan tausiyah dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa.

Menag: Kuota Haji 2022 untuk Indonesia 100.051 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menag/">Menag</a>) Yaqut Cholil Qoumas, memaparkan aturan terbaru ibadah di rumah ibadah selama pandemi Covid-19. Hal ini menyusul datangnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/bulan-ramadan/">bulan Ramadan</a> yang tinggal beberapa hari lagi. Aturan di tempat ibadah tetap mengikuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  Untuk daerah dengan PPKM level 1, kapasitas tempat ibadah bisa diisi hingga 100 persen. Meski demikian, masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus.  Ketentuan ini tertuang dalam Edaran Menag Nomor SE. 06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19, serta Penerapan Protokol Kesehatan.  “Untuk tempat ibadah pada kabupaten kota dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-level-1/">PPKM level 1</a>, dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah dengan jumlah jamaah 100 persen, dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Yaqut kepada wartawan, Kamis (31/3).  Kemudian tempat ibadah yang berada kawasan level 2, maksimal jamaah 75 persen dari kapasitas. Sedangkan untuk kawasan level 3, jamaahnya dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas. “Semua tetap harus menerapkan protokol kesehatan,” tegas Yaqut.  Berikut aturan lengkap operasional rumah ibadah terbaru:  1. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota dengan kriteria: a. level 3, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/kolektif selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan jumlah jemaah paling banyak 50 persen dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan;  b. level 2, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75 persen dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan; dan  c. level 1, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/ kolektif selama masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/penerapan-ppkm/">penerapan PPKM</a> dengan jumlah jemaah 100 persen dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan.  2. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah: a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan; b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun); c. menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir; d. menyediakan cadangan masker; e. mengimbau jemaah dengan kondisi kurang sehat, berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, memiliki komorbid, dan ibu hamil/menyusui untuk melaksanakan ibadah di rumah masingmasing; f. mencegah terjadinya kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah; g. melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin; h. memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala; dan i. memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan: a) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dengan baik dan benar; dan b) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.  3. Jamaah a. menggunakan masker dengan baik dan benar; b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; c. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius); d. tidak sedang menjalani isolasi mandiri; dan e. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masingmasing (sajadah, mukena, dan sebagainya).

Ramadan Segera Tiba, Menag Jelaskan Aturan Terbaru di Tempat Ibadah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menag Yaqut Cholil

Berita Terkini