<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT08-1646927589.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan perbedaan data kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disampaikan pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Dolfie menyoroti dasar data yang digunakan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait pembatasan jumlah peserta PBI sebesar 96,8 juta jiwa. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &ldquo;Tadi saya mendengar penjelasan dari pemerintah, khususnya dari Pak Menteri Kesehatan, yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 juta. Dasarnya di mana, Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, setahu saya, rinciannya jelas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, Lampiran III Rincian APBN Tahun 2026 halaman 351, jumlah PBI itu 146 juta orang dengan anggaran Rp 58,9 triliun,&rdquo; kata Dolfie. Ia menilai, angka yang dipaparkan Menteri Kesehatan (Menkes) belum tepat dan tidak memiliki dasar yang kuat. Dolfie juga membandingkan proporsi peserta PBI terhadap jumlah penduduk dari waktu ke waktu. &ldquo;Kalau menggunakan angka 96,8 juta, itu sama dengan tahun 2019. Kalau diproporsikan dengan jumlah penduduk saat itu sekitar 36 persen. Namun jika diproporsikan dengan jumlah penduduk sekarang, angkanya turun menjadi sekitar 33 persen. Padahal kalau melihat rincian APBN, cara berpikirnya tidak seperti itu. Angka-angka ini menurut saya tidak firm,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Dolfie turut menyoroti mekanisme verifikasi berjenjang dari daerah hingga pusat yang dinilainya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Ia menduga, adanya sistem kuota yang justru menyisakan kelompok masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan. &ldquo;Tadi juga disampaikan oleh Menteri Sosial soal verifikasi berjenjang. Kalau saya tidak salah mencermati, seolah ada kuota untuk daerah. Misalnya kuota daerah 50, yang diajukan 100 karena memang kebutuhannya 100. Akhirnya diutak-atik, 50 masuk dan 50 dipending,&rdquo; tuturnya. Menurut Dolfie, pola seperti itu perlu segera dibenahi agar tidak terjadi penyaringan berlapis yang justru merugikan masyarakat di tingkat bawah. &ldquo;Kalau seperti ini, artinya di bawah sudah ada filter lagi. Nah, ini yang menurut saya tidak pas,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Dolfie menegaskan bahwa dari sisi anggaran sebenarnya tidak ada persoalan untuk mengakomodasi 146 juta penerima PBI sesuai kondisi Indonesia saat ini. &ldquo;Kalau terkait hal ini, Pak Ketua, dari sisi anggaran ruangnya ada, tidak ada masalah. Ruangnya memang disiapkan untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran Rp 58,9 triliun. Ini berbeda dengan tayangan pemerintah yang menyebut angka 96,8 juta dengan anggaran sekitar Rp 48 triliun,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wakil Ketua Komisi XI DPR  Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan perbedaan data kepesertaan BPJS Kesehatan PBI

