<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/sedang_1696034410UsajRHPW-JEifd1Jy-Peringati-Hari-Kesaktian-Pancasila-Trenggalek-Bakal-Kibarkan-Bendera-Setengah-Tiang-159624676.jpeg" alt="Ilustrasi pengibaran bendera setengah tiang di Hari Kesaktian Pancasila. (gunungkidulkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengibaran bendera setengah tiang di Hari Kesaktian Pancasila. (gunungkidulkab.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Beredar imbauan dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024. Melalui surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nomor 23224/MPK.F/TU.02.03/2024 terkait pedoman penyelenggaraan Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 yang dikeluarkan pada (10/09) melalui laman resmi Kemendikbudristek. Dikutip dari laman&nbsp;<a href="http://kemendikbud.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kemendikbud.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1727757139381000&amp;usg=AOvVaw1w89Sckdf_AjhqYrN71qxx">kemendikbud.go.id</a>&nbsp;pada (30/09) adapun tema yang diangkat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 yakni &ldquo;Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas&rdquo;. Peringatan ini dilaksanakan oleh setiap instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan Pendidikan serta seluruh komponen Masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2024 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan tanggal 1 Oktober 2024 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh. Imbauan yang tertera pada poin ke lima di surat edaran tersebut. Bagi para Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda0, kantor/Lembaga yang ada di daerah dapat menyelenggarakan upacara secara luring dari kantor masing-masing. Adapun bagi Masyarakat luas yang ingin untuk ikut serta bisa mendengarkan Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui YouTube Kemendikbud RI. Apa Maksud Pengibaran Bendera Setengah Tiang Tiap 30 September? Momentum pengibaran bendera setengah tiang ini memiliki makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, momen tersebut memiliki kaitan erat dengan peristiwa G30S PKI (Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Pengibaran tersebut dimaksudkan untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur saat melawan para PKI yang berusaha merubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Peristiwa tersebut banyak merenggut banyak korban hingga 7 pahlawan revolusi harus gugur. Tujuh pahlawan tersebut yakni Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Kapten Pierre Tendean. Dilansir dari laman Kemendikbud, Gerakan 30 September (G30S) merupakan peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat dan satu ajudan pada 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung bersama perwira dan anggota Partai Komunis Indonesi (PKI). Para pahlawan revolusi tersebut diculik dan berhasil dieksekusi di tangan para komunis dan jasadnya dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya. Lubang Buaya Jakarta Timur menjadi saksi bisu kekejaman para komunis saat menghabisi nyawa para pahlawan revolusi bangsa. Untuk mengenang peristiwa tersebut, kini di Lubang Buaya dijadikan museum G30S Lubang Buaya yang dulunya dinamakan Museum Pengkhianatan PKI. Pada setiap tahunnya, momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober juga diselenggarakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang keberhasilan rakyat Indonesia melawan para komunis saat G30S PKI, dimana ideologi Pancasila gagal untuk dirubah oleh para komunis. Bagaimana Aturan Pengibaran Bendera Setengah Tiang? Pengibaran bendera yang dimulai pada 30 September ini sebagai wujud penghromatan bagi para pahlawan revolusi yang gugur saat memperjuangkan keutuhan bangsa. Pengibaran bendera setengah tiang ini juga mencerminkan rasa solidaritas bagi warga Indonesia untuk selalu mengenang jasa pahlawan yang turut memperjuangkan kemerdekaan dan keutuhan bangsa, agar momentum tersebut selalu diingat dan dihargai oleh generasi-generasi selanjutnya. Berdasarkan UUD RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pasal 14, bahwasanya mengibarkan bendera setengah tiang dilakukan dengan penuh kehormatan. Pada tanggal 30 September, bendera dikibarkan hingga ujung tiang dan diberhentikan sejenak sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, bendera segera diturunkan pada posisi setengah tiang. Adapun saat penurunan yakni bertepatan pada tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila, bendera dinaikkan ke posisi ujung tiang terlebih dahulu dan berhenti sejenak sebelum diturunkan sebagai bentuk penghormatan melalui khidmat yang mendalam. Setelah itu bendera dapat diturunkan sepenuhnya. ***

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, terdapat imbauan dari pemerintah untuk mengibarkan bendera setengah tiang.

