<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-pamerkan-investasi-baterai-litium-di-world-economic-forum-2019_m_.jpg" alt="Menko Luhut Binsar Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Luhut Binsar Panjaitan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta. Namun, tawaran Luhut itu menuai kritik. <div dir="auto">Pakar hukum tata negara dan konstitusi, Feri Amsari menilai, pernyataan Luhut yang menawarkan kewarganegaraan ganda dinilai tidak tepat. Sebab, Indonesia tak mengenal aturan dwi kewarganegaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kewarganegaraan ganda tidak dikenal Undang-Undang. Pak Menko baca baik dulu UU," kata Feri kepada JawaPos.com, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014604438/tujuh-pemain-dikabarkan-akan-hengkang-dari-persebaya-surabaya-musim-depan-salah-satunya-punya-nilai-pasar-hingga-rp-261-m">Tujuh Pemain Dikabarkan akan Hengkang dari Persebaya Surabaya Musim Depan, Salah satunya punya Nilai Pasar hingga Rp 2,61 M </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Pasal 20 UU 12/2006 menyatakan bahwa, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Feri menekankan, status kewarganegaraan terdapat aturan baku dan jelas. Sehingga tidak seharusnya hanya suka-suka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bernegara nggak boleh suka-suka," tegas Feri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta. Luhut menyinggung soal orang-orang yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat (AS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Luhut dari mimbar pidato pembukaan acara Microsoft Build: AI Day di JCC, Jakarta, Selasa (30/4). Awalnya, Luhut menjelaskan bahwa pada 2029 nanti, Indonesia bakal punya hampir 3.000 anak muda yang siap untuk bekerja sebagai pengembang perangkat lunak (software developer). Indonesia tidak akan kekurangan sumber daya manusia untuk mengerjakan perkara software.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun demikian, kami juga mengundang diaspora Indonesia untuk kami berikan juga segera kepada mereka kewarganegaraan ganda. Jadi mungkin mereka sudah jadi warga negara Amerika (Serikat), tapi mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan negara Indonesia," ucap Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memandang, cara itu akan berdampak besar untuk ekonomi Indonesia. Bahkan, cara tersebut dapat membawa sumber daya manusia dengan kemampuan yang mumpuni untuk Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta.