Pimpinan Komisi XI DPR Cecar Menkes Budi soal Perbedaan Data PBI BPJS: Banyak yang Tidak Pas  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/a9c406b9-80c8-4687-9c86-c0dbf758f902-1-3507868958.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pembangunan 22 rumah sakit ditargetkan rampung pada Maret&ndash;April 2026. Pembangunan itu untuk menjawab tantangan Presiden Prabowo Subianto pada Kemenkes untuk membangun 66 rumah sakit lengkap dan berkualitas,&nbsp; Proyek ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win yang difokuskan pada pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembangunan puluhan rumah sakit tersebut merupakan langkah strategis dalam transformasi layanan rujukan nasional, agar masyarakat di seluruh daerah memiliki akses pelayanan kesehatan yang setara. Dari target awal, 22 rumah sakit telah memasuki tahap groundbreaking pada periode Januari&ndash;Juni 2025. &ldquo;Bapak Presiden menargetkan 66 rumah sakit. Untuk tahap pertama, 22 rumah sakit sudah mulai dibangun. Hingga akhir Februari ini, 16 rumah sakit akan selesai, dan sisanya ditargetkan rampung pada Maret&ndash;April,&rdquo; ujar Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Kamis (5/2). Dia menambahkan, pemerintah juga telah mengantongi persetujuan anggaran untuk pembangunan tambahan 20 rumah sakit pada tahun 2026. Dengan skema bertahap ini, seluruh target 66 rumah sakit diharapkan bisa direalisasikan sesuai komitmen Presiden. &ldquo;Ini adalah quick win. Kita ingin janji Presiden kepada masyarakat bisa diwujudkan cepat, dengan kualitas rumah sakit yang fasilitasnya setara dengan yang ada di kota besar,&rdquo; tegas Menkes. Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya membangun rumah sakit baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas RSUD dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C. Peningkatan dilakukan melalui penguatan infrastruktur, penyediaan alat kesehatan modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Program Quick Win Peningkatan Kualitas Rumah Sakit ini difokuskan untuk mempercepat layanan rujukan terhadap empat penyakit katastropik utama, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Setiap kabupaten/kota ditargetkan memiliki RSUD dengan kemampuan layanan KJSU tingkat madya. Pada periode 2025&ndash;2026, pembangunan dan peningkatan kualitas RSUD dilakukan di 66 lokasi yang dibagi ke dalam enam tahap pembangunan. Dari target 22 RSUD pada tahun 2025, sebanyak 11 RSUD telah menyelesaikan tahap pembangunan, sementara 16 RSUD ditargetkan siap diresmikan pada pekan keempat Februari 2026. Memasuki tahun 2026, Kemenkes akan melanjutkan program ini di 20 kabupaten/kota lainnya. Sejumlah rumah sakit yang masuk dalam daftar antara lain RSUD Maba di Kabupaten Halmahera Timur, RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku di Toraja Utara, RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas, serta RSUD di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Selain pembangunan fisik, Kemenkes juga melengkapi rumah sakit dengan alat kesehatan berteknologi tinggi seperti CT Scan, cathlab, mammografi, dan USG. Penguatan SDM turut menjadi fokus, termasuk pemenuhan tujuh spesialis dasar serta tambahan kompetensi di bidang jantung dan saraf. &ldquo;Kami berharap langkah ini mampu meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan rujukan secara signifikan, sekaligus memperkecil kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah di Indonesia,&rdquo; pungkas Azhar. &nbsp;

Menkes targetkan penyelesaian 22 dari 66 RS baru pada Maret-April 2026. Fokus pada peningkatan fasilitas dan SDM di wilayah terpencil.

Menkes Budi Gunadi Sebut 22 RS Rampung Maret-April 2026, Jawab Tantangan Prabowo Bangun 66 RS 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT08-1646927589.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kasus meninggalnya seorang balita bernama Raya di Sukabumi bukan disebabkan cacingan. Dia menyebut, korban meninggal akibat infeksi parah. Dikutip dari Jabar Ekspres (JawaPos Group), Budi membantah anggapan bahwa penyebab kematian balita tersebut adalah cacingan. "Yang bersangkutan meninggal karena infeksi. Diduga meningitis atau TBC. Karena sudah 3 bulan batuk berdahak. Infeksi parah sehingga badan lemah," ujar Budi di Bandung, Jumat (22/8). Meski begitu, Budi mengaku ikut berduka mendengar kabar tersebut. &ldquo;Ikut sedih. Masih ada masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan yang baik,&rdquo; kata dia. Dia menilai, kasus ini menjadi alarm serius terkait pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Sebab, masih banyak daerah pelosok yang belum mendapatkan fasilitas memadai. "Jadi masih ada perbedaan kualitas layanan kesehatan di kota besar dan daerah terpencil. Gak usah jauh-jauh, ini di Jabar saja begini," tegas Budi. Budi menekankan bahwa tenaga kesehatan di daerah perlu lebih sigap dalam memberikan intervensi. Misalnya, jika ada kasus cacingan, puskesmas harus segera memberikan obat cacing. &ldquo;Obatnya gampang diakses kok,&rdquo; ujar dia. Selain itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk aktif memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Deteksi dini dapat mencegah kondisi kesehatan yang lebih parah. Terkait kasus ini, Kemenkes sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sukabumi dan melaporkan perkembangan ke Menko. Budi berharap, semua elemen kesehatan bisa bekerja sama lebih baik agar kasus serupa tidak terulang. Raya meninggal dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ditemukan ratusan cacing gelang di dalam tubuhnya. Berat cacing itu diperkirakan mencapai 1 kilogram Raya pertama kali dibawa ke RSUD R. Syamsudin di Kota Sukabumi pada 13 Juli 2025 dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah penanganan, didapati cacing telah memenuhi tubuhnya.&nbsp; Cacing tidak hanya mengisi saluran pencernaan, tetapi juga diduga telah menyebar ke organ-organ penting seperti paru-paru dan otak. Banyak cacing bahkan keluar melalui anal dan organ genital korban.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kematian balita di Sukabumi disebabkan oleh infeksi parah, bukan cacingan

Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan Balita Raya  di Sukabumi Bukan Meninggal karena Cacingan

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r1f:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca1-3137548425.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Istana akhirnya buka suara perihal konflik antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Kasus itu, sudah menjadi catatan istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kasus itu bagian dari evaluasi presiden. "Kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5). Pras memastikan, apa yang menjadi masukan para dokter sudah diterima. Baik yang secara resmi disampaikan maupun mengikuti dari media massa. Diakuinya, presiden masih mempelajari kasus tersebut. "Kita mempelajari betul, mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa nah kita cari jalan keluarnya," imbuhnya. Pras meyakini, baik Menteri Kesehatan maupun para guru besar dan dokter pasti punya niat baik dalam isu koligium. Namun, mungkin ada catatan dalam prosesnya yang harus diperbaiki. Dia berharap, perbedaan itu bisa ditangani bersama. Jangan sampai mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Terkait isu reshuffle, Pras menyebut belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Meskipun secara rutin, Presiden melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja seluruh pembantunya di Kabinet Merah Putih. "Kami semua diimbau oleh Bapak Presiden untuk fokus bekerja, memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan diimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan kegaduhan," kata dia. Kalaupun ada kebijakan akan pernyataan yang membuat kegaduhan, Pras menyebut tidak selalu otomatis direshuffle. Sebab, Prabowo mengutamakan pendekatan evaluasi dan pembinaan dalam mengelola kinerja kabinet. "Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya nggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle, enggak seperti itu," pungkasnya. Sebelumnya, guru besar FK UI juga memprotes dan meminta agar kolegium kedokteran kembali independen. Hal itu didasarkan pada adanya perubahan tata kelola kolegium yang saat ini berada di bawah Kementerian Kesehatan. Guru Besar FK UI khawatir perubahan tata kelola kolegium di bawah Kementerian dapat menggangu independensi serta objektivitas, terutama dalam penentuan standar pendidikan dan kompetensi profesi. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label>​</div> </div> </div>

Istana akhirnya buka suara perihal konflik antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan guru besar Fakultas Kedokteran UI

Konflik Menkes-FKUI, Istana Jadikan Catatan, Belum ada Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Menkes-Terima-24-Organisasi-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1JPG-1436014801.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerukan agar masyarakat yang belum divaksinasi Covid-19 hingga booster untuk segera mengakses layanan di fasilitas kesehatan terdekat." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerukan agar masyarakat yang belum divaksinasi Covid-19 hingga booster untuk segera mengakses layanan di fasilitas kesehatan terdekat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk mencegah penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan polusi udara. &ldquo;Kami menyarankan standar maskernya minimal KF94 atau KF95, karena (partikel) yang berbahaya PM2.5 bisa masuk sampai pembuluh darah,&rdquo; kata Menkes Budi usai mengikuti rapat terbatas mengenai polusi udara yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Jika terlanjur merasa atau mengeluhkan sakit pada pernapasan, Menkes meminta masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. &ldquo;Nanti dokter-dokter akan kita edukasi kalau penanganan (penyakit gangguan pernapasan) seperti apa. Kita juga akan kerja sama dengan RS Persahabatan sebagai koordinator rumah-rumah sakit dan puskesmas di Jabodetabek, dengan demikian diharapkan kalau ada (warga) yang masuk puskesmas atau rumah sakit diagnosis dan penanganannya akan sama,&rdquo; tutur Budi. Dalam ratas tersebut, Menkes Budi melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang enam penyakit gangguan pernapasan yang bisa dipicu oleh polusi udara yaitu pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, kanker paru, penyakit paru kronis, serta tuberkulosis. Penyakit-penyakit akibat gangguan pernapasan itu disebut dia membebani BPJS Kesehatan hingga Rp10 triliun. Guna merespons dampak polusi udara yang saat ini sedang berkecamuk di wilayah Jabodetabek, Kementerian Kesehatan telah membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara. Hasil surveilans penyakit yang timbul dari dampak polusi udara di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) adalah peningkatan kasus ISPA yang mencapai rata-rata 200 ribu kasus per bulan. Data tersebut dihimpun dari laporan petugas layanan di puskesmas dan rumah sakit di wilayah setempat dalam sebulan terakhir. Kemenkes bersama komite juga melakukan surveilans secara berkala setiap pekan untuk memonitor laju kasus ISPA dan pneumonia di puskesmas dan rumah sakit, berikut dengan penerapan sistem kewaspadaan dini dan respons.

