<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mendikbud-bersama-pelajar-di-papua-cepos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy dipastikan batal mengunjungi Wamena. Hal ini lantaran kondisi keamanan saat ini tidak kondusif. Padahal, kunjungannya itu adalah untuk memantau langsung kondisi para pelajar di Papua.  “Sebenarnya salah satu tujuan kami ke Papua mau mengunjungi Wamena, tapi dibatalkan karena alasan keamanan” kata Muhadjir Effendi di Sentani, seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Senin (23/9).  Dia menjelaskan dia dan rombongan rencana mengunjungi Wamena Senin (23/9) hari ini, dalam rangka melihat secara langsung aktifitas siswa-siswi yang hingga kini sedang berada di posko pengungsian akibat gangguan keamanan yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. “Rencana akan memberikan bantuan juga kesana,” ungkapnya.  Lanjut dia, ada beberapa agenda yang sebenarnya menjadi tujuan saat berkunjung ke Papua yakni meresmikan sekretariat tim percepatan pembangunan pendidikan untuk Papua dan Papua Barat. Termasuk berkordinasi dan memberikan pengarahan bagaimana tim tersebut ke depan bekerja.  “Jadi harus cepat dan punya target yang jelas, untuk mempercepat agar ketinggalan pendidikan di Papua dan Papua Barat segera terkejar,” bebernya.  Pihaknya juga memastikan aktivitas pendidikan belajar mengajar di posko pengungsian di Wamena berjalan lancar. Namun apabila masih ada kendala atau kekurangan kekurangan di lapangan Kemendikbud akan melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan itu. “Kalau masih ada kekurangan-kekurangan saya akan jadikan itu sebagai dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan di tingkat pusat,” ungkapnya.  Dia menyebut kunjungan itu juga dalam rangka untuk memastikan jalanya pembangunan beberapa lembaga pendidikan di Papua yang didanai langsung dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Seperti SD Kemiri dan SD di Lanud.  Muhadjir mengatakan percepatan pembangunan pendidikan di Papua kini menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Pihaknya akan menempatkan salah satu SDM Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Papua.  “Kita harga juga masalah kearifan lokal sebagai muatan dasar pendidikan karakter. Bukan berarti anak-anak Papua berbeda dengan anak-anak Indonesia yang lain,” pungkasnya.

Wamena Rusuh, Mendikbud Batal Lihat Siswa di Pengungsian Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_MENDIKBUD-TINJAU-HARI-PERTAMA-SEKOLAH_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendyketika meninjau sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada saat hari pertama tahun pelajaran baru. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendyketika meninjau sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada saat hari pertama tahun pelajaran baru. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada beragam cara yang dilakukan sekolah untuk menyambut siswa baru. Mulai melakukan ruqyah hingga menerapkan program kakak asuh. Tahun ini merupakan tahun pelajaran pertama yang menggunakan sistem zonasi. Mengakui belum sempurna, Mendikbud berjanji melakukan perbaikan.  ---  YAYASAN Abi Hasan Tholabi (Yahasbi) kembali menerapkan tradisi. Semua siswa baru di-ruqyah. Para siswa itu tercatat bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP Pondok Pesantren Al-Qur'an Wates (Pesawat) yang ada di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kulonprogo, Jogjakarta.  Pengasuh sekolah KH Ahmad Suadi mengatakan, ruqyah atau pengobatan hati dilakukan dengan membacakan zikir dan doa. Tujuannya, membersihkan hati siswa. Kegiatan itu rutin dilakukan sejak SMP berdiri pada 2012 disusul MI empat tahun kemudian. "Tahun ini ada 60 siswa baru SMP dan 25 siswa baru tingkat SD. Sebelum ruqyah, sekolah meminta izin kepada orang tua agar proses pengobatan hati ini lancar," katanya kemarin (15/7).  