Menko Luhut Tawarkan Kewarganegaraan Ganda, Pakar: Bernegara Nggak Boleh Suka-suka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-26-at-22.43.33.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan. (dok. Biro Komunikasi Kemenko Marves)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan. (dok. Biro Komunikasi Kemenko Marves)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.  “Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali,” kata Luhut di sela-sela kegiatannya di TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Kamis (9/3).  Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.  “Pak Gubernur sudah tahu apa yang akan dia buat,” kata Luhut.  Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.  Wayan Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.  “Pada Rabu (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu,” kata Koster pada sela-sela kegiatannya di TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Kamis (9/3).  Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini. “Ya dalam waktu dekat, bulan ini,” kata Gubernur Bali.  Wayan Koster menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.  “Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing (lacak) sampai detail apa masalahnya,” kata Koster.  Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.  Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.  Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.  "Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang (kelompok itu, red.) menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).  Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali. SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis (9/3), sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Menko Luhut: Bali Tak Butuh Turis Asing Nakal karena Hanya Merusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/elon-musk-jokowi.jpg" alt="UNDANG INVESTASI: Presiden Joko Widodo ditemani Elon Muks mengunjungi pabrik produksi roket SpaceX di Boca Chica, AS, Sabtu (14/5). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>UNDANG INVESTASI: Presiden Joko Widodo ditemani Elon Muks mengunjungi pabrik produksi roket SpaceX di Boca Chica, AS, Sabtu (14/5). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa rencana investasi dari perusahaan milik Elon Musk masih akan membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar. Hal ini diungkapkan Luhut Pandjaitan mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai antara Indonesia dengan pihak Tesla, Inc.  "Masuknya investasi dari suatu perusahaan itu tidak semudah menjentikkan jari, ini butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Apalagi ini investasi dengan nilai jumbo. Jadi kita harus sabar, supaya nantinya bisa benar-benar membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara seperti yang kita semua harapkan," ungkap Luhut dalam keterangan resmi, Senin (23/5).  Luhut Pandjaitam mengatakan, Kemenko Marves telah menjalin komunikasi yang sangat baik sejak dua tahun belakangan baik dengan Elon Musk maupun Tesla. Pendiri SpaceX tersebut, menurutnya, sangat tertarik untuk melakukan investasi terhadap industri nikel di Indonesia yang dinilai sangat menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan ekosistem kendaraan listrik.  Sejak pertemuan delegasi Indonesia di pabrik perakitan kendaraan listrik Tesla di Austin, Texas, pada 26 April lalu, lanjut Luhut, pihak Kemenko Marves dan tim dari Tesla yang ditunjuk oleh Elon terus melakukan negosiasi secara intensif untuk merumuskan berbagai hal terkait detail formula investasi yang akan dipakai. Namun demikian, keputusan akhir mengenai investasi akan berada di tangan perusahaan.  "Tim dari Tesla bergerak sangat cepat. Mereka sudah datang ke Indonesia awal bulan ini, mengunjungi beberapa pabrik pengolahan nikel, dan kita juga merespons dengan tidak kalah cepat untuk menunjukkan keseriusan dan support kita. Tapi yang harus diingat, ini masih dalam tahap negosiasi, jadi sekali lagi, semua harus bersabar," lanjutnya.  Sementara itu, dalam kunjungan ke pabrik SpaceX di Boca Chica, Texas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo yang didampingi Luhut juga telah menyampaikan bahwa pembicaraan antara Indonesia dan Elon Musk akan meliputi bahasan mengenai investasi, teknologi, dan inovasi.  Dari pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengundang orang terkaya di dunia itu datang ke Indonesia pada bulan November nanti untuk menghadiri forum The Business 20 atau B20 yang merupakan outreach group dari G20 yang mewakili komunitas bisnis internasional. Ajakan tersebut direspons baik oleh Elon Musk dan mengatakan akan berkunjung ke Indonesia pada November nanti.

Ingatkan Investasi Tesla Masih Butuh Waktu dan Proses, Luhut: Sabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Koordinator-Maritim-dan-Investasi-Luhut-Binsar-Panjaita.jpg" alt="Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti terkait potensi gelombang ketiga Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru.  “Presiden kembali menekankan kepada kami semuanya agar betul-betul berhati-hati dan menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga,” ujarnya secara virtual, dikutip Selasa (19/10).  Luhut menyebut, potensi gelombang ketiga Covid-19 berasal dari mobilitas masyarakat yang tinggi dan juga menurunnya efek imunitas pasca vaksinasi. Namun, pemerimtah terus berupaya mencari jalan keluar dalam mengatasi dan mengakhiri pandemi.  “Saya yakin kita semua sudah lelah berhadapan dengan Pandemi Covid-19. Namun melihat berbagai perkembangan yang ada dan dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, Saya yakin kita akan mampu segera mengatasi dan keluar dari Pandemi Covid-19 sebagai bangsa dan negara yang lebih kuat,” ungkapnya.  Menurutnya, sejauh ini pemerimtah telah berhasil mengendalikan Covid-19 varian delta dan optimis dapat mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan, jika semua masyarakat melakukannya secara kompak.  “Untuk itu Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama, bahu membahu terus menjaga agar Covid-19 tidak kembali melonjak,” tuturnya.  Luhut meminta agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan disiplin dalam penggunaan Peduli Lindungi “Tetap gunakan masker, ajak keluarga, saudara, dan teman-teman yang belum divaksin untuk segera divaksin, dan jangan lupa untuk terus secara disiplin menggunakan Peduli Lindungi,” pungkasnya.