Masyarakat disarankan memakai masker standar minimal KF94 atau KF95, karena partikel yang berbahaya PM2.5 bisa masuk sampai pembuluh darah.

Menkes Imbau Masyarakat Pakai Masker Untuk Cegah Dampak Polusi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meminta pemerintah daerah buka-bukaan soal angka anak stunting di wilayah masing-masing. Caranya adalah dengan gencar melakukan penimbangan berat badan ke seluruh anak yang ada di daerah.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menurutnya penting dilakukan agar terbuka seluruhnya informasi soal anak stunting. Dengan begitu, penanganan yang tepat dapat dilakukan mulai dari pencegahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data covid, pandemi kemudian vaksin, data vaksinasi," kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterbukaan terhadap data, keberanian menerima kenyataan datanya seperti itu, itu penting," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengatakan bahwa salah satu daerah yang sudah melakukan itu adalah DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mereka buka datanya semua, kenyataannya kok stunting, jadinya ketemu ya udah, habis itu juga di update stuntingnya ketemunya itu sebenarnya di export juga dari kabupaten kota tetangga DKI dan setiap bulan jadi naik," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita jadi tahu kan. Rapi bagusnya jadinya terbuka, kita urus itu," pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Penanganan kasus stunting pada anak membutuhkan transparansi data di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu agar penanganan dan pencegahan dapat segera dilakukan terhadap anak-anak yang rawan stunting. Setelah dibuka secara transparan, DKI Jakarta saja ternyata mencatat sementara ini ada ada sebanyak 36 ribu balita yang stunting alias bermasalah masukan gizinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Balita di Jakarta yang bermasalah gizi (stunting, gizi buruk, gizi kurang, underweight) total 36 ribu,&rdquo; ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan, Senin (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011803754/pejabat-bakti-kominfo-akui-terima-uang-rp-300-juta-dari-proyek-bts-untuk-beli-kendaraan">Pejabat Bakti Kominfo Akui Terima Uang Rp 300 Juta dari Proyek BTS untuk Beli Kendaraan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 798.107 balita di DKI Jakarta tergolong rawan gizi. Menurut arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Heru mengatakan bahwa pihaknya terus menggencarkan untuk melakukan penimbangan kepada seluruh balita tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Menteri tadi mengarahkan, dari 798 ribu itu semuanya harus ditimbang. Yang sekarang sudah tertimbang itu adalah 250 ribu-an (54,6%)," ungkapnya.</div> <div class="signature-text" style="color: #888888;"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data pandemi

Agar Penanganan Tepat, Menkes Budi Minta Pemda Tranparan Soal Data Anak Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin positif Covid-19. Kabar itu diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan secara resmi. Dalam pemeriksaan rutin hasil swab, Senin (29/8), menunjukkan pemeriksaan spesimen Menkes Budi positif Covid-19.  Menanggapi kondisinya, Menkes Budi meminta doa kepada masyarakat agar dirinya segera pulih. Dengan dirinya terpapar Covid-19, ia menegaskan bahwa pandemi belum selesai.  “Mohon doanya agar saya dapat segera pulih kembali,” tuturnya dalam keterangan resmi Kemenkes, Senin (29/8).  Status positif Covid-19 yang dialaminya membuktikan bahwa pandemi belum selesai. Meski begitu, kondisi kesehatannya saat ini relatif sehat karena sudah mendapatkan vaksin dan booster.  “Pandemi belum usai. Namun terkendali. Artinya virus Covid-19 masih bersikulasi dan begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan namun tetap bisa tertular,” katanya.  Pandemi Belum Berakhir  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman setuju dengan apa yang dikatakan Menkes bahwa penularan Covid-19 masih terjadi dan pandemi masih belum berakhir. Situasi pandemi, kata dia, saat ini semakin sulit karena cakupan vaksinasi masih belum merata di seluruh negara di dunia.  "Bahkan mendekati akhirnya ini sekarang masih agak sulit ya. Sebelumnya saya sempat optimis awal 2023 status pandemi akan dicabut, namun ternyata dunia ini belum seragam dalam merespons cakupan vaksinasi. Distribusi tak merata. Respons public health enggak merata konsisten dan kuat," kata Dicky.  Semakin tingginya penularan kasus, lanjutnya, memungkinkan virus terus bermutasi, dan memungkinkan melahirkan subvarian baru. Apalagi saat ini masyarakat sudah semakin abai dan longgar dalam protokol kesehatan.  "Karena pengabaian dan pelonggaran terlihat dari perilaku yang tak berubah. Protokol kesehatan 5M, perbaikan sirkulasi udara, belum terjadi di banyak tempat atau negara," jelasnya.  "Dan untuk Pak Menkes semoga segera pulih, cepat sembuh," tutupnya.

