<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/1000330683-1554549329.jpg" alt="Kylian Mbappe (Instagram @k.mbappe)" width="100%">
<figcaption>Kylian Mbappe (Instagram @k.mbappe)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pengadilan tenaga kerja Paris memerintahkan Paris Saint-Germain (PSG) membayar Kylian Mbappe sebesar EUR 60 juta atau Rp 1,1 triliun. Jumlah tersebut mencakup gaji dan bonus yang belum dibayarkan. Putusan ini menutup sebagian perselisihan hukum yang panjang antara striker Prancis dan klubnya. Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (17/12), Perselisihan muncul setelah Mbappe menggugat PSG terkait gaji yang ditahan untuk bulan April, Mei, dan Juni 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016950606/lamine-yamal-pecahkan-rekor-liga-champions-sekaligus-menggeser-catatan-kylian-mbappe">Lamine Yamal Pecahkan Rekor Liga Champions Sekaligus Menggeser Catatan Kylian Mbappe</a> Saat itu, pemain tersebut meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Real Madrid dengan status bebas transfer. Pengacara Mbappe, Frederique Cassereau, menyatakan puas dengan putusan pengadilan tersebut. Pengadilan menilai PSG gagal membayar gaji tiga bulan, bonus etika, dan bonus penandatanganan sesuai kontrak. Hakim menegaskan bahwa klub tidak menunjukkan bukti tertulis bahwa Mbappe melepaskan haknya. Putusan ini mengakui hak finansial pemain berdasarkan keputusan Liga Sepak Bola Profesional Prancis pada September dan Oktober 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016932816/kylian-mbappe-patah-jari-siap-tempur-di-laga-krusial-real-madrid-vs-manchester-city">Kylian Mbappe Patah Jari, Siap Tempur di Laga Krusial Real Madrid vs Manchester City!</a> Beberapa klaim tambahan Mbappe, seperti tuduhan pelecehan moral dan pelanggaran keselamatan, ditolak oleh pengadilan. Pengadilan juga menyatakan kontrak jangka tetap Mbappe bukanlah kontrak permanen. Keputusan ini membatasi kompensasi terkait pemecatan dan pembayaran pemberitahuan. Tim hukum Mbappe menekankan bahwa keputusan ini menegaskan hukum ketenagakerjaan berlaku di sepak bola profesional. Kuasa hukum Mbappe menilai Mbappe menghormati kewajiban olahraganya dan kontrak hingga hari terakhir di PSG. Putusan ini dianggap mengembalikan kebenaran dan keadilan bagi pemain. PSG berpendapat Mbappe tidak setia dengan menyembunyikan niatnya untuk tidak memperbarui kontrak. Klub merasa tindakan tersebut menghalangi potensi biaya transfer yang bisa diperoleh. Namun, perwakilan Mbappe menegaskan perselisihan ini murni terkait remunerasi yang belum dibayarkan dan hukum ketenagakerjaan, bukan kebijakan transfer.

Pengadilan tenaga kerja Paris memerintahkan Paris Saint-Germain (PSG) membayar Kylian Mbappe sebesar EUR 60 juta atau Rp 1,1 triliun.