Luhut: Presiden Wanti-Wanti Potensi Gelombang Ketiga di Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Koster-buka-domestik-1.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Wishnutama Kusubandio, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose pada acara Deklarasi Program Kepariwisataan. Ni Luh Rh" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Wishnutama Kusubandio, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose pada acara Deklarasi Program Kepariwisataan. Ni Luh Rh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dirinya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk satuan tugas (satgas) Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.  "Presiden meminta saya untuk mempersiapkan gugus tugas yang memeriksa implementasi Omnibus Law," ujarnya secara virtual, Jumat (26/3).  Luhut menjelaskan, nantinya satgas tersebut akan memeriksa dan memastikan UU Omnibus Law Cipta Kerja diimplementasi, khususnya di lingkup pemerintahan.  "Kita harus memastikan implementasi Omnibus Law, dan juga Peraturan Menteri harus sesuai termasuk juga segmen dan elemen apapun dalam pemerintahan," terang Luhut.  Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar regulasi tersebut dapat berjalan efektif sehingga bisa mendongkrak iklim investasi tanah air yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja.  "Bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang mudah, menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.  Khususnya untuk investasi, kata Luhut, pemerintah mengejar target peringkat Ease of Doing Business (EODB) menjadi di bawah 50 dengan kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja.  "Peringkat EODB Indonesia masih di 73, kami targetkan bisa di bawah 50 setelah implementasi Omnibus Law Cipta Kerja," pungkasnya.

Penugasan Baru Jokowi Kepada Menko Luhut, Bentuk Satgas Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/luhut-jawab-tudingan-sudirman-said-soal-pertemuan-freeport-dan-jokowi_m_.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keberadaan air bersih lebih penting dibandingkan minyak bumi dan bahan bakar minyak (BBM).  Menurutnya, keberadaan dan ketersediaan air bersih tidak bisa digantikan oleh apapun. Sebab, air bersih merupakan elemen dasar yang dibutuhkan makhluk hidup.  "Air bersih merupakan elemen dasar yang dibutuhkan manusia yang saya nilai jauh lebih penting dari sekedar minyak bumi, BBM," ujarnya secara virtual, Jumat (19/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/19/02/2021/telan-investasi-rp-17-triliun-proyek-spam-jatiluhur-i-tak-pakai-apbn/">Telan Investasi Rp 1,7 Triliun, Proyek SPAM Jatiluhur I Tak Pakai APBN</a>  Luhut menilai, tak ada yang dapat menggantikan air bersih. Selain itu, ketersediaan air bersih juga menjadi sumber pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Sebab, air bersih, sanitasi, dan kebersihan mampu menjamin kesehatan apalagi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.  Seperti diketahui, pemerintah memastikan pembangunan proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dimulai Agustus 2021. Proyek strategis nasional (PSN) ini akan dibangun selama 2,5 tahun dan akan beroperasi pada Februari 2024.  Proyek dengan investasi senilai Rp 1,7 triliun tersebut digarap oleh PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur yang merupakan badan usaha pelaksana (BUP) dari konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Tirta Gemah Ripah.  SPAM Regional Jatiluhur I ini nantinya memproduksi 4.750 liter per detik (lpd) air minum curah. Air ini akan didistribusikan ke 380 ribu rumah tangga atau 1,9 juta jiwa yang berada di empat wilayah.  Adapun keempat wilayah tersebut DKI Jakarta sebanyak 4.000 lpd, Kota Bekasi sebanyk 300 lpd, Kabupaten Bekasi sebanyak 100 lpd, dan Kabupaten Karawang sebanyak 350 lpd. Masa konsesi proyek ini selama 30 tahun dengan rincian pengerjaan konstruksi selama 2,5 tahun dan 27,5 tahun masa operasi. Proyek SPAM Regional Jatiluhur I ini mendapat jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Menko Luhut: Air Bersih Jauh Lebih Penting Dari BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/luhut-as.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu oleh-oleh kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) berujung pada kerja sama produksi vaksin Covid-19. Hal itu setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Wapres AS Mike Pence yang akan membantu pengadaan vaksin di Indonesia.  "Wapres Pence dan saya berbicara hampir 15 menit. Kami bicara menyangkut masalah vaksin dan Amerika,” ujarnya dalam webinar CEO Networking 2020, Selasa (24/11).  Luhut menyebut, dirinya telah melakukan pembiayaan lebih lanjut dengan Pence mengenai kerjasama vaksin Covid-19. Menurutnya, telah ada kesepakatan antara Pfizer dan Bio Farma untuk melakukan kerja sama vaksin Corona.  Bahkan, kedua belah pihak telah saking berkoordinasi melalui virtual dengan Secretary of Health dan Wakil Menteri Budi Sadikin, serta BPOM. "Tadi malam kami sudah follow up lewat video call. Jadi untuk Pfizer membuat kerja sama dengan Bio Farma," ungkapnya.  Sebagai informasi, dalam keterangan KBRI Washington, Luhut bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence pada Selasa (17/11). Saat bertemu Pence, Luhut ditawarkan kerja sama untuk memproduksi vaksin Covid-19.  Pada kesempatan itu, Pence menawarkan kerja sama produksi vaksin yang bisa digarap oleh perusahaan Indonesia dan AS. Hal itu disampaikan langsung kepada Luhut saat berada di kantor Pence.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jrOgx0dvofA