Menkes Budi Gunadi Terpapar Covid-19, Bukti Pandemi Belum Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/antarafoto-vaksinasi-booster-presisi-05042022-dr-01.jpg" alt="Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster). Dhemas Reviyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster). Dhemas Reviyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan situasi Covid-19. Budi juga sempat menyampaikan perihal subvarian Covid-19 BA.4 dan BA.5 yang kebal terhadap vaksin. Menurut Budi, varian BA.4 dan BA.5 lebih bandel ketimbang varian-varian sebelumnya. Sehingga membutuhkan vaksinasi booster untuk mengurangi risiko yang terjadi. "Varian BA.4 BA.5 ini memang memiliki kemampuan untuk vaksination evation ya. Jadi bisa menembus vaksinasi dua sampai tiga kali lipat lebih efektif untuk menembus vaksinasi, dibandingkan dengan varian omicron yang biasa," kata Budi dalam konferensi pers, dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin (18/7). Budi tak memungkiri, masyarakat yang sudah divaksin bisa tertular Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 tersebut. Namun, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga. Meskipun BA.4 dan BA.5 bisa menembus vaksin, setidaknya booster bisa menghindari kondisi kesehatan yang memburuk. Sehingga diharapkan mengurangi dampak dari BA.4 dan BA.5. "Walaupun ada kemungkinan terkena, tapi booster itu terbukti mampu melindungi kita untuk tidak masuk ke rumah sakit dan kalau pun masuk rumah sakit, tingkat fatalitasnya akan sangat rendah," tegas Budi. Selain itu, Budi juga melaporkan kepada Jokowi terkait kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara. Menurut Budi, Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang kenaikan kasusnya tidak terjadi secara cepat, namun perlahan. "Indonesia itu mirip dengan India di mana kenaikannya tidak cepat, tetapi perlahan naik terus dan kita belum melihat puncaknya tercapai dengan cepat seperti yang terjadi di negara-negara lain," pungkas Budi.

Menkes: Varian BA.4 dan BA.5 Kebal Vaksin, Masyarakat Diminta Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/menkes-budi-gunadi-sadikin-antara.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) memaparkan, saat ini pemerintahan di negara-negara anggota G20 sedang merancang arsitektur kesehatan global yang lebih baik, termasuk dari segi biaya dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap pandemi (pandemic prevention, preparedness and response/PPR).  “Untuk menguatkan ketangguhan sistem kesehatan ada 3 hal di bawah itu,” kata Budi secara virtual, Kamis (17/2).  Budi mengaku, saat ini dunia sedang membutuhkan dana global itu untuk menghadapi kemungkinan terjadi lagi pandemi di masa mendatang. Sehingga, negara yang membutuhkan bisa menggunakan dana tersebut dan tidak lagi mengalami kesulitan keuangan.  “Di dunia jika ada yang mengalami kesulitan keuangan, kita dapat membantunya dengan cepat. Maka kita juga harus melakukannya dalam konteks kesehatan dan krisis kesehatan di manapun terjadi," ungkapnya.  Budi menyebut, sebab, permasalahan utama yang terjadi saat awal pandemi merebak adalah terkait pendanaan. Seperti Indonesia, yang sempat kesulitan mendapatkan ventilator hingga vaksin.  Budi menjelaskan, mekanisme kesehatan global nantinya akan memiliki cara kerja yang mirip dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Bedanya, IMF memberikan bantuan kepada negara yang mengalami krisis ekonomi atau moneter, sementara dana kesehatan global itu memberikan bantuan kepada negara yang mengalami krisis kesehatan.  Dana tersebut harus dapat dialihkan untuk kedaruratan sektor kesehatan. WHO sendiri telah menginisiasi sekelompok akselerator. Namun, Kerjasama tersebut bersifat sementara dalam membantu suatu negara untuk menentukan kebutuhan mereka dalam hal vaksin, obat-obatan, maupun perangkat diagnostik.  Dengan demikian, Budi menambahkan, hal tersebut ke depannya perlu diformalkan. Sebab, kerjasama dalam menghadapi krisis kesehatan tidak hanya berupa dana yang cukup saja.  “Ketersediaan dana itu untuk memastikan kita bisa memberikan akses kepada pihak yang membutuhkan," pungkasnya.