Momentum Pengibaran Bendera Setengah Tiang Setiap 30 September, Begini Ternyata Maksud Serta Aturan Lengkapnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/mendikbud-antara.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarin. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarin. (Dok Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menjelaskan mahasiswa tidak diwajibkan untuk membuat skripsi sebagai syarat kelulusan pada jenjang S1 dan D4 pada sesi seminar Merdeka Belajar pada Selasa (29/8) melalui kanal Youtube Kemendikbudristek.&nbsp; Nadiem Makarim menyebut syarat kelulusan diserahkan kepada setiap kepala program studi (kaprodi) pendidikan di perguruan tinggi agar menerapkan standar penyetaraan sebagai pengganti tugas akhir skripsi.&nbsp; Ia mengatakan ketentuan itu sudah tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. "Tugas akhir bisa berbentuk berbagai macam, bisa berbentuk prototipe, proyek, bisa berbentuk lainnya, bukan hanya skripsi, tesis dan disertasi. Keputusan ini ada di perguruan tinggi," kata Nadiem Makarim dalam Youtube Kemendikbudristek. Aturan itu diatur lebih rinci pada Pasal 18. Dalam beleid itu dijelaskan tugas atau proyek akhir itu juga bisa dilakukan secara berkelompok. "Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan di perguruan tinggi," demikian bunyi Pasal 18 no 9 huruf b. Nadiem Makarim menjelaskan ketentuan itu merupakan bagian dari program merdeka belajar yang digagasnya. Menurutnya, untuk mengukur sebuah kompetensi seseorang tidak hanya lewat satu cara. Apalagi kata dia untuk mahasiswa vokasi. Dia menilai kompetensi justru bisa diukur dari proyek dan implementasi yang dilakukan mahasiswa. "Ada berbagai macam prodi yang mungkin cara kita menunjukan kompetensinya dengan cara lain. Apalagi yang vokasi ini sudah sangat jelas, kalau kita mau lihat kompetensi seorang dalam satu bidang yang technical apakah karya ilmiah adalah cara yang tepat untuk mengukur technicall skill itu?" tambah Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Dalam beleid itu, mahasiswa magister/magister terapan juga masih diwajibkan membuat tesis. Hal itu tertuang dalam pasal 19. "Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dengan tesis," tulis pernyataan pada Pasal 19 no 2.

Nadiem Makarim menyebut syarat kelulusan diserahkan kepada setiap kepala program studi (kaprodi) pendidikan di perguruan tinggi.