Menko Luhut Sebut Oleh-oleh dari AS Kerja Sama Pfizer-Bio Farma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/d793b88d-9e48-4347-93b9-9dc987e28a71.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi. Keduanya menggarisbawahi pentingnya untuk kedua negara bersinergi lebih erat pada tatanan bilateral, regional, dan multilateral. Khususnya dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19. Mengutip keterangan resminya, pertemuan keduanya masih membahas tentang perdagangan dan investasi, kesehatan, pendidikan dan riset, vaksin, e-commerce, dan intelegensi artifisial (kecerdasan buatan). Termasuk pertukaran budaya dan masyarakat menjadi topik bahasan utama dalam pertemuan bilateral antara keduanya. Selain itu, pemerintah RRT akan menindaklanjuti permohonan dari Menko Luhut terkait peningkatan akses pasar untuk buah tropis, produk perikanan dan seafood. Serta sarang burung wallet dan penambahan impor batu bara dari Indonesia. Bahkan, Wang Yi bakal mendorong keterlibatan perguruan tinggi RRT dalam pengembangan Pusat Konservasi, Penelitian dan Inovasi Tanaman Obat Tiongkok-Indonesia di Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. “Pusat ini bisa kaya sekali dengan herbal yang berjumlah 30,000 species lebih, saya berharap dukungan dari Zhejiang University, Yunnan University, dan Pusat Riset Unggulan di Bidang Tanaman Obat dan Industri Terkait” ujar Menko Luhut, Minggu (11/10). Kerja sama Two Countries Twin Parks yang sejak tahun lalu diusulkan oleh Pemprov Fujian juga akan ditindaklanjuti oleh Menlu Wang Yi. Menko Luhut mengharapkan kerja sama ini bisa segera direalisasikan. Di Indonesia sendiri, sudah ada lokasi di Bintan seluas 4000 ha dengan infrastruktur pendukung yang sudah relatif baik. Konsep kerja sama menurut Menko Luhut juga bisa dikembangkan menjadi Two Countries Twin Parks with Multiple Zones, dengan menyiapkan setidaknya tiga Kawasan Industri yaitu Bintan, Batang dan Aviarna Semarang. Pengembangan Tsinghua South East Asia Center di Pulau Kura-Kura, Bali juga menjadi perhatian Pemerintah RRT. Dalam pertemuan Menko Luhut menyampaikan harapannya agar Pemerintah Tiongkok dapat mendorong para profesor dan pakarnya melakukan kolaborasi riset dengan Tsinghua South East Asia Center dan agar perusahaan teknologi seperti Huawei, dan Tencent ikut berinvestasi disana. Menlu Wang Yi menyatakan bahwa pihak Tiongkok selalu memandang hubungan Tiongkok-Indonesia dari sudut strategis. Kedua negara diharapkan dapat memperkokoh saling percaya politik dan terus memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan. “Kerja sama di berbagai area telah mencapai progress yang luar biasa cepat," imbuhnya. Terkait dengan kerja sama alih teknologi vaksin, Menlu Wang Yi menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan kapasitas produksi vaksin terkuat di Asia Tenggara. Sehingga bisa menjadi peluang bagi perusahaan Tiongkok. “Kami akan mendukung perusahaan kami untuk meningkatkan kerja sama, khususnya berbagi teknologi dan pengalaman, supaya Indonesia bisa menjadi pusat produksi vaksin di kawasan Asia Tenggara,” ucapnya. Selain itu, kerja sama Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Iptek belajar dari pengalaman Tiongkok juga akan menjadi salah satu kerja sama strategis jangka panjang kedua negara. Menlu Wang Yi akan menindaklanjuti permintaan Menko Luhut agar Tiongkok dapat berbagi pengalaman melalui program ini melalui K/L yang terkait. “Di era pandemic ini, kami masih bisa membebaskan semua kemiskinan sesuai target schedule kami, dan ini merupakan pertama kalinya sudah menghapuskan kemiskinan murni dalam sejarah 5.000 tahun. Kami bersedia berbagi pengalaman dengan Indonesia, dan akan menghubungkan dengan kantor yang terkait” tutupnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=L8mYQ-39x3U&ab_channel=JawaPos