Para siswa secara bergiliran menghadap guru yang ditunjuk menjadi pe-ruqyah. Mereka lantas diminta meminum segelas air yang telah diberi doa. "Pe-ruqyah merupakan guru-guru pilihan kami. Untuk bisa jadi pe-ruqyah, harus hafal Alquran," jelasnya.  Ahmad berharap kegiatan itu mampu menyembuhkan penyakit hati siswa yang terbawa dari lingkungan rumah. Dengan ikhtiar tersebut, siswa diharapkan lebih mudah menyerap ilmu di sekolah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hari-Pertama-Siswa-Masuk-Sekolah-Dery-Ridwansah-3-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Guru mendampingi siswa pada hari pertama sekolah tahun ajaran baru. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  "Seolah membuka lembaran baru, menerima pemahaman agama lebih tinggi. Dengan ruqyah, mereka akan gampang menerima ilmu agama maupun ilmu lain. Semoga anak-anak tidak hanya pandai, tetapi juga berkarakter," ujarnya.  Salah seorang siswa, Muhammad Rizki Awaludin, 13, mengungkapkan bahwa ruqyah bukan pengalaman baru baginya. Saat SD dia pernah mengikuti kegiatan serupa. "Setelah ruqyah, saya merasanya memang semua menjadi gampang," ungkapnya.  Di beberapa daerah lain, sejumlah orang tua tampak mengantar anaknya pagi-pagi. Mereka ingin buah hatinya mendapat tempat duduk di depan. Sari, misalnya. Anaknya baru menjadi siswa kelas I SD Negeri VII Cilegon, Banten. Dia berangkat dari rumah pukul 05.30.  "Saya biasa bangun pukul 05.00, tadi pagi pukul 03.30 sudah bangun buat nyiapin anak sekolah," katanya.  Sari menuturkan bahwa dirinya sampai di sekolah sekitar pukul 05.40. Rumahnya yang berada di Lingkungan Sukamanah, Kelurahan Jombang Wetan, hanya 10 menit jalan kaki untuk sampai sekolah. "Saya jadi yang pertama datang. Selang 5 menit banyak juga yang datang," ucapnya.  Sari mengungkapkan alasan datang pagi-pagi. Yaitu, ingin anaknya mendapat bangku di barisan terdepan. Harapannya, sang anak bisa cepat menyerap materi yang diterangkan guru. "Duduk di depan semoga lebih cepat mengerti," ujar Sari.  Di sisi lain masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SDN Gandrung, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng, dimanfaatkan untuk membersihkan dan menata kelas hingga memilih ketua kelas beserta pengurus. Apalagi, lanjut dia, gedung sekolah tidak dihuni dan tidak dibersihkan selama libur hampir dua bulan itu. Para siswa bergotong royong mengangkati bangku ke kelas.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_MENDIKBUD-TINJAU-HARI-PERTAMA-SEKOLAH_MIFTAHULHAYAT-8-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan arahan kepada siswa pada tahun pelajaran baru. (Mifyahulhayat/Jawa Pos)  Sementara itu, memantau dimulainya tahun pelajaran baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke SD Muhammadiyah 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, Muhadjir bertandang ke tiga sekolah di Tangerang, yakni SDN Sukaharja 3, SMAN 13, dan SD Permata Insani Islamic School.  Muhadjir berpesan agar memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan sebaik-baiknya. Para siswa senior maupun guru harus bisa membuat siswa baru betah. Merasa nyaman dan senang. Kesan pertama sangat menentukan keadaan anak-anak berikutnya ketika berada di sekolah.  "Kalau ketika datang disambut ramah, diperlakukan dengan baik dengan kakak kelasnya, insya Allah mereka akan kerasan, nyaman, gembira. Dan itu akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar," urai Muhadjir.  