Kylian Mbappe Menang Gugatan Terhadap PSG, Klub Diwajibkan Segera Bayar Gaji dan Bonus yang Tertunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/04/1000251377-849690186.jpg" alt="NIRVANA dan album Nevermind (EMP dan Apple Music)" width="100%">
<figcaption>NIRVANA dan album Nevermind (EMP dan Apple Music)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Gugatan kasus pornografi anak terkait sampul album bayi telanjang dalam album Nevermind milik Nirvana kembali ditolak oleh pengadilan Amerika Serikat. Dilansir dari laman People pada Sabtu (4/10), Hakim Distrik Fernando Olguin menyatakan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyebut foto bayi telanjang di sampul album tersebut sebagai pornografi anak. Menurut hakim, gambar itu lebih tepat disamakan dengan foto keluarga anak kecil yang sedang mandi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015193013/ada-love-of-nirvana-berikut-daftar-drama-china-2024-tentang-kerajaan-yang-sudah-tayang">Ada &lsquo;Love of Nirvana&rsquo;, Berikut Daftar Drama China 2024 tentang Kerajaan yang Sudah Tayang</a> Sampul album Nevermind yang dirilis pada tahun 1991 menampilkan Spencer Elden saat berusia empat bulan tanpa busana di kolam renang. Dalam gugatannya, Elden mengklaim gambar itu menyebabkan kerugian psikologis, finansial, dan reputasi yang dialaminya sepanjang hidup. Namun, hakim menegaskan bahwa kehadiran orang tua Elden dalam sesi pemotretan membuktikan adanya persetujuan. Hakim Olguin juga menyoroti fakta bahwa Elden justru pernah memperoleh keuntungan finansial dari keterlibatannya di sampul album tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015165769/makna-dan-lirik-lagu-nirvana-come-as-you-are-ungkap-perjuangan-dalam-sulitnya-menangani-tekanan-kehidupan">Makna dan Lirik Lagu Nirvana 'Come As You Are', Ungkap Perjuangan Dalam Sulitnya Menangani Tekanan Kehidupan</a> Elden disebut beberapa kali menerima bayaran ketika berpartisipasi dalam sesi ulang foto yang meniru sampul legendaris itu. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan klaim kerugian seumur hidup yang diajukannya. Dalam persidangan, pihak tergugat yang terdiri dari anggota Nirvana Dave Grohl dan Krist Novoselic, janda Kurt Cobain Courtney Love, serta fotografer Kirk Weddle, menegaskan gambar itu tidak bersifat seksual. Pihak dari Nirvana menyatakan bahwa sampul tersebut tidak melanggar hukum pornografi anak. Menurut para tergugat, foto itu hanyalah representasi artistik yang kemudian menjadi ikon budaya musik. Sebelumnya, Elden telah mengajukan gugatan serupa sejak tahun 2021 dengan tuntutan ganti rugi sebesar USD 150 ribu atau Rp 2,4 miliar.&nbsp; Namun gugatan itu berulang kali ditolak, termasuk pada Januari 2022 ketika ia tidak menanggapi mosi penolakan. Pada September di tahun yang sama, hakim juga menolak gugatan karena dinilai diajukan terlalu lama sejak album dirilis. Meski pada Desember 2023 pengadilan banding sempat menghidupkan kembali kasus ini, penolakan terbaru pada 30 September 2025 dianggap final. Putusan tersebut menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat ditindak lebih lanjut. Hakim menilai memberikan kesempatan tambahan kepada Elden hanya akan sia-sia. Album Nevermind sendiri menjadi karya monumental Nirvana dengan lagu-lagu seperti Smells Like Teen Spirit dan Come as You Are. Album ini bahkan dinominasikan untuk Grammy pada 1992 dan melambungkan Nirvana ke puncak popularitas global. Terlepas dari kontroversi hukum, sampul album itu tetap menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah musik.

Gugatan kasus pornografi anak terkait sampul album bayi telanjang dalam album Nevermind milik Nirvana kembali ditolak oleh pengadilan AS.

Nirvana Kembali Menang Atas Gugatan Foto Bayi dalam Sampul Album 'Nevermind'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-2JPG-151176220.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Namun, PTUN Jakarta tidak mengabulkan gugatan pemulihan jabatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). "Menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula," bunyi putusan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT, Selasa (13/8). Dalam putusan itu, PTUN Jakarta mengabulkan beberapa gugatan Anwar Usman. Di antaranya, yang menggugat pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," bunyi putusan tersebut. Selain itu, PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. Sementara itu, gugatan yang ditolak bukan hanya pemulihan jabatan Anwar Usman sebagai Ketua MK. PTUN Jakarta juga tidak mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta tergugat membayar uang paksa Rp 100 per hari kepadanya bila tidak melaksanakan putusan tersebut. "Menyatakan Tidak Menerima permohonan penggugat agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100 perhari, apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini. Terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," demikian putusan PTUN Jakarta.

Mantan Ketua MK Anwar Usman memenangkan gugatan di PTUN Jakarta soal pengangkatan Ketua MK. Namun, dia tetap tak bisa jadi Ketua MK lagi.