Kemendikbudristek Jelaskan Pengganti Tugas Akhir Skripsi Bagi Mahasiswa Program Sarjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMGM8121-1.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) meninjau robot listrik Raisa milik ITS. Robertus Risky/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) meninjau robot listrik Raisa milik ITS. Robertus Risky/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tahun depan, anggaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan ditambah 3 kali lipat. Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya. Kehadiran Nadiem pada Kamis (21/10), untuk menyosialisasikan MBKM.  ”Kita akan menambah anggaran program kampus merdeka 3 kali lipat besarnya,” ucap Nadiem.  Dia berjanji, kemendikbudristek memberikan anggaran sesuai yang diajukan untuk program dari masing-masing universitas. Sehingga, perguruan tinggi diminta banyak berinovasi.  ”Kalau ada yang minta 100, akan kita kasih. Rp 20 M sudah diajukan ITS dan sudah diberikan,” tutur Nadiem.  Nadiem meminta program baru di seluruh perguruan tinggi. Rektor dan perguruan tinggi harus membuat program baru. Kemudian pitching atau menemui perusahaan. ”Tahun depan, akan ada 1 program untuk membantu rektor mendanai praktisi belajar dalam kampus. Kemendikbudristek yang akan menyiapkan dananya,” kata Nediam.  Perubahan anggaran itu, lanjut Nadiem, sebagai upaya untuk mendukung dan menciptakan inovasi baru dari mahasiswa dan perguruan tinggi. Untuk mencapai itu, dia meminta rektor memberikan peluang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus.  ”Saya ingin sekat antar fakultas dan prodi dan universitas serta dunia akademi, industri dan research dibuang. Semua tempat adalah pembelajaran mahasiswa dan dosen. Kampus akan jadi tempat pergaulan berbagai sektor. Itu definisi kampus merdeka,” papar Nadiem.  Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berharap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sebagai terobosan untuk mengubah paradigma lama yang berkembang di masyarakat. Sebab, banyak program yang diinisiasi mahasiswa dan universitas.  ”Konsep dari program kampus merdeka belajar ini adalah mahasiswa harus berani keluar pagar kampus, untuk mencari dan menerapkan ilmunya, sehingga bisa lebih matang,” jelas Emil.  Dari catatan Emil, di Jatim banyak ekosistem pembelajaran luar kampus yang bisa disediakan Pemprov Jatim. Karena itu, dia ingin program-program di Jatim bisa berseiring dengan program dari kemendikbud.  ”Misalnya program seperti Belanova (Belanja Inovasi) bisa berseiring dengan program kita. Melalui program tersebut, Kemendikbud akan menyuntikkan dana untuk riset terapan produk-produk yang sudah siap,” ucap Emil.

Anggaran Kampus Merdeka Naik 3 Kali Lipat Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan positivity rate di Indonesia secara nasional melonjak drastis, yakni di atas 30 persen. Artinya, dari 100 orang, terdapat 30 orang yang terpapar Covid-19.  Melihat fenomena ini, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta, kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menyebutkan bahwa sekolah akan kembali dibuka pada Juli 2021 dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, sebaiknya dilakukan peninjauan ulang.  “Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli mendatang sebaiknya dilakukan peninjauan ulang. Sebab angka positivity rate di Indonesia semakin hari semakin melonjak drastis,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (23/6).  Adapun, untuk melakukan penerapan kebijakan tersebut, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam pemantauan perkembangan sebaran Covid-19 di daerahnya sangat diperlukan. Tidak bisa serta merta melakukan pembukaan sekolah tanpa pertimbangan yang matang.  "Kepala-kepala daerahnya perlu untuk melihat perkembangan sejauh mana sebaran covid atau kasus covid di daerahnya tersebut," terang Satriwan.  Pemetaan tersebut berguna untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di masing-masing sekolah. Seperti Pulau Jawa yang saat ini kasus Covid-19 meningkat drastis, ini perlu menjadi pertimbangan.  “Daerah di Pulau Jawa, kemudian beberapa provinsi di Pulau Sumatra dan Sulawesi sedang mengalami kenaikan kasus covid-19, sehingga pemetaan perlu dilaksanakan. Meskipun PTM ini hal yang mendesak, sebaiknya kepala daerah tidak gegabah dan tetap memperhatikan kondisi sebaran covid di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.

Nadiem Diminta Kaji Ulang Pelaksanaan PTM Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan program Merdeka Belajar merupakan hal yang krusial dalam membentuk sumber daya manusia di dalam negeri. Khususnya program Kampus Merdeka yang berfokus pada peningkatan kualitas lulusan universitas.  "Apalagi saat ini perubahan global terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Jadi tantangan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang dihadapi orang tua kita, atau yang kita hadapi di masa lalu," ujarnya dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6).  Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersiap-siap untuk menciptakan inovasi di dunia pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendirian, namun perlu dukungan dari dunia industri juga.  "Berani mencari cara-cara baru untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan visi dan misi SDM unggul," tambahnya.  Ia menjelaskan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar diluar prodinya dan diluar kampus selama 3 semester. Jadi, mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia.  "Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari luar benua," imbuhnya.  Kemudian, ada juga program Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan dua transformasi utama pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK 2 jalur cepat dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4.  "Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja. Sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati dengan waktu yang jauh lebih singkat," tandas Nadiem.