Dia mengapresiasi program kakak-adik asuh SD Muhammadiyah 5. Menurut dia, itu cara yang baik dalam mengajari siswa senior rasa tanggung jawab. Sebagai kakak asuh, mereka diminta membina adik-adik kelasnya mengenal lingkungan dan budaya sekolah. Sementara itu, para siswa baru akan merasa aman. Mereka merasa dilindungi kakak kelas. "Jangan dinakali. Ini adalah kesempatan yang baik, belajar bertanggung jawab," katanya.  Muhadjir berpesan tidak boleh ada perpeloncoan. Juga, hindari bullying. Kepada para guru, dia berpesan agar mampu mencermati setiap siswa. Setiap anak mempunyai keistimewaan berbeda. Jangan sampai guru memiliki pandangan negatif terhadap anak didik. Sebab, tak ada anak bodoh. Semuanya cerdas dan pintar. "Setiap anak pasti punya kehebatan yang terpendam. Tugas guru adalah menggali kehebatan itu dan kemudian digunakan untuk mengantar anak itu meraih cita-cita sesuai kemampuannya," tegas Muhadjir.  Selama perjalanan menuju empat sekolah tersebut, kondisi jalanan terpantau padat. Namun, ruas jalan protokol tidak lantas macet. Apakah kondisi tersebut merupakan imbas dari sistem zonasi yang diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019? Muhadjir mengamini hal tersebut. "Di daerah perkotaan, melalui pengamatan saya memang demikian. Tidak banyak kendaraan yang membuntu jalan menuju sekolah. Tapi, itu kan salah satu saja imbasnya," terangnya.  Bapak tiga anak itu mengakui, sistem baru tersebut belum sempurna. Dia tidak menampik masih ada laporan anak yang belum mendapatkan sekolah. Muhadjir berjanji mengurus anak-anak tersebut agar segera mendapat sekolah meski saat ini sudah dimulai masa pengenalan lingkungan.  Dia merangkul pemerintah daerah untuk mendata. Mengupayakan sekolah yang masih kosong agar bisa diisi anak-anak tersebut. "Masih ada. Tapi, saya jamin semuanya dapat sekolah," ucapnya yakin.  Muhadjir berjanji memperbaiki sistem baru tersebut. Agar lebih sempurna dan minim keluhan dalam penerapannya.

Warna-warni Hari Pertama Tahun Pelajaran Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan_m_-1.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih terus menimbulkan pro dan kontra.  Sejumlah daerah kemudian membuat petunjuk teknis (juknis) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Akibatnya, sejumlah juknis justru melenceng dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.  Di DKI Jakarta, misalnya, ditetapkan PPDB jalur zonasi sebesar 60 persen, nonzonasi 30 persen, sedangkan jalur prestasi dan luar DKI masing-masing 5 persen dari daya tampung. Kepala SMAN 61 Jakarta Horale Manullang menjelaskan, ukuran penerapan sistem zonasi bukan lagi jarak domisili ke sekolah. Melainkan wilayah. Untuk satu sekolah, zonasinya bisa meliputi beberapa kelurahan di sekitarnya.  "Ada 20 kelurahan yang disepakati masuk zonasi SMAN 61. Jadi, siswa dari kelurahan-kelurahan itu yang bisa masuk jalur zonasi. Nanti KK (kartu keluarga, Red) yang akan membuktikan itu," jelas Horale saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  KK yang ditunjukkan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan sudah tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir 2 Januari 2019. Adapun dalam kuota zonasi itu, 20 persennya untuk afirmasi atau keluarga ekonomi tidak mampu. "Jadi, setidaknya dua orang dalam satu rombongan belajar," kata kepala sekolah asal Medan, Sumatera Utara, tersebut.  Untuk masuk dengan keterangan afirmasi, peserta didik harus memenuhi lima syarat. Antara lain merupakan anak panti asuhan, tercatat dalam KK pemegang kartu pekerja Jakarta, dan pengemudi Jak Lingko (jaringan angkutan umum di Jakarta). Kemudian memiliki kartu Jakarta pintar (KJP) atau KJP plus yang aktif dan tercatat dalam data terpadu Dinas Sosial DKI.  Di wilayah lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar aturan zonasi dievaluasi. Dia mendapat banyak protes masyarakat terkait sistem PPDB tersebut. Terutama soal kuota anak berprestasi yang terlalu sedikit, yakni hanya 5 persen.  