Menko Luhut Bertemu Menlu RRT Bahas Kerja Sama di Tengah Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/whatsapp-image-2020-09-15-at-15.16.33-1.jpg" alt="Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa untuk menyukseskan program tol laut, diperlukan adanya koordinasi antar stakeholder baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya mereka yang wilayahnya dilintasi oleh tol tersebut.  "Memang perlu koordinasi, semisal jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal, agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas. Agar Kemenhub buat jadwal yang fix,” ujarnya, Rabu (30/9).  Kemudian, Luhut melanjutkan, nantinya dapat dibentuk semacam Tim Terpadu yang terdiri dari lintas Kementerian atau Lembaga. Ia pun akan memerintahkan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia GL Kalake, agar terus mengawal program ini dan juga diupayakan untuk dimasukkan ke dalam National Logistic Ecosystem (NLE).  "Saya tugaskan Deputi saya Pak Odi (Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake, Red), coba masukkan dalam ekosistem NLE. Semoga ini akan kita nikmati dalam waktu tidak lama. Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya," imbuhnya.  Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, terkait jadwal angkutan laut harus mendapatkan perhatian lebih. Tito mengatakan, memang perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pengelola tol laut di daerah, utamanya mengenai masalah teknis.  "Kami sependapat, diperlukan satu sistem. Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut," jelasnya.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, sebagai upaya peningkatan kinerja tol laut, menurutnya akan ada beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Kemenhub.  "Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalm hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi," tuturnya.

Luhut: Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas jadi Keharusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, menegaskan pemerintah akan menertibkan kapal wisata asing yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya kawasan wisata Labuan Bajo.  Luhut mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 500 kapal asing namun tidak membayar dan menaati pemerintah daerah. Sehingga, pihaknya berencana untuk membeli speed boat buat dalam negeri, untuk mengawasi dan mengejar kapal-kapal tanpa bendera itu.  “Jadi semua harus ada pengawasan, kalo nggak kita akan repot" ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (11/9).  Data Pemkab Manggarai Barat mencatat sekitar 4.000 kapal wisata yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo, baru hampir 500 kapal yang sudah terdaftar dan resmi untuk melakukan aktivitas wisata. Menko Luhut mengatakan pemasukan dari kapal-kapal tersebut bisa menjadi potensi pendapatan daerah.  "Kan tidak fair jika kamu mendapat keuntungan dari Labuan Bajo tetapi tidak membayar kewajiban pajak," jelasnya.  Ketika ditanya tentang menurunnya jumlah wisatawan asing di masa pandemi ini, Menko Luhut mengatakan fokus pemerintah sekarang pada wisatawan dalam negeri. "Nggak masalah, wisatawan domestik kita kan banyak. Turis internasional saya rasa baru akan pulih 2021 akhir,” imbuhnya.  Luhut menyebut, potensi wisatawan domestik ada sekitar 73 juta. Sebanyak 55 juta diantaranya merupakan wisatawan yang berasal dari kelas menengah.  “Uangnya berputar dalam negeri. Kita nggak tahu bahwa kita sakti loh. Market kita itu besar, ada 73 juta, kelas menengah 55 juta. Orang kadang-kadang anggap Indonesia itu Jawa atau Bali saja, padahal tidak seperti itu," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=19FHpjz5qYs

Menko Luhut: Pemerintah Akan Awasi Kapal Asing Yang Masuk Labuan Bajo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menko luhut

Berita Terkini