Anwar Usman Menang Gugatan PTUN Jakarta,  Tapi Dipastikan Tak Bisa Kembali Jadi Ketua MK Lagi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Shiori-Ito.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Shiori Ito mendapat sedikit harapan mengenai kasus pemerkosaan yang dideritanya. Pengadilan Perdata Tokyo memutuskan agar Noriyuki Yamaguchi membayar kompensasi senilai 3,3 juta yen (Rp 421 juta) kepada sang jurnalis. Hal tersebut merupakan kemenangan besar #MeToo, kampanye melawan kekerasan seksual, di Jepang.  Pengadilan menyimpulkan bahwa Ito dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi dalam keadaan tidak sadar. Insiden tersebut sudah membawa trauma pada perempuan 30 tahun itu.  ”Kami sadar bahwa penggugat menderita serangan panik sampai sekarang,” tulis pengadilan.  Karena itu, mereka merasa Ito perlu mendapatkan kompensasi. Memang kompensasi yang diperoleh jauh dari gugatan awal 11 juta yen (Rp 1,4 miliar). Namun, keputusan tersebut juga berarti gugatan balik dari Yamaguchi 130 juta yen (Rp 16 miliar) ditolak. ”Saya menang. Tapi bukan berarti hal ini (pemerkosaan, Red) tidak terjadi dan ini bukan akhir dari segalanya,” ungkap dia.  Ito sudah menjadi ikon #MeToo Jepang sejak menggugat Yamaguchi. Dia menuduh mantan pembawa berita terkenal tersebut membius dan lalu memerkosanya pada 2015. Saat itu dua pekerja media tersebut bertemu untuk membicarakan kesempatan kerja di sebuah restoran.  ”Saat saya sadar, saya berada di kamar hotel dan dia berada di atas saya,” ungkapnya kepada Agence France-Presse.  Ito sudah melaporkan kejadian itu tak lama setelah insiden. Namun, dia mengklaim bahwa polisi tak melakukan penyelidikan dengan baik. Pada akhirnya, aparat menutup kasus tersebut dengan alasan kurang barang bukti. Padahal, Ito sudah memperoleh saksi dan bukti rekaman CCTV yang mendukung gugatannya.  Ito menuding Yamaguchi menggunakan koneksinya untuk mengubur kasus itu. Pria tersebut memang cukup terkenal di dunia media dan dikabarkan dekat dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.  ”Saya harap ini bisa membuat korban dapat lebih berani untuk membela diri,” tuturnya.  Yamaguchi masih menyangkal tudingan tersebut. Dia mengatakan segera mengajukan banding. Menurut dia, hakim pengadilan gagal melihat inkonsistensi dalam aduan Ito.

Jurnalis Perempuan Jepang Shiori Ito Menang Gugatan atas Pemerkosanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemerintah-menang-gugatan-arbitrase-rp-668-triliun-diselamatkan_m_.jpg" alt="Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung berhasil memenangkan gugatan arbitrase yang diajukan Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) terkait tumpang tindih lahan area tambang di Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung berhasil memenangkan gugatan arbitrase yang diajukan Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) terkait tumpang tindih lahan area tambang di Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung berhasil memenangkan gugatan arbitrase yang diajukan Indian Metal Ferro &amp; Alloys Limited (IMFA) terkait tumpang tindih lahan area tambang di Kalimantan Timur. Dengan begitu, uang negara sebanyak USD 469 juta atau kurang lebih Rp 6,68 triliun berhasil diselamatkan.  Jaksa Agung H M Prasetyo menilai bahwa penanganan perkara arbitrase itu dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Penanganan Gugatan Arbitrase IMFA dengan Jaksa Agung sebagai leading secto.  Majelis Arbitrase dalam putusannya menerima bantahan dari Pemerintah RI mengenai temporal objection. Pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih maupun masalah batas wilayah itu merupakan masalah yang terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia.  "Jadi dengan demikian, Pemerintah RI telah dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar USD 469 juta atau Rp 6,68 triliun," ujar Prasetyo saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (1/4).  Dalam persidangan tersebut, IMFA juga dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada Pemerintah Indonesia sebesar USD 2,975,017 dan GBP361,247.23.  Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ada di lokasi mengakui selama ini telah terjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang-tindih antara pihak swasta dengan Pemerintah Daerah setempat. Mulanya, izin lahan tambang yang didugat IMFA milik PT Sumber Rahayu Indah (SRI).  Namun, kemudian IMFA juga mendapat izin mengelola tambang selaku investor. "IMFA seharusnya melakukan deu diligence (uji tuntas) sebagai kewajibannya," ujar Sri.  Adapun lahan yang menjadi sengketa oleh IMFA berada di tiga wilayah dari dua provinsi. Yakni Barito Tengah dan Barito Timur di Kalimantan Tengah dan Tabalong di Kalimantan Selatan. Sri menduga, ada kelalain masing-masing pemimpin daerah saat menetapkan batas wilayah.  "Masing-masing bupati merasa itu wilayah mereka, jadi mereka mengeluarkan izin. Jadi ada pergeseran wilayah sehingga adanya tumpang tindih, juga tapi karena itu produksi dari bupati sebelumnya jadi itu yang terjadi (tumpang tindih)," jelasnya.  Karenanya, untuk menghindari gugatan semacam yang dilakukan IMFA, Sri menilai perlu aturan yang perlu diperbaharui. Makanya kami akan coba perbaiki lagi aturannya agar tidak terjadi tumpang tindih seperti yang terjadi selama ini," tegas dia.  Sebelumnya, gugatan diajukan oleh IMFA pada 24 Juli 2015 dengan alasan adanya tumpang tindih IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimiliki oleh PT SRI dengan 7 perusahaan lain akibat permasalahan batas wilayah yang tidak jelas.  Dengan adanya tumpang tindih IUP, IMFA mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar BIT India-Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia diminta mengganti kerugian  IMFA sebesar USD 469 juta (± Rp 6,68 Triliun).  PT SRI merupakan badan hukum Indonesia, tetapi pemegang saham dari PT SRI adalah Indmet Mining Pte Ltd (Indmet) Singapura yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Indmet (Mauritius) Ltd. Sedangkan saham dari Indmet (Mauritius) Ltd dimiliki oleh IMFA.