Sebagian orang tua siswa merasa dirugikan dengan aturan zonasi. Setelah anaknya bertahun-tahun menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan sekolah pilihan, para orang tua itu merasa impiannya kandas.  Pada beberapa kasus pelaksanaan PPDB, polemik yang dialami orang tua muncul. Terutama tidak adanya slot siswa jalur pindah tugas orang tua yang bekerja sebagai karyawan swasta. Saat ini jalur pindah tugas orang tua hanya berlaku untuk anak aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI atau Polri.  Dalam rapat pertemuan dengan kepala dinas pendidikan se-Indonesia Jumat sore (14/6), Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan bahwa aturan PPDB sudah final. Aturan jalur, kata Muhadjir, sudah jelas: zonasi 90 persen, sedangkan jalur prestasi dan perpindahan orang tua masing-masing 5 persen. "Jangan ada lagi juknis dinas pendidikan daerah yang menyimpang," tegas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.  Muhadjir secara khusus mengimbau Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak menjalankan aturan sendiri. Sebab, sudah ada aturan dari pusat yang jelas. Yakni, hanya ada tiga jalur dengan masing-masing kuota yang telah ditetapkan. "Cukup ikuti saja dan kembangkan sesuai situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Jika dalam suatu wilayah zonasi memiliki jumlah sekolah yang tidak cukup menampung peserta, dilebarkan saja," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/gagap-hadapi-ppbd-online-orang-tua-siswa-ribet_m_137219.jpeg" alt="Calon siswa saat membaca informasi PPDB" width="100%">
<figcaption>Calon siswa saat membaca informasi PPDB</figcaption>
</figure> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Jawa Pos Photo)  Mendikbud juga menyinggung kasus khusus, yakni adanya siswa Pacitan yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah di Wonogiri. "Boleh saja. Tinggal buat kesepakatan bilateral kedua provinsi, kembangkan zonasinya. Jadi, zonasi itu jangan dipatok kaku," jelasnya.  Muhadjir juga memahami bahwa setiap daerah masih memiliki ketimpangan kualitas pendidikan yang tinggi. Dengan adanya sistem zonasi, Mendikbud berharap kualitas pendidikan setiap sekolah itu sama. Tidak ada ketimpangan dengan stigma sekolah favorit dan tidak favorit. Tujuan sistem zonasi, terang dia, ialah menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan nonfavorit. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Berupaya menjadikan semua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke. Khususnya sekolah negeri.  Muhadjir mengingatkan bahwa sekolah negeri adalah fasilitas publik milik negara. Semua warga negara Indonesia berhak menggunakannya. Tidak ada eksklusivitas. Jika ingin anaknya bersekolah dengan lingkungan yang bagus dan tidak mau campur dengan siswa miskin, lanjut Muhadjir, orang tua siswa dipersilakan memilih sekolah swasta yang bagus dan favorit. Dengan konsekuensi membayar lebih mahal.  "Bagi orang tua dengan kemampuan ekonomi yang kuat, sekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta yang berkualitas. Berilah kesempatan kepada masyarakat biasa untuk menikmati pelayanan publik, yaitu sekolah-sekolah negeri," ucapnya.  Harus ada kesadaran dari orang tua. Banyak sekolah swasta yang lebih bagus. Apalagi, kata Muhadjir, sekolah swasta juga mendapatkan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Ketua PP Muhammadiyah periode 2015-2020 itu membenarkan adanya kasus tidak adanya slot jalur pindah tugas orang tua yang bekerja sebagai karyawan swasta.  Meski begitu, lanjut Muhadjir, sesuai aturan, tidak ada membeda-bedakan pekerjaan orang tua. "Berlaku untuk semua. Syaratnya sama, menyertakan surat kepindahan tugas dari instansi maupun perusahaan," ujarnya.