Nadiem: Tantangan yang Kini Dihadapi Beda Dengan Zaman Orang Tua Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/NADIEM1.jpg" alt="PENUH TEROBOSAN: Kunjungan kerja Mendikbud Nadiem Makarim ke Papua Barat pada Rabu (17/2). Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk SDM unggul demi menciptakan Indonesia Maju." width="100%">
<figcaption>PENUH TEROBOSAN: Kunjungan kerja Mendikbud Nadiem Makarim ke Papua Barat pada Rabu (17/2). Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk SDM unggul demi menciptakan Indonesia Maju.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Merdeka Belajar Episode ke-11 telah meluncur dengan tajuk Kampus Merdeka Vokasi. Dua program utama adalah Competitive Fund Vokasi dan Matching Fund Vokasi.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun mengajak agar perguruan tinggi vokasi segera mencari mitra.  "Marilah program kampus vokasi ini segera cari SMK untuk yang tertarik dengan program-program D2, segera carilah SMK SMK mitra anda dan mengajukan proposal," terang dalam peluncuran Merdeka Belajar 11: Kampus Merdeka Vokasi secara daring, Selasa (25/5).  "Fan juga mitra-mitra dunia kerja untuk meningkatkan program-program SMK D2 fast track. Dan juga untuk yang di D3 dan D4, segera carilah mitra terapan terbaik dan membuat rencana anda untuk mengupgrade D3 menjadi D4," sambung dia.  Kata Nadiem, untuk bisa ikut dalam program ini, perguruan tinggi bisa memasukkan proposal melalui ppptv-ptn.kemdikbud.go.id dan juga ajukan gagasan riset terapan anda di kedaireka.id/diksi. "Temukan mitra dunia kerja di sana," terangnya.  Nadiem juga mengajak para industri untuk ikut mendukung program ini. Sebab menurutnya, program Kampus Merdeka Vokasi akan menciptakan simbiosis mutualisme yang sangat baik.  "Ini merupakan hal yang sangat besar untuk mendapatkan solusi riset yang menghasilkan komersialisasi dan untuk pencarian mitra dan informasi tolong buka akses kedaireka.id/diksi, ini beberapa hal yang bisa digunakan untuk mendapatkan mitra untuk mendapatkan matching fund tersebut," tambahnya.  Untuk Competitive Fund Vokasi ditargetkan 50 prodi mengikuti program SMK-D2 Fast Track dan 80 prodi ikut dalam program D3 menjadi D4. "Untuk yang dana matching fund itu menargetan 59 kampus vokasi," pungkasnya.

Nadiem Ajak Perguruan Tinggi dan Industri Segera Cari Mitra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Sebelumnya, Nadiem memang telah menjabat sebagai Mendikbud. Tetapi dengan adanya nomenklatur baru, cakupan kerja Nadiem kini diperluas.  Dalam jumpa pers Nadiem mengatakan, riset dan tekonologi adalah sesuatu hal yang tidak asing baginya. Sebab sebelum menjabat sebagai Mendikbud dirinya sudah menekuni bidang riset dan tekonologi.  "Riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati. Itu merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum menjabat sebagai Mendikbud," ujar Nadiem di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4).  Nadiem mengatakan dirinya memiliki harapan yang besar bahwa riset dan teknologi di Indonesia akan meningkatkan kualitas pada perguruan tinggi di dalam negeri. "Saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi," katanya.  Nadiem menambahkan, peleburan Kemendikbud dan Kemenristek adalah baik untuk universitas. Sebab dengan adanya peleburan tersebut koordinasi akan satu pintu antara riset dan pendidikan. "Sehingga satu pintu dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.  Nadiem menuturkan, dirinya ditunjuk sebagai Mendikbud Ristek adalah amanah besar dari Presiden Jokowi. Sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan tantangan baru yang diberikan kepala negara ini. "Jadi merupakan suatu tantangan baru yang pasti dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus," tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JlfHt2CngYk  &nbsp;  &nbsp;

Nadiem Makarim: Riset dan Teknologi Sangat Dekat dengan Hati Saya