Pemerintah Menang Gugatan Arbitrase, Rp 6,68 Triliun Diselamatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71040_90299_fahmi-.jpg" alt="Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PKS tidak menerima putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Fahri Hamzah atas pemecatannya. Mereka siap meladeni Fahri hingga adanya putusan inkrah di Mahkamah Agung (MA). PKS akan segera mengajukan banding atas putusan tersebut. &quot;Kita menghadapi putusan pengadilan, kita akan banding. Bahkan kalau perlu sampai kasasi (Mahkamah Agung) dan segala macam,&quot; tegas Anggota Majelis Pertimbangan PKS &lrm;Tifatul Sembiring di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12). Dia menerangkan, ini bukan soal menerima atau tidak putusan tersebut. Hanya saja, urusan pemecatan Fahri sudah melalui prosedur dan final diputuskan di internal PKS. Tifatul mengatakan bahwa pihaknya sempat memberikan alternatif kepada Fahri untuk kembali ke PKS. &quot;Tapi tidak mengambil itu. Malah menuntut. Dari awal saya katakan minta maaf selesai. Tapi dia memperpanjangnya,&quot; kesalnya. Anggota komisi II itu lantas heran akan sulitnya PKS merotasi Fahri dari kursi pimpinan DPR. Sementara, Partai Golkar mudah untuk mengubah posisi ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. &quot;PKS dipersulit untuk mengganti kadernya. Jadi, kita liat ketimpangan dan kekacauan sistem hukum kita harus jadi pelajaran,&quot; pungkasnya. (dna/JPG)

Lawan Fahri, PKS Ajukan Banding Putusan PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70841_90092_fahmi-.jpg" alt="Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan gugatan Fahri Hamzah. Adapun gugatan tersebut terkait pemecatan yang dilakukan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap legislator asal NTB itu. &quot;Hari ini pengadilan telah memenangkan tuntutan saya,&quot; ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12). Dia mengaku akan menindaklanjuti putusan PN Jaksel itu kepada intenal partainya. &quot;Saya akan segera bersurat secara resmi kepada seluruh anggota Majelis Syuro PKS, agar para pimpinan memperoleh langsung putusan pengadilan yang mengikat,&quot; sebutnya. Dia berharap Majelis Syuro dapat menggunakan momentum ini untuk mengevaluasi kepengurusan yang ada. Sehingga, internal partai dapat segera berbenah dan fokus membesarkan partai. &quot;Kepada siapapun yang terlibat dalam proses sengketa ini, dari lubuk hati terdalam saya sampaikan bahwa Ana Uhibbukum Fillah, saya mencintai Antum semua karena Allah,&quot; tegasnya. Fahri mengatakan, poses peradilan yang ditempuh bukan dalam rangka menunjukkan siapa salah dan siapa benar. &quot;Namun inilah cara negara menyelesaikan masalah,&quot; pungkasnya. Dalam lampiran amar putusan majelis hakim PN Jaksel atas perkara bernomor 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL, yang diperoleh Fahri, putusan DPP PKS yang memberhentikannya sebagai anggota DPR, anggota partai, serta sebagai Wakil Ketua DPR, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyatakan para tergugat melakukan perbuatan hukum. Mereka adalah Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim Hidayat Nur Wahid, beserta para anggotanya Surrahman Hidayat, Abdi Sumanthi dan Abdul Muiz Saadih. Kemudian majelis hakim memerintahkan para tergugat mencabut putusan pemberhentian Fahri dari semua jenjang keanggotaan partai, mencabut surat keputusan terkait pemberhentian sebagai anggota DPR dari PKS. Pengadilan juga menghukum para tergugat membayar ganti rugi immateriil secara bersama-sama sebesar Rp 30 miliar, dan menyatakan Fahri sebagai penggugat sah sebagai anggota DPR periode 20014-2019. (dna/JPG)

Menang Gugatan Di PN Jaksel, Fahri Surati Majelis Syuro PKS

menang gugatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menang gugatan

Berita Terkini