Sistem Zonasi PPDB Tak Bisa Ditawar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190417-WA0012.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy nyoblos. Fisca Tanjung" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy nyoblos. Fisca Tanjung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyalurkan hak pilih di kampung halamannya, Kota Malang, Rabu (17/4). Muhadjir bersama istrinya Suryan Widati terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 20 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru.  Muhadjir Effendy yang mengenakan kemeja putih dan topi hitam berangkat ke TPS 20 yang berada di SDN 01 Jatimulyo, pukul 08.24 WIB. TPS tersebut berada sekitar 100 meter dari rumahnya di Jalan Pisang Kipas Dalam.  Saat ditanya alasan mengenakan kemeja putih, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengaku hanya kebetulan saja. "Nggak ini kebetulan saja. Kompak dengan wartawan lah," ujar Muhadjir Effendy sembari tertawa.  Sembari berjalan menuju TPS, Muhadjir juga sempat menyapa warga sekitar rumahnya. Dia juga berkomunikasi dengan beberapa warga.  Sesampainya di TPS, seperti warga lainnya, pria kelahiran Madiun ini juga harus mengantre untuk menunggu giliran nyoblos. Usai menyalurkan suaranya, Muhadjir mengaku sempat kesulitan saat akan memasukkan surat suara ke kotak suara. Bahkan dirinya sempat salah memasukkan surat suara DPRD tingkat II ke kotak suara DPD.  "DPD belum saya masukkan, hampir keliru. Tapi yang sudah keliru DPRD tingkat dua, keliru masuk di kotak suara DPD," ungkapnya.  Muhadjir berharap agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar, jujur, adil, dan transparan. Sedangkan untuk calon yang terpilih nanti, semoga bisa mengemban amanah rakyat Indonesia yang telah memilihnya.  "Siapapun yang memang dapat berkah kemenangan. Itu sebagai tugas dan amanah rakyat, banyak tanggung jawab. Semoga yang belum mendapatkan amanah ya bersyukur," harapnya.

Nyoblos di Kampung Halaman, Mendikbud Sempat Salah Memasukkan Surat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mendikbud-terjunkan-staf-dirjen-kebudayaan-untuk-teliti-situs-sekaran_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendikbud Muhadjir Effendy bakal menerjunkan staf Dirjen Kebudayaan dan Balai Penelitian Arkeologi Kemendikbud untuk mengecek temuan situs Sekaran di proyek Tol Malang-Pandaan (Mapan). Pihaknya siap mengamankan situs tersebut bila benar merupakan peninggalan bersejarah. Pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan pengecekan temun situs di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang itu. Dia sendiri mengaku belum menerima laporan terkait adanya temuan tersebut. "Saya belum terima laporannya yang lengkap. Baru berita dari wartawan saja. Nanti akan segera saya tindak saya lanjuti," ujarnya saat berkunjung ke Malang, Selasa (26/3). Namun mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyebut bila temuan tersebut memang merupakan situs purbakala, pihaknya akan mengamankan situs tersebut sesuai Undang-undang yang berlaku. "Sesuai dengan Undang-undang kan. Tidak boleh lagi dieksploitasi untuk kepentingan yang lain. Harus dilindungi," tegasnya. Ketika ditanya apakah situs tersebut akan dijadikan objek wisata, Muhadjir enggan berkomentar banyak. "Domainnya Mendikbud itu memelihara dan melestarikan semua situs-situs kepurbakalaan. Sedangkan kemudian itu dikapitalisasi dimanfaatkan untuk wisata dan seterusnya itu nanti wilayahnya Kementerian Pariwisata," paparnya. "Kami selalu bergandengan tangan untuk selalu support," lanjutnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah timbunan dengan material batu bata diduga bangunan situs purbakala ditemukan di salah satu wilayah pengerjaan proyek jalan Tol Malang-Pandaan (Mapan), di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tepatnya di di seksi 5 km 37. Timbunan itu diduga merupakan permukiman kalangan menengah keatas dari era Kerajaan sebelum Majapahit. Pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) pun telah melakukan ekskavasi di area tersebut. Pihaknya juga masih menunggu rekomendasi dari Kemendikbud terkait kelanjutan temuan tersebut.