Menkes: Anggota G20 Sedang Merancang Arsitektur Kesehatan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/omicron-16385110223x2-1.jpg" alt="Varian Omicron (Ilustrasi/Dado Ruvic/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Varian Omicron (Ilustrasi/Dado Ruvic/Reuters)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kasus Omicron ini masih banyak ketidakpastian soal penularannya. Ada sejumlah negara dengan kasus Omicron yang tinggi daripada varian Delta ada pula sejumlah negara dengan kasus Omicron di bawah kasus varian Delta. Maka Indonesia harus siap-siap menghadapi lonjakan kasus Covid-19.  Menkes Budi menyebutkan, di Amerika kasus Omicron puncaknya mencapai 800 ribu per hari, puncak kasus varian Delta 250 ribu per hari. Di Prancis puncak kasus Omicron dan sekarang masih naik tembus di angka 360 ribu kasus per hari, sementara puncak kasus varian Delta 60 ribu per hari.  Kasus Omicron di Brasil sampai saat ini masih naik di kisaran 190 ribu per hari, sementara puncak varian Delta 80 ribu per hari. Kasus Omicron di India saat ini mencapai 310 ribuan per hari, sedangkan varian Delta 380 ribu per hari. Jepang 65 ribu kasus per hari sedangkan Delta 25 ribu kasus per hari.  Di samping itu ada sejumlah negara dengan kasus Omicron justru lebih rendah dibandingkan kasus Delta. Ia mengaku masih banyak data yang belum diketahui dengan pasti.  Misalnya di Afrika Selatan jumlah yang masuk rumah sakit jauh di bawah kasus Delta. Di Inggris pun kasus Omicron jauh di bawah Delta. Di Amerika secara persentase kasus aktif di bawah Delta, tetapi secara nominal jumlah orang yang yang masuk rumah sakit lebih tinggi dari kasus Delta.  "Melihat kasus seperti ini karena banyak ketidakpastiannya lebih baik kita hati-hati, kita waspada, kita tidak usah jumawa, laksanakan protokol kesehatan, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas," tegasnya dalam keterangan tertulis Kemenkes, Selasa (1/2)  Jadi, lanjutnya, penularan Omicron tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami puncak kasus. Masyarakat Indonesia mesti waspada mengingat kasus varian Omicron di negara lain bisa mengalami puncak kasus 2-3 kali di atas kasus Delta.  "Kita masih belum tahu berapa jumlahnya pada saat puncak kasus akan terjadi di Indonesia. Perkiraan kami puncak akan terjadi di akhir Februari," kata Menkes Budi.  Masyarakat diminta tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan. Kurangi mobilitas, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan. <h3>Stok Obat Antivirus Cukup</h3> Pemerintah memastikan ketersediaan obat dalam penanganan pasien Covid-19 tetap lengkap. Terutama obat-obat antivitus  "Kita sudah memastikan bahwa obat-obatan itu lengkap kalau tanpa gejala pasien cukup minum vitamin, kalau dengan gejala bisa dengan obat anti panas dan lewat telemedisin, juga bisa mendapatkan obat antivirus," tutur Menkes Budi.  Lima organisasi profesi dan para ahli kedokteran sudah merekomendasikan antivirus yang untuk digunakan, yakni favipiravir dan molnupiravir. Kemenkes sudah menyiapkan lebih dari 20 juta dosis, tapi obat tersebut harus dengan resep dari dokter.  "Jadi stok obat cukup banyak, kami harapkan mudah-mudahan dengan semua yang sudah kita lakukan dapat terhindar dari Covid-19. Pesan saya waspada, tetap hati-hati, batasi mobilitas, jangan terlalu banyak mobilitas," tutupnya.

Omicron Penuh Ketidakpastian, Menkes Sebut Puncak Kasus Akhir Februari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkes budi gunadi

Berita Terkini