Mendikbud Terjunkan Staf Dirjen Kebudayaan untuk Teliti Situs Sekaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/polemik-buku-berkonten-radikal-mendikbud-konteksnya-melawan-penjajah_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menanggapi beredarnya buku pelajaran kelas 5 SD yang berisi paparan tentang kelompok radikal. Tak ingin memperpanjang polemik, Kemendikbud bakal menarik buku tersebut dari peredaran.  Muhadjir menjelaskan, buku tersebut diproduksi berdasarkan Peraturan Menteri nomor 57 tahun 2014 sebagai bentuk implementasi dari Kurikulum 13. Selanjutnya direvisi dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 34 tahun 2016. "Jadi sebelum saya menjadi menteri (sudah diproduksi)," ujarnya ketika berkunjung ke Malang, Kamis (7/2).  Pria asli Madiun itu menegaskan, selama menjadi menteri, dirinya belum pernah merevisi buku apa pun. Dia hanya menambah satu mata pelajaran saja. "Desember kemarin itu adalah untuk menambah mata pelajaran Informatika. Itu saja. Jadi saya belum pernah melakukan revisi," tambahnya.  Penambahan mata pelajaran itu berdasarkan Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2018. "Artinya buku itu sebelum saya (menjabat sebagai Mendikbud) sudah ada," lanjut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.  Muhadjir memaparkan, kata-kata radikal yang ada di dalam buku tersebut sebenarnya menceritakan sejarah perjuangan kemerdekaan nasional pada era 1920-an. Saat itu, banyak bermunculan berbagai macam organisasi.  "Kemudian oleh tim penulis itu dicirikan dengan memiliki watak yaitu nonkooperatif, tidak mau berkompromi sama pemerintah kolonial. Nah, itulah yang kemudian dikategorikan sebagai organisasi radikal. Jadi sebetulnya kata radikal itu dalam konteks melawan penjajah kolonial," paparnya.  Dia menambahkan, ketika buku tersebut disusun, kata radikal belum menjadi kata peyoratif atau unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan. "Tapi sekarang ini kan radikal itu jadi sensitif. Kalau menurut ilmu bahasa itu kata amelioratif yang punya (arti) rasa baik. Sekarang ini kan jadi negatif radikal itu," terangnya.  Oleh karena itu, Kemendikbud telah membuat kesepakatan untuk merevisi buku tersebut. "Dan revisi itu bisa secepatnya. Hari ini saya lihat ada pertemuan, bagaimana baiknya. Dalam waktu dekat akan kami share," ungkapnya.  Selanjutnya, untuk buku yang sudah terlanjur tersebar di pasaran, pihaknya akan segera menariknya. "Di web Kemendikbud ada soft copy. Hard copy kami tarik. Yang penting harus segera ditarik," tutupnya.  Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan dunia pendidikan dihebohkan dengan adanya buku pelajaran kelas 5 SD yang berisi paparan tentang radikal. Pada buku yang berjudul 'Peristiwa dalam Kehidupan' itu terdapat paparan terkait masa awal radikal pada halaman 45. Bahkan, di dalam penjelasannya juga tercatut sejumlah organisasi, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU).

Polemik Buku Berkonten Radikal, Mendikbud: Konteksnya Melawan Penjajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mendikbud-kualitas-6-ribu-smk-swasta-kurang-bagus_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat berkunjung ke SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, Senin (4/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat berkunjung ke SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, Senin (4/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini masih ada 6 ribu SMK Swasta yang kualitasnya kurang bagus. Oleh sebab itu, pihaknya bakal melakukan langkah-langkah untuk menciptakan lulusan berkualitas. Salah satunya melalui pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM). Muhadjir menyampaikan, semua sekolah di Indonesia harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya, hal itu akan berpengaruh pada lulusan sekolahnya. "Kalau lulusan sekolah bagus, yang panen bukan sekolah yang hasilkan siswa bagus. Tapi negara dan masyarakat," ujarnya saat berkunjung ke SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (4/2). Sebaliknya, apabila lulusan sekolah tidak baik, maka yang panen juga pemerintah dan masyarakat. Dia mengungkapkan, saat ini lulusan yang kurang bagus rata-rata berasal dari SMK yang berstatus swasta. "Sekolah yang tidak maju berstatus swasta," katanya. Dia merinci, saat ini ada sebanyak lebih dari 13 ribu SMK di Indonesia. 4 ribu di antaranya merupakan SMK Negeri. Sedankan sisanya, yakni 9 ribu SMK Swasta. "Dari 9 ribu (SMK Swasta), yang bagus hanya 3 ribu. 6 ribunya kurang bagus," jelasnya. Nantinya, sekolah yang kurang bagus tersebut juga akan diberikan pilihan apakah akan tetap jalan atau berhenti jadi sekolah. Apalagi, nantinya hanya akan ada 2 jenis akreditasi sekolah. Yakni sekolah terakreditasi dan tidak terakreditasi. "(akreditasi) A, B, C akan dihilangkan," lanjutnya. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu melanjutkan, saat ini tugas pemerintah adalah menyiapkan lulusan SMK yang benar-benar memiliki kualitas bagus.&nbsp;Lulusan tersebut nantinya&nbsp;akan mengisi pos-pos lapangan pekerjaan akibat makin berkembangnya infrastruktur. Oleh karena itu, pada tahu ini pemerintah bakal mengalihkan pembangunan infrastruktur ke pengembangan SDM.&nbsp; "Infrastruktur pra syarat saja, nanti yang bangun ya manusia. Sesuai kebutuhan jaman, itu yang disiapkan," ujarnya. Dia mengibaratkan, infrastruktur sebagai wudu. Sedangkan suprastrukturnya adalah salat. "Sehingga jangan menganggap apabila infrastruktur sudah dibangun, maka sudah selesai. Ibarat wudu tapi nggak salat," ungkapnya. Meskipun bukan segalanya, Muhadjir mengakui bila infrastruktur juga tetap penting. "Tanpa infrastruktur tidak mungkin ada pembangunan. Tanpa pembangunan, tidak ada kemajuan. Kalau mau maju, siapkan infrastruktur dan SDM," pungkasnya.

Mendikbud: Kualitas 6 Ribu SMK Swasta Kurang Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/honorer-k2-kecam-pemerintah-taufik-bagaimana-nasib-kami-yang-tua_m_207538.jpeg" alt="Para Honorer K2 saat menggelar aksi menuntut pemerintah untuk diangkat menjadi PNS, karena pengabdiannya." width="100%">
<figcaption>Para Honorer K2 saat menggelar aksi menuntut pemerintah untuk diangkat menjadi PNS, karena pengabdiannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok Honorer K2 mengecam rencana pemerintah yang ingin mengangkat seratus ribu guru baru dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Kebijakan itu dianggap kurang manusiawi dan sangat tidak adil karena kuota tersebut juga untuk pelamar umum. Bahkan, Honorer K2 menyatakan makin jengah karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy malah memikirkan 739 guru honorer. "Pak Menteri, tolong jangan hanya pikirkan 739 ribu. Prioritaskan yang 439 ribu dulu," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Aceh Taufik Yahya, Rabu (25/6). Taufik menyebutkan, sebanyak 439 ribu honorer K2 membutuhkan pengakuan status dari pemerintah. Pasalnya, dari jumlah itu, mayoritas sudah berusia di atas 35 tahun. "Kalau cuma usia 35 tahun ke bawah yang diangkat. Bagaimana dengan kami yang tua? Kami menua dengan pengabdian, bukan ujug-ujug masuk daftar K2 di usia tua," tutur Taufik. Sementara itu, Ketum FHK2I Titi Purwaningsih mengimbau menteri Muhadjir untuk segera mengangkat guru honorer K2 menjadi CPNS. "Jumlah kami enggak 439 ribu lagi karena habis dimakan usia dan sakit. Sedih rasanya melihat kawan-kawan kami banyak yang meninggal dalam penantian status CPNS," tutur Titi.

Honorer K2 Kecam Pemerintah, Taufik: Bagaimana Nasib Kami yang Tua?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperkosa-separatis-guru-di-pedalaman-papua-dibesuk-mendikbud_m_206895.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy saat memantau kondisi toilet SMP YPPK St Bernardus Timika, Senin (23/4)." width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy saat memantau kondisi toilet SMP YPPK St Bernardus Timika, Senin (23/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belasan guru yang bertugas di pedalaman Kabupaten Mimika sudah berhasil dievakuasi ke Kota Timika, Papua. Guru yang sempat menjadi korban sandera dan pemerkosaan anggota kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua itu dibesuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Kedatangan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu atas perintah dari Presiden Jokowi. Sebab sang presiden mendapatkan laporan guru yang bertugas di Aroanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika jadi korban sandera. Bahkan lebih dari itu salah satu dari mereka diperkosa secara bergantian oleh <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/20/205981/tak-hanya-disandera-guru-di-pedalaman-papua-juga-diperkosa-separatis" target="_blank">anggota separatis</a>. "Saya diutus presiden untuk meninjau dan membesuk. Terutama mereka yang mengalami masalah akibat dari separatis itu,&rdquo; ungkap Muhadjir kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke SMP Negeri 2 Mimika. Mendikbud tengah mempertimbangkan guru kontrak yang sudah berkorban banyak untuk anak bangsa itu agar menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi pengorbanan mereka sampai mempertaruhkan nyawa dan kehormatan. &ldquo;Semua itu tidak sepenuhnya wewenang dari Kemendikbud, tapi melibatkan antarkementerian,&rdquo; jawab Muhadjir. Dia berharap usai melaporkan kondisi guru korban sandera separatis itu akan mendapat penghargaan yang menggembirakan dari Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya pekan lalu, sejumlah anggota kelompok kriminal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/20/206009/tni-klaim-mampu-tanggulangi-kelompok-separatis-di-papua" target="_blank">separatis bersenjata</a> (KKSB) melakukan teror ke Kampung Aroanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Saat teror itu, mereka menyerang salah satu sekolah dan menyandera belasan guru di sana. Para&nbsp; guru tersebut guru yang dikirimi dari luar Papua. Mereka ditugaskan untuk mengajar anak bangsa di pedalaman Papua.&nbsp; Ketika disandera, belasan guru itu disiksa oleh separatis hingga ada yang menjadi korban pemerkosaan secara keji.

Diperkosa Separatis, Guru di Pedalaman Papua Dibesuk Mendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unbk-smp-hari-pertama-menteri-muhadjir-akui-ada-gangguan-server_m_206774.jpeg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengakui adanya gangguan server dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP di beberapa daerah." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengakui adanya gangguan server dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP di beberapa daerah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengakui adanya gangguan server dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP di beberapa daerah. Bahkan gangguan juga terjadi di Mimika, Papua selama setengah jam.  Muhadjir mengatakan, jumlah peserta ujian SMP tahun ini mengalami lonjakan cukup tinggi. Hal itu mengakibatkan server menjadi overload dan mengalami gangguan.  “Kapasitasnya sangat overload karena tahun ini terjadi pelonjakan peserta ujian nasional. SMP yang ikut meningkat dibanding tahun lalu, sehingga kapasitasnya tidak memadai. Di luar perkiraan kita,” kata Muhadjir di Mimika sebagaimana dilansir dari radarkaltim (Jawa Pos Group), Senin (23/4).  Lebih lanjut Muhadjir menuturkan, hal ini akan menjadi evaluasi dan diharapkan tidak terjadi lagi tahun depan. Namun, menurtnya gangguan server tidak menganggu ujian nasional karena jadwal sekarang sangat fleksibel termasuk pembagian shift. Selain itu, pemerintah juga telah mengantisipasi adanya gangguan aliran listrik. “Aliran listrik sudah kita bisa atasi dengan baik, cuma servernya yang masih bermasalah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa,” ujarnya. Dia pun mengungkapkan, masih banyak sekolah yang belum menggelar UNBK. Misalnya saja di Mimika, dari 40 sekolah baru 14 yang UNBK. Penyebabnya, adalah kurangnya sarana komputer.  Terkait hal ini, Muhadjir mengatakan, daerah tidak mungkin mengandalkan pemerintah pusat. Karena bantuan sudah mulai dikurangi untuk bantuan yang sifatnya fasilitas dan fisik. “Karena itu harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Kedatangan saya di sini termasuk untuk membujuk, mengimbau kepada pemda untuk bersama kita segera menyiapkan fasilitas yang memadai sehingga makin banyak fasilitas yang ikut UNBK,” tandasnya.

UNBK SMP Hari Pertama, Menteri Muhadjir Akui Ada Gangguan Server

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mendikbud muhadjir effendy

Berita Terkini